ASKARA - Di sebuah meja besar di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang persoalan yang jauh lebih dekat dengan meja makan rakyat: pangan, energi, kemiskinan, dan pekerjaan. Di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi dan berbagai proyek besar pemerintah, pilihan prioritas itu membawa pertanyaan lebih mendasar. Seberapa jauh kekayaan, anggaran, dan kebijakan negara akhirnya benar-benar mengubah kehidupan keluarga biasa?

“Yang paling mendasar adalah bagi saya, saya harus amankan pangan. Habis itu kita harus amankan BBM,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, sebagaimana diberitakan ANTARA, 16 September 2026. Ia juga menempatkan kelaparan anak, stunting, kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrem, dan penciptaan lapangan kerja sebagai persoalan yang harus ditangani.

Pangan memang menjadi fondasi yang sulit ditawar. BPS, 3 Agustus 2026, mencatat produksi beras Juni 2026 diperkirakan 2,47 juta ton, naik 6,96 persen dibanding Juni 2025. Angka itu memberi sinyal positif, tetapi swasembada tidak cukup dibaca dari satu periode panen. Ketahanan pangan ditentukan pula oleh produktivitas, irigasi, pupuk, biaya produksi, stok, distribusi, harga di tingkat petani, dan keterjangkauannya bagi konsumen.

Di sinilah persoalan menjadi rumit. Produksi tinggi belum otomatis membuat petani sejahtera. Sebaliknya, harga pangan yang terlalu tinggi dapat menekan keluarga miskin. Pemerintah harus menjaga keseimbangan: petani memperoleh margin yang layak, sementara masyarakat tetap mampu membeli makanan. Pangan karena itu bukan sekadar urusan tonase, tetapi juga pendapatan dan daya beli.

Energi menghadirkan tantangan serupa. Prabowo mendorong B50 berbasis kelapa sawit dan pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi. Namun transisi itu harus diuji dari keekonomian, kesiapan infrastruktur, keberlanjutan bahan baku, serta dampaknya terhadap konsumen. Besarnya impor migas menunjukkan ketergantungan energi eksternal Indonesia, meski tidak seluruh komponen impor tersebut dapat digantikan melalui B50.

Ujian berikutnya adalah kemiskinan. BPS, 5 Agustus 2026, mencatat tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Namun kesenjangan masih terlihat: kemiskinan perkotaan 6,34 persen, sedangkan perdesaan 10,67 persen. Lebih penting lagi, 74,70 persen garis kemiskinan berasal dari kebutuhan makanan. Artinya, gejolak harga pangan dapat langsung menghantam kelompok yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Karena itu, pangan, energi, pekerjaan, dan kemiskinan sesungguhnya merupakan satu mata rantai. Harga pangan menentukan daya beli. Energi memengaruhi biaya produksi dan distribusi. Pekerjaan menentukan pendapatan keluarga. Ketika salah satunya terganggu, tekanan akhirnya bermuara pada rumah tangga.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki ukuran untuk diuji publik. Dalam pembahasan RAPBN 2027, pemerintah menargetkan kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen dan penciptaan 2,57–3,49 juta lapangan kerja baru, sebagaimana dipublikasikan Kementerian Keuangan, September 2026. Target itu membuat perdebatan seharusnya bergeser dari apa yang dijanjikan menuju apa yang benar-benar dicapai.

Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo dengan demikian bukan kekurangan program besar. Tantangannya adalah memastikan program, anggaran, dan birokrasi bertemu pada hasil yang konkret: petani memperoleh harga layak, pangan terjangkau, energi tersedia, pekerjaan produktif bertambah, dan keluarga miskin memiliki kesempatan naik kelas.

Keberhasilan agenda besar itu tidak cukup dibuktikan melalui pidato, angka anggaran, atau banyaknya program yang diluncurkan. Ukurannya justru berada jauh dari ruang kekuasaan: di sawah yang memberi penghidupan, pasar yang menjaga daya beli, pabrik yang membuka pekerjaan, dan terutama di meja makan rakyat.