ASKARA - Gagasan pendataan atau sensus Orang Asli Papua (OAP) kembali mengemuka. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Hironimus Taime, menilai pendataan OAP menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan pembangunan dan penggunaan Dana Otsus Papua benar-benar berpijak pada kondisi riil masyarakat.

Hironimus mengungkapkan, gagasan sensus OAP sebenarnya telah disuarakan sejak 2003, ketika dirinya bersama Ikatan Cendekiawan Asal Papua (ICAP) mengajukan proposal sensus kepada Gubernur Papua, DPRD Provinsi Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Namun, menurut Hironimus, usulan tersebut saat itu tidak memperoleh respons. Bahkan, melalui disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua disebutkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki program maupun anggaran untuk melaksanakan pendataan tersebut.

“Artinya, persoalan 23 tahun lalu ternyata masih menjadi berita hari ini,” kata Hironimus dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, persoalan data OAP tidak boleh terus ditempatkan sebagai wacana. Pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki data yang akurat mengenai jumlah, persebaran, kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat asli Papua.

Hironimus menilai keberadaan Otsus Papua semestinya diikuti dengan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan harkat dan kesejahteraan OAP. Tanpa data yang kuat, program pembangunan berisiko tidak sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat di lapangan.

Karena itu, ia meminta agar program yang menggunakan Dana Otsus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan nyata OAP, bukan semata berdasarkan rutinitas perencanaan pemerintahan.

Selain pendataan, Hironimus juga mendorong adanya evaluasi dan penguatan regulasi Otsus Papua. Ia menyebut terdapat sejumlah aspirasi yang menurutnya perlu kembali dibicarakan dalam kerangka kebijakan, termasuk penguatan peran unsur Pemuda Adat Papua dalam MRP serta berbagai aspirasi mengenai identitas budaya Papua.

Menurutnya, dua agenda tersebut—penguatan regulasi Otsus dan memastikan penggunaan Dana Otsus berbasis kebutuhan OAP—perlu dikawal MRP sebagai lembaga kultural yang merepresentasikan Orang Asli Papua.

Data untuk Kesejahteraan OAP

Hironimus menegaskan, sensus OAP bukan semata persoalan statistik. Data tersebut harus menjadi dasar untuk menyusun target pembangunan yang terukur, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pendataan atau sensus Orang Asli Papua erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan OAP berbasis data, fakta dan informasi yang akuntabel,” ujarnya.

Ia berharap data tersebut nantinya dapat membantu pemerintah mengukur secara jelas keberhasilan program Otsus. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan perubahan dalam kehidupan mereka.

Hironimus juga mengingatkan agar gagasan sensus OAP tidak ditarik ke ranah politik yang bersifat negatif. Menurut dia, pendataan justru harus ditempatkan sebagai bagian dari politik kebijakan yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia kemudian mengibaratkan harapan masyarakat Papua dengan perjalanan panjang perjuangan kesetaraan warga kulit hitam di Amerika Serikat. Menurutnya, pidato Martin Luther King Jr. melalui “I Have a Dream” menjadi simbol perjuangan untuk memperoleh kesetaraan dan kesempatan yang sama.

Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2008, menurut Hironimus, menjadi salah satu gambaran bahwa sebuah cita-cita mengenai kesetaraan dapat berkembang menjadi kenyataan ketika didukung kesempatan dan kebijakan yang tepat.

Bagi Hironimus, Papua juga membutuhkan ruang untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui kebijakan yang memberikan kesempatan yang adil bagi OAP.

Karena itu, ia berharap sensus OAP tidak menjadi isu yang dipertentangkan, melainkan menjadi pintu masuk untuk menghadirkan pembangunan Papua yang lebih tepat sasaran.

“Harapan saya, sensus Orang Asli Papua jangan dibawa ke ranah politik negatif, tetapi politik yang sehat,” tegasnya.

Pada akhirnya, bagi Pemuda Adat Papua, persoalan OAP bukan sekadar berapa jumlah penduduk asli Papua. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap angka dalam data tersebut memiliki makna: menjadi dasar kebijakan, menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, dan menjadi jalan untuk memastikan Otsus benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.