Oleh: Agusto Sulistio - Citizen Journalist

ASKARA - Ada gagasan penting yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengenai hubungan antara dunia usaha, lingkungan hidup, biodiversitas, dan peluang ekonomi karbon. Gagasan tersebut menarik untuk direnungkan kembali, bukan karena perlu dikoreksi, melainkan justru karena mengandung pesan yang sangat baik dan relevan bagi arah pembangunan Indonesia.

Dalam Biodiversity Business Forum pada 23 Juli 2026 bulan lalu, perhatian terhadap biodiversitas dan lingkungan tidak semata ditempatkan dalam kerangka kewajiban konservasi. Alam juga dilihat sebagai sumber nilai ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Contohnya adalah pemulihan mangrove yang membutuhkan biaya penanaman dan pemeliharaan, tetapi pada saat yang sama memberikan manfaat ekologis, termasuk penyimpanan karbon.

Dari gagasan tersebut terdapat satu prinsip yang patut terus diingat bahwa menjaga lingkungan harus memberikan penghargaan kepada mereka yang sungguh-sungguh menjaganya.

Di sinilah konsep insentif menjadi penting, dan bukan membayar kerusakan, melainkan menghargai penjaga alam.

Perdagangan karbon jangan sampai dipahami secara sempit sebagai mekanisme ketika perusahaan menghasilkan emisi, kemudian membayar pihak lain sebagai kompensasi sehingga seolah-olah persoalan lingkungan selesai.

Cara pandang seperti itu terlalu sederhana.

Kompensasi pada dasarnya lebih dekat dengan pengertian penggantian atas kerugian atau dampak yang telah terjadi. Di dalamnya terdapat hubungan transaksional, ada kerugian, ada pihak yang bertanggung jawab, kemudian diberikan penggantian.

Sementara lingkungan hidup mempunyai dimensi yang jauh lebih luas. Hutan yang dijaga memberikan manfaat bukan hanya kepada pemilik atau pengelolanya, tetapi kepada masyarakat luas. 

Mangrove yang dipertahankan melindungi pesisir. Gambut yang tidak dikeringkan membantu mempertahankan cadangan karbon. Pohon yang tetap tumbuh menyerap karbon dan menjaga tata air.

Karena manfaatnya dinikmati bersama, maka mereka yang menjaga ekosistem tersebut patut mendapatkan insentif sebagai penghargaan sekaligus dorongan agar upaya tersebut terus berlangsung.

Perbedaan ini penting. Kompensasi berangkat dari kerugian yang perlu diganti. Insentif berangkat dari tindakan moral kebaikan yang perlu dihargai dan diperkuat.

Jauh sebelum dikenal istilah carbon credit, carbon trading, maupun net zero emission, telah banyak masyarakat dan pegiat lingkungan yang melakukan penghijauan dan menjaga alam.
Mereka menanam pohon bukan karena mengetahui berapa harga satu ton karbon. 

Mereka menjaga hutan bukan karena menunggu pembayaran.

Mereka merawat lingkungan karena kesadaran bahwa alam adalah bagian dari kehidupan dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Semangat seperti itu tidak boleh hilang ketika ekonomi karbon berkembang. Disinilah gagasan Menteri Jumhur begitu luar biasa, bahwa pembangunan yang berkeadilan adalah menjaga keseimbangan lestari alam dan manusia.

Perkembangan ekonomi karbon dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat gerakan moral yang sudah tumbuh di masyarakat.

Jika seseorang telah menjaga hutan selama bertahun-tahun tanpa mengharapkan imbalan, kehadiran mekanisme insentif tidak berarti mengubah ketulusan tersebut menjadi transaksi. Mereka akan menjaga alam dengan ikhlas dan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan.

Sebaliknya, insentif dapat menjadi bentuk penghargaan atas manfaat ekologis yang selama ini diberikan kepada masyarakat luas.

Dengan demikian, moral tetap menjadi pondasi, sementara ekonomi menjadi instrumen penguatnya.

*Perusahaan Tetap Harus Mengurangi Emisinya*

Pemahaman ini juga penting bagi dunia industri. Insentif lingkungan tidak boleh ditafsirkan sebagai izin bagi perusahaan untuk terus menghasilkan emisi dengan alasan sudah membayar kredit karbon.

Setiap perusahaan tetap mempunyai tanggung jawab utama untuk mengurangi emisi dari sumbernya, meningkatkan efisiensi energi, menggunakan teknologi yang lebih bersih, mengendalikan limbah, dan mencegah pencemaran.

Apabila setelah berbagai upaya tersebut masih terdapat emisi yang sulit dihilangkan, mekanisme karbon dapat menjadi salah satu instrumen dalam perjalanan menuju pengurangan emisi yang lebih luas, sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Pada saat yang sama, dukungan ekonomi dapat diarahkan kepada proyek dan kelompok yang menjaga atau memulihkan ekosistem.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak cuma “membayar agar boleh mencemari”, tetapi ikut mengambil tanggung jawab untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan.

*Menghargai Para Penjaga Alam*

Indonesia mempunyai banyak kelompok dan individu yang telah lama berada di garis depan perjuangan lingkungan.

Ada masyarakat adat yang mempertahankan hutan. Ada komunitas desa yang menjaga sumber air. Ada kelompok yang melakukan penghijauan. Ada masyarakat pesisir yang mempertahankan mangrove.

Ada organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, Greenpeace, dll yang selama bertahun-tahun melakukan advokasi, kampanye, pendidikan publik, serta berbagai kegiatan berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Berbagai bentuk gerakan tersebut memiliki karakter dan pendekatan yang berbeda. Namun ada satu kesamaan, kesadaran bahwa lingkungan harus dijaga.

Karena itu, apabila ekonomi karbon berkembang menjadi industri yang besar, jangan sampai pihak-pihak yang selama ini menjaga alam justru hanya menjadi penonton.

Mereka semestinya mendapatkan ruang, pengakuan, dan manfaat yang layak sepanjang memenuhi ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Masyarakat penjaga hutan dapat memperoleh manfaat. Komunitas pemulih mangrove dapat memperoleh dukungan. Kelompok penghijauan dapat diperkuat.

Koperasi dan usaha masyarakat dapat dilibatkan. Organisasi lingkungan dapat terus menjalankan fungsi edukasi dan advokasi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi karbon dapat sekaligus memperluas gerakan menjaga lingkungan.

*Gagasan yang Patut Terus Diingat*

Karena gagasan Menteri Jumhur mengenai biodiversitas dan ekonomi lingkungan memiliki nilai yang sangat penting, rasanya perlu menjadi pengingat moral,  agar tidak kehilangan makna ketika diterapkan dalam praktek. Bahwa yang perlu dijaga tak hanya mekanisme perdagangannya, tetapi juga semangat keadilan di baliknya.

Jangan sampai mereka yang menghasilkan emisi memperoleh manfaat ekonomi, sementara masyarakat yang menjaga hutan hanya menerima bagian yang sangat kecil.

Jangan pula sampai alam hanya dihargai ketika sudah memiliki harga pasar.

Sebab sebelum karbon mempunyai harga, hutan sudah memberikan oksigen.

Sebelum ada bursa karbon, mangrove sudah melindungi pantai.

Sebelum ada istilah blue carbon, masyarakat pesisir telah hidup berdampingan dengan ekosistem laut.

Dan jauh sebelum ada perhitungan kredit karbon, banyak orang telah menanam pohon dengan ketulusan.

Karena itu, pesan moral Menteri Jumhur Hidayat dapat dimaknai bahwa perkembangan ekonomi karbon tidak menghilangkan nilai moral tersebut. Sehingga nilai ekonomi akan hadir untuk memperkuat nilai moral yang telah lebih dahulu hidup di tengah masyarakat.

Pesan yang terkandung dalam gagasan positif Menteri Jumhur dapat menjadi titik temu antara dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan gerakan lingkungan.

Dunia usaha tetap menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi semakin bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya. 

Masyarakat tetap menjaga alam, tetapi memperoleh manfaat yang lebih layak dari jasa ekologis yang mereka pertahankan.

Pemerintah menciptakan aturan dan pengawasan agar seluruh mekanisme berjalan transparan, terukur, dan adil.

Sementara gerakan lingkungan terus menjaga kesadaran publik agar alam tidak semata-mata dilihat sebagai komoditas.

Dengan cara demikian, ekonomi karbon tidak berhenti sebagai bisnis baru, namun menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menjaga kehidupan.

Dan mungkin inilah prinsip yang paling penting untuk terus diingat, jangan membayar agar kerusakan menjadi seolah-olah dapat dibenarkan. Berikan insentif agar mereka yang menjaga alam semakin kuat dan mampu terus menjaga.

Prinsip tersebut membuat ekonomi dan moral tidak harus saling bertentangan.

Keuntungan tetap boleh ada. Bisnis tetap dapat berkembang. Investasi tetap dapat masuk. Tetapi keadilan ekologis harus tetap menjadi pijakannya.

Karena namtinya yang akan kita bangun bukan hanya pasar karbon, namu  sebuah paradigma pembangunan yang membuat alam tetap lestari, dunia usaha tetap tumbuh, masyarakat memperoleh manfaat, dan generasi mendatang tetap memiliki bumi yang layak dihuni.

Itulah gagasan luar biasa Menteri Jumhur yang layak terus diingat dan diperbincangkan, menjadikan nilai ekonomi sebagai penghargaan terhadap upaya menjaga alam, bukan sebagai harga yang dibayarkan agar manusia merasa bebas untuk merusaknya.