ASKARA - Penolakan Eks ISIS kembali ke Tanah Air dinilai akan menuai polemik baru, khususnya dalam segi risiko politik yang akan menyasar pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan draf dan kajian mendalam terkait penentuan keputusan kepulangan Eks ISIS. 

Draf tersebut juga merumuskan segala regulasi akan dampak resiko yang dihadapi baik dari keputusan penerimaan maupun penolakan kepulangan. Disebutkan, Jokowi tidak akan mundur atas segala risiko yang akan dihadapi nanti.

"Seberat apapun pasti presiden punya keputusan. Kalaupun nanti persoalan waktu kemudian bapak Presiden punya pertimbangan-pertimbangan itu juga menjadi keputusan kan. Kemarin kita bicara tentang ada batas waktunya dan seterusnya. Jadi pasti tahu lah kalau presiden Jokowi tidak ragu tidak pernah takut pada siapapun," ungkapnya di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (9/2). 

Apapun keputusan yang akan ditentukan Jokowi, segala risikonya akan dihadapi demi kepentingan bangsa Indonesia. 

"Sepanjang mendatangkan manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, masa depan Undang-Undang Dasar 1945, masa depan toleransi kemudian menolak intoleransi," tegas Ngabalin.

Ngabalin menyinggung, mereka yang ingin kembali ke Indonesia saat ini sebelumnya adalah para pengikut ISIS yang secara matang dan sadar menganggap Indonesia sebagai negara kafir. 

"Ini orang-orang ini kan berkali-kali bilang kan, negara ini negara Thoghut, negara kafir pemerintahannya berkali-kali mereka bilang itu, jadi tidak ada satu risiko paling tertinggi bagi presiden kecuali mendatangkan bagi bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.