ASKARA - Pelantikan 89 pejabat Pemerintah Kota Bima pada 1 Juli 2026 semula merupakan agenda birokrasi biasa. Sorotan muncul setelah istri Wali Kota A Rahman mendapat jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan dan nama lain yang diberitakan memiliki hubungan keluarga menempati posisi strategis. Pemerintah menyatakan prosesnya berbasis merit. Kemendagri kemudian turun memeriksa. Persoalan pun bergeser: dari hak ASN menuju transparansi kekuasaan daerah.

Badrah Ekawati, istri A Rahman, memang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Irwansyah, yang diberitakan sebagai sepupu wali kota, sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Nama M. Auwalyah juga menjadi sorotan setelah pemberitaan awal menyebutnya ipar wali kota dan dilantik sebagai Kepala Bagian Umum Setda. Namun, A Rahman kemudian membantah Auwalyah memiliki hubungan keluarga dengannya.

Perbedaan informasi itu penting. Dalam isu yang sensitif terhadap tudingan nepotisme, hubungan keluarga tak boleh diasumsikan hanya karena ramai diberitakan. Ia harus diverifikasi. Demikian pula, fakta bahwa seorang pejabat merupakan keluarga kepala daerah tidak otomatis membuktikan nepotisme. Yang harus diuji justru proses yang mengantarkannya ke jabatan publik.

Pemkot Bima pada 2 Juli menegaskan pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme kepegawaian dan sistem merit. Kompetensi, kualifikasi, pengalaman, rekam jejak, integritas serta kebutuhan organisasi disebut menjadi dasar penilaian. Hubungan keluarga, menurut pemerintah, tidak otomatis menghapus hak seorang ASN untuk mengembangkan karier.

Secara normatif argumen itu masuk akal. Namun, pada titik inilah standar transparansi semestinya menjadi lebih tinggi. Ketika seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan memperoleh jabatan, pertanyaannya bukan sekadar apakah ia memenuhi syarat. Publik juga berhak mengetahui apakah proses tersebut berlangsung objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

A Rahman mengatakan Badrah telah menjadi ASN sejak 1993 dan menduduki jabatan administrator sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjadi wali kota. Penempatannya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, menurut Rahman, bukan kenaikan eselon, melainkan pengembalian ke posisi yang pernah diembannya. Ia juga menyatakan proses tersebut telah memperoleh persetujuan teknis BKN.

Keterangan itu merupakan pembelaan penting, tetapi persetujuan administratif bukan akhir dari pertanyaan publik. Sistem merit tidak hanya berbicara tentang terpenuhinya dokumen dan persyaratan. Ia menuntut keputusan kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan melalui kompetensi, rekam jejak, kebutuhan organisasi dan proses yang objektif.

Polemik kemudian memasuki tahap yang lebih serius. APIP Inspektorat Jenderal Kemendagri turun ke Kota Bima sejak 5 Juli. Tim memeriksa dokumen, administrasi kepegawaian, persyaratan jabatan, pertimbangan teknis serta penerapan sistem merit. Kemendagri menegaskan pemeriksaan masih tahap awal dan belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran.

Karena itu, terlalu dini menyebut kasus Bima sebagai bukti nepotisme. Tetapi sama kelirunya jika polemik ditutup hanya dengan alasan bahwa semua ASN mempunyai hak. Hak berkarier dan kewajiban penguasa menghindari konflik kepentingan adalah dua prinsip yang harus berjalan bersamaan.

Kasus Bima akhirnya bukan semata cerita tentang istri atau kerabat kepala daerah yang menduduki jabatan. Ini adalah ujian terhadap kemampuan birokrasi membuktikan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak menghasilkan keistimewaan. Jika prosesnya bersih, keterbukaan akan melindungi pejabat yang dilantik. Jika ditemukan penyimpangan, koreksi harus dilakukan.

Sebab meritokrasi tidak cukup dinyatakan. Ia harus dapat dibuktikan. Keluarga pejabat mempunyai hak sebagai ASN, tetapi publik pun mempunyai hak yang sama pentingnya: memastikan jabatan pemerintahan diberikan karena kapasitas, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan.