ASKARA - Ketika kecerdasan buatan mulai merangkum dokumen, menelusuri regulasi, dan membantu menyusun draf hukum dalam hitungan detik, profesi advokat memasuki perubahan besar. Tantangannya bukan sekadar apakah mesin dapat menggantikan pekerjaan manusia, melainkan bagaimana teknologi digunakan tanpa mengorbankan kerahasiaan klien, ketelitian hukum, etika profesi, kesetaraan akses, dan pertanggungjawaban manusia atas setiap keputusan yang diambil dalam sistem hukum yang semakin terdigitalisasi di Indonesia.

Selama puluhan tahun, keunggulan advokat bertumpu pada kemampuan membaca hukum, memahami fakta perkara, menyusun argumentasi dan meyakinkan hakim. Pengetahuan hukum menjadi modal utama, pengalaman menjadi pembeda, sementara kemampuan membangun kepercayaan dengan klien menjadi bagian penting dari profesi. Kini sebagian pekerjaan intelektual tersebut mulai dibantu oleh mesin.

AI dapat membantu meringkas dokumen, menelusuri informasi, membandingkan berbagai sumber hukum dan menyusun draf awal. Tetapi bantuan itu tidak identik dengan pengambilan keputusan hukum. Justru semakin cepat mesin menghasilkan jawaban, semakin besar kebutuhan terhadap manusia yang mampu memeriksa apakah jawaban tersebut benar.

Persoalannya bukan lagi apakah advokat akan menggunakan AI. Teknologi itu sudah memasuki ruang kerja profesi hukum. Persoalan yang lebih penting adalah batas penggunaannya dan siapa yang bertanggung jawab ketika teknologi menghasilkan kesalahan.

PERADI pada 6 Agustus 2026 menerbitkan pedoman etika penggunaan AI bagi advokat. Pedoman tersebut menegaskan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan hukum, tetapi penggunaannya tidak boleh mengurangi independensi, kehati-hatian, kompetensi dan tanggung jawab profesional advokat.

Langkah tersebut penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang organisasi profesi. AI tidak ditempatkan sebagai pengganti advokat, melainkan sebagai alat bantu yang penggunaannya harus dikendalikan oleh standar profesi.

Namun pedoman organisasi bukanlah pengganti regulasi nasional. Di sinilah pembuat kebijakan mempunyai pekerjaan yang jauh lebih besar. Mereka harus memastikan bahwa transformasi teknologi tidak berjalan tanpa standar yang jelas, tetapi juga tidak dibelenggu oleh aturan yang terlalu cepat usang ketika teknologi berubah.

Hukumonline pada 6 Agustus 2026 memberitakan bahwa pedoman AI PERADI juga menekankan persoalan etika dan kerahasiaan hubungan advokat dengan klien. Aspek ini sangat penting karena dokumen hukum sering berisi identitas, kondisi keuangan, strategi perkara, komunikasi rahasia, serta informasi lain yang apabila bocor dapat merugikan klien.

Pertanyaan sederhananya adalah: ke mana informasi itu pergi ketika dimasukkan ke dalam sistem AI?

Seorang advokat mungkin hanya bermaksud meminta mesin merangkum kronologi perkara. Tetapi jika dokumen lengkap dimasukkan ke dalam platform tanpa memahami mekanisme pengolahan datanya, efisiensi dapat berubah menjadi risiko. Teknologi yang dimaksudkan mempercepat pekerjaan justru dapat menciptakan persoalan baru mengenai kerahasiaan dan keamanan informasi.

Karena itu, kompetensi advokat pada era digital tidak cukup hanya memahami hukum. Advokat juga membutuhkan literasi teknologi. Ia harus memahami batas penggunaan AI, risiko kebocoran data, kebutuhan verifikasi, dan konsekuensi profesional dari keluaran mesin.

Masalah lain yang tidak kalah serius adalah ketepatan informasi.

AI dapat menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan tanpa menjamin bahwa seluruh dasar hukumnya benar. Karena itu, rujukan peraturan, putusan dan doktrin hukum tetap harus diperiksa. Mesin boleh membantu mencari, tetapi advokat tetap harus memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar ada, relevan dan masih berlaku.

Prinsip ini seharusnya menjadi salah satu standar baru profesi.

Advokat tidak dapat mengatakan bahwa kesalahan dalam dokumen terjadi karena mesin yang membuatnya. Tanggung jawab profesional tidak otomatis berpindah kepada perangkat yang digunakan.

Dalam konteks inilah gagasan pertanggungjawaban manusia menjadi penting. Teknologi dapat membantu menghasilkan informasi, tetapi keputusan hukum tetap membutuhkan manusia yang memahami konteks, menimbang risiko dan bertanggung jawab atas akibatnya.

Perubahan tersebut berlangsung bersamaan dengan momentum pembaruan tata kelola profesi advokat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026 pada 17 Juni 2026 mendorong pembentuk undang-undang memperbarui UU Advokat. MK menekankan perlunya regulasi yang proporsional, terintegrasi, independen dan akuntabel.

Putusan tersebut memang terutama berbicara mengenai tata kelola organisasi profesi, regulator, pengawasan dan kepastian hukum. Namun perubahan UU Advokat seharusnya tidak mengabaikan kenyataan bahwa cara kerja profesi telah berubah.

Pertanyaannya menjadi lebih luas: apakah standar kompetensi advokat yang dibangun pada era sebelum kecerdasan buatan berkembang masih cukup untuk menghadapi profesi hukum digital?

Jawabannya tidak harus berupa undang-undang yang menyebut teknologi tertentu. Teknologi terlalu cepat berubah untuk diikat oleh daftar perangkat. Yang dibutuhkan adalah prinsip yang tahan terhadap perubahan teknologi.

Advokat harus tetap bertanggung jawab terhadap produk hukum yang diberikan kepada klien dan pengadilan. Penggunaan teknologi harus dapat diawasi. Informasi rahasia harus dilindungi. Hasil mesin harus diverifikasi. Dan klien harus mengetahui bahwa kualitas layanan tetap berada di bawah tanggung jawab profesional advokat.

DPR juga mulai membaca perubahan tersebut. DPR RI pada 29 Agustus 2026 memberitakan pandangan anggota Komisi III bahwa perkembangan AI membawa perubahan besar bagi profesi hukum. Advokat tidak cukup hanya memahami teknologi, tetapi juga harus mampu memanfaatkannya dengan tetap berpegang pada hukum, etika profesi, hak asasi manusia dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa AI mulai menjadi persoalan kebijakan profesi, bukan lagi sekadar isu teknologi.

Tetapi ada risiko jika pembahasan AI hanya diletakkan pada soal efisiensi.

Profesi hukum tidak dibangun hanya untuk bekerja cepat.

Pengadilan tidak membutuhkan dokumen yang paling cepat dibuat. Pengadilan membutuhkan argumentasi yang dapat diuji. Klien tidak membutuhkan jawaban yang sekadar terdengar pintar. Klien membutuhkan pembela yang memahami persoalannya dan bersedia bertanggung jawab atas strategi hukum yang dipilih.

Di sisi lain, teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan baru dalam profesi.

Firma hukum besar mungkin memiliki akses terhadap database hukum, perangkat keamanan, sistem manajemen perkara dan teknologi AI yang mahal. Advokat individual atau kantor hukum kecil di daerah belum tentu memiliki kemampuan yang sama.

Jika persoalan ini tidak diperhatikan, revolusi digital dapat menghasilkan kasta baru dalam profesi hukum. Advokat yang memiliki akses teknologi memperoleh keuntungan besar, sedangkan mereka yang tidak memiliki infrastruktur tertinggal bukan karena kurang memahami hukum, melainkan karena tertinggal secara teknologi.

Karena itu, organisasi advokat tidak cukup hanya menerbitkan pedoman. Pendidikan berkelanjutan perlu memasukkan literasi AI, keamanan informasi, verifikasi keluaran mesin dan etika penggunaan teknologi.

Namun tantangan transformasi hukum tidak berhenti di kantor advokat.

Ia juga menyentuh masyarakat yang selama ini bahkan kesulitan menemukan tempat untuk bertanya ketika menghadapi persoalan hukum.

Di sinilah Posbankum memberikan gambaran yang menarik.

ANTARA pada 6 Agustus 2026 melaporkan bahwa Pos Bantuan Hukum di seluruh Indonesia telah melayani 215.735 laporan per 6 Agustus 2026. Layanan tersebut mencakup konsultasi dan informasi hukum, penyelesaian secara damai di luar pengadilan, bantuan hukum dan advokasi, serta rujukan kepada advokat.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum sangat besar. Persoalannya bukan hanya bagaimana membuat advokat semakin modern, tetapi bagaimana memastikan modernisasi tersebut benar-benar membuat hukum lebih mudah dijangkau.

Posbankum memperlihatkan bahwa teknologi dapat memiliki fungsi yang berbeda dari AI di ruang kerja advokat. Digitalisasi dapat digunakan untuk mendata kebutuhan hukum, menghubungkan warga dengan layanan, mengelola informasi dan mempercepat rujukan.

Tetapi teknologi tidak boleh disamakan dengan pelayanan itu sendiri.

Seorang warga yang sedang menghadapi sengketa tanah tidak selalu membutuhkan mesin yang langsung memberikan jawaban. Ia mungkin membutuhkan seseorang yang mendengarkan ceritanya, memahami konteks sosialnya, menjelaskan pilihan hukum dan mengarahkannya kepada pihak yang tepat.

Karena itu, masa depan layanan hukum tidak seharusnya dipertentangkan sebagai pilihan antara manusia atau mesin.

Yang lebih masuk akal adalah membagi pekerjaan secara tepat.

Mesin dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat berulang, pencarian awal, pengelolaan dokumen dan bantuan administratif. Manusia tetap memegang pekerjaan yang membutuhkan penilaian, empati, strategi, pertimbangan etis dan pertanggungjawaban.

ANTARA pada 18 Agustus 2026 juga memberitakan kesiapan Serikat Pengacara Indonesia menyiapkan advokat untuk memperkuat program Posbankum Kementerian Hukum di berbagai daerah. Perkembangan ini penting karena memperlihatkan bahwa digitalisasi layanan hukum tetap membutuhkan kehadiran profesi advokat.

Dengan demikian, masa depan profesi hukum bukan penghapusan manusia oleh mesin.

Yang berubah adalah pembagian kerja antara manusia dan teknologi.

Perubahan tersebut sekaligus memberi alasan baru bagi organisasi advokat untuk memperkuat fungsi profesionalnya. Organisasi tidak hanya perlu mengurus keanggotaan, kepemimpinan dan kepentingan internal. Organisasi harus mampu membantu anggotanya menghadapi perubahan teknologi.

Pedoman AI dapat menjadi awal. Tetapi pekerjaan berikutnya lebih berat: bagaimana memastikan pedoman itu dipahami, diterapkan dan diawasi.

Bagaimana jika advokat menggunakan AI untuk membuat dokumen hukum tanpa memeriksa hasilnya?

Bagaimana jika informasi rahasia klien dimasukkan ke dalam platform yang tidak memenuhi standar keamanan?

Bagaimana jika seorang advokat terlalu percaya pada hasil mesin karena jawabannya tampak meyakinkan?

Pertanyaan tersebut pada akhirnya kembali kepada satu hal: pertanggungjawaban.

Tidak boleh ada ruang bagi profesi hukum untuk berlindung di balik teknologi ketika terjadi kesalahan.

Justru semakin besar ketergantungan pada teknologi, semakin besar pula kebutuhan terhadap standar profesional yang kuat.

Karena itu, perubahan UU Advokat yang kini didorong setelah Putusan MK seharusnya tidak hanya membahas siapa yang menjadi regulator, bagaimana organisasi advokat dibentuk, atau bagaimana pengawasan dilakukan.

Pembentuk undang-undang perlu memikirkan kompetensi profesi di masa depan.

Standar kompetensi harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan prinsip dasar profesi. Pendidikan advokat harus mengenalkan kemampuan digital. Etika harus mencakup penggunaan teknologi. Pengawasan harus mampu menghadapi persoalan baru yang muncul dari pemanfaatan AI.

Namun jangan sampai teknologi menjadi alasan untuk melupakan persoalan lama.

Masyarakat miskin tetap membutuhkan bantuan hukum. Korban tetap membutuhkan pendampingan. Terdakwa tetap membutuhkan pembela. Warga yang menghadapi sengketa tetap membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan dan menjelaskan pilihan yang tersedia.

Teknologi dapat mempercepat akses terhadap hukum.

Tetapi akses bukan sekadar kemampuan membuka aplikasi.

Akses berarti seseorang benar-benar memperoleh bantuan yang kompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah angka 215.735 laporan Posbankum menjadi penting. Angka itu bukan sekadar statistik layanan. Ia menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran sistem hukum yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau.

Jika digitalisasi hanya membuat kantor hukum bekerja lebih cepat, manfaatnya terutama dirasakan oleh mereka yang sudah memiliki akses.

Tetapi jika teknologi digunakan untuk mempertemukan masyarakat dengan bantuan hukum yang tepat, manfaatnya dapat menjangkau kelompok yang selama ini berada di luar sistem.

Itulah tantangan sebenarnya.

Revolusi digital hukum tidak boleh hanya menjadi revolusi bagi mereka yang memiliki perangkat dan koneksi.

Ia harus menjadi revolusi akses.

Profesi advokat karena itu menghadapi dua tuntutan sekaligus. Di satu sisi, advokat harus mampu menggunakan teknologi agar tidak tertinggal. Di sisi lain, advokat harus memastikan teknologi tidak menghilangkan dimensi manusia dari pembelaan hukum.

Mesin dapat mencari pasal.

Mesin dapat membantu membaca putusan.

Mesin dapat merangkum dokumen.

Mesin bahkan dapat membantu menyusun draf.

Tetapi mesin tidak menanggung akibat ketika sebuah keluarga kehilangan rumah karena strategi hukum yang salah.

Mesin tidak berdiri di hadapan hakim untuk mempertanggungjawabkan argumentasi.

Mesin tidak membangun kepercayaan dengan korban.

Dan mesin tidak menggantikan kewajiban moral seorang advokat untuk memperjuangkan kepentingan klien dalam batas hukum dan etik.

Karena itu, ukuran keberhasilan profesi hukum di era AI bukan seberapa banyak teknologi yang digunakan.

Ukurannya adalah apakah teknologi membuat pekerjaan hukum lebih akurat, lebih aman, lebih efisien dan lebih mudah diakses tanpa mengurangi tanggung jawab profesional.

Organisasi advokat yang mampu menjawab pertanyaan itu akan menjadi relevan dalam dunia baru.

Sebaliknya, organisasi yang hanya sibuk mempertahankan struktur lama akan semakin jauh dari persoalan yang dihadapi anggotanya.

AI pada akhirnya bukan musuh profesi advokat.

Ia adalah ujian.

Ujian terhadap kompetensi.

Ujian terhadap etika.

Ujian terhadap kemampuan beradaptasi.

Dan yang paling penting, ujian terhadap keberanian profesi untuk tetap bertanggung jawab ketika teknologi membuat pekerjaan manusia menjadi semakin mudah.

Advokat masa depan tidak harus menjadi programmer.

Ia juga tidak boleh menjadi operator mesin yang sekadar menerima jawaban AI.

Ia harus menjadi profesional hukum yang mampu menggunakan teknologi dengan cerdas, memeriksa hasilnya dengan skeptis, melindungi data klien, memahami batas mesin dan tetap mengambil keputusan dengan pertimbangan hukum serta nurani profesional.

Sebab hukum tidak hanya membutuhkan informasi.

Hukum membutuhkan penilaian.

Keadilan tidak hanya membutuhkan kecepatan.

Keadilan membutuhkan pertanggungjawaban.

Dan ketika mesin semakin pintar, profesi advokat justru dituntut semakin manusiawi.

Mesin boleh semakin pintar. Tetapi keadilan tetap membutuhkan manusia yang berani bertanggung jawab.

Editor: Husnie