Oleh: Agusto Sulistio - Citizen Journalist

ASKARA - Sebuah pidato biasanya hanya berlangsung beberapa menit. Namun, di zaman media sosial, umur sebuah pidato bisa jauh lebih panjang. Bahkan, satu kalimat yang diucapkan dalam hitungan detik dapat terus hidup berhari-hari bahkan berbulan-bulan dipotong menjadi video pendek, dibagikan jutaan kali, lalu melahirkan ribuan tafsir yang berbeda.

Begitulah yang beberapa kali terjadi dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Di hadapan masyarakat, Prabowo tampil dengan gaya yang sudah lama dikenal publik. Tidak banyak menggunakan bahasa diplomasi yang berputar-putar. Kalimatnya pendek, tegas, terkadang diselingi humor dan ungkapan yang sangat membumi. Bagi banyak orang, justru di situlah letak daya tariknya. Mereka merasa mendengar seorang pemimpin yang berbicara apa adanya tanpa ada jarak dengan rakyatnya. 

Namun, justru karena gaya itulah, setiap kata memiliki daya ledak yang lebih besar. 

Ketika sebuah ungkapan seperti "londo ireng" menjadi perbincangan, perhatian publik seakan langsung tersedot ke satu titik. Sebagian memahami konteksnya, sebagian lagi memberikan tafsir yang berbeda. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi potongan video, komentar, kritik, pembelaan, hingga tudingan yang semakin menjauh dari konteks awal. Bahkan, di tengah perdebatan itu muncul kelompok yang menggulirkan wacana pemakzulan Presiden Prabowo.

Di sinilah sesungguhnya persoalan yang lebih menarik untuk dipikirkan.

Apakah sumber persoalannya benar-benar hanya terletak pada ucapan presiden? 

Atau jangan-jangan, yang sedang dipertontonkan kepada publik adalah belum optimalnya cara negara mengelola komunikasi setelah presiden selesai berbicara?

Pertanyaan itu penting karena di negara modern, pidato presiden tidak boleh berdiri sendiri. Di belakang setiap presiden terdapat sebuah sistem yang bekerja. Ada yang memantau respons masyarakat, ada yang membaca kecenderungan opini publik, ada yang menyiapkan penjelasan, ada pula yang menyampaikan kembali maksud presiden secara utuh agar tidak berhenti pada potongan-potongan kalimat yang mudah disalahartikan.

Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh berbagai unsur sesuai tugasnya, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP), unit komunikasi (Bakom) di lingkungan kepresidenan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni menjaga agar komunikasi pemerintah tetap jelas, cepat, dan mampu menjembatani pemerintah dengan masyarakat.

Karena itu, setiap kali sebuah pernyataan presiden memunculkan polemik yang berkembang tanpa penjelasan yang cepat dan memadai, muncul ruang bagi publik untuk bertanya: apakah koordinasi komunikasi pemerintah sudah bekerja seefektif yang diharapkan?

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan satu lembaga. Sebaliknya, pertanyaan itu menjadi pengingat bahwa komunikasi pemerintahan adalah kerja sebuah tim, bukan hanya kemampuan berbicara seorang presiden.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan hal yang sama. Di Amerika Serikat, misalnya, staf senior yang bekerja di kawasan West Wing Gedung Putih memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola komunikasi presiden. Mereka tidak hanya menyusun strategi penyampaian pesan, tetapi juga memberikan penjelasan kepada media, menangkap aspirasi masyarakat, memetakan potensi kontroversi, bahkan menyampaikan masukan kepada presiden apabila terdapat persoalan yang perlu diperhatikan.

Tentu, sistem ketatanegaraan Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia dan tidak berarti selalu bebas dari polemik. Namun, ada pelajaran penting yang dapat dipetik, komunikasi publik yang cepat, konsisten, dan berbasis fakta dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta menjaga fokus masyarakat pada substansi kebijakan.

Lebih dari itu, tim komunikasi yang baik tidak selalu mengatakan, "Semua sudah berjalan baik, Pak Presiden." Justru sebaliknya, mereka harus memiliki keberanian profesional untuk mengatakan, "Di lapangan ada persoalan yang perlu segera diperbaiki."

Seorang presiden membutuhkan telinga yang mampu mendengar suara rakyat apa adanya, bukan hanya suara yang menyenangkan. Presiden membutuhkan mata yang mampu melihat kenyataan di lapangan, bukan cuma laporan yang indah di atas kertas. Sebab, keputusan yang baik lahir dari informasi yang jujur, bukan dari suasana yang selalu dibuat seolah-olah baik-baik saja.

Di sinilah kualitas sebuah tim diuji. Mereka bukan cuma penjaga citra pemerintah, melainkan penjaga kualitas komunikasi negara. Mereka harus mampu mengubah kegaduhan menjadi penjelasan, mengubah prasangka menjadi pemahaman, dan mengubah kontroversi menjadi ruang dialog yang sehat.

Sejarah tidak hanya akan mengingat apa yang diucapkan seorang presiden. Sejarah juga akan mencatat apakah negara memiliki sistem komunikasi yang mampu menjaga agar setiap pesan dipahami secara utuh oleh rakyatnya.

Sebab, dalam pemerintahan modern, pidato mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Akan tetapi, cara negara menjelaskan makna pidato itulah yang menentukan apakah sebuah ucapan akan menjadi inspirasi, atau justru berkembang menjadi polemik panjang.