ASKARA - Wacana reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat. Di tengah tuntutan publik agar Presiden Prabowo Subianto memperbaiki kinerja pemerintah, sejumlah nama mulai disebut-sebut layak masuk dalam jajaran kabinet.

Salah satu figur yang menarik untuk diperhitungkan adalah Ahmad Heryawan atau Aher. Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu memiliki pengalaman panjang di pemerintahan daerah sekaligus dunia legislatif. Saat ini Aher tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Nama Aher menjadi semakin relevan dibicarakan ketika isu reshuffle tidak lagi semata menyangkut pergantian figur, tetapi kebutuhan menghadirkan menteri yang memiliki pengalaman pemerintahan, kemampuan mengelola birokrasi dan kedekatan dengan persoalan masyarakat di daerah.

Isu reshuffle mencuat setelah sejumlah lembaga survei merilis temuan mengenai persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei SMRC pada Juli 2026 mencatat 51,1 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, angka yang turun tajam dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen.

Sementara itu, survei Poltracking yang dirilis akhir Agustus mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja kementerian/lembaga berada di angka 47 persen. Sebanyak 51,9 persen responden menilai reshuffle perlu dilakukan, sedangkan 27,9 persen menyatakan tidak perlu. Bidang ekonomi dan hukum menjadi sektor yang paling banyak mendapat sorotan publik.

Angka-angka tersebut memberi pesan politik yang cukup jelas. Publik tidak sekadar menginginkan perubahan nama di kabinet, tetapi mengharapkan perbaikan kinerja pemerintahan.

Aher dan Kekuatan Pengalaman Daerah

Dalam konteks tersebut, pengalaman Aher menjadi modal yang menarik.

Aher pernah memimpin Jawa Barat selama dua periode, 2008-2018. Sebelum menjadi gubernur, ia juga memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Rekam jejak tersebut membuatnya memiliki pengalaman dari dua sisi pemerintahan: legislatif dan eksekutif.

Pengalaman memimpin Jawa Barat juga bukan pengalaman kecil. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kompleksitas persoalan paling tinggi, mulai dari kependudukan, urbanisasi, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, hingga kesenjangan antarwilayah.

Karena itu, jika Presiden Prabowo membutuhkan figur yang memahami bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan menjadi program konkret di daerah, Aher memiliki modal pengalaman yang cukup kuat.

Pertanyaannya kemudian, posisi apa yang paling cocok untuk Aher?

Mendagri Jadi Pilihan Paling Rasional

Jika melihat rekam jejaknya, posisi Menteri Dalam Negeri menjadi salah satu portofolio yang paling rasional.

Kemendagri membutuhkan figur yang memahami denyut pemerintahan daerah, hubungan kepala daerah dengan pemerintah pusat, birokrasi, pelayanan publik hingga dinamika politik lokal.

Pengalaman Aher sebagai gubernur dua periode memberikan bekal langsung mengenai persoalan tersebut.

Namun, penempatan Aher di kabinet tentu bukan semata persoalan kompetensi. Ada pula dimensi politik yang tidak bisa dilepaskan. Aher merupakan kader PKS dan saat ini duduk di DPR RI dari partai tersebut.

Jika pemerintahan Prabowo ingin memperluas basis dukungan politik sekaligus memperkuat komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, masuknya figur seperti Aher dapat dibaca sebagai langkah membangun jembatan politik.

Tetapi kabinet tetap membutuhkan lebih dari sekadar representasi politik. Ukuran utamanya harus kemampuan bekerja dan memberikan hasil.

Bukan Sekadar Tambal Sulam Kabinet

Di sinilah reshuffle seharusnya ditempatkan.

Survei publik menunjukkan adanya tekanan agar pemerintah memperbaiki kinerja. Karena itu, pergantian menteri jangan sampai sekadar menjadi rotasi politik atau pembagian kursi.

Presiden membutuhkan figur yang mampu bekerja cepat, memahami persoalan lapangan dan memiliki kemampuan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dalam kerangka tersebut, pengalaman Aher menjadi salah satu alasan mengapa namanya layak masuk radar pembicaraan reshuffle.

Bukan berarti Aher otomatis menjadi pilihan terbaik untuk semua bidang. Portofolio tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan.

Selain Kemendagri, pengalaman pemerintahan dan perhatiannya terhadap pembangunan daerah juga membuat Aher berpotensi dipertimbangkan untuk sektor yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, pendidikan, maupun penguatan sumber daya manusia.

Reshuffle Harus Menjawab Kegelisahan Publik

Pada akhirnya, reshuffle bukan sekadar mengganti orang. Reshuffle merupakan instrumen Presiden untuk memastikan mesin pemerintahan bekerja lebih efektif.

Ketika 51,9 persen responden Poltracking menyatakan reshuffle diperlukan, pesan tersebut patut dibaca sebagai dorongan agar pemerintah melakukan koreksi.

Apalagi ketika bidang ekonomi dan hukum disebut sebagai sektor yang paling membutuhkan perhatian, pilihan figur baru harus didasarkan pada kemampuan menjawab persoalan, bukan semata kedekatan politik.

Dalam situasi seperti itu, Aher menjadi salah satu nama yang menarik untuk diperhitungkan.

Pengalaman sebagai gubernur dua periode, pengalaman legislatif, pemahaman terhadap pemerintahan daerah serta kapasitas politiknya membuat Aher memiliki modal untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan pusat.

Jika Presiden Prabowo benar-benar melakukan reshuffle, publik tentu akan menunggu bukan hanya siapa yang diganti, tetapi juga siapa yang dianggap mampu membuat pemerintahan bekerja lebih baik.

Dan dalam daftar nama yang layak dipertimbangkan, Aher pantas masuk radar.

Penulis: Didi Rachmat Ridjad