ASKARA - Kita baru saja menyaksikan sejarah yang tidak ingin kita ulang. Dua kali ganti Menteri Keuangan dalam setahun. September 2025: Sri Mulyani diganti Purbaya Yudhi Sadewa. September 2026: Purbaya Yudhi Sadewa diganti Suahasil Nazara. Puncaknya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya pada Senin, 14 September 2026.

Di negara lain, Menteri Keuangan itu seperti jangkar kapal induk. Boleh kapal oleng, jangkar harus tetap di dasar. Di kita, jangkarnya yang justru diangkat-turunkan tiap tahun.

Pertanyaannya bukan soal suka atau tidak suka dengan figurnya. Pertanyaannya: ada apa dengan arah fiskal kita?

1. Kita Kehilangan Narasi Ekonomi

Ingat, Purbaya datang dengan satu narasi yang sangat jelas: pertumbuhan harus dipacu, belanja negara harus lebih berani, jangan terlalu takut defisit selama produktif. Pasar sempat syok, IHSG sempat terkoreksi, rupiah sempat tertekan, tapi perlahan pasar mencoba mengerti: "Oh, pemerintah mau mode gas pol."

Sekarang, dengan masuknya Suahasil Nazara, narasinya berbalik 180 derajat. Suahasil adalah antitesis Purbaya. Dia teknokrat tulen, sangat ortodoks, sangat hati-hati, mantan Wakil Menteri Keuangan yang dikenal sebagai penjaga disiplin fiskal dan arsitek reformasi pajak.

Ini seperti kita bilang ke investor: tahun lalu kita mau balapan, tahun ini kita mau parkir dulu.

Mana yang benar? Keduanya bisa benar. Tapi keduanya tidak bisa benar dalam waktu 12 bulan tanpa penjelasan yang sangat meyakinkan.

2. Yang Diganti Bukan Orang, Tapi Kepercayaan

Pasar tidak bereaksi terhadap nama. Pasar bereaksi terhadap pola.

Pola pergantian Menkeu yang cepat itu diterjemahkan sebagai 3 hal berbahaya:

Pertama, ada disharmoni di dalam tim ekonomi Kabinet Merah Putih. Apakah Menkeu tidak sejalan dengan Gubernur BI? Tidak sejalan dengan Menko Perekonomian?

Kedua, APBN 2026 sedang dalam fase paling kritis. Pembahasan dengan DPR, asumsi makro, target penerimaan pajak, pagu subsidi. Ganti nahkoda di tengah penyusunan APBN adalah risiko besar. Siapa yang akan bertanggung jawab atas angka-angka yang sudah disepakati Purbaya?

Ketiga, ini soal sinyal ke lembaga rating. S&P, Moody's, dan Fitch sangat memperhatikan stabilitas institusi fiskal. Satu pergantian masih bisa disebut reshuffle. Dua pergantian dalam setahun akan ditulis dalam laporan mereka sebagai "institutional instability".

Dan biaya dari institutional instability itu mahal. Bunga obligasi negara naik 10-20 basis poin saja, beban bunga utang kita bisa bertambah triliunan.

3. PR Berat Suahasil Nazara

Jujur saja, secara personal Suahasil adalah pilihan yang menenangkan. Dia paham luar dalam Kemenkeu. Dia bukan orang baru yang perlu belajar 6 bulan. Dia tahu cara bicara dengan investor, dia tahu cara menjaga defisit di bawah 3%.

Tapi PR-nya justru lebih berat daripada Purbaya dulu:

PR pertama: Ia harus menjelaskan, apakah ia akan melanjutkan gaya ekspansif Purbaya atau kembali ke gaya konservatif era Sri Mulyani? Pasar tidak suka teka-teki.

PR kedua: Ia harus mengembalikan kepercayaan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tidak ditentukan oleh pergantian menteri, tapi oleh blueprint jangka panjang.

PR ketiga: Ia dilantik pada Senin, 14 September 2026 — hanya 3 bulan sebelum tutup tahun anggaran. Ia harus langsung memutuskan: apakah APBN 2025 akan diutak-atik lagi, dan seperti apa postur APBN 2026 yang final?

Yang Harus Dilakukan Presiden Prabowo Sekarang

Bapak Presiden, pelantikan sudah selesai. Tapi pekerjaan rumah baru dimulai. Jangan biarkan pergantian ini hanya menjadi berita 24 jam.

Yang ditunggu publik bukan foto pelantikan. Yang ditunggu adalah:

1. Penjelasan terbuka dari Istana, kenapa Purbaya diganti? Apa evaluasinya?

2. Pidato fiskal pertama Suahasil Nazara yang menjelaskan arah 2026-2027 secara utuh.

3. Jaminan bahwa ini adalah pergantian terakhir di pos Kemenkeu hingga 2029.

Karena pada akhirnya, ekonomi itu bukan soal siapa yang duduk di kursi. Ekonomi itu soal rasa aman bahwa kursi itu tidak akan digoyang-goyang setiap tahun.

Kalau kursinya terus diganti, yang mabuk bukan penumpangnya, tapi seluruh ekonomi kita.