Senin, 08 Juni 2026 | 08:38

REVISI

Tolak Kenaikan UMP, Dewan Pengupahan Nasional Sebut Bukan Keputusan Pemprov Melainkan Anies Baswedan
NEWS

Tolak Kenaikan UMP, Dewan Pengupahan Nasional Sebut Bukan Keputusan Pemprov Melainkan Anies Baswedan

ASKARA - Gubernur DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen atau sebesar Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 per bulan. Namun, rev ...

Seluruh Gubernur di Indonesia Didesak Ikuti Jejak Anies Revisi UMP

ASKARA - Seluruh gubernur di Indonesia didesak merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK), seperti yang dilakukan oleh Gubernur DK ...

Pemprov DKI Bakal Revisi UMP 2022, Wagub DKI Bilang Begini

ASKARA - Kabar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 direspons Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mantan A ...

Jokowi Kirim Surpres Revisi UU ITE ke DPR, Mahfud MD: Presiden Serius!

ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirim surat presiden (supres) terkait revisi terhadap Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara r ...

Komite 1 DPD RI Kembali Usulkan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Prioritas 2022

ASKARA - Komite I DPD RI kembali mengusulkan revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Sebelumnya DPR RI mengeluarkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan ...

Komite I DPD RI Dorong Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas

ASKARA - DPD RI mendorong Revisi UU Pemilu masuk kembali ke dalam Prolegnas dan soroti kemandirian Penyelenggara pemilu, karena terdapat tarik ulur antara Pemerintah dan ...

UU Otsus Papua yang Baru Amanatkan Pembentukan Badan Khusus Dipimpin Ma'ruf Amin

ASKARA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyelesaikan Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu ...

Ini Penjelasan Revisi Aturan PPKM Darurat, Buka Tempat Ibadah, Larang Resepsi Nikah

ASKARA - Pemerintah kembali merevisi aturan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Hal itu tertuang dalam Instr ...

Advokat Yan C Warinussy: Revisi UU Otsus Papua Terkesan "Dipaksakan"

ASKARA - Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua saat ini, sedang dikerjakan secara "tergesa-gesa" oleh Dewan ...

Aturan PPKM Mikro Direvisi, Operasional Mal Hanya Sampai Pukul 17.00

ASKARA - Satgas Penanganan Covid-19 merevisi beberapa aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro.  Revisi dilakukan sesuai deng ...

Resmi, Pemerintah Ubah Dua Hari Libur dan Hapus Satu Cuti Bersama

ASKARA - Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 kembali direvisi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).  ...

Tim Kajian UU ITE Minta Masukan Nikita Mirzani Sampai Ravio Patra

ASKARA - Tim Kajian Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik mengundang para pelapor dan terlapor yang berkaitan dengan urusan pidana ITE. Tim kini terus berupaya ...

Ahmad Dhani, Baiq Nuril hingga Bintang Emon Diundang Tim Pengkaji UU ITE

ASKARA - Tim pengkaji Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengundang sejumlah pelapor dan terlapor kasus ITE.  Hal itu dilakukan untuk mem ...

M Nuh Heran UU ITE Berubah Fungsi

ASKARA - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh yang menjabat menteri komunikasi dan informasi saat Undang-Undang ITE disahkan ikut buka suara terkait maraknya permintaan revisi r ...

Mantan Jubir BIN Kritik Pemerintah karena Tidak Kompak soal UU ITE

ASKARA - Pernyataan Ketua Sub Tim I Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Henri Subiakto, bahwa pemerintah tidak ak ...