ASKARA - Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Kampus Paramadina Kuningan, Jakarta.

Diskusi ini membahas sorotan media internasional The Economist terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, terutama terkait kondisi ekonomi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan kampus. Menurutnya, perguruan tinggi harus menjadi ruang terbuka untuk mengkaji persoalan bangsa secara objektif dan berbasis data.

“Lingkungan akademik harus tetap menjadi tempat lahirnya gagasan dan kritik yang didasarkan pada kajian ilmiah serta bukti empiris,” ujar Didik dalam diskusi tersebut, Sabtu (23/5).

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai kritik dari The Economist perlu dijadikan alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan mengembalikan kepercayaan publik.

Ekonom senior Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia belum berada di ambang krisis, namun ruang untuk menghindari risiko dinilai semakin sempit jika kredibilitas fiskal dan institusi terus melemah.

Peneliti senior BRIN, Prof. Siti Zuhro, juga mengingatkan adanya tantangan demokrasi berupa melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, hingga gejala sentralisasi kekuasaan.

Para pembicara dalam forum tersebut sepakat bahwa kritik internasional seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat demokrasi, tata kelola ekonomi, dan institusi negara demi menjaga stabilitas nasional.