ASKARA - Ketika antrean haji reguler semakin panjang hingga 30 tahun, foto-foto istri pejabat justru berangkat lewat jalur istimewa bernama Furoda. Publik pun mempertanyakan: ibadah atau parade status sosial? Seperti biasa, lembaga antikorupsi kembali mendapat “oleh-oleh” potret mewah yang berpotensi membuka babak baru drama moral pejabat negeri.

Ada hal yang selalu menarik dari cara pejabat negeri ini memaknai agama. Di satu sisi, rakyat biasa menabung bertahun-tahun, rela mengais receh demi mendaftar haji reguler, bahkan menunggu hingga uban memutih.

Namun di sisi lain, istri pejabat hanya perlu menunjukkan nama besar sang suami untuk menempuh jalur Furoda—jalur khusus yang bisa memotong antrean bak jalan tol menuju surga.

Fenomena ini menyeret pertanyaan sinis: di negeri yang konon religius, ibadah pun kini tak lepas dari kasta sosial (SINDOnews, 13 September 2025).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengaku sudah menyerahkan foto-foto beberapa istri pejabat yang berangkat haji Furoda dan diduga menerima fasilitas negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan ini dilakukan pada Jumat, 12 September 2025, bersamaan dengan tambahan data terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Dengan langkah ini, MAKI tampak hendak memastikan bahwa dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tidak sekadar menjadi kabar angin di warung kopi (SINDOnews, 13 September 2025).

Penyerahan foto-foto istri pejabat yang berangkat haji Furoda ke KPK bukan sekadar gosip basa-basi. Ia adalah potret telanjang tentang bagaimana kekuasaan sering digunakan untuk menafsirkan ulang “kemudahan” yang sejatinya hanya bisa diakses oleh segelintir orang.

Padahal, dalam konteks hukum, jalur Furoda tidak ilegal. Namun, jika nama besar pejabat memuluskan segalanya, bukankah ini mengindikasikan nepotisme yang dibungkus kesalehan? (SINDOnews, 13 September 2025).

Kita seolah menyaksikan panggung besar di mana kesalehan dipentaskan dengan tata cahaya kemewahan. Jamaah haji reguler bisa menunggu tiga dekade, tapi pejabat dan keluarganya hanya butuh tiket kelas bisnis, pengawalan, dan lobi sponsor. Ibadah haji yang mestinya simbol kesederhanaan berubah menjadi ajang eksklusifitas.

Sinisnya, mereka yang berangkat lewat jalur kilat justru sering tampil di mimbar ceramah dengan wajah penuh teduh, seolah lupa ada rakyat kecil yang sudah meninggal sebelum nomor antreannya dipanggil (Tempo, 10 Agustus 2024).

Pertanyaannya, apakah KPK benar-benar punya nyali untuk membongkar mata rantai privilese ini? Atau lembaga antirasuah hanya akan menjadikan foto-foto itu sebagai dekorasi baru dalam tumpukan arsip kasus yang tak pernah sampai ke vonis?

Pengalaman sebelumnya menunjukkan, kasus perjalanan haji kerap berakhir seperti doa di udara: indah didengar, tapi lenyap tanpa jejak hukum (Kompas, 15 Juli 2023).

Masyarakat awam mungkin bertanya, di mana letak pelanggarannya? Bukankah Furoda adalah jalur resmi, meski berbayar mahal? Jawabannya terletak pada sumber biaya. Bila uang negara, dana bansos, atau komisi proyek ikut menyelundup dalam koper jamaah, maka perjalanan spiritual berubah menjadi perjalanan kriminal.

Maka, foto-foto istri pejabat yang diserahkan ke KPK adalah semacam bukti visual: haji plus-plus dengan aroma gratifikasi (Detik, 13 September 2025).

Ada yang menyebut bahwa isu ini hanyalah pengalihan, sebuah skandal kecil di tengah gunung kasus besar lain yang menunggu giliran meledak. Namun publik tetap berhak bertanya: mengapa setiap kali agama bersinggungan dengan pejabat, yang muncul justru aroma pamer kuasa?

Seakan-akan haji bukan lagi rukun Islam, melainkan rukun status sosial. Lebih tepatnya: “Aku berhaji, maka aku berkuasa” (CNN Indonesia, 12 September 2025).

Ironisnya, para istri pejabat yang berangkat ini sering dipotret dengan gaya modis busana haji edisi butik, kacamata hitam branded, dan koper berlogo emas. Di mata rakyat jelata, pemandangan ini sama menusuknya dengan laporan harga beras yang terus melambung.

Maka, ibadah yang mestinya khusyuk justru berubah menjadi catwalk spiritual yang ditonton dengan perasaan getir oleh mereka yang hanya bisa menabung sambil menunggu panggilan Allah (SINDOnews, 13 September 2025).

Kita seharusnya bisa belajar dari sejarah. Nabi Muhammad menunaikan haji dengan sederhana, tanpa arak-arakan kemewahan. Tapi pejabat kita justru menjadikan haji sebagai panggung legitimasi. Jika rakyat dipaksa bersabar menunggu giliran puluhan tahun, bukankah seharusnya pejabat memberi teladan dengan ikut antre?

Tapi tampaknya, antre hanyalah untuk mereka yang tidak punya akses. Sedangkan pejabat lebih suka memamerkan kuasa dengan cara menyalip di tikungan suci (Republika, 14 September 2025).

Pertanyaan terbesar yang tersisa: apakah foto-foto itu hanya akan berakhir sebagai bahan gosip? Ataukah ia benar-benar membuka jalur investigasi serius tentang penyalahgunaan dana dan fasilitas?

Kita tahu, kasus semacam ini sering kali berakhir dengan kata sakti: “tidak cukup bukti.” Dan pada akhirnya, publik kembali diajak menelan ludah sendiri, seraya menunggu giliran antre haji di bawah terik matahari yang panjang (Kompas, 16 September 2025).

Pada akhirnya, skandal ini bukan hanya tentang perjalanan haji, tapi tentang perjalanan moral pejabat. Tentang bagaimana kesalehan sering dikomodifikasi untuk menutupi kerakusan.

Tentang bagaimana ibadah bisa berubah menjadi investasi politik, dan kuasa bisa bersalin rupa menjadi tiket menuju Baitullah. Maka wajar bila sinisme publik kian mengeras: jika haji adalah panggilan Allah, mengapa para pejabat selalu merasa dipanggil lebih dulu? (SINDOnews, 13 September 2025). (Dwi Taufan Hidayat)