ASKARA — Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, melontarkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintah terkait bencana banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa akar persoalan banjir bukanlah semata-mata cuaca ekstrem, melainkan ulah manusia yang merusak lingkungan.  

Menurut Rektor Universitas UMMI Bogor itu, analisis ilmiah dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa faktor cuaca seperti siklon tropis hanya menyumbang sekitar 20 persen terhadap terjadinya banjir besar. Sisanya, yakni 80 persen, berasal dari aktivitas manusia: alih fungsi lahan, pembalakan liar, hingga tata ruang yang amburadul.  

“Kalau pejabat terus-menerus menyalahkan cuaca, maka kita tidak pernah menyentuh akar persoalan. Padahal data ilmiah sudah lama menjelaskan bahwa perusakan lingkungan adalah penyebab utama,” tegas Prof. Rokhmin Dahuri, dikutip Rabu (10/12).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu juga mengungkapkan kondisi hutan di Indonesia yang kian kritis. Tutupan hutan di Sumatra kini dilaporkan turun di bawah 25 persen, sementara Jawa hanya menyisakan sekitar 17 persen. 

"Dengan deforestasi separah itu, kemampuan ekosistem menyerap air hujan melemah drastis, membuat wilayah padat penduduk semakin rentan terhadap banjir, longsor, dan krisis air bersih," tegas Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.

Untuk itu, Prof. Rokhmin mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera:  
- Melakukan rehabilitasi hutan secara masif.  
- Memperketat pengawasan tata ruang.  
- Menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.  
- Merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS).  
- Membangun infrastruktur pengendali banjir berbasis ekologi.  

Ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat semata. Indonesia, menurutnya, harus meniru negara-negara yang berhasil menekan risiko banjir melalui konsistensi memperluas ruang hijau, memulihkan lahan kritis, dan mengembalikan fungsi ekologis sungai.  

“Bencana banjir tidak boleh dianggap sebagai kejadian musiman. Ini masalah tata kelola lingkungan. Kalau kita tidak berubah, intensitas dan kerugiannya akan terus meningkat,” ujarnya.  

Dengan pernyataan ini, Ketua Umum Masyarakat Artikultura Indonesia (MAI) berharap para pejabat segera mengubah pola pikir dan menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama kebijakan nasional.