ASKARA - Sebuah angka akademik kini kembali menjadi pusat perdebatan publik. Universitas Gadjah Mada mengakui memiliki rekam akademik Joko Widodo, tetapi tidak membuka angka IPK dan Kartu Hasil Studi alumnusnya itu. Di balik keputusan tersebut, muncul persoalan yang jauh lebih besar: kapan informasi menjadi hak publik, dan kapan ia tetap menjadi wilayah privasi seseorang?

Persoalan IPK Joko Widodo sebenarnya bukan bermula dari angka. Ia lahir dari persoalan kepercayaan yang telah berlangsung cukup panjang. Ketika seseorang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode, riwayat pendidikan dan dokumen akademiknya tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai urusan pribadi. Sebagian masyarakat menganggapnya memiliki dimensi kepentingan publik, terutama ketika riwayat pendidikan itu menjadi bagian dari perdebatan mengenai legitimasi dan keabsahan perjalanan politiknya.

Namun, di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit. Kepentingan publik tidak otomatis mengubah seluruh dokumen pribadi menjadi informasi yang boleh dibuka tanpa batas.

Pada 31 Agustus 2026, Suara Merdeka melaporkan penjelasan terbaru UGM mengenai IPK dan KHS Joko Widodo. Rektor UGM Ova Emilia menjelaskan bahwa kampus memiliki dokumen akademik tersebut, tetapi tidak membagikannya kepada publik karena IPK dan KHS dipandang sebagai dokumen pribadi. Pada saat yang sama, UGM menyatakan dokumen asli yang berkaitan dengan proses pendidikan Joko Widodo berada di Polri.

Keterangan itu menarik karena perdebatan mengenai IPK tidak lagi berhenti pada pertanyaan “berapa nilainya?”, tetapi bergeser kepada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah publik memang berhak mengetahui angka tersebut?

Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.

UGM sejak 15 April 2025 telah menyatakan secara resmi bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Dalam siaran persnya, kampus menyebut Joko Widodo memulai proses studi pada 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan lulus pada 5 November 1985. UGM juga menjelaskan bahwa sebagai institusi publik, kampus terikat oleh ketentuan mengenai keterbukaan informasi sekaligus pelindungan data pribadi.

Karena itu, UGM membedakan informasi yang bersifat publik dengan informasi yang bersifat pribadi. Data pribadi, menurut penjelasan kampus, hanya diberikan melalui permintaan resmi aparat penegak hukum.

Pemisahan itu penting. Sebab, selama ini perdebatan publik cenderung menyederhanakan persoalan menjadi dua kubu: kampus yang dianggap harus transparan dan masyarakat yang dianggap berhak mengetahui. Padahal, dalam tata kelola informasi publik, keterbukaan bukanlah prinsip yang berdiri sendirian. Ada informasi yang memang harus tersedia bagi masyarakat, tetapi ada pula informasi yang secara hukum dapat dibatasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bagi pembatasan informasi tertentu yang berkaitan dengan hak pribadi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Dengan demikian, argumen bahwa sebuah institusi publik harus membuka semua data yang dikuasainya merupakan penyederhanaan yang tidak cukup.

Tetapi persoalannya belum selesai.

Justru karena UGM merupakan institusi publik, masyarakat berhak meminta penjelasan yang terang mengenai alasan sebuah informasi ditutup. Transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh dokumen. Transparansi juga berarti menjelaskan mengapa suatu dokumen tidak dapat dibuka, siapa yang berwenang mengaksesnya, dan dalam keadaan apa informasi tersebut dapat diperiksa.

Dalam konteks itulah sikap UGM perlu diuji secara kritis, bukan hanya dibela atau diserang.

UGM tidak cukup hanya mengatakan bahwa IPK dan KHS adalah dokumen pribadi. Kampus perlu menjelaskan batasnya secara proporsional: bagian mana yang merupakan data pribadi, bagian mana yang dapat dikategorikan sebagai informasi publik, dan apakah ada bentuk informasi yang dapat disampaikan tanpa membuka keseluruhan dokumen.

Sebab, keterbukaan memiliki banyak tingkatan. Membuka seluruh KHS tentu berbeda dengan mengonfirmasi bahwa seorang mahasiswa memenuhi persyaratan akademik untuk lulus. Memberikan nilai setiap mata kuliah berbeda dengan menyampaikan bahwa seseorang memiliki IPK di atas batas kelulusan. Di antara dua kutub tersebut terdapat ruang kompromi yang sebenarnya dapat menjawab kebutuhan publik tanpa mengorbankan privasi.

Dan ruang kompromi itulah yang kini mulai terlihat.

Dalam laporan Suara Merdeka pada 31 Agustus 2026, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menjelaskan sistem pendidikan yang berlaku ketika Joko Widodo masuk pada 1980. Saat itu, menurut Sigit, Fakultas Kehutanan masih menggunakan sistem lama yang memungkinkan mahasiswa memperoleh status Sarjana Muda setelah menempuh 120 SKS dengan IPK minimal 2,00. Setelah itu, mahasiswa dapat melanjutkan sekitar 40 SKS untuk memperoleh status sarjana penuh. Sigit menyebut Joko Widodo memenuhi persyaratan akademik pada kedua tahap tersebut.

Informasi tersebut jauh lebih bermakna daripada sekadar menyebut sebuah angka.

Sebab, perdebatan mengenai pendidikan Joko Widodo selama ini juga dipengaruhi oleh kecenderungan membaca sistem pendidikan masa lalu menggunakan kacamata administrasi pendidikan masa kini. Padahal, struktur pendidikan tinggi pada awal 1980-an tidak dapat begitu saja disamakan dengan sistem akademik yang berlaku sekarang.

Istilah “sarjana muda” dalam konteks tersebut juga harus ditempatkan secara hati-hati. Menyebutnya begitu saja sebagai “D3” berisiko menimbulkan kesan bahwa jenjang pendidikan pada masa itu identik sepenuhnya dengan sistem diploma yang berlaku sekarang. Penjelasan Dekan Fakultas Kehutanan UGM justru menunjukkan adanya sistem lama yang mengenal tahapan Sarjana Muda dan Sarjana.

Karena itu, fakta yang paling aman bukanlah mengatakan Joko Widodo “menyelesaikan D3 pada 1983”, melainkan bahwa ia memenuhi persyaratan Sarjana Muda dalam sistem pendidikan lama Fakultas Kehutanan UGM sebelum melanjutkan pendidikan menuju jenjang sarjana.

Perbedaan istilah ini mungkin terlihat kecil. Dalam jurnalistik, justru detail seperti itulah yang menentukan apakah sebuah tulisan dapat dipercaya.

Di tengah perdebatan tersebut, ada perkembangan lain yang penting dan perlu dibedakan dari persoalan IPK dan KHS.

Pada 13 Januari 2026, Komisi Informasi Pusat memutus sengketa informasi antara Dr. Bonatua Silalahi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sengketa tersebut terdaftar dengan Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 dan berkaitan dengan permintaan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden periode 2014–2019 dan 2019–2024, serta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU.

Dalam putusannya, Majelis Komisioner KI Pusat menerima permohonan Bonatua seluruhnya. Majelis menyatakan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden merupakan informasi terbuka. KPU diperintahkan memberikan salinan lengkap ijazah tersebut kepada pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

KI Pusat juga menilai pembatasan akses yang hanya memungkinkan masyarakat melihat dokumen tanpa memperoleh salinannya bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan informasi yang dimohon dalam sengketa tersebut bukan informasi sensitif dan permohonan diajukan dalam konteks penelitian ilmiah.

Putusan itu merupakan perkembangan penting. Tetapi putusan tersebut juga harus dibaca dengan hati-hati agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Objek yang diperintahkan untuk dibuka oleh KI Pusat adalah salinan ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan presiden dan berada dalam penguasaan KPU. Putusan itu bukan perintah kepada UGM untuk membuka IPK atau KHS Joko Widodo.

Perbedaan tersebut bukan persoalan teknis belaka. Ia menyangkut siapa yang menguasai dokumen, untuk kepentingan apa dokumen tersebut digunakan, dan dalam konteks hukum apa permintaan informasi diajukan.

Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden memiliki hubungan langsung dengan proses administrasi pemilu dan verifikasi persyaratan calon. KPU memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen tersebut sebagai bagian dari proses pencalonan. Karena itulah, status informasinya dapat dinilai berbeda dengan KHS yang merupakan rekam akademik individual.

Dengan kata lain, putusan KI Pusat Januari 2026 tidak otomatis berarti seluruh dokumen akademik Joko Widodo menjadi informasi publik.

Justru di sinilah perdebatan menjadi semakin menarik.

Jika ijazah pencalonan presiden dapat dinyatakan sebagai informasi terbuka karena memiliki hubungan langsung dengan proses administrasi publik, apakah IPK juga memiliki hubungan yang sama kuat dengan kepentingan publik?

Pertanyaan itu belum otomatis terjawab oleh putusan KI Pusat.

Sebab, IPK bukanlah persyaratan pencalonan presiden sebagaimana ijazah pendidikan. Undang-undang pemilu mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden, tetapi tidak menjadikan nilai IPK sebagai syarat pencalonan.

Artinya, hubungan antara IPK dan kepentingan publik harus dibuktikan dengan argumentasi yang berbeda.

Inilah yang membuat tuntutan pembukaan IPK lebih kompleks daripada tuntutan membuka ijazah pencalonan.

Pada satu sisi, masyarakat dapat berargumentasi bahwa riwayat akademik seorang mantan presiden penting untuk diketahui karena ia pernah memegang jabatan publik tertinggi. Pada sisi lain, kampus dapat berargumentasi bahwa nilai akademik seseorang merupakan bagian dari rekam pendidikan pribadi yang tidak otomatis berubah menjadi informasi publik hanya karena orang tersebut pernah menjadi pejabat negara.

Keduanya memiliki titik argumentasi.

Karena itu, perdebatan seharusnya tidak dibangun dengan logika hitam-putih.

Pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri juga menyampaikan hasil penyelidikan mengenai riwayat pendidikan Joko Widodo. Aparat menyatakan memperoleh fakta bahwa Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada 1980. Bareskrim juga memaparkan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tudingan ijazah palsu.

Fakta tersebut penting, tetapi harus dibaca secara proporsional. Hasil penyelidikan mengenai keberadaan seseorang sebagai mahasiswa tidak sama dengan kewajiban kampus untuk mempublikasikan seluruh rekam akademiknya.

Di sinilah sering terjadi kekeliruan logika.

Seseorang dapat meminta pembuktian bahwa seorang tokoh benar-benar pernah kuliah. Namun pembuktian itu tidak otomatis berarti masyarakat berhak memperoleh seluruh nilai yang pernah diperoleh tokoh tersebut. Verifikasi dan publikasi adalah dua tindakan yang berbeda.

Verifikasi menjawab pertanyaan apakah informasi itu benar.

Publikasi menjawab pertanyaan apakah informasi itu layak dan boleh disebarluaskan.

Keduanya tidak selalu memiliki jawaban yang sama.

Dalam kasus Joko Widodo, UGM telah memberikan jawaban pada tingkat pertama. Kampus menyatakan ia adalah alumnus Fakultas Kehutanan, memulai studi pada 1980 dan lulus pada 1985. Bareskrim kemudian menyampaikan hasil penyelidikan yang menguatkan fakta mengenai riwayat pendidikannya.

Komisi Informasi Pusat pada Januari 2026 juga memberikan jawaban berbeda untuk objek berbeda: ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden dan berada dalam penguasaan KPU dinyatakan sebagai informasi terbuka.

Tetapi pertanyaan mengenai IPK dan KHS tetap berada pada ruang yang berbeda.

Di sinilah tuntutan transparansi perlu dibedakan dari dorongan untuk memuaskan rasa ingin tahu.

Jika setiap dokumen akademik seorang tokoh publik harus dibuka hanya karena ia pernah memegang jabatan tinggi, akan muncul persoalan baru. Apakah seluruh KHS menteri juga harus dibuka? Apakah nilai skripsi anggota DPR wajib dipublikasikan? Bagaimana dengan nilai seorang gubernur, hakim, rektor, atau pejabat negara lainnya?

Jika jawabannya tidak, maka harus ada prinsip yang jelas tentang mengapa dokumen tertentu dibuka dan dokumen lain dilindungi.

Sebaliknya, jika masyarakat memiliki alasan kepentingan publik yang kuat, institusi tidak seharusnya berlindung di balik istilah “data pribadi” tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sinilah mekanisme keterbukaan informasi menjadi penting. Pengecualian informasi bukan berarti alasan untuk menutup informasi secara sembarangan. Ada prinsip, prosedur, dan mekanisme pengujian yang harus dihormati.

Karena itu, dalam kasus IPK Joko Widodo, pertanyaan yang lebih produktif bukan “mengapa UGM menyembunyikan IPK?”, melainkan “apakah ada bentuk informasi yang dapat diberikan UGM tanpa melanggar hak pribadi?”

Pertanyaan kedua jauh lebih sehat bagi demokrasi.

Misalnya, UGM telah menyampaikan bahwa Joko Widodo memenuhi standar akademik yang berlaku pada masanya. Informasi itu sudah memberikan substansi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai kelayakan akademik tanpa harus membuka seluruh transkrip.

Tetapi jika kampus menyatakan IPK berada di atas batas tertentu, sebagian publik tentu akan bertanya lagi: berapa angka sebenarnya?

Pertanyaan itu sah. Namun sah bertanya tidak identik dengan otomatis berhak memperoleh jawabannya.

Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji.

Masyarakat berhak mengawasi lembaga publik. Tetapi masyarakat juga harus menerima bahwa tidak semua dokumen yang dikuasai lembaga publik otomatis menjadi milik publik. Sebaliknya, institusi publik juga harus menerima bahwa alasan kerahasiaan harus dapat diuji, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.

Joko Widodo dalam perkara ini bukan lagi sekadar mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Ia adalah mantan kepala negara yang selama sepuluh tahun berada di pusat kekuasaan Indonesia. Status tersebut membuat riwayat hidupnya memiliki kepentingan publik yang lebih besar daripada warga biasa.

Namun status sebagai mantan presiden tidak menghapus seluruh hak privasi.

Inilah titik keseimbangan yang sering hilang dalam perdebatan politik. Ketika seorang tokoh sudah menjadi simbol kelompok tertentu, data apa pun mengenai dirinya mudah berubah menjadi amunisi. Angka IPK bukan lagi sekadar informasi akademik, tetapi dapat dipakai untuk memperkuat atau menyerang citra politik.

Dalam situasi seperti itu, membuka dokumen belum tentu mengakhiri perdebatan.

Bahkan mungkin sebaliknya.

Jika angka yang muncul tidak sesuai dengan harapan kelompok tertentu, angka tersebut dapat diperdebatkan kembali. Jika angka sesuai, pihak lain mungkin mempertanyakan dokumen berikutnya. Dari IPK bergerak ke KHS, dari KHS ke skripsi, dari skripsi ke administrasi penerimaan mahasiswa, dan seterusnya.

Di titik tertentu, persoalannya bukan lagi dokumen.

Persoalannya adalah kepercayaan.

Ketika sebuah institusi telah memberikan dokumen, penjelasan, kesaksian, dan hasil pemeriksaan, tetapi semuanya tetap dianggap tidak cukup, maka masalah yang muncul adalah krisis kepercayaan terhadap institusi. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada jumlah dokumen yang benar-benar menjamin berakhirnya kontroversi.

Karena itu, UGM mempunyai tanggung jawab ganda.

Pertama, menjaga integritas arsip dan menjelaskan fakta akademik secara konsisten.

Kedua, memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pembatasan akses terhadap data pribadi.

UGM tidak perlu membuka seluruh KHS hanya untuk membuktikan bahwa ia transparan. Tetapi UGM juga tidak boleh membuat publik merasa bahwa kata “privasi” digunakan sebagai dinding yang tidak dapat ditembus pertanyaan.

Jalan keluarnya adalah transparansi prosedural.

Kampus dapat menjelaskan kategori informasi yang terbuka, kategori informasi yang dikecualikan, dasar hukumnya, mekanisme permintaan informasi, serta kondisi ketika data pribadi dapat diberikan kepada pihak yang berwenang.

Dengan cara itu, publik tidak dipaksa memilih antara percaya sepenuhnya kepada UGM atau mencurigai sepenuhnya UGM.

Ada pilihan ketiga: menguji penjelasan institusi berdasarkan aturan.

Pilihan ketiga inilah yang seharusnya dikedepankan oleh media.

Media tidak semestinya menjadi perpanjangan tangan salah satu kubu dalam polemik. Media harus menjadi ruang untuk menguji klaim. Jika ada pihak yang meminta IPK dibuka, tanyakan dasar kepentingan publiknya. Jika kampus menolak, tanyakan dasar hukumnya. Jika dokumen berada di tangan aparat, tanyakan status dan kewenangan penggunaannya. Jika ada klaim mengenai sistem pendidikan tahun 1980-an, periksa dokumen sejarah akademiknya.

Dengan begitu, pemberitaan tidak berhenti pada siapa yang paling keras bersuara.

Jurnalisme bergerak ke pertanyaan yang lebih penting: apa yang dapat dibuktikan?

Pada akhirnya, angka IPK Joko Widodo mungkin hanya sebuah angka. Ia tidak otomatis menjelaskan kualitas kepemimpinan seseorang, keberhasilan atau kegagalannya sebagai pejabat publik, apalagi seluruh perjalanan hidupnya. IPK juga bukan ukuran tunggal kecerdasan, integritas, maupun kapasitas seseorang.

Tetapi cara sebuah negara memperlakukan data akademik tokoh publik adalah persoalan yang jauh lebih penting.

Indonesia membutuhkan transparansi, tetapi bukan transparansi tanpa batas. Indonesia membutuhkan perlindungan privasi, tetapi bukan privasi yang digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban. Indonesia membutuhkan institusi yang terbuka, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang mampu membedakan antara hak mengetahui dan keinginan mengetahui.

Di situlah kontroversi IPK Jokowi seharusnya ditempatkan.

Bukan sebagai perburuan terhadap sebuah angka, melainkan sebagai ujian terhadap cara kita memahami transparansi.

Sebab demokrasi yang matang bukan demokrasi yang membuka semua dokumen.

Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu menjelaskan dengan jernih dokumen mana yang harus dibuka, dokumen mana yang harus dilindungi, mengapa demikian, dan siapa yang berwenang menentukan batasnya.

Dalam perkara Joko Widodo, UGM sudah memberikan satu jawaban penting: alumnus itu benar menempuh studi dan memenuhi persyaratan akademik untuk lulus. Komisi Informasi Pusat memberikan jawaban lain dalam konteks yang berbeda: ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden dan berada dalam penguasaan KPU merupakan informasi terbuka.

Dua fakta tersebut tidak bertentangan.

Justru keduanya menunjukkan bahwa status sebuah dokumen tidak hanya ditentukan oleh siapa pemilik atau subjeknya, tetapi juga oleh konteks penggunaan, lembaga yang menguasai dokumen, kepentingan publik yang melekat padanya, dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Kini pertanyaan mengenai IPK dan KHS Joko Widodo harus diletakkan pada konteks tersebut.

Apakah kepentingan publik untuk mengetahui angka IPK cukup kuat untuk mengalahkan hak atas privasi?

Jika jawabannya belum jelas, maka perdebatan seharusnya tidak dipaksa selesai dengan membuka sebuah angka.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap keputusan mengenai informasi publik dibuat berdasarkan aturan, bukan tekanan politik.

Sebab ketika angka akademik seorang mantan presiden menjadi ukuran kejujuran sebuah institusi, kita sebenarnya sedang menghadapi persoalan yang lebih besar daripada IPK.

Kita sedang menguji apakah masih ada ruang di republik ini untuk mempercayai dokumen, menghormati prosedur, dan pada saat yang sama tetap kritis terhadap kekuasaan.

Editor: Husnie