ASKARA - Kepentingan politik mulai menyelimuti polemik kepulangan Eks ISIS ke Indonesia. Pasalnya, mulai mencuat penilaian terhadap Pemerintah Indonesia yang dianggap tidak mau melindungi umat Islam. 

Sebelumnya Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera membandingkan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi evakuasi WNI di Wuhan China dan eks ISIS di Suriah. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Indonesia berlaku adil dan sama di antara keduanya. 

"Mestinya sama, mereka yang korban di sana juga kalau kita bisa selesaikan derajat peradaban masyarakat Indonesia kita naik," ucapnya dalam sebuah program acara di salah satu TV Swasta, Sabtu kemarin (8/2).

Hal senada juga disampaikan legislator Partai Gerindra, Fadli Zon. Waketum Gerindra itu menolak pernyataan Presiden Joko Widodo di mana secara pribadi menolak kepulangan sekitar 600 Eks ISIS. 

"Menurut saya sih tidak tepat karena, bagaimanapun, mereka adalah WNI. Kita harus mengambil satu kajian, lihat satu per satu persoalannya seperti apa. Ini kan 660-an orang, kalau tidak salah, ada juga mereka itu korban," kata Fadli Zon kepada wartawan, Kamis lalu (6/2).

Sementara, Pengamat Terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib menilai, apa yang disampaikan kedua politikus tersebut merupakan bagian dari risiko pemerintah Indonesia jika memang benar menolak kepulangan mantan kombatas ISIS ini. 

"Risiko politik, risiko politik kritik dari oposisi dan sudah keras pak Ngabalin itu pak kalau menghadapi statement Mardani Ali Sera, Pak Fadli Zon dan pak ngabalin sudah cukup (tahu) lah, karena ujungnya pasti begitu, saya menduga begini," ungkapnya di hadapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

Berdasarkan hasil monitoringnya saat ini, kata Ridlwan, ditemukan beberapa narasi bahwa "Pemerintah Jokowi abai terhadap kepentingan umat Islam, bagaimana pun mereka adalah umat Islam", hal ini pun Ridlwan diingatkan agar Istana siap menghadapi risiko tersebut.

"Kami punya mesin monitoring, kami sudah melihat itu, kemudian pemerintah Jokowi abai terhadap kepentingan umat Islam, bagaimana pun mereka adalah umat Islam. Nah, seperti itu sudah muncul tinggal bagaimana nanti pemerintah mengamati komunikasi menghadapi kritik-kritik seperti itu," jelasnya. 

Terlebih, kata dia, kepemimpinan Jokowi saat ini adalah periode terakhir sehingga sasaran empuk bagi para oposisi. Namun, hal ini tidak lebih buruk dibandingkan risiko yang menimbulkan kematian jiwa, dalam artian hal ini hanya berdampak pada perdebatan di tengah masyarakat awam.

"Jadi, sebenarnya jadi risiko angin kritik dari politik, pak politikus ini lebih ringanlah dari ego misalnya mengambil tidak efektif kemudian menyusun jaringan kemudian mengebom gereja, resiko nyakan tinggal perdebatan di publik dan maju (tinggal) saja sebagai benteng pak Jokowi," ungkapnya. 

PKS dinilai Ridlwan, terkesan tidak konsisten dalam memandang polemik kepulangan Eks ISIS. Di mana sebelumnya PKS menilai ISIS merupakan rekayasa Israel dan adanya keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA). Namun berubah anggapan ketika Jokowi menyatakan penolakan atas kepulangan mereka. 

"Kita lihat teman-teman simpatisan dari PKS sering bilang wah inikan ISIS rekayasa Israel, ISIS ini rekayasa CIA jadi nggak benar itu, itu cuma operasi intelejen itu bukan umat Islam. Nah, sekarang pas ada kasus 600 WNI di sana atau eks WNI di sana lalu mereka tiba-tiba bilang itu saudara kita, itukan anak bangsa juga harus kita ambil, gimana sih kok nggak konsisten gitu loh," tuturnya. 

Tak hanya itu, Ridlwan juga mengamati, selama ini PKS belum pernah melakukan pengkajian secara langsung terhadap kasus-kasus serupa yang berkaitan dengan terorisme atau hal-hal unsur radikal. 

"Saya sering tanya ke teman-teman itu apa mereka sudah ada program mereka masuk penjara ke lapas-lapas? Yang jalan ke sana apa kampus atau BNPT, apa partai Islam teman itu nggak pernah mau misalnya ke Nusakambangan ketemu Abdurahman, antum ideologinya seperti apa punya keyakinan berbebat, nggak pernah, mereka selalu denial," ujar Ridlwan.

Menurut Ridlwan, pemerintah harus percaya diri mengambil kebijakan terkait keinginan Eks ISIS untuk kembali, khususnya saat ini pemerintah Indonesia tengah mematangkan draf regulasi terkait hal tersebut yang ditargetkan rampung pada bulan Mei mendatang.

"Menurut saya resiko politik ini sudah ada akan muncul ketika diambil itulah kenapa bilang kenapa harus nunggu Mei kalau cuma resiko politik ya hadapi saja bulan depan, juga pak Ngabalin bisa menghadapi itu," tegasnya.

Saat ini, tambah Ridlwan, pihaknya juga tengah membantu membuatkan draf untuk Istana sebagai usulan regulasi dalam menghadapi keputusan kepulangan Eks ISIS, yang diharapkannya menjadi bahan pertimbangan penting Jokowi pada pemutusan yang ditargetkan dilakukan pada bulan Juni mendatang.

"Tinggal bagaimana kemudian pak Jokowi dan pak Ngabalin yang memutuskan," tandasnya.