ASKARA- Perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kelak tidak serta-merta menghilangkan posisi strategis Jakarta. Kota yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi itu diperkirakan tetap menjadi simpul utama Indonesia, meski fungsi politik formalnya berpindah.

Pandangan tersebut disampaikan Bagus Sudarmanto, dosen Kriminologi Universitas Indonesia, dalam tulisan Kriminologi 500 Tahun Jakarta Seri 49 berjudul “Jakarta Setelah Tak Lagi Ibu Kota”. Menurutnya, perubahan status politik Jakarta justru menarik dikaji dari perspektif struktur sosial dan kriminologi.

Secara hukum, Jakarta saat ini masih berkedudukan sebagai ibu kota negara. Sementara IKN ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Bagus mencatat, perubahan status Jakarta tetap menunggu keputusan resmi melalui Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota.

Namun, ketika perpindahan tersebut benar-benar terjadi, perubahan fungsi politik tidak otomatis menghapus bobot demografis dan ekonomi Jakarta.

Data kependudukan menunjukkan skala Jakarta dan kawasan metropolitannya jauh lebih besar dibandingkan Nusantara. Karena itu, Jakarta berpeluang tetap menjadi pusat perdagangan, jasa, bisnis, dan mobilitas masyarakat, meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan nasional.

Kejahatan Mengikuti Arus Ekonomi

Dalam perspektif kriminologi, Bagus menggunakan pemikiran sejarawan Prancis Fernand Braudel tentang longue durée atau struktur jangka panjang yang bergerak perlahan dan melintasi zaman.

Menurut dia, sepanjang sejarah Jakarta, kejahatan cenderung mengikuti lokasi tempat barang, uang, dan nilai ekonomi berputar.

Pada masa kolonial, titik-titik tersebut berada di sekitar pelabuhan dan gudang VOC. Pada masa berikutnya, praktik penguasaan ekonomi informal dapat muncul di pasar maupun lahan parkir. Sementara di era digital, ruang tersebut bergeser ke jaringan dan infrastruktur digital, termasuk gerbang perjudian daring.

“Bentuknya berubah tiap zaman, tapi logikanya bertahan lintas rezim,” tulis Bagus.

Ia melihat ada tiga pola panjang yang terus berulang. Pertama, perebutan titik-titik tempat nilai ekonomi mengalir. Kedua, adanya jarak antara hukum formal dengan praktik informal. Ketiga, dampak terbesar dari struktur tersebut cenderung dirasakan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Teknologi Tak Otomatis Menghilangkan Kejahatan

Bagus juga menggunakan pemikiran sosiolog Inggris Anthony Giddens untuk menjelaskan paradoks kota modern.

Kemajuan teknologi memungkinkan pemerintah meningkatkan kemampuan memantau kota melalui kamera pengawas, aplikasi pelaporan masyarakat, hingga sistem deteksi dini banjir. Namun, meningkatnya kemampuan mendeteksi masalah tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan mengendalikan sumber masalah.

Kejahatan, menurut perspektif tersebut, semakin kompleks karena tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik. Sebagian aktivitas kriminal telah bergerak ke jaringan digital dan bahkan melampaui batas administratif suatu kota.

Dengan demikian, Jakarta menghadapi tantangan yang berbeda ketika fungsi politik nasionalnya kelak berpindah.

Ketika Taruhan Politik Berubah

Bagus melihat perpindahan ibu kota juga berpotensi mengubah struktur insentif politik di Jakarta.

Selama Jakarta menjadi ibu kota, penguasaan terhadap birokrasi, proyek pembangunan, dan sumber daya kota memiliki keterkaitan kuat dengan kepentingan politik nasional. Ketika pusat kekuasaan politik berpindah, taruhan tersebut berpotensi berkurang.

Namun, perubahan itu tidak otomatis berarti praktik-praktik kriminal dan ekonomi informal akan menghilang.

Jaringan yang selama ini tumbuh di Jakarta bisa saja mencari ruang baru. Dengan kata lain, yang berpindah bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi kemungkinan juga bentuk dan lokasi perebutan kepentingan ekonomi.

Lima Abad Jakarta dan Wajah Kejahatan Masa Depan

Bagus menilai sejarah lima abad Jakarta memberikan pelajaran penting bahwa pola kejahatan jarang benar-benar lenyap. Ia lebih sering berubah bentuk dan berpindah mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi, serta struktur kekuasaan.

Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota, karena itu, bukan berarti Jakarta tanpa persoalan. Kota ini tetap menghadapi persoalan ekologis, kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, serta bentuk kejahatan yang semakin sulit dikenali.

“Tugas kriminologi bukan meramal masa depan, melainkan melatih kepekaan, membedakan kejadian ramai yang cuma lewat sekilas dari pola panjang yang bergerak diam-diam di baliknya,” tulis Bagus.

Menurutnya, justru pola-pola panjang itulah yang akan ikut menentukan wajah kejahatan Jakarta pada masa mendatang.

Bersambung.

*) _Bagus Sudarmanto adalah dosen Kriminologi Universitas Indonesia, anggota Dewan Redaksi Keadilan.Id, dan pengurus PWI Jaya._