ASKARA - Keputusan Indonesia melanjutkan pembelian minyak mentah Rusia memasuki babak baru ketika tahap kedua mulai berjalan. Pemerintah menyebut aturan dan keekonomian sebagai pagar utama. Namun, di balik kebutuhan pasokan, terdapat pertanyaan lebih besar: apakah minyak Rusia benar-benar memperkuat ketahanan energi, atau justru membuka bentuk ketergantungan baru yang mahal, berisiko, dan kurang transparan bagi kepentingan nasional dalam jangka panjang dan generasi mendatang.

Tahap kedua pembelian minyak mentah Rusia kini bukan lagi sekadar rencana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan prosesnya sudah berjalan. Pemerintah menyatakan keputusan tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan dan aspek keekonomian, sekaligus menempatkan pemenuhan kebutuhan energi nasional sebagai prioritas di tengah ketidakpastian global.

Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan kebijakan yang jauh lebih besar. Kata “ekonomis” bukan sekadar berarti harga minyak mentah Rusia lebih rendah dibanding sumber lain. Keekonomian sebuah transaksi energi harus dilihat dari keseluruhan rantai biaya dan manfaatnya: harga crude, pengangkutan, asuransi, karakteristik minyak, kemampuan kilang mengolahnya, penyimpanan, hingga manfaat akhirnya bagi ketahanan pasokan nasional.

Di sinilah pemerintah menghadapi ujian pertama. Bahlil menyebut pemerintah mencari skala prioritas sumber minyak yang dapat didatangkan lebih cepat, selama tidak melanggar aturan dan secara ekonomi masuk. Tetapi publik belum memperoleh gambaran lengkap mengenai harga pembelian, struktur biaya pengiriman, maupun formula yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa minyak tersebut memang lebih ekonomis.

Pemerintah memang tidak wajib membuka seluruh detail komersial yang bersifat rahasia. Namun, semakin besar peran negara dalam sebuah transaksi komoditas strategis, semakin penting pula tersedia mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan publik dan lembaga pengawas menguji kewajaran keputusan tersebut. Pertanyaannya bukan semata berapa harga minyak Rusia, melainkan berapa biaya riil yang harus ditanggung negara sampai minyak tersebut memberikan manfaat bagi sistem energi Indonesia.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena pengadaan minyak Rusia dilakukan melalui negara, dengan Lemigas sebagai bagian dari mekanisme pengadaan, bukan melalui Pertamina sebagai pembeli langsung. Pada Agustus, Bahlil menyatakan pemerintah sedang merealisasikan tahap kedua dan menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan oleh negara melalui Lemigas. Mekanisme tersebut memberikan posisi strategis kepada pemerintah, tetapi sekaligus memperbesar kebutuhan akan transparansi tata kelola.

Pengadaan oleh negara juga mengubah cara publik membaca transaksi tersebut. Bila sebuah perusahaan membeli minyak, pertimbangannya terutama komersial. Ketika negara mengambil posisi sebagai pengadaan strategis, pertimbangannya menjadi lebih luas: keamanan pasokan, cadangan energi, kepentingan industri, stabilitas harga, hubungan internasional, risiko fiskal, dan kepastian hukum. Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya berupa harga yang kompetitif.

Pemerintah sebelumnya menyatakan impor minyak Rusia merupakan bagian dari komitmen pengadaan sekitar 150 juta barel yang dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Angka tersebut perlu dibaca sebagai target atau rencana pengadaan, bukan sebagai volume yang seluruhnya telah dibeli atau masuk ke Indonesia. Tahap pertama yang telah direalisasikan sekitar 770.000 barel menunjukkan bahwa implementasinya memang sudah dimulai, tetapi skalanya masih jauh di bawah angka komitmen tersebut.

Perbedaan antara rencana, kontrak, pengiriman, kedatangan, dan pengolahan menjadi penting. Dalam perdagangan energi, kelima tahap itu memiliki konsekuensi ekonomi yang berbeda. Sebuah negara dapat menyepakati volume besar, tetapi belum tentu seluruh volume langsung dikirim. Karena itu, penggunaan angka 150 juta barel harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia telah menerima minyak sebanyak itu.

Di sisi lain, kebutuhan impor bukan muncul tanpa alasan. Produksi minyak domestik Indonesia masih berada di bawah target pemerintah. Data Kementerian ESDM yang dikutip ANTARA menunjukkan produksi minyak nasional pada 8 September 2026 sebesar 571.731 barel per hari, sementara target produksi 2026 berada di angka 610 ribu barel per hari. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pemerintah membutuhkan tambahan pasokan dari luar negeri.

Namun, kekurangan produksi domestik tidak otomatis membuat setiap impor menjadi keputusan yang ekonomis. Justru ketika impor menjadi kebutuhan struktural, negara harus semakin disiplin memilih sumber pasokan. Ketahanan energi tidak identik dengan memiliki satu pemasok yang murah. Ketahanan energi berarti memiliki cukup banyak pilihan sehingga ketika satu sumber terganggu, negara tidak kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Dalam konteks itu, minyak Rusia dapat dibaca sebagai instrumen diversifikasi. Indonesia memperoleh tambahan alternatif di tengah pasar minyak global yang bergejolak. Pemerintah juga mempunyai alasan untuk tidak menggantungkan pasokan hanya kepada satu kawasan atau satu kelompok pemasok. Tetapi diversifikasi akan kehilangan makna apabila dalam jangka panjang Indonesia justru terlalu bergantung pada satu sumber baru.

Di sinilah paradoks kebijakan minyak Rusia muncul. Pemerintah ingin mengurangi kerentanan pasokan dengan menambah sumber baru. Tetapi apabila pembelian kemudian berkembang menjadi kontrak jangka panjang dengan volume besar, muncul pertanyaan baru mengenai fleksibilitas. Bagaimana jika harga minyak dunia turun tajam? Bagaimana jika biaya pengangkutan berubah? Bagaimana jika kebutuhan kilang bergeser? Dan bagaimana jika kondisi geopolitik berubah secara drastis?

Pemerintah sendiri sejak Agustus telah menyatakan sedang menyiapkan kontrak jangka panjang untuk pengadaan minyak mentah Rusia. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bergerak dari transaksi bertahap menuju hubungan pasokan yang lebih permanen.

Kontrak jangka panjang sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk. Dalam industri energi, kontrak semacam itu dapat memberikan kepastian pasokan dan membantu perencanaan. Masalahnya terletak pada desain kontrak. Negara membutuhkan klausul yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan harga, gangguan pasokan, perubahan regulasi, dan kondisi geopolitik. Semakin panjang kontraknya, semakin penting mekanisme perlindungan terhadap risiko.

Karena itu, perdebatan seharusnya tidak diarahkan pada pertanyaan sederhana apakah Indonesia boleh membeli minyak Rusia. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah setiap kontrak memberikan nilai ekonomi yang lebih besar daripada risiko yang menyertainya. Jika pemerintah mampu membuktikannya melalui perhitungan terbuka dan dapat diaudit, maka impor tersebut memiliki dasar kebijakan yang kuat.

Ada pula aspek teknis yang tidak boleh tenggelam oleh perdebatan geopolitik. Minyak mentah bukan komoditas yang seluruh jenisnya dapat diperlakukan sama. Karakteristik crude harus sesuai dengan konfigurasi kilang dan kebutuhan produk olahan. Karena itu, keberhasilan pengadaan tidak cukup diukur dari apakah minyak dapat dibeli dan dikirim ke Indonesia. Yang lebih penting adalah bagaimana minyak tersebut diolah dan seberapa besar nilai ekonominya setelah masuk ke sistem kilang nasional.

Persoalan geopolitik juga tetap harus dihitung, tetapi secara proporsional. Rusia berada dalam lingkungan perdagangan internasional yang kompleks. Karena itu, kepatuhan tidak cukup dibuktikan dengan pernyataan bahwa transaksi “tidak melanggar aturan”. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh mata rantai transaksi, mulai dari kontrak, pembayaran, pengangkutan, asuransi hingga pihak-pihak yang terlibat, berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Namun, kehati-hatian juga berarti tidak membesar-besarkan risiko yang belum terbukti. Tidak tepat apabila setiap transaksi dengan Rusia langsung dianggap sebagai pelanggaran atau ancaman terhadap hubungan internasional Indonesia. Prinsip politik luar negeri bebas aktif memang memberikan ruang bagi Indonesia untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa prinsip tersebut berjalan berdampingan dengan kepatuhan hukum dan kalkulasi ekonomi yang terukur.

Minyak Rusia seharusnya tidak ditempatkan sebagai simbol keberpihakan geopolitik. Ia harus diperlakukan sebagai instrumen kebijakan energi. Jika harganya kompetitif, pasokannya dapat diandalkan, cocok dengan kebutuhan kilang, dan seluruh transaksi memenuhi ketentuan hukum, maka tidak ada alasan untuk menolaknya hanya karena asal negaranya.

Sebaliknya, jika keuntungan harga ternyata tidak sebesar yang diklaim setelah seluruh biaya dihitung, jika kontraknya terlalu membatasi fleksibilitas negara, atau jika risiko pasokannya justru meningkat, maka label “murah” tidak cukup untuk membenarkan kebijakan tersebut.

Sumber: ANTARA, 11 September 2026; Bisnis.com, 5 Agustus 2026.

Inilah titik terpenting dari seluruh perdebatan. Indonesia tidak sedang memilih antara Rusia dan negara lain semata. Indonesia sedang memilih model ketahanan energi yang ingin dibangun. Apakah negara akan terus mengejar sumber minyak termurah setiap kali terjadi gejolak, atau membangun sistem yang lebih tangguh melalui diversifikasi pemasok, peningkatan produksi domestik, penguatan cadangan strategis, efisiensi kilang, dan percepatan transisi energi.

Impor minyak Rusia dapat menjadi bagian dari jawaban, tetapi tidak boleh menjadi seluruh jawaban. Ketika produksi domestik belum memenuhi target, impor memang diperlukan. Namun impor hanya menyelesaikan persoalan pasokan hari ini. Ia tidak otomatis menyelesaikan persoalan fundamental tentang mengapa kebutuhan minyak Indonesia begitu besar sementara kemampuan produksi nasional belum memadai.

Sumber: ANTARA, 11 September 2026.

Karena itu, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak minyak Rusia yang berhasil didatangkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah Indonesia memperoleh pasokan dengan biaya yang wajar, risiko yang terkendali, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah harus tetap mempercepat pekerjaan yang lebih sulit: meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki tata kelola migas, memperkuat cadangan energi, dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar global.

Bahlil mengatakan kepentingan rakyat dan kedaulatan energi menjadi alasan utama pemerintah. Pernyataan itu memiliki bobot politik yang kuat. Tetapi dalam kebijakan publik, niat baik tetap membutuhkan pembuktian. Keekonomian harus dapat dihitung. Kepatuhan harus dapat diverifikasi. Risiko harus dapat dipetakan. Dan manfaat harus dapat diukur.

Minyak Rusia bukan sekadar cerita tentang kapal yang membawa crude menuju Indonesia. Ia adalah cermin dari persoalan energi nasional: produksi domestik yang belum mencukupi, kebutuhan impor yang terus ada, pasar global yang tidak stabil, serta tuntutan agar negara mengambil keputusan secara cepat tanpa kehilangan kehati-hatian.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan apakah Indonesia berani membeli minyak Rusia. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia cukup cermat menghitung harga yang sesungguhnya harus dibayar.

Jika transaksi itu memberikan pasokan yang kompetitif, aman, sah, dan terukur manfaatnya, minyak Rusia dapat menjadi salah satu instrumen memperkuat ketahanan energi. Tetapi jika ketergantungan baru terbentuk tanpa perlindungan yang memadai, maka Indonesia hanya sedang memindahkan persoalan dari satu sumber ke sumber lainnya.

Ketahanan energi pada akhirnya bukan soal dari mana minyak datang. Ketahanan energi adalah kemampuan sebuah negara untuk memastikan rakyat tetap memperoleh energi ketika dunia berubah, harga bergejolak, dan jalur pasokan terganggu. Di situlah pembelian minyak Rusia akan benar-benar diuji.