ASKARA - Badan Reaksi Cepat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (BARET ICMI) Wilayah Aceh menyoroti kondisi darurat yang tengah dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon. Lonjakan pasien yang terus meningkat membuat rumah sakit rujukan wilayah tengah Aceh itu mengalami over kapasitas, bahkan sejumlah pasien terpaksa dirawat di dalam mobil pribadi akibat penuhnya ruang perawatan.

“Pemandangan di depan pintu gawat darurat hari ini sangat menyedihkan. Pasien antre untuk mendapatkan layanan, sebagian dirawat di mobil karena tidak ada tempat,” ungkap Ketua Kelompok Kerja BARET ICMI Wilayah Aceh, Zam Zam Mubarak, dalam pernyataan resminya, Jumat (31/10/2025).

Menurut Zam Zam, kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Setiap tahun, RSUD Datu Beru yang menjadi rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, selalu menghadapi masalah serupa. Ia menilai, krisis layanan kesehatan ini berpotensi menimbulkan darurat kemanusiaan bila tidak segera diatasi.

“Apalagi dengan ditetapkannya Aceh Tengah sebagai kawasan pengembangan kota dan pariwisata nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) era Presiden Prabowo, maka pembangunan infrastruktur kesehatan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

BARET ICMI juga menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur kesehatan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi ini, kata Zam Zam, membuat pihak swasta berupaya berperan aktif dalam penyediaan layanan kesehatan alternatif. Namun, proses kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan salah satu rumah sakit swasta di Aceh Tengah dinilai berjalan sangat lambat.

“Sudah hampir dua tahun proses pengusulan kerja sama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit swasta tidak kunjung selesai. Ini kami duga sebagai bentuk maladministrasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Tanpa adanya kerja sama BPJS, warga sulit mengakses layanan alternatif karena rumah sakit pemerintah sudah penuh,” jelasnya.

BARET ICMI mendesak BPJS Kesehatan untuk bersikap profesional dan tidak diskriminatif dalam menjalin kemitraan dengan fasilitas kesehatan di Aceh Tengah. Selain itu, lembaga tersebut juga meminta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI turun tangan mengevaluasi sekaligus mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh Tengah yang hingga kini belum beroperasi.

“Percepatan pembangunan kesehatan di wilayah tengah Aceh adalah keharusan. Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi dan pertumbuhan kota yang pesat, sehingga perlu diimbangi dengan sistem kesehatan yang tanggap dan berkeadilan,” pungkas Zam Zam Mubarak.