Kamis, 28 September 2023 | 11:01

MAHKAMAH KONSTITUSI

Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Sunandiantoro, S.H  Konsisten Minta MK Menolak Pemohon
NEWS

Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Sunandiantoro, S.H Konsisten Minta MK Menolak Pemohon

ASKARA - Kuasa Hukum dari para pihak terkait dalam permohonan perkara No.29/PUU-XXI/2023, Sunandiantoro, SH, MH menyatakan tetap konsisten meminta Mahkamah Konstitusi (MK ...

Terkait Uji Materi Batas Usia Capres, Sunandiantoro: Kembalikan ke Pembentuk UU, Bukan MK

ASKARA - Upaya Permohonan Uji Materi Register No. 29/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait dengan batas ...

Denny Indrayana: Jika Demokrat Berhasil "Dicopet", Pencapresan Anies Baswedan Hampir Pasti Gagal

ASKARA - Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Denny Indrayana menyatakan PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat,  diduga ditukarguling de ...

Refly Harun Tegaskan MK Harus Tolak Gugatan Sistem Pemilu

ASKARA - Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menolak permohonan pengujian UU No. 7  tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang terkait dengan sistem pemilu proporsio ...

Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

ASKARA — Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (Rabu, 31/8/2022) di Jakarta mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 ...

Dari Padang, LaNyalla Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi

ASKARA  - Ketua DPD RI, AA LaNyalla  Mahmud Mattalitti, mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjalankan tugas suci menjaga konstitusi negara dari kerus ...

Uji Formil UU IKN, Marwan Batubara: MK Sedang Bermain Dengan Kekuasaan

ASKARA - Diputusnya perkara pengujian UU IKN dengan perkara No.39, 40, 47, 48, 53, dan 54/PUU-XX/2022 tentang judicial review UU IKN secara tidak bersamaan dengan Perkara ...

LaNyalla: Presidential Threshold Akar Masalah, MK Harusnya Jaga Konstitusi

ASKARA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Presidential Threshold merupakan akar permasalahan bangsa. Karena itu, DPD secara kelembagaan telah menga ...

MK Seharusnya Jaga Negara dari Produk Undang-Undang yang Mencelakakan

Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti *) ASKARA -- Mungkin karena saya sedang berada di Madinah, sehingga saya ingin menyampaikan persoalan Konstitusi dan Undang-Undang ...

Keputusan MK: Pejabat Gubernur hingga Wali Kota Tidak Boleh dari Prajurit TNI Aktif

ASKARA - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan beberapa syarat untuk mengisi kursi pejabat (Pj) Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada seren ...

MK Ada Keberanian Baru, Batalkan UU Cipta Kerja

ASKARA - Belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang tergolong berani. Yaitu, membatalkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lima hakim dar ...

Hormati Putusan MK, Jokowi Langsung Perintahkan Anak Buahnya Perbaiki UU Cipta Kerja

ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dal ...

Soal UU Cipta Kerja, Fadli Zon: Terlalu Banyak 'Invisible Hand'

ASKARA - Anggota DPR RI, Fadli Zon kembali berkicau di media sosial usai 2 pekan menghilang.  Setelah mengabarkan dirinya sedang menghadiri Sidang Parlemen Dunia ...

FSPPB Apresiasi Putusan MK yang Nyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional

ASKARA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan serta memerintahkan DPR RI dan pemerintah memperbaiki Undang-undang (UU) Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.&nbs ...

Menkum HAM Yasonna Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Konstitusional hingga Diperbaiki

ASKARA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memberi perintah ke DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-undang (UU) Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.& ...