ASKARA — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah dzuriyah pendiri NU bersama kiai, habaib, gus, dan ustaz di Jawa Timur menyerukan agar seluruh proses muktamar berlangsung bersih, bermartabat, jujur, dan terbebas dari praktik politik uang.

Seruan tersebut disampaikan melalui Pernyataan Sikap Dzuriyah Pendiri NU Bersama Kiai, Habaib, Gus dan Ustaz Jawa Timur dalam pertemuan yang digelar di Hotel Syariah Radho, Malang, Sabtu (22/8/2026).

Sedikitnya 16 ulama, gus, dan habaib hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka antara lain KH Solachul Aam Wahib Wahab (Gus Aam), putra KH Wahib Wahab sekaligus cucu salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah; H Abd Wachid Zen, dzuriyah Hasan Gipo yang merupakan Ketua Umum PBNU pertama; KH Zainuddin H dari Surabaya; Gus Rozak dan M Habib Taufiq Al Jufri dari Sidoarjo; serta KH Imam Subakir dari Malang.

Dalam pernyataan sikap itu, mereka secara tegas menolak segala bentuk politik uang dalam seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU.
Para peserta muktamar diserukan agar tidak menerima, meminta, maupun 
memperjualbelikan dukungan dalam bentuk apa pun. Seruan yang sama ditujukan kepada seluruh calon dan tim pendukungnya agar tidak melakukan praktik politik uang, baik secara langsung, melalui perantara, maupun dalam bentuk transaksi terselubung.

Sebaliknya, para peserta muktamar diajak menjadikan integritas, moralitas, kapasitas kepemimpinan, keilmuan, keteladanan, rekam jejak khidmah, serta komitmen terhadap kemaslahatan umat sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan.

Seluruh tahapan muktamar juga diharapkan berjalan dalam suasana ukhuwah, musyawarah, adab, dan kejujuran. Independensi organisasi dinilai harus dijaga dengan menolak segala bentuk intervensi dari pihak luar.

Gus Aam: Jangan Sampai NU Dicederai
Gus Aam menegaskan bahwa seruan tersebut lahir dari keprihatinan para dzuriyah pendiri NU agar organisasi yang didirikan para muassis tidak dicederai kepentingan yang tidak terpuji.

“Intinya, kami para dzuriyah pendiri NU tidak ingin NU dicederai dan disusupi oleh hal-hal yang tidak terpuji,” ujar Gus Aam.

Menurutnya, Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di lingkungan pesantren KH Wahab Chasbullah harus menjadi momentum untuk menjaga marwah dan martabat Nahdlatul Ulama.

“Kita wajib menjaga marwah dan menjaga martabat Nahdlatul Ulama. Kita harus sama-sama menjaga, jangan sampai terjadi money politics sampai dengan selesainya muktamar,” tegasnya.

Muktamar NU Diminta Kembali ke Khittah Nahdliyah

Sementara itu, H Abd Wachid Zen berharap Muktamar ke-35 NU di Jombang dapat berlangsung secara murni dan kembali kepada khittah Nahdliyah sebagaimana cita-cita para pendiri NU.

Ia menilai proses pemilihan harus dilakukan secara jujur agar hasil muktamar dapat diterima dan dipercaya seluruh warga Nahdliyin.

“Jangan sampai ada penumpang masuk NU dengan tujuan bukan untuk memakmurkan jamaah, tetapi memakmurkan diri sendiri,” ujarnya.

Wachid juga berharap pernyataan sikap tersebut tidak berhenti sebagai dokumen atau sekadar dibacakan dalam forum. Menurutnya, seluruh pihak harus benar-benar menjalankan semangat menjaga independensi dan marwah NU selama proses muktamar berlangsung.

“Kami berharap seruan ini didengar dan dilaksanakan, tidak hanya dibaca saja,” katanya.

Ketua Umum PBNU Harus Lanjutkan Perjuangan Muassis

Senada dengan seruan tersebut, KH Zainuddin, salah seorang ulama NU Kota Surabaya, menyatakan siap mendukung siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU selama memiliki komitmen melanjutkan perjuangan para muassis dan pendiri NU. Menurutnya, NU tidak semestinya dijadikan kendaraan untuk mencari panggung politik maupun kepentingan duniawi.

“Siapa pun yang menjadi Ketua Umum PBNU harus melanjutkan perjuangan para muassis dan pendiri NU, bukan mencari panggung politik dunia melalui NU,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepemimpinan NU harus dilandasi amanah dan ketulusan, bukan kepentingan pribadi.

“Siapa pun yang terpilih adalah amanah karena Allah, bukan karena hubbud dunya. Siapa pun yang terpilih adalah kehendak Allah,” katanya.

Terkait politik uang, KH Zainuddin juga mengingatkan seluruh peserta muktamar mengenai larangan suap sebagaimana termuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ia mengutip hadis dari Abdullah bin Amr yang menyebutkan laknat Allah bagi pemberi dan penerima suap.

“Money politics itu ingat laknat Allah. Hukumnya tahu, tetapi diterabas,” tegasnya.

Tujuh Seruan Muktamar NU Bersih :

Dalam pernyataan sikap tersebut, dzuriyah pendiri NU bersama para kiai, habaib, gus, dan ustaz Jawa Timur menyampaikan tujuh seruan utama:

Menolak dengan tegas segala bentuk politik uang dalam seluruh proses Muktamar ke-35 NU.

Menyerukan kepada seluruh peserta muktamar agar tidak menerima, meminta, ataupun memperjualbelikan dukungan dalam bentuk apa pun.

Menyerukan kepada seluruh calon dan tim pendukungnya agar tidak melakukan praktik politik uang, baik secara langsung, melalui perantara, maupun dalam bentuk transaksi terselubung.

Mengajak seluruh peserta muktamar menjadikan integritas, moralitas, kapasitas kepemimpinan, keilmuan, keteladanan, rekam jejak khidmah, serta komitmen terhadap kemaslahatan umat sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan.

Menyerukan agar seluruh proses muktamar berlangsung dalam suasana ukhuwah, musyawarah, adab, dan kejujuran.

Menyerukan kepada seluruh peserta muktamar untuk menjaga independensi organisasi dan menolak segala bentuk intervensi dari pihak luar.

Mengingatkan seluruh pihak mengenai larangan suap sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW: “La’natullāhi ‘alar-rāsyī wal-murtasyī”, yang berarti, “Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap.”

Pernyataan sikap tersebut menjadi pengingat agar Muktamar ke-35 NU tidak hanya menjadi arena pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk menjaga kehormatan, independensi, marwah, serta nilai-nilai yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian, muktamar diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dipilih berdasarkan integritas, kapasitas, keteladanan, 
rekam jejak khidmah, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat, bukan karena transaksi dukungan maupun kepentingan politik uang.