ASKARA - Malam telah turun di New Delhi ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, Jumat, 11 September 2026. Karpet merah dan pasukan kehormatan menyambutnya. Namun di balik seremoni itu tersimpan pertanyaan lebih penting: setelah menjadi anggota penuh BRICS, mampukah Indonesia mengubah kursi di meja kekuatan dunia menjadi manfaat nyata bagi rakyat?

KTT ke-18 BRICS pada 12–13 September mempertemukan Indonesia dengan kekuatan ekonomi seperti China, India, Rusia, Brasil dan Afrika Selatan. BRICS kini mewakili sekitar 49,5 persen populasi dunia, 40 persen produk domestik bruto global dan 26 persen perdagangan dunia. Angka itu menggiurkan, tetapi diplomasi ekonomi tidak bekerja hanya berdasarkan besarnya statistik.

Indonesia membutuhkan lebih dari deklarasi, foto bersama pemimpin dunia dan retorika solidaritas Global South. Keanggotaan BRICS harus diterjemahkan menjadi pasar ekspor, investasi produktif, transfer teknologi, ketahanan pangan dan energi, pembiayaan pembangunan serta daya tawar lebih kuat dalam tata kelola ekonomi global.

Peluangnya terbuka. Agenda New Delhi mencakup perdagangan, keuangan, energi, pangan, teknologi hingga reformasi WTO, IMF dan Bank Dunia. Sebelum KTT, pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS di Mumbai juga mendorong penggunaan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara. Indonesia dan India bahkan membahas transaksi mata uang lokal serta konektivitas pembayaran QR.

Namun diversifikasi pembayaran tidak semestinya dibaca sebagai perang melawan dolar. Kepentingan Indonesia bukan mengganti ketergantungan kepada satu kekuatan dengan ketergantungan baru, melainkan memperbanyak pilihan. Karena itu, BRICS tidak harus dipertentangkan dengan hubungan Indonesia bersama Amerika Serikat, Eropa, Jepang maupun proses aksesi OECD.

Peluang konkret lainnya datang dari New Development Bank. Indonesia telah bergabung dengan NDB dengan investasi awal 1 miliar dolar AS. Bank pembangunan BRICS itu dapat menjadi alternatif pembiayaan energi terbarukan dan infrastruktur. Tetapi sumber pembiayaan baru tidak otomatis berarti pembiayaan lebih baik. Indonesia harus memastikan modal tersebut menciptakan industri, pekerjaan dan penguasaan teknologi, bukan sekadar menambah utang.

Hal yang sama berlaku terhadap investasi. Indonesia tidak boleh puas menjadi pemilik nikel, pasar besar atau lokasi pabrik. Hilirisasi harus menghasilkan kemampuan teknologi, industri pendukung domestik dan tenaga ahli nasional. BRICS akan bernilai jika memperbesar posisi tawar Indonesia, bukan sekadar memperluas daftar negara tempat Indonesia bergantung.

Di sinilah politik luar negeri bebas aktif menghadapi ujian baru. Bebas bukan berarti menjaga jarak yang sama dari semua kekuatan, tetapi mempunyai keleluasaan menentukan mitra berdasarkan kepentingan nasional. Aktif bukan sekadar menghadiri banyak konferensi, tetapi mampu mengubah hubungan internasional menjadi keuntungan konkret.

Indonesia karena itu tidak harus memilih Timur atau Barat. Pusat gravitasi diplomasi Indonesia bukan Beijing, Washington, Moskwa ataupun New Delhi. Pusatnya harus tetap Jakarta.

Keberhasilan Prabowo di BRICS pun tidak seharusnya diukur ketika KTT berakhir. Ujian sebenarnya dimulai setelah Presiden kembali: berapa pasar baru terbuka, investasi berkualitas masuk, teknologi dikuasai, biaya perdagangan berkurang, dan pembiayaan produktif diperoleh Indonesia?

BRICS hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Memperoleh kursi di meja kekuatan dunia adalah bagian yang mudah. Bagian tersulit adalah membuktikan nilai kursi tersebut.

Perjalanan Prabowo ke New Delhi akan dinilai bukan dari posisinya dalam foto keluarga pemimpin BRICS, melainkan apakah kursi baru Indonesia menghasilkan pasar, modal, teknologi, pekerjaan dan daya tawar lebih besar di rumah. Jika tidak, New Delhi hanya akan menjadi panggung diplomasi yang megah di luar negeri, tetapi terlalu sunyi manfaatnya bagi rakyat Indonesia.