ASKARA - Ada dua jenis pejabat di Indonesia: yang datang untuk memimpin, dan yang datang untuk menyesuaikan diri.

Ketika Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dipercaya menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (2025), publik melihat sesuatu yang jarang: pejabat yang tidak tampak sedang mencari aman.

Di Bea Cukai, mencari aman justru sering berarti membiarkan banyak hal “tetap seperti biasa”.

Dan “biasa” di Bea Cukai, kita semua tahu, bukan sekadar soal prosedur.

Bea Cukai Selama Ini: Gerbang Negara atau Gerbang Kepentingan?

Bea Cukai adalah pintu utama negara. Semua barang keluar-masuk. Semua jalur ekonomi. Semua potensi penerimaan negara. Semua celah penyelundupan.

Namun di negeri ini, pintu strategis sering berubah jadi pintu transaksi.

Masalahnya bukan karena petugas Bea Cukai tidak mampu. Masalahnya karena sistem terlalu lama memberi ruang bagi permainan.
Permainan yang tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa: biaya tinggi, jalur cepat, orang dalam, dan “telepon sakti”.

Karena itu, ketika seorang Dirjen baru datang dengan watak tegas, yang paling resah bukan rakyat, bukan pedagang kecil, bukan pekerja lapangan.

Yang resah adalah mereka yang selama ini hidup dari ruang gelap.

Djaka Bukan Produk Kenyamanan Birokrasi

Djaka Budhi Utama tidak lahir dari kultur “rapat panjang, keputusan pendek”. Ia dibentuk dari jabatan-jabatan yang justru mengajarkan satu hal: kebocoran kecil adalah pintu kerusakan besar.

Jejak tugasnya bukan hiasan CV. Itu jalur yang menunjukkan kemampuan membaca ancaman, menutup celah, dan membongkar jaringan: Waaspam Kasad, Asintel Panglima TNI, Irjen Kementerian Pertahanan RI, Sekretaris Utama BIN.

Dengan latar seperti itu, ia pasti paham: di institusi strategis, “yang paling berbahaya” bukan selalu musuh di luar, tapi orang dalam yang paham sistem dan tahu cara memelintirnya.

Mengapa Banyak Pejabat Mendadak Diam?

Karena ada satu hal yang paling ditakuti para pemain lama:
pemimpin yang tidak bisa diajak kompromi.

Di era sebelumnya, selalu ada ruang negosiasi. Selalu ada celah “koordinasi”. Selalu ada istilah halus untuk sesuatu yang sebenarnya kotor.

Tapi ketika Djaka bergerak, banyak yang mendadak kehilangan pegangan.

Mereka yang biasanya bisa mengatur arus informasi mulai bingung.
Mereka yang biasanya bisa menekan lewat jalur informal mulai kehabisan pintu.
Mereka yang biasanya bisa membuat masalah hilang, kini justru takut masalahnya muncul ke permukaan.

Di titik itu, “diam” bukan tanda hormat.
Diam adalah tanda panik.

Yang Paling Berisik Biasanya yang Paling Terganggu

Di Indonesia, pejabat tegas sering menghadapi pola yang sama:
mulai diserang lewat opini, dicari-cari kesalahan, dilempar isu, dibentuk narasi.

Sebab ketegasan itu memutus rantai kenyamanan.

Dan rantai kenyamanan ini bukan rantai kecil.
Bea Cukai bukan institusi receh. Ini ladang besar: uang besar, arus barang besar, kepentingan besar.

Maka wajar jika ketegasan Dirjen baru membuat banyak pihak yang selama ini “hidup” dari ketidakjelasan mulai merasa tercekik.

Namun Jangan Naif: Musuh Djaka Bukan Penyelundup Saja

Musuh terbesar Djaka bukan pelaku di pelabuhan.
Musuh terbesar Djaka adalah ekosistem yang sudah lama terbentuk.

Ekosistem yang sering memakai bahasa rapi:

“Jangan terlalu keras, nanti gaduh.”

“Jangan buru-buru, tunggu arahan.”

“Jangan ekstrem, nanti ada yang tersinggung.”

Padahal maksudnya satu:
jangan ganggu jalur yang sudah mapan.

Di sinilah ketegasan diuji.

Sebab di Indonesia, pejabat tegas sering dijadikan simbol sebentar, lalu diminta jinak pelan-pelan.

Bea Cukai Tidak Butuh Pencitraan, Tapi Pembersihan

Publik tidak butuh Dirjen yang pandai pidato.
Bea Cukai butuh Dirjen yang berani membuat orang takut melakukan pelanggaran.

Dan ketakutan itu harus diarahkan ke satu tempat:
takut melanggar hukum.

Bukan takut pada orang.
Bukan takut pada jabatan.
Tapi takut pada konsekuensi.

Jika Djaka konsisten, ia bukan hanya memperbaiki kinerja.
Ia sedang memukul balik tradisi “bisa diatur” yang sudah terlalu lama menjadi budaya.

Penutup: Ketegasan Ini Harus Dilindungi, Bukan Dilunakkan

Indonesia sering kalah bukan karena kekurangan orang hebat, tetapi karena orang hebat dibiarkan sendirian.

Ketika Djaka Budhi Utama memimpin Bea Cukai (2025) dengan kinerja tegas dan keras, negara seharusnya tidak sekadar memuji.

Negara harus memastikan ia tidak dipatahkan oleh tekanan.

Karena bila ketegasan seperti ini dipadamkan, pesan yang sampai ke publik hanya satu:

di Indonesia, yang lurus akan selalu disuruh menyesuaikan diri.

Dan itu, jauh lebih berbahaya daripada penyelundupan.