ASKARA - Kalimat “sudah tahu bau, kenapa dimakan?” mungkin terdengar sederhana. Namun ketika kalimat itu muncul dalam forum resmi yang membahas dugaan gangguan kesehatan setelah siswa mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), maknanya menjadi jauh lebih serius.

Sebab yang sedang dibicarakan bukan sekadar soal anak memilih makan atau tidak makan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan orang tua terhadap makanan yang diberikan melalui sebuah program negara.

Peristiwa di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih jauh: bagaimana makanan yang diduga bermasalah bisa sampai ke tangan siswa? Siapa yang memastikan kualitasnya? Bagaimana proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan distribusinya? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika anak-anak jatuh sakit?

Jangan membalik persoalan.

Anak sekolah bukan petugas pemeriksa makanan. Mereka bukan ahli keamanan pangan. Ketika makanan disajikan dalam program MBG, secara wajar anak dan orang tua memiliki ekspektasi bahwa makanan tersebut aman, layak dan memenuhi standar.

Karena itu, jika benar ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, pertanyaan pertama semestinya bukan “mengapa dimakan?”, melainkan “mengapa makanan seperti itu bisa dibagikan?”

Inilah titik yang tidak boleh hilang dalam polemik MBG.

Program ini dibangun dengan niat besar: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi. Tetapi niat baik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur. Semakin besar programnya, semakin besar pula tanggung jawab negara memastikan setiap makanan yang keluar dari dapur pelayanan memenuhi standar keamanan pangan.

Potongan video yang beredar memang tidak otomatis menggambarkan seluruh konteks perdebatan dalam RDP DPRD Tana Toraja. Karena itu, semua pihak tetap harus melihat rekaman dan fakta secara utuh.

Namun satu hal tidak boleh dinegosiasikan: keselamatan anak.

Jika ada kesalahan, akui. Jika ada kelalaian, perbaiki. Jika ada prosedur yang tidak berjalan, evaluasi. Dan jika memang terdapat pihak yang bertanggung jawab, jangan ragu memberikan sanksi sesuai aturan.

MBG tidak boleh berubah menjadi program yang sibuk menghitung berapa banyak porsi yang dibagikan, tetapi lupa menghitung berapa banyak anak yang harus dilindungi.

Masyarakat tidak membutuhkan pembelaan yang defensif. Orang tua membutuhkan kepastian bahwa makanan yang masuk ke tubuh anak mereka benar-benar aman.

Di sinilah pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai penyelenggara program, tetapi sebagai penjamin keselamatan penerima manfaat.

Jangan sampai program yang seharusnya menghadirkan gizi justru melahirkan ketakutan. Jangan sampai anak yang sakit justru merasa bersalah karena telah makan makanan yang diberikan kepadanya.

MBG boleh besar. Anggarannya boleh besar. Cita-citanya boleh besar. Tetapi standar keamanannya harus lebih besar.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan.

Ukuran keberhasilannya sederhana, anak-anak makan, mereka sehat, dan orang tua merasa tenang.