ASKARA– Sebuah data pahit disajikan di tengah euforia menuju Indonesia Emas 2045. Di saat Indonesia mengklaim diri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sektor yang menghidupi 75% wilayahnya — kelautan dan perikanan — ternyata hanya mendapat kucuran kredit perbankan sebesar 0,35% atau Rp 19,78 Triliun dari total Rp 5.687 Triliun.

Fakta miris itu diungkap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dalam Kongres Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) ke-XVII di Kampus Politeknik AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Di hadapan ratusan mahasiswa perikanan se-Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri tidak memberi ceramah normatif. Ia membedah luka lama bangsa dengan data.

“Bagaimana nelayan mau sejahtera kalau bunga pinjaman kita 8,8% tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam? Bagaimana mau modern kalau 98,77% dari 62.866 Unit Pengolahan Ikan kita masih mikro-kecil dan tradisional?” tegas Anggota Komisi IV DPR RI 2024-2029.

Negara Kaya yang Terjebak di Kelas Menengah

Prof. Rokhmin membuka dengan paradoks besar. Indonesia punya 289 juta penduduk, peringkat 4 dunia. Punya sumber daya alam melimpah. Posisi geostrategis di mana 45% perdagangan global lewat laut kita. McKinsey dan Goldman Sachs bahkan menyebut potensi pertumbuhan kita bisa 10% per tahun. Tapi setelah 81 tahun merdeka, kita masih terjebak sebagai negara middle-income.

Data yang ia paparkan membuat ruangan senyap: Versi BPS, kemiskinan 2025 hanya 25,2 juta orang. Tapi versi Bank Dunia dengan standar baru US$ 6,85/hari atau Rp 3,4 juta/bulan, angka kemiskinan melonjak menjadi 172 juta orang atau 60,3% penduduk.

Sektor manufaktur sebagai tulang punggung menyerap tenaga kerja sedang kolaps. PMI Manufaktur Juli 2024 anjlok ke 49,3 (kontraksi). PHK sejak Covid-19 terus naik, mencapai 69.472 orang hingga Mei 2024. Akibatnya, pada Februari 2025, 86,6 juta pekerja atau 59,4% bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial. Tahun 2025, lapangan kerja baru yang tercipta hanya 1,9 juta, tidak cukup untuk menampung 3,5 juta angkatan kerja baru.

Di sisi lain, kualitas manusia Indonesia sedang dalam lampu merah. 1 dari 3 anak stunting (19,8%). IQ rata-rata nasional 89,96 peringkat 126 dari 137 negara, turun 3,22 poin. Skor PISA 2022 peringkat 69 dari 81 negara. Minat baca peringkat 60 dari 61 negara. HDI peringkat 113 dari 193 negara. Produktivitas pekerja hanya USD 29.636, kalah telak dari Singapura USD 222.072.

Bonus demografi yang dibanggakan, berubah menjadi bencana. Pengangguran pemuda 15-24 tahun 17,32%. NEET (pemuda yang tidak sekolah, tidak bekerja, tidak ikut pelatihan) 20,31% atau 9 juta orang, tertinggi di ASEAN.

Akar Masalah di Laut: Dari Sampah 161 Ton di Teluk Jakarta Hingga Jeratan Rentenir

Mengapa ini terjadi? Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menunjuk langsung ke sektor yang selama ini dianaktirikan: laut.

Ia merinci 13 masalah kronis perikanan tangkap. Polusi menjadi musuh utama. Teluk Jakarta setiap hari menerima 161 ton sampah dari 13 sungai di area 514 km persegi. Ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang — yang menjadi tempat 85% ikan bertelur dan mencari makan — rusak parah.

Nelayan di luar Jawa dan daerah 3T sulit mendapat kapal, mesin, dan BBM berkualitas murah. Biaya melaut mahal, tapi harga jual ikan murah karena nelayan tidak bisa jual langsung ke konsumen akhir, dikuasai tengkulak. Harga pun sangat fluktuatif.

“Paling tragis, selama 3-4 bulan paceklik dan cuaca buruk, nelayan tidak melaut. Tidak ada pekerjaan alternatif. Akhirnya nganggur, utang ke rentenir dengan bunga sangat tinggi. Terjebak miskin selamanya,” ungkap Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) itu.

Sistem bagi hasil juragan-nahkoda-ABK juga merugikan ABK. Ditambah perubahan iklim, kualitas SDM rendah, dan sengketa perbatasan laut dengan 10 negara tetangga termasuk Tiongkok.

Di budidaya, 80% usaha masih tradisional, yang punya sertifikat Best Aquaculture Practices (BAP) kurang dari 10%. Pakan mahal, induk unggul SPF/SPR langka, serangan penyakit, dan biaya izin PKPRL mahal Rp 18 juta per hektare.

Di pengolahan, lebih dari 95% tradisional, daya saing kalah dari Norwegia, Chile, hingga Vietnam. Food loss dan waste lebih dari 25%.

Revitalisasi Pelabuhan Jadi Kawasan Industri Raksasa

Prof. Rokhmin tidak berhenti di kritik. Ia menawarkan solusi konkret bernama Grand Strategy Blue Economy Quick Wins 2026-2030.

“Paradigma lama Resource-Based Economy yang hanya jual bahan mentah harus kita tinggalkan. Kita harus masuk ke Innovation-Based Blue Economy, berbasis sains, teknologi, dan rantai pasok terintegrasi, menuju Sustainable Economy,” jelasnya.

Empat program ia tawarkan:

Pertama, Perikanan Tangkap Berkeadilan. Revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan. Jangan hanya jadi tempat tambat-labuh, tapi jadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu seperti konsep Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) — ada industri hulu, hilir, pabrik es, perumahan nelayan, lembaga ekonomi, dan memenuhi standar food safety.

Gunakan Kapal Ikan Zero-Emission bertenaga panel surya (Solar Powered!), Eco-Fishing Ports, dan teknologi Industry 4.0: Big Data, IoT, Blockchain, AI, drone untuk cari ikan. Semua ikan ekonomi penting wajib pakai cold chain system dari laut ke pelabuhan ke pasar domestik dan ekspor — pakai truk berpendingin dan cold storage.

Pemerintah, BUMN/BUMD/Koperasi/Swasta wajib jual sarana melaut murah dan berkualitas di seluruh NKRI. Pemerintah wajib jamin harga ikan sesuai nilai keekonomian dan wajib sediakan mata pencaharian alternatif saat nelayan tidak melaut (budidaya, pengolahan, wisata bahari) agar lepas dari rentenir. Sistem bagi hasil harus dievaluasi agar adil.

Semua ini akan diintegrasikan dalam Aplikasi FISH-ON: dari lelang ikan online (fishPay) oleh BNI Komunal, hingga target tangkap 8,2 juta ton, konsumsi ikan 60 kg/kapita, dan ekspor USD 12,5 miliar ke USA, Tiongkok, Jepang, dan UE. Outputnya: Nelayan Sejahtera, SDI Lestari, dan Database KP lengkap.

Kedua, Perikanan Budidaya Cerdas. Potensinya USD 210 Miliar per tahun! Dengan Blue Tech: sistem RAS, bioflok, IMTA, AI & IoT untuk monitoring kualitas air dan pakan otomatis, serta rekayasa genetik benih unggul. Indonesia punya 24 juta Ha laut, 3 juta Ha payau, dan 2 juta Ha tawar yang bisa digarap.

Ketiga, Industri Pengolahan. 6 jurus: (1) Tingkatkan industri tradisional (ikan asap, pindang, asin, peda, terasi), (2) Kembangkan industri modern (live fish, fresh fish, surimi, breaded shrimp), (3) Ciptakan produk baru dan packaging modern, (4) Jamin suplai bahan baku bermitra nelayan, (5) Standardisasi sertifikasi HACCP, (6) Perkuat pasar domestik dan ekspor.

Keempat, Industri Bioteknologi — Harta Karun Sesungguhnya. “Marine Biotechnology Industry is a huge market, about four times the size of the current semiconductor (IT industry) market,” kata Rokhmin mengutip visi Korea Selatan 2002.

Sayangnya Indonesia baru pakai <10%. Padahal gamat, squalene, collagen, minyak ikan, omega-3 kita diekspor mentah lalu diimpor kembali jadi farmasi dan kosmetik mahal.

Inovasi utamanya: ekstraksi senyawa bioaktif antikanker dan antioksidan, kultur mikroalga bernilai tinggi, vaksin dan probiotik, biomaterial dan bioplastik dari laut, serta riset genomik.

Contoh nyata sudah ada: Minyak Ikan Gabus 77 (Megabumin) dari albumin ikan gabus. Limbah cangkang kepiting, udang, lobster diubah jadi Chitosan yang bisa jadi implan ortopedi, implan gigi, implan jantung, pembalut luka, hingga sistem penghantar obat kanker.

Untuk rumput laut, Indonesia produsen 10,7 juta ton basah (2023) tapi 66,61% ekspor masih rumput laut kering mentah. Padahal pasar hilir 2030 bernilai US$ 11,8 miliar untuk bioplastik, nutraceutical, dan protein alternatif. Bahkan untuk atasi polusi, bakteri laut seperti Pseudomonas putida bisa untuk degradasi tumpahan minyak, Kocuria palustris untuk degradasi plastik, dan Enterobacter untuk serap logam berat.

Kunci Terakhir Indonesia Emas

"Semua teknologi itu akan mati tanpa SDM. Di sinilah peran HIMAPIKANI," tegasnya. Prof. Rokhmin mengingatkan, Indonesia punya 6.633 perguruan tinggi, tapi yang akreditasi Unggul baru 4% dan A hanya 0,2%. Di QS World 2026, UI peringkat 189, UGM 224, ITB 255, IPB 399.

Lulusan perikanan masa depan, menurutnya, harus punya 3 pilar: Hard Skills (kompeten, melek digital, bisa bahasa asing, EQ dan IMTAQ baik), Soft Skills (kreatif, leadership, entrepreneurship, kolaborasi), Etos Kerja Unggul (kerja keras, disiplin, tahan banting, adaptif, agile), dan Akhlak Mulia (jujur, amanah, fathonah, sabar, penyayang).

“Kompetensi lulusan FPIK dan Poltek AUP harus menguasai semua ekosistem: laut, pesisir, danau, sungai, sawah, kolam. Dan mampu mengubahnya jadi pangan fungsional, farmasi, kosmetik, biofuel, hingga blue carbon dan wisata. Pemasarannya lokal, nasional, dan ekspor,” tutupnya.

Satu kalimatnya yang paling diingat peserta: “Produksi harus efisien, ekologi harus lestari, dan nelayan/pelaku usaha harus sejahtera. Itulah Blue Economy sejati.”