ASKARA - Ketika publik berseloroh bahwa proyek kereta cepat saja bisa membengkak anggarannya, maka kecurigaan pada pengadaan vaksin dan alat kesehatan bukanlah bentuk sinisme semata, melainkan refleksi sosial atas luka lama: ketertutupan. Di negeri yang setiap laporan audit lebih ramai setelah bencana fiskal, transparansi masih kerap dianggap barang mewah yang bisa ditunda.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan publik setelah laporan resmi PT KCIC mengonfirmasi total biaya mencapai Rp 145,7 triliun, naik dari proyeksi awal Rp 113 triliun. Kementerian BUMN menyebut lonjakan biaya ini disebabkan oleh faktor teknis dan nonteknis seperti pembebasan lahan, perubahan desain, hingga lonjakan harga material global.
(Sumber: Kompas.com, 15 Mei 2025).

Namun publik punya cara sendiri membaca angka itu. Di media sosial, perbandingan biaya per kilometer dengan proyek serupa di Jepang dan Spanyol kembali ramai. “Mengapa di sini bisa tiga kali lipat?” tanya warganet. Pertanyaan sederhana, tapi menggigit: karena dana publik menuntut pertanggungjawaban publik.
(Sumber: Tempo.co, 18 Mei 2025).

Kenaikan anggaran proyek besar memang bukan hal baru. Tapi yang sering absen adalah transparansi data proyek secara real-time. KCIC memang memiliki laman resmi, tetapi belum memuat rincian biaya satuan per komponen seperti rel, stasiun, dan sistem listrik. Padahal di banyak negara, data semacam itu sudah bisa diakses publik untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.
(Sumber: CNBC Indonesia, 22 Juni 2025).

Isu keterbukaan bukan hanya soal kereta cepat. Dalam Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2025, ditemukan bahwa 32 persen proyek pemerintah pusat belum memenuhi standar transparansi digital, terutama dalam tahap pengadaan. BPK menekankan perlunya integrasi sistem e-audit lintas kementerian agar publik bisa ikut mengawasi.
(Sumber: Detik.com, 5 Agustus 2025).

Masyarakat tentu masih ingat bagaimana masa pandemi COVID-19 menjadi cermin mahal bagi budaya keterbukaan. Total belanja penanganan pandemi 2020–2022 mencapai Rp 1.035 triliun, namun audit menyeluruh baru rampung pada akhir 2024. Pemerintah berjanji menjadikan hasil audit itu sebagai rujukan memperbaiki tata kelola anggaran kesehatan ke depan.
(Sumber: Kompas.com, 2 Januari 2025).

Kini berbagai pihak mendorong agar prinsip open government dijalankan lebih serius. Kementerian Keuangan telah meluncurkan Portal Data Fiskal Publik (PDFP) yang menampilkan data APBN hingga level proyek per kementerian. Namun menurut laporan Transparency International Indonesia, portal ini masih belum mencakup proyek-proyek BUMN yang justru menyerap dana besar.
(Sumber: Tempo.co, 11 Februari 2025).

Meski demikian, patut diapresiasi bahwa Indonesia kini masuk kategori “Cukup Transparan” dalam Open Budget Index 2025 versi International Budget Partnership, naik dua tingkat dibanding 2023. Ini menunjukkan langkah maju dalam keterbukaan fiskal, meski belum menyentuh ranah pengadaan proyek strategis secara menyeluruh.
(Sumber: CNBC Indonesia, 24 Juli 2025).

Sebagian kalangan akademik menilai, problem utama bukan pada niat pemerintah, melainkan pada kultur birokrasi yang masih tertutup. Banyak pejabat enggan membuka data karena takut disalahartikan. Padahal, seperti disampaikan pakar tata kelola publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Yanuar Nugroho, “Transparansi yang setengah hati justru melahirkan kecurigaan penuh.”
(Sumber: Kompas.com, 9 Juni 2025).

Sementara itu, masyarakat sipil mulai berinisiatif. Beberapa LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan LP3ES meluncurkan platform Pantau Anggaran Publik—sebuah basis data yang mengumpulkan informasi proyek besar dari laporan kementerian, media, dan hasil audit publik. Platform ini menjadi jembatan agar masyarakat bisa mengawasi proyek strategis nasional tanpa harus menunggu laporan akhir tahun.
(Sumber: Detik.com, 1 September 2025).

Bahkan di tengah kritik, pemerintah layak diapresiasi karena mulai membangun tradisi baru: publikasi biaya proyek infrastruktur per tahap. Kementerian PUPR telah mengembangkan Dashboard Kinerja Infrastruktur Nasional yang dapat diakses publik, meski masih dalam tahap uji coba. Langkah awal ini memberi harapan bagi tata kelola proyek yang lebih akuntabel.
(Sumber: Tempo.co, 3 Oktober 2025).

Namun perjalanan masih panjang. Transparansi seharusnya tidak berhenti pada portal data, tetapi tumbuh menjadi karakter dalam setiap keputusan publik. Sebab transparansi bukan hanya tentang angka, melainkan soal kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun lewat konferensi pers ia lahir dari konsistensi membuka diri terhadap rakyat.

Negara-negara Skandinavia telah membuktikan bahwa keterbukaan justru memperkuat efisiensi. Di Norwegia dan Finlandia, setiap pengadaan bisa dipantau publik dari vendor hingga harga satuan, sehingga birokrat tidak punya ruang bermain di area abu-abu.
(Sumber: The Guardian, 12 November 2024).

Indonesia tentu bisa menuju ke arah itu, jika kemauan politik dan komitmen moral berjalan seirama.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan etika publik. Karena kecepatan kereta tak akan berarti jika kejujuran pemerintahan masih tertinggal jauh di belakang. Selama keterbukaan dianggap ancaman, rakyat akan terus tertawa getir menyaksikan proyek megah yang berlari kencang di atas rel kepercayaan yang rapuh. (Dwi Taufan Hidayat)