ASKARA— Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mendorong Nahdlatul Ulama (NU) melakukan reorientasi pasca-Muktamar dengan memperkuat pesantren sebagai pusat pembangunan masyarakat.

Menurut Didik, kekuatan besar NU tidak semestinya hanya menjadi modal politik dalam setiap momentum elektoral. Basis sosial yang luas justru harus dikonversi menjadi kekuatan pendidikan, intelektual, ekonomi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan. Kekuatan sosial dan politik yang dimiliki harus digunakan untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin,” ujar Didik dalam catatan reflektifnya mengenai arah ekonomi politik NU dan masa depan pesantren.

Setengah Abad, Pesantren Berubah

Didik mengatakan pesantren telah mengalami transformasi besar dalam sekitar lima dekade terakhir. Jika dahulu banyak pesantren berada di tengah masyarakat pedesaan yang menghadapi kemiskinan, keterbatasan pendidikan dan rendahnya keterampilan, kini kondisi tersebut telah banyak berubah.

Ia mengingatkan gagasan modernisasi pesantren sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah tokoh, termasuk Dawam Rahardjo melalui LP3ES bersama Gus Dur, pernah merintis gagasan tersebut dengan keyakinan bahwa kemajuan pesantren merupakan bagian dari kemajuan Indonesia.

“Ide dasarnya, jika berhasil memajukan pesantren maka Indonesia akan maju dan modern,” katanya.

Menurut Didik, mobilitas sosial masyarakat pesantren kini berkembang pesat. Dari lingkungan pesantren telah lahir semakin banyak kaum terdidik, intelektual, doktor hingga guru besar.

“Kini setelah setengah abad pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan transformasi tersebut belum dirasakan secara merata. Sebagian masyarakat pesantren masih menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi.

NU Jangan Jadi Objek Politik

Di tengah perkembangan tersebut, Didik mengingatkan agar masyarakat nahdliyin tidak terus ditempatkan sebagai objek politik.

Menurutnya, besarnya basis massa NU merupakan modal sosial yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya menjadi kekuatan elektoral bagi elite.

“Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai objek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elite-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan,” tegasnya.

Dalam hubungan NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Didik berharap elite kedua institusi tersebut dapat menempatkan kepentingan masyarakat sebagai agenda utama.

“Sebaiknya elite NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek, kepentingan orang per orang dan segelintir kelompok kecil di dalamnya,” katanya.

Pesantren Harus Naik Kelas

Didik menilai modernisasi pesantren membutuhkan pendekatan baru. Pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi harus berkembang sebagai pusat pertumbuhan masyarakat.

Pesantren, menurutnya, memiliki potensi besar menjadi motor ekonomi lokal, pengembangan teknologi, kewirausahaan, ketahanan pangan, pendidikan dan pembangunan komunitas.

“Kini setelah pesantren mengalami banyak kemajuan, kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Dengan demikian, pesantren dapat menjadi pusat community development yang manfaatnya tidak hanya dirasakan santri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

Pendidikan Harus Mengikuti Zaman

Transformasi pesantren, kata Didik, harus dimulai dari sektor pendidikan. Penguasaan fikih, Al-Qur'an dan hadis tetap menjadi fondasi utama, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Ia juga mendorong pesantren memperluas wawasan melalui pemahaman terhadap ayat-ayat kauniah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipelajari melalui alam dan kehidupan.

Dengan pendekatan tersebut, pesantren diharapkan mampu melahirkan generasi yang kuat secara keagamaan sekaligus memiliki kompetensi menghadapi perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.

“Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan menjadi kanal mobilitas vertikal,” kata Didik.

Dari Penerima Menjadi Pelaku Pembangunan

Didik menilai tantangan terbesar NU pasca-Muktamar adalah mengubah posisi pesantren dari sekadar penerima manfaat pembangunan menjadi pelaku pembangunan.

“Agenda elite NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, dan dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang menentukan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Ia tidak mempersoalkan jika NU tetap menggunakan kekuatan politiknya. Namun, politik harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbesar manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Dengan basis sosial yang luas, jaringan pesantren yang kuat, serta semakin banyaknya sumber daya manusia terdidik, NU dinilai memiliki modal besar untuk membangun ekosistem pendidikan, ekonomi, teknologi, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi Didik, pilihan strategis NU setelah Muktamar bukan sekadar soal seberapa besar pengaruhnya dalam politik kekuasaan, melainkan seberapa besar kekuatan sosial tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Modernisasi pesantren harus menjadi agenda jangka panjang untuk mengubah kekuatan sosial NU menjadi kekuatan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.