ASKARA - Proses pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia seringkali menjadi sorotan publik karena komponen biaya tambahan seperti tes kesehatan dan psikologi yang dibebankan kepada pemohon selain biaya resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Kritik ini mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan mekanisme pengelolaan dana layanan publik agar tidak menimbulkan kecurigaan praktik pungutan yang tidak akuntabel.

Penerbitan atau perpanjangan SIM di Indonesia memiliki komponen biaya yang diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan ANTARA News pada 8 Juli 2025, biaya dasar perpanjangan SIM A dan SIM B I/B II adalah Rp80.000, SIM C dan turunannya Rp75.000, dan SIM D Rp30.000, belum termasuk tes kesehatan, tes psikologi dan biaya tambahan lain seperti asuransi dan ongkos kirim SIM. 

Kritik masyarakat kerap muncul karena selain biaya penerbitan, pemohon diharuskan menjalani tes kesehatan dan psikologi yang biaya riilnya bervariasi tergantung penyedia layanan kesehatan yang dipilih. Bahkan beberapa organisasi seperti Centre for Budget Analysis (CBA) menyoroti kenaikan biaya kesehatan dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp50.000 dan psikotes ditetapkan sebesar Rp100.000 tanpa keterbukaan aliran dana dan dasar hukum yang jelas. 

Sorotan itu bukan tanpa alasan. Ketika komponen biaya tambahan seperti tes kesehatan dan psikologi tidak secara jelas diintegrasikan ke dalam biaya resmi yang diatur sebagai PNBP, masyarakat merasa perlu mengetahui apakah biaya itu benar-benar masuk ke kas negara atau hanya dibebankan kepada pemohon tanpa mekanisme pengelolaan yang transparan. 

Media nasional juga melaporkan fakta bahwa di lapangan ada fenomena penggunaan jasa percaloan yang menawarkan pengurusan SIM lebih cepat dengan biaya yang jauh di atas tarif resmi. Laman KoranKota hari ini menuliskan biaya melalui calo bisa menembus Rp700.000 padahal biaya resmi pengurusan SIM hanya berkisar antara Rp50.000 sampai Rp120.000 tergantung jenisnya. 

Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat mempertanyakan efektivitas inovasi pelayanan yang telah dilakukan pihak Kepolisian. Misalnya peluncuran aplikasi Digital Korlantas Polri yang memungkinkan perpanjangan SIM secara daring untuk meminimalkan antrean dan memberi kemudahan bagi pemohon tetap menghadirkan komponen tes rillfisik dan psikologi yang harus dilakukan melalui fasilitas kesehatan tertentu. 

Inovasi tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien namun tidak serta merta mengatasi kegundahan publik akan biaya tambahan yang dirasakan masyarakat sebagai beban yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan fungsi pelayanan dasar SIM itu sendiri. 

Permintaan keterbukaan data dan audit atas biaya ini bukan semata tuduhan terhadap instansi tertentu, tetapi muncul dari kebutuhan publik untuk mengetahui alur, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana yang mereka bayarkan. Ketika pungutan atas komponen tertentu tidak dipublikasikan secara rinci dan jelas, ruang untuk spekulasi menjadi besar di masyarakat. 

Dalam praktik jurnalistik yang baik, media arus utama sering mengedepankan verifikasi dan narasi yang menyeimbangkan fakta serta interpretasi publik tanpa menyudutkan institusi secara sepihak. Kritik yang dibangun atas basis data resmi, pertimbangan regulasi, serta suara beragam aktor seperti pemohon SIM, pengamat kebijakan publik, dan perwakilan institusi pelayanan dapat memperkaya narasi sekaligus memperkuat legitimasi tulisan. 

Ruang dialog publik tetap diperlukan antara masyarakat dan pemangku kebijakan dalam hal pelayanan publik. Isu transparansi biaya SIM menunjukkan urgensi reformasi pelayanan dan pertanggungjawaban terhadap setiap komponen biaya yang dikenakan. Ke depan, publik berharap model keterbukaan seperti audit berkala yang melibatkan lembaga independen atau mekanisme pelaporan berkala dapat menjawab keraguan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi regulasi dan pelayanan yang profesional.

Dengan demikian, tantangan terhadap transparansi biaya SIM bukan hanya soal jumlah atau tarif, melainkan soal membangun kembali kepercayaan publik terhadap tata kelola dana layanan publik yang akuntabel, jelas, dan sesuai dengan karakter demokrasi yang menjunjung keterbukaan sebagai prinsip dasar layanan negara kepada masyarakat.