Ketika Nasihat Jokowi Bertemu Jejak Kekuasaan
ASKARA - Ada pesan menarik dari Jokowi tentang kekuasaan, kepintaran, dan kemampuan: “Lamun sira kuwoso aja mateni, lamun sira pinter aja minteri, lamun sira banter aja nglancangi.” Tiga kalimat pendek dalam bahasa Jawa itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan pesan moral yang dalam. Terlebih ketika nasihat tersebut datang dari seseorang yang pernah berada di puncak kekuasaan Indonesia selama sepuluh tahun.
Kekuasaan memang selalu menarik untuk dibicarakan. Bukan semata karena kekuasaan memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengambil keputusan, tetapi karena kekuasaan sekaligus menjadi ujian terhadap watak manusia. Seseorang bisa terlihat sederhana ketika belum mempunyai kekuasaan. Ia bisa terdengar rendah hati ketika belum memiliki kewenangan. Tetapi watak sesungguhnya sering kali baru terlihat ketika keputusan banyak orang berada di tangannya.
Karena itulah kalimat “lamun sira kuwoso aja mateni” mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada sekadar larangan menghilangkan nyawa. “Mateni” dapat dibaca sebagai metafora tentang bagaimana kekuasaan seharusnya tidak digunakan untuk mematikan kesempatan, kritik, perbedaan pendapat, kreativitas, ataupun masa depan orang lain.
Orang yang berkuasa mempunyai banyak instrumen. Ada kewenangan, regulasi, birokrasi, anggaran, aparat, jaringan politik, bahkan pengaruh terhadap opini publik. Semua instrumen itu dapat digunakan untuk membangun kehidupan bersama, tetapi pada saat yang sama juga dapat berubah menjadi alat untuk menekan mereka yang berbeda pandangan.
Maka ukuran kemuliaan seorang penguasa sebenarnya bukan terletak pada seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa kuat dirinya menahan diri untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut.
Kalimat kedua tidak kalah menarik: “lamun sira pinter aja minteri.”
Kalau engkau pintar, jangan menggunakan kepintaranmu untuk mempermainkan orang lain.
Kepintaran merupakan anugerah. Tetapi kepintaran tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi kelicikan. Orang pintar mampu menyusun argumentasi, membangun persepsi, memainkan bahasa, bahkan membuat sesuatu yang sebenarnya sederhana menjadi terlihat rumit. Dalam kehidupan politik, kemampuan semacam itu mempunyai pengaruh sangat besar.
Masyarakat akhirnya tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pintar. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang menggunakan kepintarannya untuk mencerdaskan.
Perbedaannya sangat tipis tetapi mendasar.
Mencerdaskan berarti membuat masyarakat semakin memahami persoalan. Sementara “minteri” justru membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara jernih. Informasi dapat dipilih, narasi dapat dibentuk, dan kenyataan dapat dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat hanya melihat bagian yang ingin diperlihatkan.
Di sinilah nasihat Jokowi tersebut menjadi menarik untuk direnungkan bersama.
Apalagi Jokowi bukan sekadar orang yang sedang memberikan petuah dari luar arena kekuasaan. Ia pernah menjalani sepuluh tahun berada di pusat kekuasaan negara. Karena itu, setiap nasihat tentang kekuasaan yang disampaikannya secara alamiah akan mengundang masyarakat untuk melihat kembali perjalanan kekuasaan tersebut.
Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk belajar.
Apakah kekuasaan selama itu telah benar-benar digunakan tanpa “mateni”? Apakah kepintaran politik telah digunakan tanpa “minteri”? Jawabannya tentu tidak harus datang dari Jokowi sendiri. Masyarakat mempunyai ingatan, pengalaman, dan penilaiannya masing-masing.
Kemudian ada kalimat ketiga: “lamun sira banter aja nglancangi.”
Kalau engkau mampu bergerak cepat, jangan melangkahi.
Pesan ini barangkali menjadi bagian yang paling relevan dalam kehidupan kekuasaan. Sebab salah satu godaan terbesar seseorang yang merasa kuat adalah menganggap semua batas sebagai penghalang.
Padahal demokrasi justru dibangun dengan batas.
Ada batas kewenangan. Ada aturan. Ada etika. Ada kepatutan. Bahkan ada sesuatu yang mungkin tidak tertulis dalam peraturan, tetapi hidup dalam kesadaran masyarakat mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan.
Tidak semua yang secara hukum memungkinkan untuk dilakukan otomatis pantas dilakukan.
Di situlah etika berada.
Hukum menentukan batas minimum perilaku manusia, sedangkan etika mengajak manusia mencapai standar yang lebih tinggi. Seorang pemimpin mungkin mampu menemukan ruang dalam aturan untuk melakukan sesuatu. Tetapi pertanyaan berikutnya tetap harus diajukan: apakah tindakan tersebut patut?
Karena kekuasaan bukan hanya persoalan legal atau ilegal.
Kekuasaan juga menyangkut keteladanan.
Nasihat Jokowi tersebut karena itu sebaiknya tidak berhenti menjadi kutipan menarik yang beredar di media sosial. Tiga kalimat itu justru dapat dijadikan cermin untuk melihat hubungan antara kekuasaan dan moralitas.
Dan sebuah cermin mempunyai sifat yang unik.
Ia tidak hanya dapat diarahkan kepada orang lain.
Ia juga harus berani diarahkan kepada diri sendiri.
Ketika seseorang berkata, “lamun sira kuwoso aja mateni,” masyarakat tentu berharap prinsip tersebut pernah menjadi pedoman ketika kekuasaan berada di tangannya.
Ketika seseorang berkata, “lamun sira pinter aja minteri,” masyarakat juga berhak mengingat kembali apakah komunikasi kekuasaan selama ini selalu memberikan kejujuran dan kejernihan kepada publik.
Begitu pula ketika mengatakan, “lamun sira banter aja nglancangi,” masyarakat dapat bertanya apakah perjalanan kekuasaan selalu menghormati batas hukum, etika, kepatutan, dan semangat demokrasi.
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak perlu dijawab dengan kemarahan.
Demokrasi justru membutuhkan keberanian masyarakat untuk bertanya kepada kekuasaan, termasuk kepada mereka yang pernah memegang kekuasaan.
Pada akhirnya, nasihat tersebut memang baik.
Bahkan sangat baik.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan harus mempunyai batas moral, kepintaran harus mempunyai kejujuran, dan kemampuan harus mempunyai pengendalian diri.
Persoalannya kemudian bukan lagi apakah kalimat itu indah atau tidak. Persoalannya adalah apakah kehidupan nyata mampu berjalan seindah nasihat yang diucapkan.
Sebab sejarah tidak mencatat seorang pemimpin berdasarkan kumpulan kalimat terbaik yang pernah disampaikannya.
Sejarah mencatat keputusan.
Sejarah mencatat tindakan.
Sejarah mencatat apa yang terjadi ketika seseorang mempunyai kesempatan untuk menggunakan kekuasaan.
Karena itu, mungkin pesan Jokowi tersebut tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Simpan saja tiga kalimat itu sebagai sebuah cermin: kuwoso aja mateni, pinter aja minteri, banter aja nglancangi.
Lalu arahkan cermin itu kepada siapa pun yang sedang berkuasa.
Dan karena nasihat tersebut disampaikan oleh Jokowi, sesekali tidak ada salahnya cermin yang sama diarahkan kembali kepada perjalanan kekuasaan Jokowi sendiri.
Bukan untuk membenci.
Bukan pula untuk memuja.
Melainkan supaya bangsa ini mempunyai satu kebiasaan penting dalam demokrasi: berani membandingkan antara kata-kata dan perbuatan.
Sebab nasihat terbaik tentang kekuasaan pada akhirnya bukanlah nasihat yang paling indah ketika diucapkan.
Nasihat terbaik adalah nasihat yang pernah dijalankan.

Komentar