ASKARA - Relasi antara PDI Perjuangan dan organisasi kemasyarakatan terbesar Nahdlatul Ulama (NU) bukanlah relasi politik sesaat. Ia adalah ikatan sejarah, ideologi, dan politik yang terjalin sangat erat dan berakar kuat sejak masa awal kemerdekaan.

Kedekatan itu bermula dari hubungan personal Bung Karno dengan para pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di masa-masa genting mempertahankan kemerdekaan RI, kiai-kiai NU selalu menjadi tempat Bung Karno bertanya dan meminta nasihat.

Bukti paling monumental adalah lahirnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Resolusi yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari itu, yang kini diperingati sebagai Hari Santri, hadir atas permohonan langsung Bung Karno kepada para kiai NU se-Jawa dan Madura untuk mempertahankan kedaulatan bangsa.

Hubungan timbal balik itu terus dijaga. Pada Muktamar NU tahun 1954, NU menganugerahkan gelar kehormatan tertinggi kepada Bung Karno: Waliyyul Amri Ad-Dharuri Bi As-Syaukah. Gelar tersebut merupakan bentuk dukungan besar warga Nahdliyin, yang mengikat secara sah kepemimpinan Bung Karno sebagai pemimpin pemerintahan di masa darurat bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

Dari Bung Karno ke Megawati dan Gus Dur

Ikatan kedekatan itu tidak putus. Ia terus dijaga dan dirawat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, baik secara pribadi maupun organisasi.

Megawati bersahabat baik dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keduanya saling menopang di tengah tekanan represif rezim Orde Baru. Sejarah mencatat, saat Megawati digoyang dari kursi Ketua Umum PDI pada peristiwa 27 Juli 1996, tulisan-tulisan dan tindakan Gus Dur kerap hadir membela Mega.

Sebaliknya, Megawati juga memberikan dukungan penuh kepada Gus Dur di Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994. Saat itu, Mega hadir langsung di lokasi muktamar tanpa keraguan dan duduk bersama Gus Dur, sebuah gestur politik yang berani di era itu.

Senyawa Ideologi Wong Cilik

Secara ideologis, PDI Perjuangan dan NU disebut sebagai senyawa yang tak terpisahkan. Keberpihakan keduanya berakar pada masyarakat wong cilik.

Jika PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan kaum Marhaen, maka NU terus memperjuangkan kemaslahatan kaum yang lemah dan tertindas. PDI Perjuangan dan NU bersatu untuk Marhaen dan kaum tertindas.

Itu sebabnya, secara empirik, dalam setiap Pemilu pasca-reformasi, Megawati tak pernah sekalipun meninggalkan NU. Tokoh-tokoh NU selalu menjadi prioritas sebagai kandidat calon wakil presiden yang mendampingi PDI Perjuangan.

Deretannya panjang: dari Hamzah Haz, Hasyim Muzadi, Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin, hingga Mahfud MD.

Pada akhirnya, NU dan PDI Perjuangan merupakan simpul sejarah dan ideologi yang selalu menyatu, demi menjaga keutuhan serta memperjuangkan keadilan bagi bangsa Indonesia.