Buku tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di Gedung Karya Pastoral Gereja St. Bartholomeus, Galaxi, Bekasi. Peluncuran buku dihadiri sekitar 200 orang yang datang untuk mengikuti sekaligus merayakan perjalanan panggilan imamat Romo Pungki.

Bagi Romo Pungki, setiap pilihan hidup memiliki cerita yang khas dan unik. Demikian pula keputusan untuk menjadi pastor dan biarawan Katolik. Ada lika-liku, tantangan, kegembiraan, keberhasilan hingga berbagai pengalaman yang membentuk perjalanan seseorang dalam menjalani panggilannya.

Melalui buku setebal 131 halaman tersebut, Romo Pungki membagikan 25 kisah tentang iman, panggilan dan perjalanan hidupnya selama menjalani tugas sebagai imam SVD.

Allah tidak memanggil orang yang sudah mampu, tetapi memampukan orang yang dipanggil.

Kalimat tersebut menjadi salah satu refleksi penting yang menggambarkan pengalaman Romo Pungki selama menjalankan karya imamatnya.

Menurutnya, perjalanan selama 25 tahun justru memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan Allah hadir dalam berbagai situasi yang dihadapinya.

Peran dan penyelenggaraan Allah luar biasa dalam karya imamat saya, bisa dibaca dalam buku ini, ujar Romo Pungki.

Tiga Fase Perjalanan Panggilan

Liku-Liku Perjalanan Panggilanku mengisahkan tiga fase penting dalam perjalanan hidup Romo Pungki sebagai seorang biarawan dan imam.

Fase pertama adalah masa pendidikan di Seminari, ketika benih panggilan mulai tumbuh dan dibentuk. Fase berikutnya adalah perjalanan sebagai calon imam, dengan berbagai proses pendidikan dan pembinaan sebelum akhirnya menerima tahbisan.

Fase ketiga merupakan pengalaman menjalani karya sebagai imam Serikat Sabda Allah. Pada tahap inilah berbagai pengalaman pastoral, perjumpaan dengan umat, tantangan pelayanan dan dinamika kehidupan imamat menjadi bagian dari perjalanan yang dituangkan dalam buku tersebut.

Buku itu tidak dimaksudkan sekadar menjadi catatan perjalanan pribadi. Romo Pungki berharap kisah yang dibagikannya dapat menjadi bahan refleksi sekaligus memperkaya pengalaman rohani para pembaca.

Lebih jauh, buku tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda yang tengah mempertimbangkan panggilan hidup sebagai biarawan maupun biarawati Katolik.

Semoga buku ini bisa ikut memotivasi kehadiran Pungki-Pungki muda, kata Romo Pungki saat mengakhiri acara peluncuran.

Ungkapan tersebut menjadi harapan agar pengalaman 25 tahun perjalanan imamatnya tidak berhenti sebagai kisah masa lalu, tetapi dapat menjadi benih bagi tumbuhnya generasi baru yang berani menjawab panggilan untuk mengabdikan hidupnya bagi Gereja dan masyarakat.

Menariknya, buku Liku-Liku Perjalanan Panggilanku tidak diterbitkan dalam bentuk cetak. Buku setebal 131 halaman tersebut tersedia dalam format digital dan dapat diakses melalui barcode yang disediakan dalam kegiatan peluncuran.

Peluncuran buku pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun memberikan makna tersendiri. Di tengah perayaan kemerdekaan bangsa, Romo Pungki merayakan bentuk kemerdekaan lain: keberanian seseorang memilih dan menjalani jalan hidup yang diyakininya sebagai panggilan Tuhan, dengan segala liku, tantangan dan pengharapan di dalamnya.

Penulis: Raldy Doy

Upacara diikuti jajaran KBRI Bucharest, Dharma Wanita Persatuan, mahasiswa, pekerja migran Indonesia, diaspora, serta masyarakat Indonesia yang bermukim di Rumania. Sejumlah warga Rumania yang memiliki kedekatan dengan Indonesia juga hadir.

Duta Besar RI untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, mengatakan jarak ribuan kilometer tidak mengurangi rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia.

Semangat dalam upacara hari ini menjadi bukti bahwa jarak tidak memadamkan semangat keindonesiaan warga Indonesia di Rumania dan Republik Moldova, ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 RI juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas. Di tengah suasana perayaan kemerdekaan, perhatian warga Indonesia di Rumania turut diarahkan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tengah menghadapi dampak gempa bumi.

Di tengah perayaan kemerdekaan, perhatian dan doa juga kita tujukan kepada saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi beberapa waktu lalu, kata Meidyatama.

Upacara berlangsung sederhana namun penuh makna. Sebanyak 12 WNI yang tergabung dalam Paskibra KBRI Bucharest menjalankan tugas pengibaran Merah Putih dengan khidmat, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Usai upacara, suasana kebersamaan semakin terasa melalui berbagai kegiatan, termasuk lomba mengenakan pakaian daerah Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat Rumania.

Salah seorang warga Rumania, Ioana Oltean, mengaku terkesan dapat mengikuti peringatan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya. Ia bahkan datang dari Cluj-Napoca, sekitar 165 kilometer sebelah barat laut Bucharest, khusus untuk merasakan suasana HUT RI.

Bagi para mahasiswa dan pelajar Indonesia, keterlibatan sebagai petugas upacara menjadi pengalaman sekaligus bentuk pengabdian. Mereka membawa identitas Indonesia melalui kedisiplinan, kebersamaan dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Peringatan HUT ke-81 RI di Bucharest menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak mengenal batas geografis. Di mana pun berada, semangat persatuan, gotong royong dan kepedulian tetap dapat menjadi bagian dari kontribusi warga negara bagi Indonesia.

Dari Rumania, Merah Putih kembali berkibar. Bukan hanya sebagai simbol sebuah bangsa, tetapi juga sebagai pengikat warga Indonesia di perantauan sekaligus jembatan persahabatan antara Indonesia, Rumania dan Republik Moldova.

Chandra mengaku sangat bahagia dapat menyaksikan langsung peringatan detik-detik Proklamasi di lingkungan Istana Kepresidenan. Baginya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman istimewa yang tidak mudah dilupakan.

Kebahagiaan Chandra semakin bertambah ketika berkesempatan bertemu dengan putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, yang lebih dikenal sebagai Didit Hediprasetyo.

Pertemuan tersebut, menurut Chandra, menjadi salah satu momen berkesan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Saya sangat bahagia bisa hadir di Istana dan mengikuti upacara kemerdekaan. Bertemu Mas Didit juga menjadi pengalaman yang luar biasa, ujar Chandra.

Ia menilai kesempatan menghadiri upacara di Istana menjadi momentum untuk semakin meneguhkan kecintaannya kepada Indonesia sekaligus mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Chandra bahkan menyatakan tekadnya untuk kembali memberikan dukungan kepada Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ia mengaku akan mengerahkan kekuatan dan jejaring yang dimilikinya untuk memenangkan Prabowo apabila kembali maju dalam kontestasi tersebut.

Saya akan mengerahkan kekuatan yang saya punya untuk kembali memilih dan mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2029, tegasnya.

Menurut Chandra, dukungan tersebut merupakan pilihan politik pribadi yang didasari keyakinannya terhadap kepemimpinan Prabowo dan harapannya terhadap masa depan Indonesia.

Bagi Chandra, pengalaman mengikuti upacara kemerdekaan secara langsung di Istana Merdeka bukan sekadar menghadiri sebuah seremoni. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa setiap warga negara, termasuk dari daerah seperti Kotamobagu, memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjalanan bangsa.

Ia berharap semangat kemerdekaan terus menjadi energi bagi masyarakat untuk menjaga persatuan, bekerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.

Di Kampus UI Depok, Mapala UI kembali mengibarkan Bendera Merah Putih raksasa berukuran 25 meter di Gedung Rektorat UI. Kegiatan ini menjadi salah satu penanda semarak kemerdekaan sekaligus tradisi Mapala UI dalam memaknai nasionalisme melalui kegiatan kepencintaalaman.

Rektor UI Heri Hermansyah mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan Mapala UI dengan berbagai aktivitas dan keterampilan yang dimiliki dapat memberikan warna positif bagi kehidupan mahasiswa.

Semoga Mapala UI semakin maju dan merekrut anggota lebih banyak lagi dengan berbagai aktivitas dan skill tambahan yang bermanfaat bagi mahasiswa UI, ujar Heri.

Semangat yang sama juga terlihat di Maluku Utara. Tim Paralayang Mapala UI yang tengah menjalankan ekspedisi Fly The Spice Islands menggelar upacara kemerdekaan di puncak Gunung Gamalama. Pengibaran Merah Putih di ketinggian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membuka potensi wisata dirgantara dan jalur penerbangan paralayang di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Maluku Tengah, Tim Universitas Indonesia Membangun Nusa (UIMN) 2026 mengikuti upacara HUT ke-81 RI bersama perangkat pemerintahan dan masyarakat di Negeri Pasanea, atas undangan Camat Seram Utara Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program pemberdayaan masyarakat yang tengah dijalankan Mapala UI.

Semangat kemerdekaan juga diwujudkan melalui ekspedisi personal salah seorang anggota Mapala UI, Aqil, melalui program Menapak Bumi: Bike-Hiking Jawa-Bali-Lombok. Sejak dilepas dari Sekretariat Mapala UI, Depok, 5 Juli 2026, Aqil menempuh perjalanan seorang diri menggunakan sepeda sejauh 1.634 kilometer menuju Lombok.

Dalam perjalanan tersebut, Aqil sekaligus menargetkan pendakian 13 gunung dengan ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang tersebar di Jawa, Bali, dan Lombok. Hingga peringatan HUT ke-81 RI, ia telah menempuh sekitar 1.087 kilometer dan berada di kawasan Gunung Argopuro.

Beragam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa bagi Mapala UI, kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara. Merah Putih dikibarkan di kampus, puncak gunung, hingga pelosok desa, bersamaan dengan kegiatan eksplorasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi wilayah.

Satu semangat, beragam cara. Dari kampus hingga pelosok Nusantara, Mapala UI mengisi kemerdekaan dengan perjalanan, pengabdian dan keberanian menjelajah Indonesia.

Selain personel, TNI mengerahkan 29 unit alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung mobilitas, distribusi bantuan serta penanganan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sembilan unit telah digerakkan, sementara 20 unit lainnya disiagakan untuk memperkuat operasi sesuai kebutuhan di lapangan.

Dukungan logistik juga terus mengalir. Hingga hari ketiga penanganan, TNI telah menyalurkan 122,232 ton bantuan, termasuk tambahan sebanyak 61,347 ton. Sebagian bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan.

Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penanganan pascabencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

TNI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas dan berbagai instansi terkait agar proses evakuasi, distribusi bantuan serta pemulihan dapat berjalan terpadu.

Operasi kemanusiaan TNI di NTT akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan, terutama kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa dan masih menghadapi ancaman gempa susulan.

Bagi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, semangat tersebut diwujudkan melalui upaya mendampingi keluarga prasejahtera, khususnya perempuan pengusaha ultra mikro, agar semakin berdaya dan mampu menumbuhkan masa depan keluarganya.

Semangat itu sejalan dengan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Kedaulatan berarti Indonesia mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri, keadilan berarti setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh, sementara kemakmuran berarti kemajuan dapat dirasakan oleh semakin banyak masyarakat.

Wakil Direktur Utama PNM, Sunar Basuki, mengatakan bahwa perjuangan mengisi kemerdekaan hari ini dapat dimulai dari hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat, memastikan keluarga prasejahtera memiliki kesempatan untuk berkembang.

Kemerdekaan bukan hanya tentang seberapa jauh Indonesia tumbuh, tetapi tentang seberapa banyak rakyat yang ikut tumbuh bersama Indonesia. Karena itu, ketika kita mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar, yang kita bangun bukan hanya usahanya, tetapi juga harapan dan masa depan keluarganya, ujar Sunar.

Menurutnya, perjuangan para pengusaha ultra mikro sering kali berlangsung dalam bentuk yang sederhana.

Mereka membuka warung, berjualan makanan, berdagang kebutuhan sehari-hari, atau mengembangkan usaha rumahan. Namun, dari usaha-usaha tersebut, terdapat kehidupan keluarga yang terus bergerak.

Pendapatan dari usaha membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, hingga memberikan ruang bagi keluarga untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, pemberdayaan menjadi bagian penting dalam perjalanan PNM mendampingi nasabah.

Banyak ibu yang mungkin tidak berbicara tentang ekonomi nasional. Tetapi dari usaha kecil yang mereka jalankan, ekonomi Indonesia sebenarnya bergerak. Dari tangan mereka, anak-anak bisa sekolah.

Dari penghasilan mereka, kebutuhan keluarga terpenuhi. Dari keberanian mereka untuk terus mencoba, sebuah masa depan sedang dibangun, lanjut Sunar.

Dengan semangat #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, karena itu PNM tidak memandang pembiayaan semata sebagai akses terhadap modal.

Pembiayaan menjadi pintu masuk untuk menghadirkan pendampingan yang lebih luas melalui berbagai program pemberdayaan. Nasabah tidak hanya didorong untuk mendapatkan tambahan modal usaha, tetapi juga dibekali pengetahuan, keterampilan, jejaring, serta kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dirinya.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena tantangan yang dihadapi pengusaha ultra mikro tidak berhenti pada keterbatasan modal.

Mereka juga menghadapi tantangan dalam mengelola usaha, memasarkan produk, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, hingga memperluas akses terhadap pasar.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, PNM berupaya membuat usaha nasabah tumbuh secara bertahap. Dari usaha yang awalnya sederhana, nasabah didorong untuk semakin percaya diri mengembangkan bisnisnya. Dari satu sumber penghasilan, diharapkan lahir peluang ekonomi baru bagi keluarga dan lingkungan di sekitarnya.

Memberdayakan masyarakat berarti hadir bukan hanya ketika mereka membutuhkan pembiayaan. Kita harus hadir untuk memahami kebutuhannya, mendampingi prosesnya, dan membantu mereka melihat peluang yang mungkin belum terlihat, tambahnya.

Semangat pemberdayaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya PNM menerjemahkan makna kemerdekaan ke dalam pekerjaan sehari-hari. Seluruh Keluarga Besar PNM perlu bersama-sama menghadirkan manfaat melalui kerja keras, integritas, gotong royong, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk tumbuh. Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika manfaat pembangunan dapat dirasakan dari rumah-rumah keluarga Indonesia.

Setiap usaha yang tumbuh adalah harapan yang ikut tumbuh. Setiap keluarga yang semakin berdaya adalah bagian dari Indonesia yang semakin kuat. Semoga semangat kemerdekaan terus mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah memastikan semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan maju bersama Indonesia, tutup Sunar. (Kelana Muda .P)

Momentum kemerdekaan, sekaligus mengajak masyarakat memperkuat nasionalisme, kepedulian kemanusiaan, serta solidaritas kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi musibah.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang, unsur TNI-Polri, aparatur pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat.

Tak hanya pada sore pada pengibaran bendera di detik-detik proklamasi. Rangkaian peringatan kemerdekaan juga dilanjutkan hingga agenda penurunan bendera Merah Putih pada sore hari.

Kehadiran Kapolresta dan Wakapolresta hingga para personel Polresta Malang Kota menjadi bagian memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta kondusivitas Bumi Arema.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak semestinya berhenti pada seremoni. Semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata melalui pengabdian, kepedulian sosial dan gotong royong.

Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kepedulian dan solidaritas. Mari kita doakan serta berikan dukungan bagi saudara-saudara kita di NTT yang sedang menghadapi musibah, ujar Kombes Pol. Danang. (Senin sore, 17/8/2026).

Ia menilai perbedaan wilayah tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk saling membantu ketika sesama anak bangsa menghadapi kesulitan.

Pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, komunitas, dan warga memiliki peran yang sama dalam menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman.

Sinergi tersebut juga diperlukan untuk menjaga kondusivitas Kota Malang, terutama sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan masyarakat dari berbagai wilayah.

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, toleransi dan gotong royong. Mari bersama-sama menciptakan Bumi Arema yang aman, damai dan nyaman bagi siapapun, termasuk masyarakat yang datang dan singgah di Kota Malang, tegasnya.

Kombes Pol. Danang menambahkan, suasana aman dan nyaman merupakan modal penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini menjadi refleksi bagi seluruh masyarakat. Di satu sisi, bangsa Indonesia mengenang perjuangan para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain, masyarakat diajak melihat persoalan kemanusiaan yang masih dihadapi saudara-saudara sebangsa.

Keprihatinan terhadap musibah yang terjadi di NTT menjadi pengingat bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan melalui solidaritas lintas daerah.

Rangkaian upacara hingga penurunan bendera Merah Putih pun menjadi simbol semangat kemerdekaan harus terus dijaga, tidak hanya sekedar pengibaran Merah Putih, tetapi juga hadir dalam kepedulian kepada korban bencana, solidaritas sosial, toleransi, gotong royong dan komitmen bersama menjaga Indonesia tetap aman, damai serta kondusif.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai dinamika masyarakat sekaligus perkembangan ekosistem pers di daerah.

Sudirman yang akrab disapa Haji Ninong menyampaikan sejumlah pandangan mengenai kondisi masyarakat dan perkembangan informasi di Kotamobagu serta wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya, media daerah memiliki posisi penting karena menjadi jembatan informasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dar Edi Yoga menilai perkembangan pers daerah tidak bisa dilepaskan dari tantangan transformasi digital. Media lokal dituntut tetap menjaga kualitas jurnalistik, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Pers daerah memiliki peran strategis. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan ikut mengawal pembangunan di daerah, ujar Dar Edi Yoga, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, penguatan pers daerah membutuhkan kolaborasi antara insan pers, masyarakat, pemerintah daerah, organisasi profesi dan berbagai pemangku kepentingan. Di tengah derasnya informasi melalui media sosial, media profesional justru dituntut semakin mengedepankan verifikasi, akurasi dan keberimbangan.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih luas antara Dewan Pers dengan berbagai elemen masyarakat di daerah. Masukan dari masyarakat dinilai penting agar perkembangan pers tetap berpijak pada kebutuhan publik.

Dari Kotamobagu, pesan yang muncul sederhana, pers daerah jangan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi harus menjadi bagian penting yang ikut menentukan arah perubahan.

Ponto mendorong pemerintah dan DPR mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Maritim, yakni pengadilan khusus yang memiliki kompetensi menangani perkara dalam ruang hukum maritim secara lebih utuh.

Penumpang menyerahkan keselamatan dirinya kepada pengangkut. Sementara pekerja kapal bekerja dalam struktur komando yang sangat hierarkis dan jauh dari daratan. Ketika terjadi persoalan hukum, posisi mereka tidak seimbang dengan perusahaan atau pemilik modal, ujar Ponto, Minggu (16/8/2026).

Jangan Gunakan Logika Hukum Darat

Ponto mengatakan, peristiwa hukum di atas kapal memiliki karakter yang berbeda dengan perkara di daratan. Di kapal terdapat nakhoda, awak kapal, struktur komando, muatan, prosedur keselamatan dan sistem operasi yang saling berkaitan.

Peristiwa di atas kapal mempunyai karakter sendiri. Kalau semuanya hanya dilihat dengan logika hukum darat, ada risiko pertanggungjawaban dibebankan kepada orang yang sebenarnya tidak menguasai keadaan, katanya.

Menurut Ponto, persoalan maritim saat ini dapat bersinggungan dengan berbagai forum, mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan hingga Mahkamah Pelayaran.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi membuat satu persoalan terpecah ke dalam sejumlah proses hukum. Pada akhirnya, pihak yang paling rentanawak kapal, penumpang dan keluarga korbanjustru dapat menghadapi proses panjang dan mahal.

Kasus LCT Legend Aquarius Jadi Catatan

Ponto juga menyinggung perkara kapal LCT Legend Aquarius sebagai salah satu bahan evaluasi. Dalam kajiannya, perkara tersebut melibatkan tiga awak kapal warga negara India yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam perkara narkotika.

Menurut Ponto, perkara tersebut menunjukkan pentingnya melihat struktur komando dan penguasaan terhadap kondisi di atas kapal sebelum menentukan pertanggungjawaban seseorang.

Yang harus dilihat bukan hanya siapa yang paling mudah dijangkau secara hukum, tetapi siapa yang sebenarnya mempunyai penguasaan terhadap keadaan atau peristiwa tersebut, ujarnya.

Korban Kecelakaan Kapal Jangan Dipingpong

Ponto juga menyoroti posisi penumpang dan keluarga korban kecelakaan kapal. Menurutnya, korban membutuhkan mekanisme pemulihan yang sederhana dan efektif.

Mahkamah Pelayaran, kata dia, memiliki peran penting dalam pemeriksaan aspek teknis dan profesi pelayaran, tetapi bukan forum yudisial untuk memutus hak korban atau memberikan ganti rugi.

Kalau terjadi kecelakaan kapal, korban membutuhkan kepastian mengenai haknya. Jangan sampai keluarga korban harus berpindah-pindah forum untuk mendapatkan pemulihan, tegasnya.

Hal serupa berlaku bagi pekerja kapal yang menghadapi persoalan upah, jam kerja, repatriasi maupun kecelakaan kerja. Persoalan ketenagakerjaan tersebut terkadang berkaitan langsung dengan perkara perdata maupun pidana.

Enam Unsur Yurisdiksi Maritim

Dalam konsep yang ditawarkannya, Ponto memperkenalkan ruang hukum maritim atau locus absolutus delicti yang mencakup enam unsur, yakni kapal, operasi kapal, muatan kapal, manusia di atas kapal, kegiatan kepelabuhanan dan pencemaran laut oleh kapal.

Begitu salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka peristiwa itu dapat ditempatkan dalam yurisdiksi Pengadilan Maritim, jelasnya.

Menurut Ponto, unsur manusia di atas kapal menjadi penting karena mencakup penumpang dan awak kapal sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Hakim Wajib Paham Dunia Maritim

Ponto mengingatkan, pembentukan Pengadilan Maritim tidak boleh sekadar menghasilkan gedung dan institusi baru. Sumber daya manusia yang menjalankannya juga harus memiliki kompetensi maritim.

Ia mengusulkan hakim yang memiliki kompetensi atau sertifikasi maritim serta dukungan ahli yang memahami navigasi, kelaiklautan, struktur komando, tanggung jawab pengangkut dan aspek teknis pelayaran.

Jangan sampai kita membangun gedung pengadilan, tetapi orang yang mengadili tidak memahami dunia yang sedang diadilinya, katanya.

Pengadilan tersebut, menurut Ponto, idealnya berada di wilayah pelabuhan utama dengan mekanisme hukum acara yang sederhana dan cepat. Pemeriksaan jarak jauh juga perlu dimungkinkan bagi awak kapal yang sedang berlayar.

Tidak Perlu Mengubah Konstitusi

Ponto menilai pembentukan Pengadilan Maritim dapat dilakukan melalui undang-undang sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Ia menyebut keberadaan sejumlah pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Anak sebagai preseden.

Karena itu, ia mendorong pemerintah dan DPR mulai menyusun naskah akademik serta rancangan undang-undang Pengadilan Maritim.

Jangan hanya membentuk lembaganya. Seluruh ekosistem peradilan maritim harus dibangun secara bersamaan agar lembaga tersebut benar-benar berfungsi, ujarnya.

Bagi Ponto, Indonesia tidak cukup hanya memiliki kekuatan maritim dan armada pelayaran yang besar. Negara juga harus memastikan hukum mampu menjangkau mereka yang hidup dan bekerja di laut.

Keadilan tidak boleh berhenti di bibir pantai. Bagi penumpang dan pekerja kapal, keadilan menjadi nyata ketika negara menyediakan forum yang memahami kapal sebagai ruang hidup, bukan sekadar benda yang berada di suatu titik koordinat, pungkasnya.

Prajurit Koops TNI Habema berhasil mencapai wilayah tersebut untuk menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momen itu menjadi salah satu gambaran bagaimana peringatan kemerdekaan menjangkau wilayah pedalaman Papua yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses.

Ugimba bukan wilayah yang mudah dicapai. Pegunungan, hutan lebat, jalur terjal, perubahan cuaca yang cepat dan suhu yang dapat mencapai sekitar 5 derajat Celsius menjadi tantangan bagi prajurit dalam menjalankan tugas.

Selama kurang lebih 15 tahun, masyarakat Ugimba disebut memiliki keterbatasan berinteraksi dengan unsur pemerintahan maupun aparat keamanan. Kondisi geografis, minimnya transportasi dan dinamika keamanan di kawasan Pegunungan Papua membuat kehadiran negara di wilayah tersebut tidak selalu mudah.

Dalam kondisi tersebut, prajurit Koops TNI Habema melakukan patroli dan pengamanan sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat. Kehadiran mereka tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga membuka kembali ruang interaksi antara masyarakat dengan negara.

Bukan Sekadar Upacara

Pengibaran Merah Putih di Ugimba menjadi lebih dari sekadar seremoni peringatan kemerdekaan.

Bendera itu berkibar di tengah lanskap Pegunungan Papua, tidak jauh dari kawasan Gunung Cartenz. Sebuah simbol bahwa jarak, medan ekstrem dan keterbatasan akses tidak boleh membuat masyarakat merasa berada di luar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat Ugimba tetap merupakan bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran aparat juga diharapkan menciptakan ruang yang lebih aman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan pemerintah, melaksanakan kegiatan adat serta mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam kerangka Papua Jalan Damai, stabilitas keamanan diharapkan menjadi fondasi bagi hadirnya pelayanan negara secara bertahap, bukan berhenti pada persoalan pengamanan semata.

Pangkoops TNI Habema menegaskan, kondisi geografis ekstrem bukan alasan bagi prajurit untuk mengabaikan tugas pengabdian.

Medan berat, keterbatasan akses dan kondisi alam yang ekstrem bukan menjadi penghalang bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas. Setiap langkah yang dilakukan merupakan bagian dari pengabdian untuk menjaga keamanan wilayah dan memastikan Merah Putih tetap berkibar di seluruh penjuru negeri, tegasnya.

Pesan dari Pegunungan Papua

Keberhasilan mencapai Ugimba menunjukkan ketangguhan prajurit menghadapi medan dengan tingkat kesulitan tinggi. Namun, makna perjalanan tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan menembus pegunungan.

Ada pesan yang jauh lebih besar: negara berupaya hadir di tengah masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses.

Dari kawasan Pegunungan Papua, berkibarnya Merah Putih menjadi simbol persatuan, pengabdian sekaligus harapan.

Sebab, mengisi kemerdekaan di wilayah pedalaman tidak selalu berbentuk pembangunan gedung atau jalan. Terkadang, kemerdekaan dimulai dari sesuatu yang sederhana: masyarakat merasa dilihat, didengar, dilindungi dan tidak ditinggalkan.

Di Ugimba, Merah Putih akhirnya berkibar.

Dan dari sana, pesan kemerdekaan terdengar jelas: sejauh apa pun jaraknya, Indonesia tetap hadir.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 gempa memiliki magnitudo di atas M5, sementara 59 gempa susulan dirasakan masyarakat. Aktivitas seismik ini menjadi peringatan bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir dan masyarakat di wilayah terdampak masih harus meningkatkan kewaspadaan.

Gempa utama terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB dengan magnitudo pemutakhiran M7,7. Gempa dangkal tersebut dipicu aktivitas tektonik Flores Back-Arc dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault dan memicu tsunami di sejumlah wilayah.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan BMKG bergerak cepat setelah gempa terjadi. Peringatan Dini Tsunami pertama dikirimkan hanya 2 menit 16 detik setelah gempa, dengan status ancaman Siaga untuk potensi tsunami 0,5-3 meter dan Waspada untuk kurang dari 0,5 meter.

BMKG telah mengirimkan Peringatan Dini 1 pada 2 menit 16 detik setelah gempa bumi dengan status ancaman SIAGA dan Waspada, kata Wijayanto di Jakarta, Senin (17/8).

Tsunami Terdeteksi di 16 Lokasi

Dahsyatnya gempa tidak hanya terasa melalui guncangan. Hasil observasi stasiun pasang surut menunjukkan tsunami terdeteksi di 16 lokasi yang tersebar di empat provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Tsunami tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, NTT, pada pukul 05.03 WIB dengan ketinggian mencapai 1,605 meter. Sementara tsunami terendah terukur di Bakalang, Alor, NTT, pukul 05.41 WIB dengan ketinggian 0,14 meter.

Peringatan Dini Tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB, atau sekitar 2 jam 31 menit setelah gempa utama.

Namun, berakhirnya peringatan tsunami bukan berarti seluruh ancaman telah berlalu. Ribuan gempa susulan yang terus terjadi menjadi tantangan baru bagi masyarakat dan tim penanganan bencana di lapangan.

53 Orang Meninggal, 137 Luka-luka

Dampak gempa M7,7 tersebut juga menelan korban jiwa. Berdasarkan pemantauan sementara BMKG dan informasi lapangan, 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka.

Kerusakan terjadi di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur hingga Sikka dan Maumere. Tingkat kerusakan bervariasi mulai dari ringan hingga berat.

BMKG telah mengerahkan tim gabungan dari pusat dan unit pelaksana teknis untuk melakukan survei gempa merusak. Tim melakukan survei makroseismik, pengukuran mikrotremor dan Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW), pemantauan gempa susulan, hingga verifikasi dampak tsunami.

Survei ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik serta respons tanah terhadap guncangan sekaligus mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana, ujar Wijayanto.

Hasil survei nantinya menjadi bahan untuk pemetaan mikrozonasi pascagempa, evaluasi kondisi wilayah terdampak serta penyusunan rekomendasi rekonstruksi yang lebih aman.

BMKG: Jangan Dekati Bangunan Rusak

Di tengah ribuan gempa susulan, BMKG juga melakukan edukasi kepada masyarakat terdampak agar tidak panik sekaligus memahami risiko yang masih mungkin terjadi.

Masyarakat diminta tidak memasuki bangunan yang retak atau mengalami kerusakan akibat gempa, serta tetap mewaspadai gempa susulan.

BMKG memastikan pemantauan aktivitas seismik akan terus dilakukan dan informasi akan diperbarui secara berkala.

Masyarakat diminta memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi BMKG, termasuk @infoBMKG, bmkg.go.id, inatews.bmkg.go.id, serta aplikasi InfoBMKG dan WRS-BMKG.

Flores belum sepenuhnya diam. Tanah masih bergerak, gempa susulan masih terjadi, dan kewaspadaan menjadi pertahanan pertama masyarakat menghadapi ancaman berikutnya.

Juhursyah menegaskan, berdasarkan silsilah dan tutur adat yang diwariskan Pasak Opat Nenggeri Linge, Sultan Johansyah bin Genali memiliki hubungan dengan keturunan Kerajaan Linge dan kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah awal Aceh Darussalam.

Menurutnya, keberadaan Kerajaan Linge tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang pembentukan peradaban Aceh.

Sebujur Aceh Selintang Batak adalah falsafah wilayah adat Kerajaan Linge. Aceh hari ini berdiri di atas fondasi peradaban yang dibangun para leluhur dari Tanah Linge, ujar Juhursyah saat berada di Banda Aceh.

Ia mengatakan, napak tilas tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan satu kelompok sejarah dengan kelompok lainnya. Sebaliknya, kegiatan itu menjadi upaya mengingatkan generasi sekarang mengenai pentingnya menjaga sejarah, adat dan identitas Aceh.

Linge Disebut sebagai Salah Satu Pilar Sejarah Aceh

Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, mengatakan sejarah Kerajaan Linge perlu dikaji dan ditempatkan secara proporsional dalam narasi besar sejarah Aceh.

Ini bukan soal mengecilkan yang lain, tetapi mengembalikan marwah sejarah yang benar. Napak tilas Reje Linge XXI ke Banda Aceh menjadi simbol bahwa jejak Linge merupakan bagian dari perjalanan panjang pemerintahan dan peradaban Aceh, katanya.

Ia menjelaskan, falsafah Sebujur Aceh Selintang Batak menggambarkan hubungan wilayah adat Linge yang menurut tradisi mencakup bentang wilayah Aceh dari pesisir hingga kawasan pegunungan dan Dataran Tinggi Gayo.

Karena itu, menurut Zam Zam, sejarah Linge semestinya tidak hanya dilihat sebagai sejarah sebuah kerajaan lokal, tetapi sebagai bagian dari dinamika terbentuknya identitas masyarakat Aceh.

Keistimewaan Aceh dan Penguatan Adat

Juhursyah juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan adat dalam mengisi kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Menurut dia, lembaga-lembaga adat dan kerajaan tradisional memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya, sejarah, serta menjadi perekat sosial di tengah perubahan zaman.

Kalau kita ingin Aceh damai dan maju, maka kembalilah kepada akar. Kembalilah kepada adat dan sejarah. Selama adat dihormati, persatuan Aceh akan tetap kokoh dalam bingkai NKRI, tegasnya.

Napak tilas di Titik Nol Banda Aceh tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pelestarian sejarah tidak cukup dilakukan melalui catatan dan simbol, tetapi perlu diterjemahkan dalam kebijakan kebudayaan, pendidikan, serta pembangunan daerah.

Kerajaan Linge, kata Juhursyah, akan terus mendorong agar sejarah dan kearifan lokal mendapat ruang yang lebih kuat dalam pembangunan Aceh, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas masyarakat tanpa meninggalkan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., yang dibacakan Kas Kormar selaku Inspektur Upacara, disampaikan bahwa momentum kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan NKRI serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur melalui pengabdian yang profesional, disiplin, dan nyata.

Di tengah dinamika geopolitik, konflik kawasan, perang siber, perang informasi, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), TNI dituntut mampu mendeteksi dan mencegah berbagai ancaman serta senantiasa siap menjaga setiap jengkal daratan, perairan, dan ruang udara Indonesia. Dalam mewujudkan Indonesia yang adil, TNI harus mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dan menegakkan aturan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penambangan ilegal, illegal fishing, dan penyelundupan.

Sementara itu, Indonesia yang makmur diwujudkan melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) secara efektif guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga roda perekonomian nasional dapat terus bergerak maju. Untuk itu, kesiapsiagaan operasional serta kemampuan menghadapi berbagai ancaman, gangguan keamanan, dan bencana alam harus senantiasa ditingkatkan.

Mengakhiri amanatnya, Kas Kormar mengajak seluruh prajurit dan ASN Korps Marinir untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Prajurit juga diingatkan untuk menjaga kepercayaan rakyat melalui sikap, ucapan, dan tindakan serta bijak dan waspada dalam bermedia sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, propaganda, maupun informasi yang dapat memecah persatuan bangsa.

Turut hadir dalam upacara tersebut Ir Kormar Brigjen TNI (Mar) Ahmad Fajar, S.M., Kapok Sahli Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Sandy Muchjidin Latief, S.I.P., M.M., para Asisten Pangkormar, PJU Kormar, Komandan Kolak Kormar, para PJU Pasmar 1, serta seluruh prajurit Korps Marinir dan ASN wilayah Jakarta.

Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut, kemerdekaan yang telah ditebus dengan darah, air mata, dan pengorbanan jiwa raga para pahlawan harus terus dijaga, diisi, dan dilanjutkan cita-citanya oleh generasi penerus.

Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga, mengisi, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam pesan kemerdekaannya di Cirebon, Senin [17/8/2026].

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Hari Kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebagai momentum untuk melakukan Refleksi, introspeksi, dan perbaikan diri secara kolektif sebagai sebuah bangsa.

Kemerdekaan Harus Hadirkan Kesejahteraan

Prof. Rokhmin menekankan, makna kemerdekaan tidak boleh berhenti pada narasi terbebas dari belenggu penjajahan fisik. Kemerdekaan sejati, lanjutnya, harus mampu diterjemahkan menjadi kehadiran negara dalam mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik.

Kemerdekaan juga tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan harus mampu menghadirkan Kesejahteraan, keadilan, kemandirian, serta kehidupan yang bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia, tegasnya.

Untuk itu, ia menyebut semangat persatuan, gotong royong, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama menjadi kunci utama. Tidak ada satu pun warga negara yang boleh menjadi penonton dalam pembangunan. Setiap individu, sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing, memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa.

Pembangunan bangsa, menurutnya, adalah kerja kolosal yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen. Pemerintah, dunia pendidikan dan kampus, dunia usaha dan industri, organisasi kemasyarakatan, generasi muda, hingga masyarakat di tingkat akar rumput harus bergerak dalam satu irama, satu visi, untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

SDM Unggul Berkarakter Kunci Indonesia Emas 2045

Lebih jauh, Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004 itu menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Indonesia, kata dia, tidak hanya membutuhkan generasi yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga generasi yang kokoh dalam hal Integritas, karakter, akhlak, semangat kebangsaan, serta kepedulian sosial.

Dalam perspektif tersebut, ia menyebut keteladanan Rasulullah SAW dapat menjadi sumber inspirasi yang sangat relevan dalam membangun pribadi dan masyarakat Indonesia yang berintegritas. Nilai-nilai universal seperti kejujuran, amanah, persaudaraan, kepedulian terhadap sesama, keadilan, dan semangat untuk senantiasa memberikan kemanfaatan bagi orang lain adalah nilai-nilai luhur yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Masih banyak ketimpangan yang harus kita atasi, masih banyak potensi bangsa yang belum kita optimalkan, ungkapnya.

Oleh karena itu, rasa syukur atas 81 tahun kemerdekaan ini tidak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata. Rasa syukur itu, lanjut Prof. Rokhmin, harus diwujudkan secara nyata melalui Kerja nyata, peningkatan kualitas diri, kepedulian terhadap lingkungan, serta kontribusi yang konkret bagi masyarakat dan bangsa.

Ia menutup pesannya dengan ajakan yang membakar semangat kebangsaan.

Mari kita jadikan kemerdekaan bukan sekadar momentum untuk mengenang sejarah, tetapi sebagai energi untuk terus bergerak maju, memperkuat persatuan, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil, makmur, berdaulat, serta bermartabat.

Bekerja untuk rakyat.
Berkarya untuk bangsa.
Mengabdi untuk Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia.
81 tahun Indonesia merdeka, terus bergerak bersama menuju Indonesia Emas 2045.

Pandangan tersebut disampaikan Saurip melalui tulisan bertajuk Untung Presidennya Prabowo Subianto, yang ditulis bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026.

Menurut Saurip, pidato Presiden Prabowo di hadapan Sidang Paripurna MPR RI pada 14 Agustus 2026 tidak hanya menyampaikan capaian pemerintahan selama 23 bulan, tetapi juga membuka sebagian persoalan warisan masa lalu yang menurutnya telah memasuki tahap akut.

Dengan segala kekurangan pada tingkat implementasi, apa yang disampaikan dalam pidato tersebut lengkap dengan angka-angka capaian selama 23 bulan pertamanya adalah kebenaran faktual yang tidak terbantahkan, tulis Saurip.

Ia menilai keberanian mengungkap persoalan tersebut merupakan modal penting untuk melakukan pembenahan. Meski demikian, Saurip mengingatkan bahwa berbagai solusi pemerintah belum seluruhnya menyentuh akar persoalan.

Menurutnya, kondisi Indonesia dapat dianalogikan seperti pasien yang membutuhkan penanganan serius. Prabowo, kata dia, telah mulai bertindak seperti seorang dokter yang berusaha menangani penyakit kronis yang diderita negara.

Kritik Penegakan Hukum

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Saurip adalah penegakan hukum. Ia mengakui berbagai capaian penegakan hukum yang disampaikan Presiden, tetapi mempertanyakan masih kuatnya pengaruh oligarki terhadap hakim, aparat penegak hukum dan unsur pemerintahan.

Saurip menyinggung sejumlah persoalan hukum dan konflik masyarakat dengan kekuatan modal yang menurutnya menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam melindungi rakyat.

Banyak lagi kasus capital violence serta vandalism yang membuktikan negara tidak hadir saat rakyat berhadapan dengan kekuatan uang, tulisnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum secara parsial. Ada persoalan lebih mendasar yang berkaitan dengan sistem kenegaraan.

UMKM Jangan Dibebani Negara

Saurip juga menyoroti kebijakan terhadap sektor UMKM. Menurutnya, pemerintah harus memastikan regulasi tidak justru membuat pelaku usaha kecil kesulitan berkembang.

Ia mencontohkan persoalan pengurusan SNI, BPOM dan sertifikat halal yang dinilai masih membebani UMKM apabila diperlakukan dengan pendekatan yang sama seperti perusahaan besar.

Adalah mustahil UMKM bakal bisa berkembang, karena yang terjadi sebaliknya justru pemerintah lah yang membuat banyak di antara mereka bangkrut, tegasnya.

Menurut Saurip, keberpihakan kepada UMKM harus diwujudkan bukan hanya melalui bantuan, tetapi juga penyederhanaan regulasi dan penciptaan iklim usaha yang adil.

Sistem Kenegaraan Dinilai Bermasalah

Lebih jauh, Saurip mengarahkan kritiknya kepada desain sistem kenegaraan Indonesia. Ia menyebut berbagai persoalan yang muncul saat ini tidak terlepas dari sistem yang menurutnya asistemik dan akonstitutif.

Ia mempertanyakan konsistensi sistem demokrasi Indonesia dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Menurut Saurip, perubahan UUD 1945 melalui empat kali amandemen belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mendasar karena perubahan dilakukan terhadap bab dan pasal tanpa terlebih dahulu membangun platform sistem kenegaraan secara menyeluruh.

Akibatnya, ia melihat adanya percampuran berbagai sistem dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Ujung dari pencampuran tanpa akal sehat tersebut akhirnya sistem demokrasi kita tidak mempunyai kejelasan jenis kelaminnya, ia bukan parlementer, tapi juga bukan presidensial, tulisnya.

Saurip juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari representasi politik, kedudukan partai, kualitas penyusunan undang-undang, hingga kompetensi lembaga negara dalam menangani persoalan yang lintas disiplin ilmu.

Dorong Amandemen Kelima

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Saurip menawarkan dua langkah besar.

Pertama, kebijakan taktis yang dapat segera dilakukan pemerintah. Ia mendorong penerapan pembuktian terbalik, pembentukan Badan Kebijakan Publik yang diisi para ahli, serta penataan kembali bidang usaha BUMN agar tidak menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha masyarakat.

Kedua, kebijakan strategis berupa pembentukan Badan Perumus Rancangan UUD Baru.

Saurip mengusulkan rancangan tersebut disusun secara utuh berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kemudian ditawarkan kepada seluruh partai politik serta calon presiden sebagai materi kontrak sosial dalam pemilu mendatang.

Gagasan itu selanjutnya dapat dibahas dalam proses menuju Amandemen Kelima UUD 1945.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan konstitusi yang memiliki DNA Pancasila sehingga sistem kenegaraan dapat menjadi wadah bersama seluruh rakyat.

Dengan lahirnya UUD yang ber-DNA Pancasila, maka gagasan Indonesia Emas pada 2045 bukanlah sesuatu yang mustahil, katanya.

Sebagai teman satu angkatan Prabowo di Akabri Darat, pandangan Saurip terhadap Presiden tentu memiliki konteks sejarah personal. Namun, kritik yang disampaikannya justru diarahkan lebih luas, yakni terhadap desain dan tata kelola negara.

Bagi Saurip, persoalan Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan mengganti pemimpin. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem kenegaraan mampu membuat kekuasaan bekerja sebagai alat bersama untuk kepentingan seluruh rakyat.

Di usia 81 tahun kemerdekaan, ia berharap momentum pemerintahan Prabowo dapat menjadi pintu masuk bagi pembenahan fundamental agar Indonesia tidak sekadar memiliki pemerintahan yang kuat, tetapi juga memiliki sistem negara yang sehat, adil dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Di tingkat Provinsi Kepulauan Riau, upacara berlangsung di Halaman Gedung Daerah Provinsi Kepri dengan Inspektur Upacara Gubernur Kepulauan Riau Bapak H. Anshar Ahmad. Komandan Kodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., hadir didampingi Ketua Daerah Kodaeral IV Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Peni Berkat Widjanarko, Pgs Dansatrol Kodaeral IV, serta Ur Usaha Kodaeral IV Gabungan Jalasenastri Koarmada RI.

Sementara itu, upacara tingkat Kota Batam dilaksanakan di Dataran Engku Putri, Batam Center, dengan Wali Kota Batam Bapak H. Amsakar Achmad sebagai Inspektur Upacara. Wakil Komandan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, S.E., M.Han., turut hadir didampingi Wakil Ketua Daerah Kodaeral IV Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Dewi Ketut Budiantara, Kapoksahli, Asrena, Asops, Askomlek Dankodaeral IV, Ka Kuwil, dan Kadissyahal Kodaeral IV.

Semangat kemerdekaan juga terasa di kawasan industri. Upacara tingkat kawasan digelar di Lapangan Community Center Kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning, dengan Danpom Kodaeral IV turut mengikuti pelaksanaan upacara.

Di lingkungan internal Kodaeral IV, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dilaksanakan di Lapangan Apel Mako Kodaeral IV dengan Inspektur Upacara Aslog Dankodaeral IV.

Upacara tersebut juga diikuti oleh Kadisminpers, Kadisfaslan, Kadissenlek, Kadisinfolahta, Dandenma, para staf It, para staf ahli Kodaeral IV, serta Ka Akun Kodaeral IV.

Selain itu menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,
suasana khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan (TMP) Bulan Gebang, Batu Aji, Batam, saat berlangsung Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) tingkat Kota Batam Tahun 2026 pada Senin (17/08/2026) dini hari.

Dalam kegiatan AKRS tersebut, bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Komandan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, S.E., M.Han. Turut hadir Ir Kodaeral IV, Asintel, Aster Dankodaeral IV, Kadispen, Kadister, Kadiskum, Kadiskes, Kadisang, dan Dansathantai Kodaeral IV serta para pejabat TNI-Polri dan Forkopimda Kota Batam.

Dalam suasana malam yang hening, seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengenang perjuangan dan jasa para pahlawan.

Pelaksanaan upacara di berbagai lokasi dan AKRS di Taman Makam Pahlawan tersebut menjadi wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus momentum memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bagi Kodaeral IV, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk terus meningkatkan profesionalisme dan soliditas prajurit serta memperkuat komitmen dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Kegiatan dipimpin Danseselam Letkol Laut (KH) Natsir Dimyati, S.T., M.Tr.Opsla., selaku Ketua Panitia dan diikuti 81 penyelam, terdiri dari 17 penyelam panitia dan 64 peserta dari berbagai instansi, di antaranya Kodaeral V, Satbrimob dan Pusdik Brimob Polda Jatim, POSSI Jatim, PADI Surabaya, Petrokimia Diving Club, Bahari Diving Club, Nemo Diving Club, serta Surabaya Diving Club. Kegiatan juga diikuti dua warga negara Prancis yang bergabung bersama tim PADI Surabaya.

Rangkaian kegiatan diawali pemeriksaan kesehatan dan pengecekan perlengkapan selam. Selanjutnya, para peserta melaksanakan penyelaman menuju dasar laut untuk mengikuti prosesi pengibaran Bendera Merah Putih dan pembacaan teks Proklamasi. Pengibaran bendera dilaksanakan oleh Serda Ali Hanafi dari Seselam dan Sdr. Ade dari Saka Bahari Kabupaten Situbondo.

Selain upacara, kegiatan turut diisi demonstrasi Tari Gelang Soko dari Madura di bawah air, penyampaian ucapan HUT Penyelam TNI AL, sosialisasi kesehatan penyelaman serta treatment menggunakan Recompression Chamber Hyperbaric bagi peserta.

Bantuan darurat dari lini kemanusiaan OT Group ini, telah tiba di Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sikka, Maumere, NTT, pada Minggu (16/8/2026) pukul 04.00 WITA.

Penyaluran bantuan difokuskan untuk menangani kebutuhan mendesak 2.000 warga pengungsi, menyusul gempa dahsyat pada Sabtu (15/8/2026), yang mengakibatkan lebih dari 40 jiwa meninggal dunia dan ratusan rumah rusak berat.

Director COO OT Group, Donny, menegaskan bahwa pengiriman logistik merupakan langkah cepat perusahaan, dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar para korban yang bertahan di posko-posko penampungan.

Bantuan kemanusiaan OT Peduli untuk warga Mbay, Nagekeo, sudah tiba di PMI Kabupaten Sikka untuk segera disalurkan. Logistik yang kami kirimkan berfokus pada kebutuhan pokok siap santap dan pemenuhan kebersihan diri, ujar Donny saat ditemui di bilangan Jakarta Timur, Minggu (16/8/2026).

Donny merinci, paket bantuan yang dikirimkan meliputi produk makanan dan minuman seperti Tango, Crystalin, dan Teh Gelas, serta perlengkapan kebersihan diri berupa sikat dan pasta gigi Formula.

Kami langsung distribusikan hari ini dan esok ke posko-posko pengungsian utama agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terdampak bencana di lapangan, kata Donny.

Serah terima bantuan kemanusiaan tersebut, diterima langsung oleh jajaran relawan di Markas PMI Kabupaten Sikka, Maumere, sebagai pusat penampungan awal sebelum disalurkan ke lokasi terdampak di Nagekeo.

Terpisah, Perwakilan PMI Kabupaten Sikka Maumere, Irman, menyambut baik respons cepat yang ditunjukkan oleh jajaran OT Peduli.

Kami mengapresiasi dan menyambut baik kepedulian dari OT Peduli. Pasokan makanan, minuman, hingga perlengkapan mandi seperti sikat dan pasta gigi ini sangat dibutuhkan oleh ribuan warga di pengungsian, ungkap Irman.

Irman menambahkan, armada relawan PMI diterjunkan secara maksimal, untuk mengawal pengiriman bantuan logistik agar dapat terdistribusi secara akurat dan merata, ke titik-titik posko yang membutuhkan penanganan mendesak.

Aksi kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi, sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo.

Bagi Susane, kehadirannya di Istana bukan sekadar menghadiri agenda kenegaraan. Momentum tersebut dimaknai sebagai kesempatan memperkuat diplomasi budaya sekaligus menyuarakan pentingnya menjaga warisan leluhur di tengah derasnya arus modernisasi.

Ia menilai pembangunan bangsa tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akar sejarah, tradisi dan identitas budaya yang menjadi bagian dari perjalanan Indonesia.

Langkah kaki saya menembus gerbang Istana Negara hari ini adalah langkah kolektif dari seluruh masyarakat adat Sumedang yang tak pernah lelah merawat akar tradisi, ujar Susane di pelataran Istana Negara.

Menurutnya, masyarakat adat memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan kebudayaan Nusantara. Karena itu, modernisasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap warisan budaya dan lingkungan.

Kehadiran ini membawa misi diplomasi budaya: menegaskan bahwa transisi menuju modernisasi bangsa tidak boleh melupakan akar tradisi lokal, katanya.

Susane juga berharap semangat sinergi antara pemerintah pusat dan masyarakat adat dapat diterjemahkan hingga tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sumedang.

Ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap cagar budaya, masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Kami sangat berharap sinergi yang harmonis di tingkat pusat hari ini bisa diadopsi secara nyata oleh Pemerintah Daerah di Sumedang. Kebijakan pembangunan di daerah harus berjalan selaras dengan regulasi yang benar-benar melindungi cagar budaya, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menjaga kelestarian alam lingkungan kami dari kerusakan, tegasnya.

Bagi MASL, pelestarian budaya bukan berarti menolak perubahan. Sebaliknya, tradisi harus menjadi fondasi agar masyarakat mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas.

Momentum HUT ke-81 RI pun menjadi penegasan kembali komitmen MASL untuk terus mengawal keberadaan masyarakat adat dan warisan budaya Sumedanglarang.

Gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelestarian situs dan tradisi, tetapi berkembang menjadi upaya membangun kesadaran bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dari kekuatan bangsa.

Dari Sumedang hingga Istana Negara, pesan yang dibawa MASL memiliki satu benang merah: Indonesia boleh terus bergerak maju, tetapi jangan sampai kemajuan membuat bangsa lupa dari mana ia berasal.

MASL menegaskan akan tetap membumi bersama masyarakat adat, sekaligus membuka ruang dialog dan kerja sama dengan pemerintah serta berbagai elemen bangsa untuk menjaga keberagaman dan kedaulatan budaya Nusantara.

Mengusung semangat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, rangkaian kegiatan tidak hanya diisi dengan upacara kemerdekaan, tetapi juga olahraga bersama masyarakat melalui cabang bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan JAI dengan masyarakat sekitar.

Puncak peringatan digelar Senin (17/8/2026) melalui Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kampus Mubarak. Upacara berlangsung khidmat dengan pengibaran Merah Putih, pembacaan Proklamasi, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, mengheningkan cipta, amanat pembina upacara dan doa bersama.

Amir Nasional JAI Zaki Firdaus Syahid, S.T., M.T., bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan amanah yang harus diisi dengan pengabdian dan karya nyata.

Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, cinta tanah air tidak cukup hanya diwujudkan melalui penghormatan terhadap simbol-simbol negara, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, ujar Zaki.

Menurutnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 memiliki makna sejarah sekaligus spiritual karena berlangsung pada bulan Ramadan. Momentum tersebut, kata dia, patut disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Zaki juga mengingatkan bahwa kecintaan kepada tanah air merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim.

Di mana pun seorang Muslim berada dan hidup, di sanalah seorang Muslim harus mencintai negaranya, mencintai bangsanya, dan mencintai lingkungannya, katanya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, Zaki mengajak anggota JAI mendukung pemerintahan yang sah sekaligus menyampaikan kritik maupun masukan secara santun dan bijaksana. Ia mengingatkan agar media sosial tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian atau keburukan terhadap pemerintah dan pemimpin negara.

Kalaupun ada ketidakbaikan, sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran yang mulia Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ujarnya.

Pesan tersebut sejalan dengan moto Love for All, Hatred for None atau Cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun, yang menjadi salah satu nilai yang dikembangkan JAI dalam kehidupan bermasyarakat.

JAI juga menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kepedulian lingkungan dan penguatan kerukunan.

Bagi JAI, persatuan tidak berarti menghapus keberagaman. Persatuan justru dibangun melalui sikap saling menghormati, membuka ruang dialog dan bekerja bersama untuk kepentingan bangsa.

Karena itu, peringatan HUT ke-81 RI di Kampus Mubarak diarahkan bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi sebagai pengingat mengenai tanggung jawab setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian.

Zaki memastikan JAI akan terus mendorong anggota di berbagai daerah untuk menghadirkan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Ke depan, insya Allah, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia di seluruh wilayah, seluruh provinsi, dan seluruh Jemaat lokal akan terus memberikan kebaikan kepada lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai, tegasnya.

Selain menguatkan persatuan di dalam negeri, JAI juga mengajak masyarakat mendoakan perdamaian dunia serta berakhirnya konflik yang masih berlangsung di berbagai negara.

Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa mendamaikan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang sampai hari ini masih terus bertikai, serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa, pungkas Zaki.

Dari Kampus Mubarak, semangat kemerdekaan pun diterjemahkan dalam pesan sederhana: mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan menjaga persatuan, menghormati perbedaan dan memberikan manfaat nyata bagi sesama.

Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.

Peringatan HUT RI Tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa mengenai tujuan utama NKRI yaitu, mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan, serta menyejahterakan seluruh rakyatnya.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin yang menjadi inspektur upacara membacakan sambutan dari Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang serta dirayakan melainkan amanah yang tetap harus dijaga.

Di tengah berbagai dinamika dan tantangan, Jakarta terus berakselarsi, langkahnya menjadi pusat perekonomian nasional juga kota global salah satunya melalui ketahanan ekonomi yang menjadi modal penting dalam pembangunan, katanya.

Itu juga sekaligus masuk dalam jajaran TOP 10 Global City di tahun 2045. Alhamdulillah perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,52 persen dan berkontribusi 16,32 persen terhadap perekonomian nasional, ujar Arifin.

Ia menambahkan bahwa semua ini sejalan dengan tekad mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pembangunan Jakarta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan serta mengurangi ketimpangan juga memastikan warga tidak ada yang tertinggal.

Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tercermin dalam indeks pembangunan manusia pada tahun 2025. Jakarta telah mencapai 85,05 dan menjadi yang tertinggi secara nasional, tuturnya.

Menurut Arifin, keberhasilan pembangunan Jakarta tidak hanya ditentukan pencapaian yang dihasilkan namun harus diiringi dengan kepercayaan publik pada pemerintahan profesional, transparan, dan akuntabel.

Kita patut bersyukur bahwa Jakarta kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya atas laporan keuangan daerah capaian ini adalah bentuk akuntabilitas sekaligus amanat untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat, tutupnya.

Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penandatanganan prasasti oleh Camat Grogol Petamburan Raditian Ramajaya, S.STP., M.AP., didampingi Lurah Jelambar Baru Endra Saputra, S.AP., serta Ketua RW 07 Jelambar Baru Joey Winata.

Ratusan warga, tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan turut menghadiri acara yang berlangsung dalam suasana semarak kemerdekaan. Peresmian juga diramaikan berbagai pertandingan rakyat, bazar serta pameran produk UMKM warga.

Kemeriahan semakin terasa dengan digelarnya pertandingan tenis meja yang mempertemukan peserta dari berbagai kelompok usia. Pertandingan kategori tunggal tersebut mempertandingkan divisi 8, 9 dan 10.

Gedung Serba Guna Taman Harapan Indah diharapkan tidak sekadar menjadi bangunan baru, tetapi menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk beraktivitas, berolahraga, berkumpul, serta mengembangkan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Para pemangku kepentingan yang hadir menilai keberadaan fasilitas tersebut penting untuk memperkuat interaksi dan keakraban warga. Selain menjadi sarana olahraga, gedung ini diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan yang mendorong tumbuhnya kreativitas dan kebersamaan masyarakat.

Fasilitas ini harus dimanfaatkan dan dijaga bersama. Jangan hanya menjadi bangunan, tetapi menjadi tempat tumbuhnya gotong royong, kreativitas dan persatuan warga, pesan para pejabat yang hadir.

Momentum peresmian yang bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin menegaskan semangat kebersamaan warga Jelambar Baru. Kegiatan olahraga, UMKM dan berbagai perlombaan rakyat menjadi gambaran bahwa kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui lingkungan masyarakat yang guyub, aktif dan produktif.

Warga berharap Gedung Serba Guna dan PTM THI dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi pusat kegiatan yang memberi manfaat bagi warga Kelurahan Jelambar Baru, khususnya masyarakat RW 07.

Laporan: Topik

Di bawah permukaan laut, terbentang taman terumbu karang yang masih terjaga. Ribuan ikan berenang bebas, sementara kawanan blacktip reef shark atau hiu karang sirip hitam melintas dengan tenang di antara terumbu karang.

Di tengah keheningan bawah laut itulah Romo Yos membentangkan Bendera Merah Putih. Bagi Wakil Uskup Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri tersebut, pengibaran Merah Putih bukan sekadar simbol peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, melainkan ungkapan syukur atas anugerah Tuhan berupa negeri kepulauan yang indah dan kaya.

Indonesia bukan hanya tanah yang kita pijak. Indonesia juga lautan yang kita selami, ungkap Romo Yos, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, laut merupakan bagian penting dari identitas Indonesia. Lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia berupa laut yang sejak dahulu menjadi ruang kehidupan masyarakat, jalur pelayaran leluhur, sumber penghidupan nelayan, sekaligus penghubung antarpulau.

Laut bukan batas. Laut adalah pemersatu Indonesia, tegasnya.

Sebagai imam Katolik, pengalaman menyelam sambil membawa Merah Putih tersebut juga menjadi refleksi iman bagi Romo Yos. Menurutnya, mencintai tanah air tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab menjaga ciptaan Tuhan.

Ia mengingatkan bahwa kecintaan terhadap Indonesia tidak cukup diwujudkan dengan mengibarkan bendera pada bulan kemerdekaan. Nasionalisme harus hadir dalam tindakan nyata, termasuk menjaga laut, hutan, pegunungan, serta seluruh kekayaan alam yang menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Nasionalisme sejati bukan sekadar mengibarkan bendera setiap bulan Agustus. Nasionalisme adalah kesediaan menjaga rumah bersama dan keberanian merawat kehidupan, katanya.

Di kedalaman laut Pulau Mimita, Romo Yos juga mengaitkan pengalamannya dengan Kitab Kejadian 1:31: Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.

Ayat tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa keindahan alam Indonesia bukan hanya kekayaan bangsa, tetapi juga anugerah Tuhan yang harus dijaga.

Pertanyaan kemudian muncul dalam permenungannya: apakah generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan laut Indonesia seperti yang disaksikan hari ini?

Bagi Romo Yos, usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia bukan hanya momentum untuk mengenang perjuangan mempertahankan kedaulatan. Kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai tanggung jawab menjaga warisan alam agar tetap lestari.

Kemerdekaan, katanya, berarti memastikan anak cucu Indonesia masih dapat menyaksikan terumbu karang yang hidup, laut yang bersih, hutan yang hijau, serta kekayaan keanekaragaman hayati Nusantara.

Merah Putih harus berkibar bukan hanya di puncak gunung, tetapi juga dalam hati setiap warga negara, ujarnya.

Dari kedalaman Pulau Mimita, Romo Yos membawa pesan bahwa nasionalisme sejati lahir dari hati yang bersyukur. Dan hati yang bersyukur, menurutnya, akan selalu berusaha menjaga apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada manusia.

Merah Putih adalah ikrar untuk mencintainya: menjaga laut Indonesia adalah cara mengasihi tanah air; mengasihi tanah air adalah salah satu wujud syukur kepada Allah atas anugerah ciptaan-Nya.

Saat ditanya alasan di balik pilihan baju adat tersebut, Prof. Zudan memberikan jawaban yang penuh haru dan sarat akan sejarah pengabdian.

Nah ini pertanyaan yang menarik. Saya seminggu ini sedang rindu Aceh, ujarnya sambil tersenyum.

Rasa rindu itu bukan tanpa alasan. Prof. Zudan mengungkapkan ikatan batinnya yang sangat kuat dengan Tanah Rencong. Ia pernah bertugas di Aceh pada masa paling kelam, yaitu saat bencana tsunami dahsyat tahun 2004.

Saya pernah bertugas di Aceh waktu 2004 saat tsunami Aceh dengan pimpinan-pimpinan Kemendagri pada waktu itu dan mahasiswa STPDN pada waktu itu, kenangnya.

Pengabdiannya di Aceh tidak sebentar. Bahkan, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu terlibat langsung dalam pembangunan pondasi syariat Islam di Aceh pasca-tsunami dan perdamaian Helsinki.

Kemudian saya ikut serta mendesain Wilayatul Hisbah. Ikut serta menyusun Qanun Khalwat, Qanun Jinayat dan Qanun Khamr. Jadi agak lama saya terus berinteraksi dengan masyarakat Aceh, jelasnya.

Karena interaksi yang lama dan mendalam itulah, Aceh kini telah menjadi bagian dari dirinya.

Maka hari ini untuk mengobati rasa rindu saya dengan Aceh, karena Aceh sudah seperti kampung halaman saya yang kedua, saya mengenakan baju Aceh ini, tutur Prof. Zudan.

Pesan untuk Aceh: Tetap Semangat, Jaga Indonesia, Jaga Aceh

Tak hanya bernostalgia, di momentum HUT RI ke-81 yang mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju itu, Prof. Zudan juga menitipkan pesan khusus dan penuh semangat untuk seluruh masyarakat Aceh.

Pesan tersebut terasa sangat relevan, mengingat dalam video yang dirilis BKN juga menampilkan footage relawan BKN dan warga yang sedang gotong royong membersihkan lumpur tebal sisa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, serta penyaluran bantuan beras.

Teman-teman di Aceh terus semangat. Jangan lupa jaga Indonesia, jaga Aceh, sejahterakan dan bahagiakan rakyat di seluruh wilayah Provinsi Aceh, pungkasnya dengan penuh semangat.

Aksi Prof. Zudan mengenakan baju adat Aceh di upacara nasional ini menjadi simbol kuat persatuan dalam kebhinekaan. Bahwa di tengah keberagaman adat dan budaya dari Sabang sampai Merauke, seluruh ASN dan rakyat Indonesia adalah satu, saling menjaga dan saling merindukan sebagai sesama anak bangsa.

Upacara HUT ke-81 RI di BKN sendiri berlangsung khidmat dan meriah dengan hiasan balon merah putih dan diikuti oleh seluruh pegawai BKN yang juga mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara.

Pendakian dipimpin Pembina SAPALA Ustadz Abdur Rohman Fadholi dan Ketua SAPALA Adz-Dzahabi Ustadz Fadhla Tyo Faizza, B.A. Rombongan terdiri dari 17 santri, para pembimbing, serta Umar Faruq Al Fadholi, putra Ustadz Abdur Rohman Fadholi.

Rombongan memulai pendakian pada Minggu (16/8/2026) pukul 10.00 WIB. Dari basecamp menuju Pos 1, peserta melewati kawasan ladang warga. Medan kemudian berubah menjadi jalan tanah menuju Pos 2 dan semakin berat saat memasuki jalur Pos 3 yang didominasi bebatuan terjal bercampur tanah.

Tantangan semakin terasa dari Pos 3 menuju puncak. Jalur dipenuhi bebatuan terjal dan pasir vulkanik. Dalam perjalanan, para peserta juga beberapa kali mencium aroma menyengat dari asap kawah yang berbau belerang.

Setelah beristirahat dan mempersiapkan diri, rombongan melanjutkan start summit pada Senin (17/8/2026) pukul 03.00 WIB. Pendakian dini hari menjadi ujian ketahanan fisik sekaligus mental. Para santri harus menjaga stamina, konsentrasi dan kekompakan agar seluruh anggota rombongan dapat mencapai tujuan dengan selamat.

Namun, di balik medan berat tersebut terdapat pendidikan karakter yang menjadi bagian penting dari kegiatan SAPALA. Tanjakan mengajarkan ketekunan, medan terjal melatih keberanian, sementara perjalanan bersama menumbuhkan kepedulian dan semangat saling membantu.

Tausiyah di Puncak:Mendaki dengan Kaki,Menjaga Al-Quran dengan Akhlak

Sesampainya di kawasan puncak Gunung Sindoro, kegiatan tidak berhenti pada pencapaian fisik. Para santri mendapatkan tausiyah dari Ustadz Abdur Rohman Fadholi yang mengangkat tema adab seorang penghafal Al-Quran.

Dalam suasana alam pegunungan dan momentum peringatan kemerdekaan, para santri diingatkan bahwa menjadi penghafal Al-Quran bukan hanya tentang seberapa banyak ayat yang tersimpan dalam ingatan, tetapi juga bagaimana ayat-ayat tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Tausiyah tersebut menjadi pengingat bahwa hafalan Al-Quran harus berjalan beriringan dengan akhlak. Seorang penghafal Al-Quran dituntut menjaga adab kepada Allah SWT, kepada guru dan orang tua, kepada sesama, serta terhadap lingkungan.

Pesan tersebut terasa semakin kuat karena disampaikan di tengah perjalanan pendakian. Gunung menjadi ruang pembelajaran bahwa ilmu dan hafalan tidak cukup hanya disimpan, tetapi harus menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan.

Pendakian juga mengajarkan kesabaran. Sebagaimana seorang pendaki harus melangkah setahap demi setahap untuk mencapai puncak, demikian pula seorang penghafal Al-Quran membutuhkan kesungguhan, kedisiplinan dan istiqamah dalam menjaga hafalan.

Momentum tausiyah di puncak Sindoro sekaligus memperkuat pesan SAPALA bahwa aktivitas pecinta alam dan pendidikan keagamaan dapat berjalan beriringan. Alam menjadi ruang tadabbur, sedangkan perjalanan menjadi sarana melatih akhlak dan ketangguhan diri.

Kemerdekaan dengan Menempa Diri

Para peserta pendakian yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Muhammad Alfatih Widiyanto, Dika Haryanto, Muhammad Aiman Najah, Muhammad Al Faqih Halim, Rafael Firmansyah, Muhammad Affan Fadhlurrahman, Ahmad Al Hafizh, Rifqiy Dzukaaun Nasr, Amir Arifin, Urwah Fazli, Azhar Rafif Firgiawan, Muhammad Hafizh Habibullah, Muhammad Akhdan Faiz, Daffa Arzaki, Denis Maulana Ilham, Boryenka Keanu Chokichi, Muhammad Hanif, serta Umar Faruq Al Fadholi.

Bagi SAPALA, peringatan kemerdekaan di Gunung Sindoro memiliki makna tersendiri. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui pengibaran Merah Putih, tetapi juga dengan menempa generasi muda agar memiliki mental kuat, disiplin, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama.

Alam pun menjadi ruang belajar yang berbeda. Di sepanjang perjalanan, para santri belajar menjaga diri, menghormati alam, membantu rekan yang mengalami kesulitan dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kelompok.

Melalui kegiatan tersebut, SAPALA ingin menegaskan bahwa pecinta alam bukan sekadar aktivitas mendaki gunung. Ia dapat menjadi media pendidikan karakter yang memadukan ketangguhan fisik, kekuatan mental, kecintaan terhadap alam, ukhuwah Islamiyah, dan penguatan nilai-nilai Al-Quran.

Di Gunung Sindoro, para santri belajar bahwa puncak bukan sekadar tempat untuk berdiri lebih tinggi, tetapi ruang untuk melihat diri lebih dalam. Dan dalam momentum kemerdekaan, mereka membawa pulang pelajaran bahwa perjuangan membutuhkan ketekunan, kebersamaan, adab dan tanggung jawab.