ASKARA - Di tengah derasnya arus informasi, publik sering kali lebih cepat bereaksi daripada merenung. Sebuah potongan kalimat dipisahkan dari konteksnya, lalu disebarkan, diperdebatkan, bahkan dijadikan bahan saling menyerang. Hal itu juga terjadi pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut istilah "londo ireng" dan mempertanyakan, "yang menggaji kalian siapa?"

Kalimat itu memang keras. Namun, editorial yang baik tidak berhenti pada bunyi kalimat. Ia harus menggali mengapa kalimat itu lahir, kepada siapa sebenarnya pesan itu ditujukan, dan kegelisahan apa yang sedang ingin disampaikan seorang kepala negara.

Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Dalam posisinya, ia memikul tanggung jawab menjaga kedaulatan negara, bukan hanya dari ancaman militer, tetapi juga dari pengaruh ekonomi, politik, teknologi, hingga perang informasi. Dunia hari ini bukan lagi dunia Perang Diponegoro atau Perang Kemerdekaan 1945. Penjajahan modern sering kali tidak datang dengan meriam dan kapal perang, melainkan melalui uang, opini, algoritma media sosial, lembaga donor, konsultan politik, hingga operasi pengaruh yang bekerja secara halus.

Inilah yang tampaknya menjadi kegelisahan Presiden. Ia sedang mengingatkan bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan kemampuan membedakan mana kritik yang lahir dari cinta kepada Indonesia dan mana narasi yang sengaja dibangun untuk melemahkan kepentingan nasional. Kritik adalah vitamin demokrasi. Tetapi propaganda yang menyamar sebagai kritik adalah racun yang perlahan dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap negaranya sendiri.

Pertanyaan Prabowo mengenai "siapa yang membayar listrik, telepon, dan gaji" seharusnya tidak langsung dimaknai sebagai tuduhan kepada seluruh wartawan, pengamat, atau LSM. Pertanyaan itu lebih tepat dibaca sebagai ajakan melakukan refleksi tentang independensi. Dalam dunia yang semakin dipengaruhi modal dan kepentingan global, independensi bukan lagi sekadar slogan. Ia harus dibuktikan melalui transparansi, integritas, dan keberanian menjaga jarak dari setiap kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas.

Bukankah pertanyaan serupa juga layak diajukan kepada semua pihak? Kepada politisi: siapa penyandang dananya? Kepada partai politik: siapa donatur besarnya? Kepada perusahaan media: siapa pemilik modalnya? Kepada lembaga survei: siapa kliennya? Kepada organisasi masyarakat sipil: dari mana sumber pembiayaannya? Bahkan kepada pemerintah sendiri: apakah setiap kebijakan benar-benar bebas dari pengaruh kelompok berkepentingan?

Transparansi tidak boleh menjadi tuntutan sepihak. Ia harus menjadi budaya seluruh ekosistem demokrasi.

Kita juga perlu jujur melihat realitas global. Hampir semua negara besar menggunakan soft power untuk memengaruhi negara lain. Pendanaan riset, hibah, beasiswa, media, organisasi masyarakat sipil, hingga proyek pembangunan merupakan instrumen diplomasi yang sah dalam hubungan internasional. Tidak semua bantuan asing buruk. Banyak yang justru membantu pembangunan Indonesia. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa bantuan sering kali datang bersama kepentingan. Tidak ada negara yang mengeluarkan miliaran dolar tanpa memiliki tujuan strategis.

Karena itu, kewaspadaan bukanlah paranoia. Ia adalah bagian dari naluri mempertahankan kedaulatan.

Di sinilah istilah "londo ireng" memperoleh makna simboliknya. Istilah itu bukan semata-mata menunjuk profesi tertentu, melainkan sebuah mentalitas: ketika anak bangsa lebih percaya pada narasi luar daripada kekuatan bangsanya sendiri; ketika kepentingan asing lebih dibela daripada kepentingan rakyatnya; ketika segala sesuatu yang datang dari luar dianggap lebih benar dibanding hasil pemikiran bangsanya sendiri.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga memikul tanggung jawab besar. Semangat menjaga kedaulatan tidak boleh berubah menjadi kecurigaan yang membabi buta terhadap kritik. Pers yang independen tetap merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Aktivis yang kritis bukan otomatis musuh negara. Akademisi yang berbeda pendapat bukan berarti anti-Indonesia. Negara yang kuat justru mampu membedakan kritik yang jujur dengan upaya sistematis untuk memanipulasi opini publik.

Mungkin inilah pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari pidato Presiden. Jangan terpaku pada diksi yang keras. Dengarkan kegelisahan yang melatarbelakanginya. Seorang presiden melihat Indonesia dari sudut pandang yang tidak selalu dapat dilihat masyarakat biasa. Ia berhadapan dengan laporan intelijen, dinamika geopolitik, perang ekonomi, dan kompetisi antarnegara yang sebagian besar tidak pernah muncul di ruang publik. Tidak semua yang diketahui negara dapat diungkapkan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukanlah masyarakat yang mudah tersinggung, tetapi masyarakat yang mampu berpikir berlapis. Tidak setiap kritik adalah pengkhianatan, tetapi tidak setiap kritik pula lahir dari ketulusan. Tidak setiap bantuan asing adalah ancaman, tetapi tidak setiap bantuan bebas dari kepentingan.

Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu membedakan semuanya dengan kepala dingin. Barangkali, itulah pesan terdalam yang ingin disampaikan Presiden Prabowo: kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya dipertahankan di perbatasan, tetapi juga di dalam cara berpikir rakyatnya.