Para ulama menjelaskan bahwa ada amalan-amalan pokok yang menjadi penentu baik atau buruknya perjalanan seorang hamba. Di antara amalan yang sangat menentukan adalah shalat dan menjaga lisan. Keduanya tampak sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh amal yang lain. Shalat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan lisan adalah cermin isi hati yang akan menentukan hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Jika keduanya dijaga, maka jalan menuju kebaikan akan terbuka luas. Sebaliknya, jika keduanya rusak, maka kerusakan akan menjalar kepada berbagai sisi kehidupan.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah memberikan peringatan yang sangat jelas tentang kedudukan shalat. Beliau bersabda:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik maka seluruh amalnya pun baik. Apabila shalatnya buruk maka seluruh amalnya pun akan buruk.

Hadis ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Shalat bukan sekadar rutinitas yang menggugurkan kewajiban, tetapi merupakan fondasi bagi seluruh amal kebajikan. Ketika seorang hamba menjaga shalatnya dengan penuh kekhusyukan, memenuhi syarat dan rukunnya, menyempurnakan tumaninahnya, serta menghadirkannya dengan hati yang tunduk kepada Allah, maka pengaruhnya akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Ia akan lebih mudah menahan diri dari kemaksiatan, lebih ringan bersedekah, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih ikhlas dalam beramal.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. (QS. Al-Ankabut: 45)

Ayat ini mengajarkan bahwa shalat yang benar akan melahirkan akhlak yang benar. Jika seseorang rajin shalat tetapi lisannya masih gemar menyakiti, tangannya masih mudah berbuat zalim, dan hatinya masih dipenuhi kesombongan, maka sudah sepatutnya ia mengevaluasi kualitas shalatnya. Sebab, shalat bukan hanya gerakan badan, tetapi ibadah yang membentuk jiwa.

Para salafus saleh sangat menjaga shalat mereka. Ketika azan berkumandang, dunia seolah berhenti bagi mereka. Mereka memahami bahwa panggilan itu adalah undangan dari Raja segala raja. Mereka berdiri menghadap kiblat dengan hati yang penuh harap dan takut. Harap akan rahmat-Nya dan takut akan murka-Nya. Kesadaran inilah yang menjadikan shalat mereka sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Selain shalat, ada satu perkara yang sering dianggap ringan, padahal dampaknya sangat besar, yaitu menjaga lisan. Banyak manusia mampu menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak mampu menahan ucapan. Padahal, satu kalimat dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah dan satu kalimat pula dapat menyeretnya ke dalam kebinasaan.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Ayat yang mulia ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara lisan dan amal. Allah tidak hanya memerintahkan orang beriman untuk bertakwa, tetapi juga memerintahkan agar mereka mengucapkan perkataan yang benar. Balasannya bukan hanya pahala lisan, tetapi Allah menjanjikan perbaikan seluruh amal dan pengampunan dosa.

Perkataan yang benar mencakup kejujuran, nasihat yang baik, ucapan yang menenangkan, perkataan yang mendamaikan, serta kalimat yang mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya, dusta, fitnah, gibah, adu domba, dan ucapan kasar adalah racun yang merusak amal dan merusak hubungan antarmanusia.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini adalah pedoman yang sangat indah bagi kehidupan seorang muslim. Tidak semua hal harus dikomentari, tidak semua berita harus disebarkan, dan tidak semua kesalahan orang lain harus diumumkan. Kadang-kadang diam adalah ibadah, selama diam itu menjaga diri dari dosa dan tidak mengabaikan kewajiban menegakkan kebenaran.

Pada zaman sekarang, menjaga lisan tidak hanya berarti menjaga ucapan yang keluar dari mulut. Tulisan di media sosial, komentar di ruang digital, pesan singkat, dan berbagai unggahan juga termasuk bagian dari lisan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Betapa banyak persahabatan hancur karena satu kalimat. Betapa banyak keluarga retak karena ucapan yang tidak dipikirkan. Bahkan tidak sedikit orang kehilangan keberkahan hidup karena lisannya gemar menyakiti sesama.

Seorang mukmin hendaknya menjadikan setiap perkataan sebagai sedekah. Jika ia berbicara, ia berharap orang lain mendapatkan manfaat. Jika ia menasihati, ia melakukannya dengan kasih sayang. Jika ia mengkritik, ia tetap menjaga adab. Sebab, Islam tidak hanya mengajarkan apa yang harus disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya.

Ketika shalat terjaga dan lisan dipelihara, akan lahir pribadi yang lembut hatinya, jujur ucapannya, dan baik perilakunya. Ia tidak mudah marah, tidak ringan mencela, dan tidak tergesa-gesa menghakimi orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan bahwa dirinya sendiri sangat membutuhkan ampunan Allah.

Imam Hasan Al-Bashri pernah mengingatkan bahwa seorang mukmin selalu menghisab dirinya sendiri sebelum dihisab oleh Allah. Ia memeriksa shalatnya, memeriksa lisannya, memeriksa niatnya, dan memohon agar Allah memperbaiki apa yang masih kurang. Sikap seperti inilah yang akan melahirkan ketenangan jiwa dan kebersihan hati.

Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat menuju kampung akhirat. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan kemasyhuran akan terlupakan. Yang akan menemani seorang hamba hanyalah amal salehnya. Karena itu, jangan pernah meremehkan shalat dan jangan pernah menganggap ringan lisan. Keduanya adalah pintu besar menuju keselamatan atau kebinasaan.

Marilah kita memperbaiki shalat dengan menghadirkan hati, menyempurnakan rukun dan adabnya, serta menjadikannya cahaya dalam kehidupan. Marilah pula kita menjaga lisan dengan berkata benar, menghindari kebohongan, menjauhi gibah dan fitnah, serta memperbanyak zikir kepada Allah. Semoga dengan dua amalan agung ini Allah memperbaiki seluruh amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan jalan menuju kebaikan, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang memperoleh kemenangan yang besar di dunia dan di akhirat.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا

Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi penjaga seluruh urusan kami, perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami, dan perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami.

Aamiin ya Rabbal alamin.

Program MBG sejak awal dirancang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik. Namun, pengalokasian anggarannya memunculkan gugatan konstitusional karena sebagian pemohon menilai terdapat persoalan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, khususnya mengenai penempatan anggaran MBG dalam komponen anggaran pendidikan. Persoalan inilah yang kini sedang diuji Mahkamah Konstitusi.

Perlu ditegaskan bahwa perkara yang sedang diperiksa bukanlah penilaian terhadap baik atau buruknya Program MBG. Dalam hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi menguji kesesuaian norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama adalah apakah proses legislasi dan konstruksi norma anggaran telah memenuhi prinsip konstitusional, termasuk amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD.

Dinamika persidangan menunjukkan bahwa gugatan tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat sipil. Selain para pemohon, sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Mekanisme ini merupakan praktik yang diakui dalam berbagai sistem peradilan konstitusi untuk memperkaya perspektif hakim, terutama ketika perkara memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik. Kehadiran sahabat pengadilan mencerminkan meningkatnya partisipasi warga negara dalam pengawasan kebijakan fiskal.

Di sisi lain, pemerintah dan pihak terkait juga menyampaikan argumentasi bahwa Program MBG merupakan bagian dari investasi pendidikan nasional. Dalam persidangan, pihak terkait berpendapat bahwa pemberian makanan bergizi kepada peserta didik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masih berada dalam ruang lingkup pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud konstitusi. Pandangan inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bersama seluruh alat bukti yang diajukan para pihak.

Persidangan juga menghadirkan saksi dan ahli dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak pengalokasian anggaran terhadap sektor pendidikan, termasuk laporan yang berkaitan dengan kondisi guru di sejumlah daerah. Namun, dalam perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi, setiap keterangan saksi tetap harus diuji melalui pembuktian yang objektif dan dikaitkan dengan norma undang-undang yang sedang diuji. Karena itu, laporan-laporan tersebut belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti sebelum putusan dibacakan.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, perkara ini memperlihatkan pentingnya membedakan antara substansi kebijakan dan legalitas prosedur pembentukannya. Sebuah program dapat memiliki tujuan yang baik, tetapi dalam negara hukum setiap kebijakan tetap harus lahir melalui mekanisme yang sesuai konstitusi. Sebaliknya, prosedur yang benar juga harus menghasilkan kebijakan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keseimbangan antara keduanya merupakan fondasi utama pemerintahan yang demokratis.

Perkara ini sekaligus mengingatkan bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen konstitusional yang menentukan prioritas pembangunan nasional. Setiap perubahan struktur anggaran berpotensi memengaruhi sektor lain, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga belanja pegawai. Oleh karena itu, pembentukan APBN harus memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas sebagaimana menjadi semangat penyelenggaraan negara yang baik.

Yang menarik, persidangan kali ini juga memperlihatkan berkembangnya budaya constitutional review di Indonesia. Semakin banyak kelompok masyarakat memanfaatkan jalur konstitusional untuk menguji kebijakan publik dibandingkan menyelesaikannya melalui tekanan politik semata. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan negara semestinya disalurkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Apa pun putusan Mahkamah Konstitusi nantinya, dampaknya diperkirakan tidak hanya menyentuh keberlangsungan pengaturan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Putusan tersebut berpotensi menjadi preseden penting mengenai bagaimana pemerintah dan DPR menyusun APBN pada tahun-tahun berikutnya, khususnya ketika kebijakan strategis bersinggungan dengan amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan. Karena itu, putusan MK akan menjadi rujukan penting bagi pembentukan kebijakan fiskal nasional di masa depan.

Perkara ini mengajarkan bahwa dalam negara demokrasi, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari tujuan sosial yang ingin dicapai, tetapi juga dari kepatuhan terhadap konstitusi. Program yang berpihak kepada rakyat membutuhkan legitimasi hukum yang kuat, sementara konstitusi memperoleh maknanya ketika mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, disiplin fiskal, dan prinsip negara hukum. Di titik itulah Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan salah satu fungsi terpentingnya: memastikan bahwa kebijakan sebesar apa pun tetap berjalan di dalam koridor konstitusi.

Organisasi tersebut menilai keberhasilan program ketahanan energi nasional harus diikuti dengan perlindungan terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat sebagai pemasok bahan baku utama biodiesel.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin mengatakan organisasinya mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan mandatori biodiesel. Namun, menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola program apabila manfaatnya justru diperoleh dengan mengurangi pendapatan petani.

SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani, kata Sabar di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sabar menilai pemerintah belum pernah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap dampak mandatori biodiesel sejak diterapkan mulai B15, B20, B30, B35 hingga B40 terhadap kondisi ekonomi petani sawit rakyat.

Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani, ujarnya.

SPKS memperkirakan kenaikan pungutan ekspor CPO dari 10 persen menjadi 12,5 persen akan menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram. Berdasarkan simulasi organisasi tersebut, petani dengan kebun seluas dua hektare berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp1,66 juta setiap bulan.

Perhitungan kami menunjukkan petani dengan kebun seluas dua hektare dapat kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan. Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS, ungkap Sabar.

Sabar mengingatkan manfaat ekonomi B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan petani.

Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya, tegasnya.

Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre mengatakan persoalan utama implementasi B50 berada pada tata kelola dana dan distribusi manfaat yang belum berpihak kepada petani. Menurutnya, petani selama ini hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati sektor industri.

Selama ini petani sawit hanya menjadi pemasok bahan baku. Nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri di sektor hilir, sementara petani belum menjadi bagian dari rantai nilai biodiesel. Ironisnya, petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut melalui tekanan terhadap harga TBS akibat kenaikan pungutan ekspor CPO, ujar Andre.

Adapun jabatan Inspektur Kodaeral XIV diserahterimakan dari Kolonel Laut (S) Agus Wahyu Nugraha, S.E., M.M., kepada Kolonel Laut (S) Eko Sugiarto, A.Md., S.E.. CFrA., Msi., Jababatan Komandan Satrol Kodaeral XIV diserahkan dari Kolonel Laut (P) I Gde Eka S. Putra, S.H., M.Tr.Hanla., M.M., kepada Letkol Laut (P) Agus Sutiari, M.Tr.Opsla, serta penyerahan jabatan Kapoksahli Kolonel Marinir Rio Sukanto, M.Tr. Hanla., dan Kadisminpers Kodaeral XIV kepada Letkol Laut (KH) Moh. Makin, S.Ag.

Dalam sambutannya, Komandan Kodaeral XIV Sorong menegaskan bahwa kegiatan serah terima jabatan ini, pada hakekatnya merupakan proses dari dinamika organisasi yang memiliki makna penting berkaitan dengan aspek pembinaan personel dan kebutuhan organisasi secara berkesinambungan dalam rangka penyesuaian kinerja organisasi terhadap peran, tugas serta fungsinya.

Dengan momentum serah terima jabatan ini diharapkan adanya pemikiran yang kreatif, inovatif, rasional dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas ke depan yang selalu berkembang dan dinamis, ungkapnya.

Diakhir sambutannya Komandan Kodaeral XIV mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi serta pengabdian selama mengemban amanah dan kepada pejabat baru, segera menyesuaikan diri dan lanjutkan program yang sudah berjalan, serta ciptakan inovasi demi kemajuan Kodaeral XIV, tegas Komandan Kodaeral XIV.

Hadir dalam kegiatan tersebut tersebut Wadan Kodaeral XIV Sorong, Laksamana Pertama TNI Tommy Herlambang, S.E., Pejabat Utama dan Kasatker Kodaeral XIV, Ketua Daerah Kodaeral XIV Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Ny. Maulina Djatmoko dan Pengurus Daerah Jalasenastri Kodaeral XIV Sorong,

Sebenarnya Gereja Katolik tidak menghadirkan Harta Karun itu sekedar hiasan. Seni melukis Kepel Hati Kudus Yesus di Biara Sanur Jl. Pos no 2 itu lahir dari satu keyakinan sederhana, yakni Allah tidak hanya berbicara kepada pikiran manusia, tetapi menjumpai seluruh diri manusia.

Manusia tidak hidup dari kata-kata; manusia itu melihat, merasakan, bergerak dan juga diam. Karean itu, perjumpaan dengan Allah pun tidak cukup hanya terjadi dalam kepala. Ia perlu menyentuh seluruh keberadaan kita.

Karya seni lukisan dalam Kapel adalah ekspresi liturgi, lewat indera warna, bentuk, lambang, keindahan, komposisi .. semuanya membantu manusia masuk ke dalam suasana doa secara elbih utuh, artinya sebagai peserta yang sungguh terlibat.

Simbol dalam liturgi dan sarana peribadatan Gereja Katolik bukan hanya penunjuk, tetapi pembawa makna yang hidup. Dengan simbol lukisan pada dinding-dinding Kapel sebagai ruang doa, hal-hal yang tak terlihat menjadi lebih dekat dan dapat dirasakan. Hati akan lebih mudah terangkat kepada Allah membentuk satu kesatuan doa yang indah, dimana manusia masuk dalam keikutsertaan karya Allah sendiri yang Ia kehendaki mesti kita lakukan sebagai abdi Tuhan.

Dalam lukisan, kakta-kata akan berhenti dan manusia belajar merasakan getaran jiwa untuk mendengarkan kuasa Allah yang berbicara dalam diam.

Lukisan yang indah, teliti, detail pada akhirnya tidaklah menjadikan iman pada hal yang rumit. Justru sebaliknya, semuanya ada untuk membantu manusia beriman masuk lebih dalam ke hadirat misteri Allah dengan cara yang paling manusiawi. Sebab, dalam iman Kristiani, Allah tidak jauh dan abstrak. Ia telah mendekat dalam Yesus Kristus, yang lahir dalam sejarah manusia. Maka hiasan lukisan dalam Kapel Hati Kudus Yesus berbicara dengan cara yang sama: bukan lewat kata-kata, melainkan lewat warna, keindahan dan diam. Di balik semuanya itu, Gereja mengajak kita mengalami satu hal yang sangat sederhana namun mendalam: Allah itu dekat, hadir, dan sedang menyapa hidup kita dan terasa di hati. Itulah Harta Karun yang takkan lekang oleh waktu dan zaman.

Tanda-tanda liturgi seperti lukisan ikonik dalam dinding Kapel tidak hanya berfungsi sebagai simbol pengingat atau ilustrasi keagamaan. Lukisan indah dalam Kapel di Biara Santa Ursula itu memiliki daya sakramentalitas yang tidak hanya menunjukkan sesuatu, tetapi juga menghadirkan dan melaksanakan apa yang ditandainya. Selamat menghidupi Harta Karun yang tersembunyi .. Puri Batin dalam jiwa kita masing-masing tempat tinggal kerahiman, kemuliaan dan kemurahan Tuhan dapat kita rasakan.

Salam sehat, berlimpah berkat.
+ Rm Yos Bintoro, Pr

Ketua Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI), Hendricko Sihombing, mengungkapkan,pihaknya menerima pengaduan dari anak almarhum Sayuti Melik yang mengaku hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.

Dalam pengaduannya, pelapor menyampaikan,dirinya kini berada di bawah garis kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja ia mengaku kesulitan, bahkan tidak jarang mengalami keterbatasan untuk mendapatkan makanan yang layak.

Kondisi tersebut menggugah keprihatinan jajaran GNRI.

Sebagai cucu pahlawan, saya dan seluruh jajaran GNRI menerima pengaduan ini dengan penuh empati dan rasa tanggung jawab. Kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera melakukan verifikasi terhadap kondisi yang dilaporkan. Apabila terbukti sesuai fakta di lapangan, kami memohon agar bantuan sosial, perlindungan, dan perhatian yang layak dapat segera diberikan kepada pelapor sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar almarhum Sayuti Melik bagi bangsa dan negara, ujar Hendricko Sihombing, Selasa (30/6/2026).

Menurut Hendricko, bangsa yang besar bukan hanya pandai mengenang jasa para pahlawannya dalam buku sejarah atau upacara kenegaraan, tetapi juga mampu memastikan keluarga mereka tidak hidup dalam kesulitan.

Ia menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut bukan untuk membangun sensasi ataupun mencari perhatian publik, melainkan sebagai panggilan moral agar negara benar-benar hadir bagi mereka yang memiliki ikatan sejarah dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Jangan sampai bangsa ini hanya pandai menghafal sejarah, tetapi lupa memperhatikan mereka yang menjadi bagian dari sejarah itu sendiri, katanya.

GNRI mengajak seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Organisasi itu berharap apabila kondisi yang disampaikan terbukti benar, bantuan dan perlindungan dapat segera diberikan sehingga pelapor memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Bagi GNRI, penghormatan kepada para pejuang tidak cukup diwujudkan melalui monumen, nama jalan, atau upacara peringatan. Penghormatan yang paling bermakna adalah memastikan keluarga yang mereka tinggalkan tetap memperoleh perhatian, perlindungan, dan kesejahteraan.

Semoga langkah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari pengorbanan para pejuang. Sudah sepatutnya negara dan seluruh elemen bangsa memastikan jasa mereka terus dihargai, bukan hanya dalam ingatan sejarah, tetapi juga melalui kepedulian nyata kepada keluarga yang ditinggalkan, tutup Hendricko.

Dalam renungan yang disampaikannya, Selasa (30/6/2026), John Gebze menggambarkan alam sebagai sumber inspirasi yang terus menguatkan manusia di tengah berbagai tantangan.

Alam menghibur dari ketinggian, turun membagi pesona, menyemangati, memberi sugesti hidup agar tetap eksis dalam pasang surut dinamika kemelut kehidupan, ungkapnya.

Menurut John Gebze, setiap pergantian waktu, dari terang menuju senja hingga malam, menjadi pengingat bahwa kehidupan selalu bergerak mengikuti ketetapan Sang Pencipta. Manusia diajak untuk tetap teguh, bersyukur, dan tidak kehilangan harapan meski menghadapi berbagai persoalan.

Ia menilai harmoni alam Wasur menjadi cerminan keseimbangan hidup yang harus dijaga. Keindahan langit yang memantul di permukaan air, menurutnya, mengajarkan bahwa di balik setiap tantangan selalu ada harapan baru yang menanti.

Semua berjalan dalam poros kodrat yang permanen, sebuah rancangan limited edition Sang Khalik yang abadi sepanjang masa, katanya.

John Gebze berharap masyarakat senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan alam serta menjadikan setiap peristiwa kehidupan sebagai pelajaran untuk terus melangkah dengan optimisme.

Bagi John Gebze, Wasur bukan hanya menyuguhkan panorama alam yang memukau, tetapi juga menjadi ruang perenungan yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan, alam, dan nilai-nilai spiritual dalam menjalani perjalanan hidup.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Ia menilai, pada usia delapan dekade, Polri telah menunjukkan kematangan sebagai institusi negara yang terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan, profesionalisme, serta kedekatan dengan masyarakat.

Tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4 persen merupakan capaian yang sangat baik dan tidak diperoleh secara instan. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai pembenahan internal yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kata Willem Frans Ansanay.

Menurut Frans, tema Hari Bhayangkara ke-80, 80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat, menunjukkan komitmen kuat Korps Bhayangkara untuk terus menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat peran kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Sebagai tokoh masyarakat dari Indonesia Timur, Frans menilai keberhasilan Polri menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Papua dan kawasan timur Indonesia, memiliki dampak besar terhadap pembangunan, aktivitas ekonomi, investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, keberhasilan Polri dalam menciptakan rasa aman patut diapresiasi oleh seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Papua, ujarnya.

Frans juga menilai tingginya kepercayaan publik terhadap Polri tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dinilai berhasil melakukan reformasi mendasar di tubuh institusi kepolisian.

Di usia Polri yang ke-80, institusi ini telah menunjukkan kematangan dalam berbagai aspek. Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil membenahi hal-hal yang paling fundamental, yakni budaya kerja, kultur organisasi, serta mentalitas personel sehingga Polri semakin dicintai masyarakat, katanya.

Ia menambahkan, berbagai transformasi yang dilakukan selama masa kepemimpinan Kapolri telah memperkuat profesionalisme institusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan tersebut juga terlihat dari kemampuan Polri menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya selama masa transisi politik, sehingga situasi keamanan nasional tetap kondusif.

Frans turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang tetap memberikan kepercayaan kepada Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memimpin Polri. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, pengalaman, dan capaian yang telah ditorehkan Kapolri dalam memimpin Korps Bhayangkara.

Kami dari Papua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk terus memimpin Polri. Kepercayaan ini merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan keberhasilannya membawa Polri menjadi institusi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat, ujarnya.

Lebih lanjut, Frans menilai pengalaman panjang Jenderal Listyo Sigit di berbagai posisi strategis di lingkungan kepolisian menjadi modal penting dalam menjalankan kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada pembaruan institusi.

Ia berharap momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi penguat semangat bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah dibangun melalui berbagai reformasi internal.

Atas nama masyarakat Papua dan Indonesia Timur, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin presisi, profesional, humanis, dan terus menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat Indonesia, tutupnya.

Kegiatan yang diinisiasi Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut dibuka Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, serta diikuti ratusan pelaku usaha yang tergabung dalam Jakpreneur binaan Sudin PPKUKM Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Eka Darmawan menyampaikan apresiasi kepada PT Indomarco Prismatama atas komitmennya mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan.

Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, tetapi merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kemajuan UMKM lokal agar semakin mandiri, inovatif, dan memiliki daya saing hingga tingkat global, ujarnya.

Menurut Eka, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mendorong lahirnya produk-produk UMKM yang berkualitas serta mampu menembus pasar ritel modern, termasuk menjadi mitra pemasok di jaringan gerai Indomaret.

Saya yakin dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mendorong produk-produk UMKM Jakarta Timur naik kelas, memiliki kualitas yang baik, kemasan yang menarik, serta mampu bersaing di pasar modern, katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai, membeli, dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Melalui dukungan masyarakat terhadap produk lokal, kita tidak hanya membantu perkembangan UMKM, tetapi juga ikut menyukseskan program pemerintah dalam memperkuat ekonomi daerah, tambahnya.

Sementara itu, Microeconomic Project Executive PT Indomarco Prismatama, Purwanto Wahyudi, mengatakan pihaknya siap memperluas peluang kemitraan bagi pelaku UMKM Jakarta Timur melalui proses kurasi produk serta penyediaan akses pemasaran yang lebih luas.

Menurutnya, kualitas produk dan kemasan UMKM Jakarta Timur saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari lebih dari 100 produk yang akan mengikuti proses kurasi, Indomaret akan memilih produk-produk terbaik yang dinilai memiliki potensi untuk dipasarkan melalui jaringan ritelnya.

Selain membuka akses pasar, PT Indomarco Prismatama juga memberikan bantuan dua unit gerobak usaha yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran di depan gerai Indomaret sebagai bagian dari program kemitraan bersama UMKM.

Melalui pelatihan ini diharapkan para pelaku UMKM semakin siap meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta mampu bersaing di pasar modern, sehingga dapat mewujudkan UMKM Jakarta Timur yang mandiri, berdaya saing, dan terus berkembang.

Berbeda dengan berbagai adaptasi sebelumnya yang identik dengan aksi memanah, pertempuran di hutan Sherwood, serta konflik dengan Sheriff Nottingham, karya terbaru ini lebih menitikberatkan pada perjalanan batin seorang Robin Hood di penghujung kehidupannya.

Sarnoski menggeser fokus cerita dari pertanyaan bagaimana Robin Hood memenangkan pertempuran menjadi bagaimana seorang legenda menghadapi kenyataan ketika identitas yang selama ini melekat mulai runtuh.

Pendekatan tersebut menjadikan The Death of Robin Hood lebih dekat sebagai drama psikologis daripada film petualangan. Konflik utama bukan terjadi di medan laga, melainkan dalam pergulatan batin sang tokoh yang harus berdamai dengan keputusan-keputusan masa lalu.

Film ini juga mengajak penonton merenungkan bagaimana sebuah legenda dibentuk. Sejarah kerap mengingat seseorang melalui kisah yang diwariskan, sementara sisi kemanusiaan di balik tokoh tersebut sering kali terlupakan.

Peran Robin Hood dipercayakan kepada Hugh Jackman. Aktor peraih berbagai penghargaan itu tampil berbeda dari karakter heroik yang selama ini identik dengannya. Ia menghadirkan sosok Robin Hood yang lelah, rapuh, dan dibayangi rasa bersalah.

Tak hanya menjadi pemeran utama, Jackman juga terlibat sebagai executive producer, yang menunjukkan kontribusinya dalam menjaga arah kreatif dan visi film sejak proses pengembangan.

Alih-alih mengandalkan adegan aksi spektakuler, film ini lebih banyak membangun kekuatan melalui dialog yang mengupas tema-tema tentang kebenaran, penyesalan, perubahan manusia, hingga cara sejarah mengabadikan seseorang.

Pilihan tersebut membuat ritme film berjalan lebih tenang dibandingkan film-film aksi Hollywood pada umumnya. Penonton yang mengharapkan petualangan klasik Robin Hood kemungkinan akan menemukan pengalaman yang berbeda.

Namun, bagi penikmat drama karakter, The Death of Robin Hood menawarkan perspektif baru yang lebih manusiawi terhadap sosok yang selama ini dipandang sebagai simbol keberanian dan keadilan.

Kehadiran film ini juga mencerminkan perubahan tren perfilman modern. Tokoh utama tidak lagi selalu digambarkan sebagai pahlawan tanpa cela, melainkan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, konflik batin, dan konsekuensi atas pilihan hidupnya.

Melalui pendekatan tersebut, The Death of Robin Hood berani meninggalkan formula kepahlawanan konvensional. Film ini tidak menjual kemenangan besar, tetapi mengajak penonton menyelami perjalanan emosional seorang legenda yang berusaha memahami arti hidup pada penghujung perjalanannya.

Mengusung tema Reframing the World Through Global South Narratives, festival yang digagas langsung oleh Naufal sebagai founder ini menghadirkan tujuh film karya sineas dari Indonesia, Malaysia, Brasil, Kosta Rika, dan Turki. Beragam film yang diputar mengangkat isu identitas, perjuangan masyarakat, pembangunan, keadilan sosial, hingga dinamika politik dan budaya yang mewarnai negara-negara Global South.

Global Youth Diplomacy Community in Trkiye merupakan organisasi pelajar internasional yang dibentuk oleh mahasiswa dari berbagai negara yang menempuh pendidikan di Istanbul. Di bawah kepemimpinan Naufal Ubaidillah, organisasi tersebut aktif mengembangkan diplomasi pemuda melalui program kebudayaan, kepemimpinan, dan kolaborasi internasional.

Salah satu agenda utama festival adalah diskusi panel bertajuk Reframing the World: Global South Narratives Through Cinema yang menghadirkan sejumlah tokoh perfilman Turki, yakni filmmaker Abdullah Harun İlhan yang pernah tampil di Cannes Film Festival, filmmaker berbasis kecerdasan buatan Eren zkaradeniz, serta sineas dokumenter Ayşegl Selenga Taşkent.

Diskusi dipandu jurnalis TRT World, Onur Varol, yang mengupas peran film sebagai instrumen soft power, diplomasi publik, serta media untuk menghadirkan perspektif baru mengenai negara-negara Global South di tengah dominasi narasi global.

Selain pemutaran film dan diskusi, festival juga menggelar Workshop Film, Diplomasi, dan Global South yang diikuti mahasiswa internasional dari berbagai negara. Dalam forum tersebut, peserta menyusun rekomendasi mengenai penguatan diplomasi budaya melalui sinema, peningkatan kerja sama lintas negara, pengembangan ekosistem perfilman Global South, serta strategi membangun narasi yang lebih inklusif di tingkat global.

Naufal Ubaidillah mengatakan, festival ini lahir dari keyakinan bahwa negara-negara Global South memiliki banyak cerita dan perspektif yang layak mendapat ruang lebih besar dalam percakapan dunia.

Film bukan sekadar karya seni, tetapi juga bahasa universal yang mampu membangun saling pengertian antarbangsa. Melalui Global South Film Festival, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi agar negara-negara Global South dapat saling mengenal, saling belajar, dan bersama-sama membangun narasi yang lebih adil dalam percakapan global, ujarnya, Selasa (30/6).

Menurut Naufal, penyelenggaraan festival ini menjadi langkah awal untuk membangun jaringan diplomasi budaya yang lebih luas melalui keterlibatan generasi muda, sineas, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan internasional.

Keberhasilan penyelenggaraan Global South Film Festival 2026 di Istanbul diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan festival serupa pada tahun-tahun mendatang dengan cakupan yang lebih luas dan partisipasi yang semakin besar dari komunitas perfilman negara-negara Global South.

Melalui kegiatan ini, Global Youth Diplomacy Community in Trkiye menegaskan komitmennya sebagai wadah kolaborasi internasional yang mendorong penguatan diplomasi pemuda, pertukaran budaya, dan kerja sama strategis antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan global.

Patroli melibatkan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Cisarua Oteng Suhendi, Perwira Pembina (Pabin) Polisi Hutan Kompol Jajuli, petugas lapangan Asep, serta jajaran lainnya. Selain menyisir kawasan hutan, petugas juga melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan.

Administratur KPH Bandung Utara, Deden Yogi Nugraha, mengatakan patroli gabungan merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan hutan agar tetap aman dan lestari, terutama menghadapi potensi karhutla, bencana alam, maupun tindak pencurian getah pinus di sejumlah wilayah rawan.

Untuk mewujudkan kawasan hutan yang aman dan kondusif, diperlukan konsistensi patroli bersama unsur Kepolisian, Perhutani, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selain patroli, kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, ujar Deden.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap potensi pencurian getah pinus dan berbagai bentuk gangguan keamanan hutan juga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan hutan.

Sementara itu, Perwira Pembina Polisi Hutan, Kompol Jajuli, menegaskan komitmen Kepolisian untuk terus mendukung Perhutani dalam menjaga keamanan kawasan hutan.

Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui sinergi antara Kepolisian, Perhutani, dan masyarakat, kami berharap berbagai potensi gangguan keamanan hutan dapat dicegah sejak dini sehingga kawasan hutan tetap aman, lestari, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, katanya.

Perhutani berharap patroli gabungan yang dilakukan secara berkala dapat semakin memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan, menjaga keamanan kawasan, dan mendukung pelestarian hutan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi awal membahas Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2026 mengenai Rancangan Qanun Adat Gayo di Takengon, Aceh Tengah, Selasa (30/6/2026).

Rapat dihadiri unsur Pasak Opat Nengeri Linge, para Reje Kampung (kepala desa) dari berbagai wilayah, serta Zam Zam Mubarak, Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri pada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Reje Kampung Jurusan, Kecamatan Pegasing, M. Saleh, menegaskan Pacu Kuda Adat bukan sekadar hiburan, melainkan warisan budaya yang telah hidup turun-temurun di tengah masyarakat Gayo.

Kenduri Akbar ini adalah wujud penguatan perjuangan Masyarakat Adat Gayo. Kami menjaga kepentingan strategis nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Adat kami hidup, tanah kami jaga, ujarnya.

Menurutnya, pelestarian adat menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Reje Kampung Pejeget, Darwin, mengatakan momentum tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan berbagai pemangku kepentingan.

Tujuannya satu, mendukung percepatan pemulihan ekonomi pascabencana Aceh melalui penguatan desa adat dan pengembangan potensi budaya lokal, katanya.

Sementara itu, Reje Kampung Umang Wahyu menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Pacu Kuda Adat Gayo sebagai sarana memperkenalkan peradaban Gayo kepada masyarakat luas sekaligus mengembangkan potensi desa adat yang selama ini terus tumbuh.

Masyarakat Adat Gayo berharap Piala Raja Linge tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga berkembang sebagai kalender wisata unggulan yang mampu memperkuat posisi Aceh Tengah sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya di tingkat nasional.

Melalui semangat tersebut, Masyarakat Adat Gayo menegaskan bahwa adat merupakan pilar kehidupan, budaya menjadi fondasi pembangunan, dan kearifan lokal harus terus dijaga sebagai modal strategis menuju pariwisata yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

Tradisi tersebut turut dijalani rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya dan PWI Pusat saat berkunjung ke Gunung Padang pada Senin (29/6/2026) malam.

Didampingi Kepala Juru Pelihara Gunung Padang, Nanang Sukmana, para peserta diajak mendatangi sumber mata air yang berada di kawasan situs. Di tempat itu, mereka membasuh wajah dan tangan menggunakan air pegunungan yang jernih sebagai bagian dari tradisi yang telah lama dikenal oleh masyarakat setempat.

Rombongan PWI dipimpin Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, bersama sejumlah peserta, antara lain Anrico Pasaribu, Rudolf Simbolon, Raldy Doy, Toni Bramantoro, praktisi spiritual Cahaya Adi Wibowo, Wahyu, serta peserta lainnya yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus memahami nilai sejarah dan budaya Gunung Padang.

Menurut Nanang Sukmana, ritual di sumber mata air bukanlah kewajiban ataupun bagian dari tata cara keagamaan tertentu. Tradisi tersebut lebih dimaknai sebagai simbol penyucian diri, penghormatan kepada alam, serta ajakan agar setiap pengunjung memasuki kawasan situs dengan hati yang tenang dan penuh rasa hormat.

Air menjadi lambang kehidupan. Membasuh diri di sini dimaknai sebagai upaya membersihkan pikiran dan niat sebelum menikmati nilai sejarah dan budaya yang ada di Gunung Padang, jelas Nanang.

Rombongan PWI mengikuti prosesi tersebut dengan penuh khidmat. Bagi sebagian peserta, pengalaman itu menjadi momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengheningkan cipta, sekaligus mensyukuri karunia alam yang masih terjaga.

Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, yang telah puluhan kali mengunjungi Gunung Padang sejak pertama kali datang pada 15 Maret 2012, mengatakan setiap kunjungan selalu memberikan pengalaman yang berbeda.

Tradisi di sumber mata air ini mengingatkan kita agar datang dengan kerendahan hati. Yang terpenting bukan ritualnya, tetapi bagaimana kita menghargai alam, sejarah, dan menjaga sikap selama berada di tempat yang memiliki nilai budaya tinggi, ujarnya, Selasa (30/6).

Usai dari sumber mata air, rombongan melanjutkan perjalanan menyusuri lima teras Gunung Padang hingga dini hari. Di bawah cahaya bulan purnama, perjalanan itu menjadi pengalaman yang memadukan wisata sejarah, refleksi diri, dan penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh terselenggaranya pemilu secara berkala atau kuatnya dukungan politik kepada pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah terjaganya keseimbangan antara kekuasaan dan fungsi kontrol agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menurut Samuel, dominasi koalisi di parlemen memang memberikan keuntungan bagi pemerintah karena mempermudah pembahasan anggaran, penyusunan regulasi, hingga pelaksanaan program-program strategis nasional. Kondisi tersebut juga dapat menciptakan stabilitas politik di tengah tantangan ekonomi global maupun dinamika geopolitik.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik dan pengawasan yang efektif.

Dalam sistem demokrasi, oposisi bukan untuk menghambat pemerintah, melainkan menjalankan fungsi pengawasan, memberikan kritik yang konstruktif, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan bagi kepentingan publik, ujarnya, Selasa (30/6).

Samuel menilai berkurangnya kekuatan oposisi di parlemen berpotensi mempersempit ruang perdebatan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran, proses legislasi, maupun pelaksanaan kebijakan publik dikhawatirkan tidak berjalan secara optimal.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa minimnya oposisi tidak otomatis mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Kualitas demokrasi tetap ditentukan oleh tegaknya supremasi hukum, independensi lembaga negara, transparansi pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kontrol sosial.

Samuel juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan secara objektif tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memperbaiki kebijakan sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar.

Dalam praktik demokrasi modern, kritik berfungsi sebagai early warning system. Pemerintahan yang kuat justru akan semakin kokoh apabila terbuka terhadap masukan dan evaluasi, katanya.

Fenomena bergabungnya hampir seluruh partai politik ke dalam pemerintahan juga menjadi perhatian sejumlah akademisi. Mereka mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep political cartel atau kartelisasi politik, yakni situasi ketika kompetisi politik lebih berorientasi pada pembagian akses kekuasaan dibandingkan adu gagasan dan program.

Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi pilihan politik masyarakat sekaligus memengaruhi kualitas representasi di parlemen.

Dalam situasi demikian, Samuel menilai peran masyarakat sipil menjadi semakin penting. Media massa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan berbasis data, riset, dan fakta.

Menurutnya, demokrasi yang matang memerlukan dua hal yang berjalan beriringan, yakni pemerintahan yang stabil dan sistem pengawasan yang kuat. Keduanya merupakan fondasi agar setiap kebijakan negara tetap akuntabel, transparan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kegiatan bertema Influence and Virality: Trend Budaya dalam Komunikasi Digital tersebut berlangsung di Kampus I Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I, Jakarta, belum lama ini, dan diikuti akademisi, praktisi komunikasi, mahasiswa, serta peserta dari berbagai daerah.

Acara dibuka oleh Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Muhammad Saifulloh, didampingi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Rialdo Rezeky Manogari L. Toruan, Wakil Dekan Dr. Eni Kardi Wiyati, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Dr. Natalia Nilamsari, serta Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fizzy Andriani.

Dalam sambutannya, Muhammad Saifulloh menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah wajah komunikasi masyarakat. Karena itu, generasi muda dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan di dunia profesional, khususnya pada bidang komunikasi dan industri kreatif.

Perubahan teknologi telah menggeser cara manusia berkomunikasi. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman menjadi kompetensi yang harus dimiliki generasi muda, ujarnya.

Forum ilmiah tersebut menghadirkan Kepala Biro Humas dan Publik Kementerian Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ibnu Hamad, serta Head of Protocol and Corporate/Public Affairs SCM-Emtek Media, Irnawati Widji Kahardja, dengan moderator Ketua Subkomisi Media dan Publikasi Lembaga Sensor Film Indonesia, Nusantara Husnul Khatim Mulkan.

Dalam paparannya, Prof. Ibnu Hamad mengajak kalangan akademisi untuk tidak hanya menjadi penikmat budaya digital global, tetapi juga menjadi pencipta gagasan dan teori komunikasi yang berakar pada nilai-nilai Indonesia.

Kita perlu membangun budaya komunikasi yang lahir dari pemikiran anak bangsa, sehingga Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga memberi kontribusi melalui perspektif dan teori yang berasal dari negeri sendiri, katanya.

Sementara itu, Irnawati Widji Kahardja menyoroti pentingnya membangun reputasi di era media sosial. Menurutnya, keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari banyaknya konten yang viral, tetapi dari kemampuan membangun kepercayaan publik secara konsisten.

Brand yang kuat dibangun melalui komunikasi yang konsisten, memahami karakter audiens, terus berinovasi, dan melakukan evaluasi. Viral bisa menjadi pintu masuk, tetapi kepercayaan adalah tujuan akhirnya, ujarnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta yang hadir secara langsung maupun daring. Berbagai isu mengemuka, mulai dari perubahan algoritma media sosial, budaya digital, hingga strategi membangun pengaruh positif di tengah derasnya arus informasi.

Melalui penyelenggaraan The Colors of Communication 2026, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berharap forum ini terus menjadi ruang kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk melahirkan inovasi, memperkaya kajian ilmu komunikasi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia di era digital.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan seleksi berbasis sistem merit, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tahap seleksi kompetensi berbasis CAT akan berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel sehingga para pelamar PPPK Sekolah Rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan adil.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, mengatakan penyelenggaraan seleksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024, KepmenPANRB Nomor 347 Tahun 2024, dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi, BKN telah menyiapkan 42 titik lokasi ujian, terdiri atas 35 titik lokasi BKN yang meliputi BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, serta 7 titik lokasi mandiri instansi. Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 27 Juli 2026 dengan estimasi pelaksanaan selama 15 hari, terangnya pada Selasa (30/06/2026) di Kantor BKN Pusat, Jakarta.

BKN mengimbau seluruh peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat agar terus memantau informasi resmi, mempersiapkan diri dengan baik, serta hadir di lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Melalui penyelenggaraan seleksi yang profesional dan berbasis teknologi, BKN berkomitmen mendukung penyediaan SDM terbaik bagi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat,tutupnya.

Pelaksanaan seleksi berlangsung secara profesional dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan bebas intervensi. Seluruh peserta mengikuti rangkaian tes sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan guna memperoleh hasil penilaian yang akurat, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kasubsi Psikologi Lanud Husein Sastranegara, Kapten Sus Asep Sholihin, menjelaskan bahwa melalui tahapan seleksi ini diharapkan dapat terpilih calon prajurit Bintara TNI AU yang tidak hanya unggul dalam kemampuan akademik dan kondisi fisik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kecerdasan emosional, serta kesiapan mental untuk mengemban tugas sebagai prajurit udara yang profesional, tangguh, dan berjiwa Sapta Marga.

Pada kesempatan yang sama, Kapten Asep menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan Bintara PK TNI AU dilaksanakan secara objektif, transparan, bersih, dan tanpa dipungut biaya. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengaku dapat meluluskan peserta dengan imbalan tertentu, karena kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan peserta dalam mengikuti setiap tahapan seleksi. Jangan percaya calo atau pihak mana pun yang menjanjikan kelulusan. Seleksi dilakukan secara murni berdasarkan hasil yang diraih masing-masing peserta, tegasnya.

Untuk menjaga keandalan fasilitas vital tersebut, PT Hakaaston (HKA) saat ini tengah melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala berupa pengaspalan ulang (paving work) pada area apron di depan hanggar Bandara Halim Perdanakusuma. Proyek pekerjaan ini difokuskan pada titik-titik pelataran hanggar yang memiliki intensitas beban statis pesawat tinggi. Proyek pekerjaan ini difokuskan pada titik-titik landasan yang memiliki beban lalu lintas tinggi. Penanganan fisik seluas 12.500 meter persegi di area hanggar sedang berjalan secara berkala. Seluruh rangkaian pengerjaan berlangsung secara intensif dan diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu guna meminimalkan gangguan terhadap jadwal penerbangan.

Dalam menjaga kualitas hasil pengaspalan, HKA memastikan mutu material aspal dijaga secara ketat sejak proses produksi di Unit Produksi (UP) Jabodetabek hingga tahap penghamparan di lapangan. Tim teknis di lokasi proyek juga melakukan pengujian berkala pada kepadatan dan kerataan permukaan untuk memastikan seluruh hasil pekerjaan memenuhi standar spesifikasi teknis transportasi udara. Selain itu, pengaturan armada pengangkut aspal dijadwalkan sejak pagi hari demi menjaga efisiensi kerja dengan tetap menyelaraskan jendela waktu (window time) operasional bandara.

Pekerjaan pemeliharaan ini dirancang untuk menghasilkan area apron hanggar yang lebih stabil dan tahan terhadap beban statis berat pesawat saat parkir maupun bermanuver. Guna memastikan keandalan tersebut, HKA mengaplikasikan 1.138 ton material aspal AC-WC Pen 60/70 pada lapisan permukaan atas (wearing course). Spesifikasi ini dipilih untuk memperkuat struktur pelataran dari beban tekan sekaligus mencegah kerusakan dini akibat paparan suhu mesin dan ceceran fluida pesawat di sekitar hanggar.

Direktur Operasi HKA, Martin Nababan, menyampaikan bahwa pemeliharaan landasan pacu ini dilakukan untuk menjaga keandalan fasilitas transportasi udara secara jangka panjang.

Bandara Halim Perdanakusuma melayani berbagai penerbangan penting dan strategis. Oleh karena itu, kondisi perkerasan apron di depan hanggar harus selalu berada di performa terbaik. Kami memastikan seluruh proses pengaspalan ini mengikuti prosedur teknis yang ketat agar memberikan keandalan optimal bagi operasional perawatan dan parkir armada maskapai, ujar Martin.

Melalui pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dan berbasis pengawasan mutu yang ketat, HKA berupaya memastikan apron hanggar Bandara Halim Perdanakusuma tetap berada dalam kondisi andal untuk mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Seluruh pekerjaan juga dilaksanakan dengan mengedepankan ikrar DMS (Disiplin, Melayani, Selamat) guna memastikan aspek keselamatan kerja dan kualitas hasil pekerjaan tetap terjaga.

Upaya ini sejalan dengan transformasi HKA menuju Indonesias Most Valuable Infrastructure Asset Management (IM-V-IAM)

Serah terima jabatan (sertijab) dipimpin Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi di Graha Aminullah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Pergantian jabatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1147/V/2026, Kep/1248/V/2026, dan Kep/1234/VI/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut, serta Surat Keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Selain jabatan Dandenjaka, sertijab juga dilakukan terhadap enam jabatan strategis lainnya di lingkungan Korps Marinir, yakni Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/Berdiri Sendiri (Danbrigif 4 Mar/BS), Kepala Dinas Provos Korps Marinir (Kadisprov Kormar), Kepala Dinas Kesehatan Korps Marinir (Kadiskes Kormar), Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Korps Marinir (Kadisfaslan Kormar), Kepala Dinas Teritorial Korps Marinir (Kadister Kormar), serta Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Korps Marinir (Kapuskodal Kormar).

Dalam rotasi tersebut, jabatan Danbrigif 4 Mar/BS diserahterimakan dari Kolonel Marinir Supriadi Tarigan kepada Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo. Jabatan Kadisprov Kormar berpindah dari Kolonel Marinir Afin Dudun kepada Kolonel Marinir Slamet Aprijanto, sementara Kadiskes Kormar diserahterimakan dari Kolonel Laut (K) dr. Yendri Januardi kepada Kolonel Laut (K) dr. Widya Wirawan.

Sementara itu, Kolonel Marinir Yudhi Agus Argunawan dipercaya mengemban jabatan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Korps Marinir setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Teritorial Korps Marinir. Adapun jabatan Kapuskodal Kormar dan Kadister Kormar untuk sementara masih dirangkap oleh Panglima Korps Marinir hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan di lingkungan Korps Marinir guna meningkatkan profesionalisme, kesiapan operasional, serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Selasa (30/6/2026), Hendardi menilai negara seharusnya memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, bukan menjadikan militer sebagai instrumen utama pembentukan karakter warga negara.

Seakan-akan pembentukan karakter warga negara hanya bisa dilakukan oleh militer. Ini merupakan preseden yang berbahaya, ujar Hendardi.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi pendidikan bagi masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan pedagogis, humanistik, dan partisipatif yang bertumpu pada ilmu pendidikan, psikologi perkembangan, pemberdayaan masyarakat, serta kerja-kerja sosial.

Ia menegaskan bahwa nilai disiplin memang penting dalam pendidikan, namun disiplin tidak identik dengan militerisme. Demikian pula nasionalisme dan patriotisme, yang menurutnya bukan merupakan monopoli institusi militer.

Disiplin merupakan nilai penting dalam pendidikan, tetapi disiplin tidak identik dengan militerisme. Nasionalisme dan patriotisme juga bukan hanya milik militer, katanya.

Hendardi berpandangan, dalam negara demokrasi profesionalisme militer justru diukur dari kemampuannya menjalankan fungsi pertahanan negara secara efektif, bukan dari luasnya keterlibatan dalam berbagai urusan sipil.

Karena itu, persoalan utama bukan terletak pada kapasitas pribadi para taruna Akmil, melainkan pada arah kebijakan negara yang dinilai terus memperluas peran militer ke wilayah yang berada di luar mandat konstitusionalnya.

Menurut Hendardi, dalam beberapa tahun terakhir terlihat kecenderungan meningkatnya pelibatan TNI dalam berbagai sektor sipil, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan koperasi, pelayanan publik, hingga pendidikan. Jika praktik tersebut terus berlangsung, ia menilai batas yang selama ini dibangun melalui reformasi sektor keamanan akan semakin kabur.

Melalui praktik ini, negara telah menormalisasi multifungsi TNI, bukan hanya dwifungsi, tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa salah satu amanat utama Reformasi 1998 adalah mengakhiri praktik dwifungsi ABRI dan menegakkan prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan pemerintahan sipil.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat beralasan bahwa pelibatan taruna Akmil hanya bersifat sementara atau bertujuan menanamkan disiplin. Dalam negara demokrasi, kata Hendardi, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan institusi militer untuk menjalankan fungsi yang sepenuhnya menjadi domain sipil.

Sebagai alternatif, Hendardi mendorong pemerintah memperkuat peran guru, dosen, pekerja sosial, psikolog, dan tenaga kependidikan dalam membangun karakter peserta didik.

Negara semestinya memperkuat institusi pendidikan sipil yang profesional, bukan menjadikan institusi militer sebagai jawaban atas kelemahan birokrasi sipil. Kegagalan memperkuat institusi sipil tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerahkan fungsi-fungsi sipil kepada militer, ujarnya.

Menutup pernyataannya, Hendardi menegaskan bahwa supremasi sipil merupakan fondasi negara demokrasi yang tidak boleh dikompromikan. Ia meminta pemerintah menghentikan praktik yang dinilai menormalisasi pelibatan militer dalam urusan sipil, termasuk dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

TNI akan semakin dihormati apabila tetap profesional sebagai alat pertahanan negara, sementara demokrasi hanya akan tetap hidup apabila ruang sipil dipimpin, dikelola, dan dipertanggungjawabkan oleh institusi sipil, pungkasnya.

Salah satu hal yang kerap menjadi bahan perbincangan adalah kemunculan angka ganjil yang seolah hadir di berbagai sudut kawasan tersebut. Situs ini memiliki lima teras yang saling dihubungkan oleh lima anak tangga kecil. Ujung-ujung batu andesit kolom banyak membentuk pola menyerupai segi lima. Gunung Padang juga diapit oleh lima sungai, yakni Cipanggulaan, Cikuta, Ciwangun, Pasir Malang, dan Cimanggu, serta dikelilingi lima bukit, yaitu Karuhun, Pasir Empet, Pasir Malati, Pasir Malang, dan Pasir Batu. Dari puncaknya, pandangan terbuka ke arah lima gunung, yakni Pasir Pogor, Cikencana, Pangrango, Gede, dan Gunung Batu.

Bagi sebagian orang, keselarasan angka-angka tersebut menjadi simbol harmoni alam. Meski demikian, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa pola itu memiliki makna mistis tertentu.

Menariknya, pengalaman serupa kembali dirasakan rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya dan PWI Pusat saat berkunjung ke Gunung Padang pada Senin (29/6/2026) malam hingga Selasa (30/6/2026) dini hari.

Rombongan diprakarsai Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, yang bukan sosok asing bagi Gunung Padang. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di situs tersebut pada 15 Maret 2012, ketika datang bersama dua rekannya, Dar Edi telah puluhan kali kembali berkunjung. Baginya, setiap perjalanan selalu menghadirkan pengalaman dan pelajaran yang berbeda.

Semula, rombongan direncanakan berjumlah 14 orang. Namun hingga keberangkatan, yang ikut hanya sembilan orang. Jumlah ganjil itu, menurut Dar Edi Yoga, bukan kali pertama terjadi.

Entah kebetulan atau tidak, hampir setiap saya mengajak teman-teman ke Gunung Padang, jumlah peserta yang akhirnya berangkat sering kali berubah menjadi ganjil, ujarnya sambil tersenyum.

Sesampainya di kawasan situs, bulan purnama bersinar terang, menerangi perjalanan rombongan dari Teras 1 hingga Teras 5. Cahaya rembulan yang memantul di antara batu-batu purba menghadirkan suasana damai yang dinikmati seluruh peserta.

Anrico Pasaribu, Raldy Doy, Toni Bramantoro, Rudolf Simbolon, dan peserta lainnya tampak larut menikmati suasana malam. Sementara Bimo, yang datang dari Jakarta, telah mempersiapkan perjalanan itu dengan membawa kursi lipat dan secangkir kopi hangat dalam tumbler agar dapat menikmati keheningan lebih lama.

Di setiap teras yang dilalui, praktisi spiritual Cahaya Adi Wibowo menyalakan dupa sebagai simbol doa dan penghormatan kepada Sang Pencipta serta kepedulian terhadap alam.

Bagi saya, dupa bukan untuk menyembah tempat ini. Ia hanya menjadi pengingat agar manusia hadir dengan hati yang bersih, penuh syukur, dan menghormati alam sebagai ciptaan Tuhan, kata Cahaya Adi Wibowo.

Menjelang pukul 01.00 WIB, seluruh peserta mengikuti meditasi dalam suasana hening yang didampingi Kepala Juru Pelihara Gunung Padang, Nanang Sukmana. Tak ada suara selain desir angin dan nyanyian alam yang menemani setiap orang larut dalam refleksinya masing-masing.

Bagi Wahyu, yang baru pertama kali mengunjungi Gunung Padang, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam. Bahkan sesaat setelah rombongan tiba kembali di area parkir, ia langsung mengutarakan keinginannya untuk datang lagi.

Saya ingin kembali lagi ke Gunung Padang. Tempat ini membuat hati tenang. Nanti saya ingin mengajak keluarga atau teman-teman supaya mereka juga bisa merasakan suasana seperti malam ini, ujarnya.

Bagi Dar Edi Yoga, Gunung Padang bukan sekadar situs purbakala yang menyimpan jejak sejarah, melainkan ruang untuk merenung, mempererat persaudaraan, dan menyadari bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta ciptaan Tuhan. Di bawah cahaya purnama, setiap langkah di antara bebatuan purba seolah mengajak siapa pun untuk pulang kepada keheningan, rasa syukur, dan kedamaian batin.

Dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya menghormati hasil demokrasi. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah lima kali meminta mandat kepada rakyat dan empat kali tidak mendapatkannya. Meski demikian, ia mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang memperoleh mandat dari rakyat. Pernyataan tersebut dimuat antara lain oleh Liputan6 dalam artikel Prabowo: 4 Kali Saya Kalah Pilpres, Tapi Tak Ganggu Pemimpin yang Dapat Mandat tanggal 26 Juni 2026, serta diberitakan Detik dalam artikel Prabowo: 4 Kali Saya Kalah tapi Tidak Ganggu Pemimpin pada tanggal yang sama.

Secara substantif, pesan yang disampaikan Prabowo mengandung satu prinsip penting dalam demokrasi modern. Pemilu bukan sekadar kompetisi untuk memenangkan kekuasaan, melainkan mekanisme konstitusional untuk menentukan siapa yang memperoleh legitimasi memimpin negara. Ketika rakyat telah menjatuhkan pilihan, seluruh kekuatan politik semestinya menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari konsensus bernegara.

Pernyataan itu menjadi menarik karena disampaikan pada saat Indonesia memasuki fase konsolidasi pemerintahan baru. Dalam berbagai sistem demokrasi, masa awal pemerintahan sering kali diwarnai proses penyesuaian antara kekuatan lama dan kekuatan baru. Di sinilah publik mulai membaca berbagai kemungkinan makna di balik kalimat yang disampaikan Prabowo.

Interpretasi berkembang karena dalam beberapa waktu terakhir mantan Presiden Joko Widodo masih terlihat aktif dalam sejumlah kegiatan publik dan politik. Aktivitas tersebut menjadi perhatian karena Jokowi tetap memiliki pengaruh politik yang besar setelah mengakhiri masa jabatannya. Kehadirannya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia turut memunculkan diskusi mengenai konfigurasi kekuatan politik menuju Pemilu 2029.

Namun sampai saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari Presiden Prabowo yang secara langsung mengaitkan ucapannya dengan Jokowi. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara terbuka menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo tidak dimaksudkan sebagai sindiran kepada pihak tertentu. Penjelasan tersebut dimuat SindoNews dalam artikel Mensesneg Jelaskan Maksud Prabowo terkait 4 Kali Kalah Pemilu Tak Ganggu Pemegang Mandat tanggal 26 Juni 2026. 2

Karena itu, menghubungkan pernyataan Prabowo secara langsung dengan Jokowi akan melampaui fakta yang tersedia. Yang dapat dinyatakan secara objektif adalah bahwa ucapan tersebut telah memunculkan beragam tafsir di ruang publik. Sebagian pihak melihatnya sebagai refleksi demokrasi, sebagian lain menilainya sebagai pesan moral kepada elite politik agar menghormati pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat.

Dalam ilmu politik, fenomena seperti ini bukan sesuatu yang luar biasa. Mantan pemimpin negara sering kali tetap memiliki pengaruh setelah tidak lagi memegang jabatan formal. Pengaruh itu dapat berbentuk jaringan politik, kedekatan dengan relawan, hubungan dengan elite partai, maupun tingkat kepercayaan publik yang masih tinggi. Fenomena serupa dapat ditemukan di banyak negara demokrasi.

Tantangan bagi pemerintahan yang sedang berjalan adalah memastikan bahwa seluruh energi politik tetap terfokus pada agenda pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam sistem presidensial, efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada kejelasan otoritas politik. Karena itu, setiap persepsi mengenai munculnya pusat pengaruh baru sering kali menjadi perhatian para pengamat politik.

Di sisi lain, mantan presiden juga memiliki hak konstitusional untuk tetap terlibat dalam kehidupan publik dan politik. Demokrasi tidak mengharuskan seorang mantan pemimpin menghilang dari ruang publik setelah masa jabatannya berakhir. Yang menjadi ukuran adalah sejauh mana aktivitas tersebut tetap menghormati mandat pemerintahan yang sedang berjalan.

Di tengah berbagai tafsir yang muncul, pesan utama yang dapat ditangkap dari pidato Prabowo sebenarnya cukup sederhana. Demokrasi menuntut kedewasaan untuk menerima kemenangan maupun kekalahan. Penghormatan terhadap hasil pemilu merupakan fondasi penting bagi stabilitas politik dan keberlangsungan negara.

Pengalaman politik Prabowo yang berkali kali gagal memenangkan pemilihan presiden memberi bobot tersendiri pada pesan tersebut. Ia berbicara bukan sebagai politisi yang selalu menang, melainkan sebagai tokoh yang pernah mengalami kekalahan berulang kali sebelum akhirnya memperoleh mandat rakyat. Karena itu, ketika ia berbicara tentang pentingnya menghormati hasil demokrasi, publik mendengar bukan hanya pidato seorang presiden, tetapi juga refleksi panjang seorang politikus yang telah merasakan seluruh sisi kompetisi politik.

Perdebatan mengenai siapa yang dimaksud dalam pernyataan tersebut mungkin akan terus berlangsung. Namun yang lebih penting adalah substansi yang disampaikan. Demokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil, melainkan juga dari kesediaan seluruh elite politik untuk menghormati hasilnya. Dalam konteks itulah, ucapan Prabowo menjadi relevan sebagai pengingat bahwa legitimasi tertinggi dalam sistem demokrasi tetap berada di tangan rakyat.

Sedikitnya 1.000 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat memadati lokasi acara. Mereka berasal dari Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, serta berbagai organisasi perempuan dan komunitas masyarakat yang turut mendukung kampanye hidup sehat dan pencegahan osteoporosis.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat diwakili Direktur Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, drg. Buatil, MPH, yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi Perwatusi dalam memeriahkan peringatan satu abad Jam Gadang sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang.

Menurutnya, Gerakan Sumatera Barat Peduli Osteoporosis menjadi bagian penting dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, serta membantu pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat, memiliki tulang yang kuat, produktif, dan mandiri.

Ketua DPC Perwatusi Kota Bukittinggi, Hj. Deswani, SE, dalam laporannya menyampaikan tingginya antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap program edukasi kesehatan tulang dapat terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar menjangkau masyarakat lebih luas.

Acara juga dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, STP, yang menyampaikan terima kasih kepada Perwatusi karena telah memilih Bukittinggi sebagai lokasi pencanangan Gerakan Sumbar Peduli Osteoporosis.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong terwujudnya masyarakat Bukittinggi yang sehat, bugar, bahagia, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Sementara itu, sambutan Ketua DPD Perwatusi Sumbar, Prof. Dr. dr. Rima Semiarti yang dibacakan Ketua Harian Perwatusi Sumatera Barat, Marlina, menyampaikan kebanggaan atas dukungan Perwatusi Pusat terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat melalui penyelenggaraan Gebyar Perwatusi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pengurus DPP Perwatusi, di antaranya Ketua Umum Anita A. Hutagalung, dr. Ade Tobing, dan Yenny Maria sebagai bentuk dukungan kepada DPD Perwatusi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Perwatusi, Anita A. Hutagalung, menegaskan bahwa Perwatusi sebagai organisasi nirlaba yang merupakan bagian dari International Osteoporosis Foundation (IOF) akan terus menjadi pelopor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang.

Menurutnya, Perwatusi berkomitmen mendampingi masyarakat Indonesia agar memiliki tulang yang sehat dan kuat sehingga mampu menjalani kehidupan yang produktif dan mandiri. Program tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi organisasi dalam mendukung gerakan promotif dan preventif pemerintah menuju Indonesia yang lebih sehat.

Pada kesempatan itu, Anita turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung berbagai program Perwatusi di seluruh Indonesia, di antaranya Purnomo Yusgiantoro Center, Fahmi Bachmid, Ibu Harmoko, serta sejumlah mitra seperti Entrasol dan Kalbe Nutritionals, PT SSP, PT Bayan Resources, dan BRI.

Melalui momentum peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Perwatusi berharap kampanye pencegahan osteoporosis semakin dikenal masyarakat, sehingga kesadaran untuk menjaga kesehatan tulang dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Bagus Sudarmanto dalam tulisan Kriminologi 500 Tahun Jakarta Seri ke-29 bertajuk Ekonomi Bayangan dan Jaringan Kriminal Jakarta.

Ia menjelaskan, ledakan harga minyak dunia pada 1973 dan 1979 mendorong pesatnya pembangunan Jakarta. Namun, pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak dinikmati sektor formal justru memperlebar kesenjangan sosial sehingga memunculkan ruang bagi berkembangnya ekonomi informal hingga aktivitas ilegal.

Menurut Bagus, arus urbanisasi yang tinggi membuat banyak pendatang tidak terserap ke sektor formal. Mereka kemudian bertahan hidup sebagai pedagang kaki lima, buruh harian, juru parkir, hingga memasuki aktivitas ekonomi ilegal yang menawarkan penghasilan lebih besar.

Dalam kajiannya, ia juga menyoroti berkembangnya praktik perjudian yang saat itu berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perjudian tradisional di permukiman, totalisator pacuan kuda, hingga rumah-rumah judi di kawasan pelabuhan dan pusat perdagangan. Aktivitas tersebut, menurutnya, dapat bertahan karena adanya jaringan perlindungan yang melibatkan oknum aparat.

Preman pada masa itu tidak hanya dipandang sebagai pelaku kriminal, tetapi juga menjadi operator ekonomi informal yang mengelola parkir, pasar, keamanan lingkungan, hingga berbagai aktivitas ekonomi di luar jangkauan negara, tulis Bagus, yang juga anggota Dewan Redaksi Keadilan.id.

Ia menjelaskan hubungan antara kelompok preman dan aparat keamanan pada masa tersebut berkembang menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Aparat memanfaatkan jaringan informal untuk menjaga stabilitas sosial di tingkat bawah, sementara kelompok preman memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai sumber ekonomi.

Dari perspektif kriminologi politik, Bagus menilai negara tidak selalu berperan sebagai penegak hukum yang netral. Dalam kondisi tertentu, sebagian aktor negara justru dapat memfasilitasi atau melindungi aktivitas kejahatan demi kepentingan ekonomi maupun politik.

Sementara dari sudut pandang kriminologi ekonomi, ia mengutip teori Gary Becker yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan kejahatan ketika keuntungan yang diperoleh lebih besar dibanding risiko hukuman. Dalam konteks Jakarta saat itu, keuntungan dari perjudian dinilai jauh lebih tinggi dibanding pekerjaan sektor informal, sementara risiko hukum relatif kecil karena adanya jaringan perlindungan.

Bagus juga mengulas munculnya subkultur preman di Jakarta yang ditandai dengan simbol-simbol seperti tato, gaya berpakaian, bahasa khas, dan reputasi keberanian sebagai bentuk pencarian status sosial di tengah keterbatasan ekonomi dan pendidikan.

Menurutnya, menjelang awal 1980-an mulai terlihat konsolidasi kelompok-kelompok preman yang memperluas wilayah operasi, merekrut anggota secara lebih sistematis, dan membangun hubungan yang semakin kuat dengan aparat keamanan.

Dalam penutup tulisannya, Bagus menyimpulkan bahwa ekonomi bayangan Jakarta pada periode 1970-1982 merupakan bagian dari mekanisme yang berjalan dalam sistem saat itu. Namun, meluasnya jaringan tersebut juga memicu meningkatnya kekerasan antarkelompok serta tuntutan masyarakat akan keamanan.

Kontradiksi itulah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya Operasi Penembakan Misterius (Petrus) pada 1983-1985. Operasi tersebut tidak menghapus ekonomi bayangan, tetapi mengubah bentuk dan cara kerjanya, tulis Bagus, Selasa (30/6/2026).

Seri berikutnya dari kajian Kriminologi 500 Tahun Jakarta akan mengulas lebih jauh mengenai dinamika Operasi Petrus dan dampaknya terhadap perkembangan jaringan kriminal di Ibu Kota.