ASKARA - Keputusan Presiden untuk mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat sambutan hangat dan penuh harapan dari masyarakat. Langkah tegas ini dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah pusat terhadap upaya penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) agar kembali ke rel yang benar dan serasi dengan visi strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nazrul Zaman, MKM, kepada wartawan, Minggu, 23 Agustus di Banda Aceh.

Menurut akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) tersebut, evaluasi ini sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Ia menilai, ketidakmampuan kepemimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) sebelumnya dalam menjaga konsistensi perencanaan anggaran telah menjadi biang keladi kekacauan fiskal di Aceh.

"Ketidakmampuan kepemimpinan Sekda sebelumnya dalam menjaga konsistensi perencanaan anggaran telah memicu kekacauan pada tata kelola Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hingga pemotongan anggaran rumah layak huni bagi masyarakat dhuafa," ujar Dr. Nazrul Zaman dengan nada tegas.

Dampak dari tata kelola yang amburadul itu sangat dirasakan rakyat kecil. Program Jaminan Kesehatan Aceh yang menjadi kebanggaan dan penopang hidup masyarakat miskin sempat terganggu. Lebih menyakitkan lagi, anggaran untuk pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa yang seharusnya menjadi prioritas justru terpangkas. Ini adalah potret nyata APBA yang tidak lagi berpihak kepada rakyat.

Kini, dengan intervensi langsung dari Presiden, secercah harapan itu kembali menyala.

Masyarakat Aceh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden atas tindakan tegas dan berani ini. Keputusan tersebut dipandang sebagai titik balik paling penting dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembalikan arah kebijakan fiskal daerah.

Langkah ini diyakini akan membawa APBA Aceh menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, dan yang paling utama, kembali berfokus pada agenda besar pengentasan kemiskinan, bukan untuk kepentingan birokrasi.

"Ini bukan sekadar pergantian pejabat, ini adalah penyelamatan masa depan Aceh. Ketika JKA sehat dan rumah dhuafa terbangun, di situlah RPJM Aceh yang sesungguhnya berjalan," tutup Dr. Nazrul Zaman.

Publik kini menaruh harapan besar agar evaluasi ini dilanjutkan dengan pembenahan total di tubuh birokrasi Aceh, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anggaran yang benar-benar untuk rakyat.