Oleh: Agusto Sulistio - Citizen Journalist,

ASKARA - Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Moh Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 27 April 2026, adalah amanah yang diberikan bukan pekerjaan ringan.

Menteri Jumhur masuk ke sebuah sektor yang persoalannya sangat luas dan saling berkaitan. Ada persoalan sampah, pencemaran udara dan air, kerusakan hutan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan mangrove, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, sampai tantangan bagaimana pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan.

Semua persoalan itu tidak muncul dalam waktu sehari.
Sebagian merupakan akumulasi persoalan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Karena itu, sejak awal kita perlu melihat secara proporsional, bahwa tidak mungkin kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama dapat dipulihkan dalam hitungan bulan.

Tetapi yang dapat dinilai dari seorang menteri adalah kemauan, kesungguhan, arah kebijakan dan kerja nyata yang dilakukan sejak menerima amanah.

Dalam konteks itulah, perjalanan Jumhur sejak dilantik menarik untuk diperhatikan.

Dalam waktu relatif singkat, aktivitas Jumhur terlihat cukup intens. Beliau tidak hanya berada di kantor kementerian atau mengikuti rapat birokrasi. Ia mendatangi kampus, berdialog dengan akademisi dan mahasiswa, bertemu masyarakat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.

Pendekatan ini penting karena persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan peraturan.

Lingkungan juga menyangkut perilaku manusia. Mulai dari cara seseorang membuang sampah, menggunakan air, memanfaatkan hutan, memperlakukan sungai, mengelola lahan dan menjalankan kegiatan ekonomi pada akhirnya menentukan apakah lingkungan akan terjaga atau justru semakin rusak.

Karena itu, salah satu gagasan yang sering disampaikan MenteribJumhur adalah environmental ethics, atau etika lingkungan.

Sederhananya, etika lingkungan adalah kesadaran bahwa manusia tidak boleh memperlakukan alam semata-mata sebagai benda yang boleh digunakan sesuka hati. Alam memiliki fungsi yang harus dijaga agar tetap mampu menopang kehidupan. Kesadaran semacam itu tidak bisa dibangun hanya melalui penegakan hukum. Namun harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan.

Itulah sebabnya Jumhur banyak masuk ke lingkungan perguruan tinggi.

Di Universitas Indonesia, misalnya, ia berbicara tentang pendidikan vokasi sebagai penggerak green jobs, yaitu lapangan kerja yang mendukung kegiatan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

Di Universitas Negeri Jakarta, Jumhur membahas persoalan darurat sampah dan pentingnya penanganan secara sistemik.

Di Universitas Sultan Agung Semarang, Univ Harkat Negeri Tegal, mendorong mahasiswa menjadi bagian dari Gerakan Tobat Ekologis Nasional.

Sementara di Universitas Nasional dan Universitas Airlangga, ia menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang tetap berpijak pada kelestarian lingkungan. Jika dilihat sekilas, semua itu mungkin hanya terlihat sebagai agenda kunjungan menteri.

Tetapi jika dicermati lebih jauh, ada pesan yang sama, yakni menyelamatkan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara berpikir manusia.

*Dari kampus ke London*

Kesungguhan tersebut kemudian dibawa ke tingkat internasional. Pada 23–25 Juni 2026, hanya sekitar dua bulan setelah dilantik, Jumhur mengikuti rangkaian London Climate Action Week, yaitu rangkaian forum dan kegiatan internasional yang membahas aksi menghadapi perubahan iklim di London, Inggris.

Di sana, Jumhur berbicara dalam Global Electrification and Transition Energy Summit atau GETES, sebuah forum mengenai elektrifikasi dan transisi energi.
Pesan Indonesia cukup jelas, bahwa transisi energi harus dilakukan bersama dengan perlindungan lingkungan.

Indonesia memang membutuhkan energi. Indonesia juga membutuhkan industri, investasi, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi semuanya tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hutan, air, udara, laut dan ekosistem.

Inilah keseimbangan yang menjadi penting. Pembangunan ekonomi tidak harus berhadapan dengan kelestarian lingkungan. Keduanya justru harus berjalan bersama.

Dalam rangkaian agenda London tersebut, Jumhur juga berdialog dengan Raja Charles III di Istana St. James. Ia menyampaikan salam Presiden Prabowo kepada Raja Charles dan membawa pesan mengenai komitmen Indonesia terhadap pelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

Sehari berikutnya, dalam forum Accelerating Green Growth, atau mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau, Jumhur kembali menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan pondasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sinilah kita bisa melihat bahwa agenda lingkungan yang dibawa Jumhur tidak berhenti pada persoalan administratif kementerian.

Menteri Jumhur pun masuk ke dalam isu energi, ekonomi, investasi, perubahan iklim dan pembangunan nasional.

*Lingkungan bukan agenda pinggiran*

Pesan tersebut kemudian kembali terdengar dalam forum BRICS, kelompok kerja sama negara-negara besar yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan dan sejumlah anggota baru.

Pada 18 Agustus 2026 di New Delhi, India, Jumhur memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12.

Di forum internasional itu, Indonesia menyampaikan bahwa perubahan iklim dan lingkungan hidup bukan agenda pinggiran.

Pernyataan ini menurut saya sangat penting. Karena selama ini isu lingkungan kadang masih diperlakukan seolah-olah berada di belakang persoalan ekonomi.

Ketika ekonomi dibicarakan, lingkungan dianggap urusan belakangan.

Padahal ekonomi membutuhkan alam. Petani membutuhkan tanah dan air. Nelayan membutuhkan laut yang sehat. Industri membutuhkan energi dan sumber daya alam.

Masyarakat membutuhkan udara bersih. Negara membutuhkan hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Artinya, lingkungan bukan penghambat pembangunan.
Lingkungan justru merupakan modal dasar pembangunan.
Perubahan iklim juga tidak mengenal batas administrasi.

Asap kebakaran dapat bergerak melintasi wilayah. Pencemaran laut dapat menyebar.

Perubahan suhu memengaruhi banyak negara sekaligus. Karena itu, persoalan lingkungan memang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian, satu daerah, bahkan satu negara.

*Asta Cita dan keseimbangan pembangunan*

Jika ditempatkan dalam kerangka pemerintahan Presiden Prabowo, arah tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita, yaitu delapan misi utama pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi membutuhkan pertumbuhan.
Rakyat membutuhkan pekerjaan.

Negara membutuhkan ketahanan pangan dan energi.
Tetapi pembangunan juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Inilah yang menjadi tantangan besar. Kita tidak mungkin meminta masyarakat miskin untuk menunggu kesejahteraan atas nama lingkungan.

Sebaliknya, kita juga tidak boleh mengejar pertumbuhan ekonomi dengan meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung generasi berikutnya.

Jalan keluarnya adalah keseimbangan. Ekonomi tumbuh, tetapi lingkungan tetap dijaga. Industri berkembang, tetapi pencemaran dikendalikan.

Energi tersedia, tetapi alam tidak dihancurkan.

Lapangan pekerjaan bertambah, tetapi masyarakat tetap memiliki ruang hidup yang sehat.

Di sinilah peran Menteri Lingkungan Hidup menjadi penting.

*Kerja Keras Hadapi Karhutla*

Semua gagasan tersebut diuji di lapangan, salah satu persoalan yang kini kembali mengemuka adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Karhutla bukan hanya persoalan api, di dalamnya ada persoalan tata kelola lahan, pencegahan, kesiapan pemerintah daerah, pemegang konsesi, masyarakat, aparat, kondisi cuaca dan perilaku manusia.

Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Jumhur bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan koordinasi serta turun ke lapangan.

Pada 22 Agustus 2026, misalnya, ia bersama Kapolda Riau melakukan pemantauan karhutla melalui patroli udara lintas sektor. Di Kabupaten Kampar, tim juga meninjau lokasi lahan yang terbakar dan memastikan proses pemadaman serta pendinginan berlangsung.

KLH/BPLH juga mengingatkan bahwa pemegang konsesi mempunyai kewajiban melakukan mitigasi atau langkah pencegahan terhadap titik api di wilayah tanggung jawabnya.

Pesannya sederhan, jangan menunggu api membesar, sebab api tidak mengenal birokrasi. Begitu juga asap, ia tdak menunggu rapat selesai.

Kerusakan lingkungan tidak menunggu anggaran turun.
Karena itu, pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran menjadi bencana yang lebih besar.

*Presiden turun ke lapangan*

Menariknya, persoalan karhutla juga memperlihatkan bahwa pemerintah bekerja dalam satu kepentingan.

Tidak terlihat adanya persoalan antara Presiden dengan menterinya dalam menghadapi persoalan lingkungan.

Sebaliknya, yang terlihat adalah koordinasi dan dukungan.
Pada 28 Agustus 2026, Presiden Prabowo menerima Kepala Adat, Panglima Jilah dari Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Istana Merdeka.

Salah satu pembahasannya adalah percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Pertemuan tersebut juga memperlihatkan pentingnya masyarakat adat dalam menjaga hutan dan lingkungan.

Ini merupakan pendekatan yang patut diapresiasi. Pemerintah mempunyai kewenangan dan sumber daya.

Aparat mempunyai kemampuan operasional. Akademisi mempunyai pengetahuan ilmiah.

Masyarakat adat mempunyai pengalaman panjang dalam menjaga wilayahnya.

Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan kepedulian terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

Jika semuanya disatukan, kekuatan untuk menyelamatkan lingkungan akan jauh lebih besar.

*Penghargaan bukan tujuan akhir*

Di tengah intensitas pekerjaan tersebut, Menteri Jumhur menerima penghargaan detikSumatera Awards 2026 pada 28 Agustus 2026.

Beliau mendapat kategori Penggerak Transformasi Kesadaran dan Aksi Ekologis di Sumatera.

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmennya dalam mendorong etika lingkungan, pendidikan, kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kerusakan sekitar 1.200 hektare ekosistem mangrove di Indragiri Hilir, Riau.
KLH/BPLH bersama berbagai pemangku kepentingan kemudian mendorong pemulihan kawasan tersebut melalui penanaman kembali.

Target awalnya sedikitnya 500 hektare dan berpotensi diperluas hingga 1.000 hektare.
Ini adalah langkah konkrit.

Tetapi penghargaan tetaplah penghargaan. Jangan sampai penghargaan membuat seorang pejabat merasa sudah selesai bekerja.

Justru sebaliknya.

Penghargaan harus menjadi energi tambahan untuk bekerja lebih keras. Sebab pekerjaan lingkungan Indonesia masih sangat panjang.

Pada akhirnya, kita juga harus menempatkan semuanya secara proporsional.

Menteri Jumhur tidak mungkin sendirian menyelesaikan persoalan lingkungan Indonesia.

Presiden Prabowo pun tidak mungkin bekerja sendirian. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun tidak mungkin dikembalikan seperti semula hanya dalam beberapa bulan.

Bahkan apabila seorang menteri bekerja siang dan malam, tetap ada batas waktu, kewenangan, anggaran dan sumber daya yang harus diperhitungkan.

Karena itu, persoalan lingkungan tidak boleh dibebankan kepada satu orang.

Pemerintah pusat penting.
Pemerintah daerah penting.
Dunia usaha penting.
Perguruan tinggi penting.
Aparat penting. Masyarakat adat penting. Organisasi masyarakat sipil penting.

Dan yang paling penting, masyarakat sendiri juga memiliki tanggung jawab.

Kita tidak bisa meminta pemerintah menjaga lingkungan sementara kita masih membuang sampah sembarangan.

Kita tidak bisa menuntut hutan dijaga sementara masih ada yang membuka lahan dengan cara membakar.

Kita tidak bisa meminta sungai bersih sementara limbah terus dibuang tanpa pengelolaan.
Dengan kata lain, menjaga lingkungan harus menjadi gerakan bersama.

*Dari London, BRICS, hingga rumah kita*

Jika kita tarik garis dari perjalanan Jumhur sejak dilantik, ada sebuah rangkaian yang menarik.

Dari kampus ia berbicara mengenai kesadaran. Dari masyarakat ia berbicara mengenai perubahan perilaku.

Dari lapangan ia berbicara mengenai tindakan nyata. Dari London ia berbicara mengenai lingkungan dalam kaitannya dengan ekonomi dan transisi energi.

Dari BRICS ia membawa pesan bahwa perubahan iklim bukan agenda pinggiran.

Dan dari persoalan karhutla, kita melihat bahwa semua gagasan itu harus kembali diuji di lapangan.

Inilah pekerjaan besar lingkungan hidup.
Hulu dan hilirnya saling berhubungan. Tidak cukup hanya membuat aturan.

Tidak cukup hanya menanam pohon. Tidak cukup hanya memadamkan api. Tidak cukup hanya menghadiri forum internasional.

Semua harus menjadi satu kesatuan, yakni kesadaran, kebijakan, pencegahan, penegakan hukum, pemulihan dan perubahan perilaku.

Dan karena persoalan itu begitu besar, kita tidak boleh berharap kepada Menteri Jumhur seorang.

Justru kita harus mendukung pemerintah dengan cara mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing.

Penghargaan harus melahirkan semangat baru

Karena itu, saya melihat detikSumatera Awards 2026 bukan sekedar penghargaan kepada seorang menteri.

Lebih dari itu, penghargaan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan Sumatera dan Indonesia membutuhkan perhatian bersama.

Jumhur patut mengapresiasi penghargaan tersebut.

Tetapi kita meyakini bahwa pekerjaan besar Menteri Jumhur  tidak akan berhenti. Presiden Prabowo juga tidak boleh berhenti.

Pemerintah daerah, dunia usaha tidak boleh berhenti. Dan kita sebagai masyarakat juga tidak boleh berhenti.

Sebab alam yang rusak tidak dapat dipulihkan dengan pidato.
Hutan yang terbakar tidak dapat diselamatkan hanya dengan rapat.

Sungai, Danau yang tercemar tidak akan bersih hanya dengan peraturan. Semua membutuhkan tindakan nyata dan konsisten.

Mungkin inilah pelajaran terpenting dari perjalanan Jumhur dalam beberapa bulan terakhir dengan wujud nyata bahwa Lingkungan bukan urusan pinggiran.

Lingkungan adalah urusan kehidupan, yang menyentuh ekonomi, kesehatan, pangan, energi, pekerjaan, keamanan, bahkan masa depan bangsa.

Karena itu, menjaga lingkungan bukan berarti menghambat pembangunan. Justru dengan menjaga lingkungan, kita sedang memastikan pembangunan mempunyai masa depan.

Indonesia membutuhkan pembangunan yang kuat.
Tetapi pembangunan yang kuat bukan pembangunan yang meninggalkan kerusakan.
Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang membuat rakyat sejahtera sekaligus meninggalkan alam yang masih sehat untuk anak cucu.

Di situlah makna pembangunan nasional yang sesungguhnya.
Dan di situlah semangat persatuan bekerja.

Bukan hanya untuk hari ini.
Tetapi untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, berdaulat dan bermartabat, tanpa kehilangan kekayaan alam yang menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

Editor: Husnie