Oleh: Shendy Marwan

ASKARA - Joko Widodo, atau Jokowi, telah menorehkan sejarah sebagai presiden yang berasal dari rakyat biasa, bukan dari elite militer, bukan pula dari dinasti politik. Citra merakyat yang ia bangun sejak menjadi Wali Kota Solo, lalu Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia, menjadikannya simbol kesederhanaan di tengah hiruk pikuk kekuasaan.

Selama masa pemerintahannya, Jokowi dikenal gigih mendorong pembangunan infrastruktur. Jalan tol, bandara, pelabuhan, dan rel kereta dibangun dalam skala besar dan cepat. Ia memperkenalkan pendekatan “Indonesia Sentris”, menggeser fokus pembangunan dari Jawa menuju wilayah Indonesia timur.

Banyak pihak memuji keberaniannya dalam mengeksekusi proyek-proyek tersebut, meski tidak sedikit pula yang mempertanyakan keberlanjutan dan dampaknya terhadap utang negara.

Namun, di balik gemerlap beton dan pembangunan fisik, suara-suara kritis terus bermunculan. Jokowi dinilai abai terhadap demokrasi substantif.

Di bawah pemerintahannya, lahir sejumlah regulasi kontroversial seperti Omnibus Law dan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. Demonstrasi mahasiswa, kritik akademisi, serta protes masyarakat sipil menjadi penanda bahwa pembangunan ekonomi saja tak cukup menenangkan kegelisahan publik.

Isu nepotisme pun mencuat menjelang akhir masa jabatannya. Penunjukan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, menimbulkan kesan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Hal ini kontras dengan citra awalnya yang anti-kekuasaan dan bersih dari kepentingan keluarga.

Tak berhenti di situ, Jokowi juga diselimuti kontroversi yang belum sepenuhnya reda, diantaranya dugaan penggunaan ijazah palsu. Meski pihak kampus, KPU, dan pemerintah sudah menyatakan keabsahannya, sejumlah pihak masih terus mempertanyakan kejelasan dokumen akademik Jokowi dari Universitas Gadjah Mada.

Isu ini menggelinding di ranah publik tanpa pernah benar-benar dibungkam, menjadi simbol bahwa keterbukaan dan transparansi masih menjadi pekerjaan rumah dalam kepemimpinan nasional.

Kini, setelah masa jabatannya berakhir secara formal, Jokowi tetap menjadi aktor penting dalam peta kekuasaan Indonesia. Pertanyaannya: apakah ia akan tampil sebagai negarawan yang memberi teladan dengan mundur dari panggung politik, atau justru menjadi kingmaker yang memainkan kekuasaan dari balik tirai?

Jokowi adalah sosok yang paradoksal. Ia dicintai karena kesederhanaannya, tetapi juga dikritik karena komprominya. Ia diangkat karena dianggap jujur dan bersih, namun dibayangi isu-isu yang mengaburkan integritasnya. Warisan sejarahnya tidak hanya akan ditentukan oleh jalan tol yang ia bangun, tetapi juga oleh arah moral dan politik yang ia pilih setelah tak lagi duduk di kursi presiden.

Di persimpangan cinta dan kritik rakyat, nama Jokowi akan terus hidup. Entah sebagai simbol harapan yang pernah membumi, atau sebagai pelajaran bahwa kekuasaan tetap menggoda siapa pun yang pernah merasakannya.