ASKARA — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar seminar publik dengan tema "West Java Outward-Looking Strategy: Peta Jalan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Jawa Barat",  Selasa, 24 Desember 2024. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI dan pakar kelautan dan perikanan, dipercaya menjadi pembicara utama. Beliau memberikan pandangan yang sangat bernilai terkait dengan peta jalan kerja sama luar negeri Provinsi Jawa Barat

Seminar bertujuan untuk memperkenalkan strategi baru dalam memperkuat kerja sama internasional, serta memperluas peran Provinsi Jawa Barat dalam kancah global, dihadiri oleh para pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan dari berbagai negara mitra, 

Dalam paparannya bertema "Strategi Kolaborasi Global Untuk Kemajuan Dan Kemakmuran Jawa Barat Melalui Partisipasi Publik Lintas Negara", Prof Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk memajukan sektor-sektor strategis di Jawa Barat, seperti kelautan, perikanan, energi terbarukan, pariwisata, dan inovasi teknologi.

"Kita harus memanfaatkan setiap peluang yang ada, baik itu di sektor ekonomi, pendidikan, maupun pariwisata, untuk membawa Jawa Barat ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan," tegasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri berharap bahwa dengan peta jalan kerja sama luar negeri yang jelas, Provinsi Jawa Barat dapat memperkuat posisinya di dunia internasional dan menjadi salah satu provinsi yang lebih kompetitif dalam kancah global.

Dalam konteks kerja sama luar negeri, beliau mengungkapkan bahwa kerja sama internasional dapat memberikan kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Barat. Melalui investasi asing, transfer teknologi, dan pendanaan pembangunan, Jawa Barat dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kerja sama luar negeri juga dapat membuka peluang untuk mendapatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan," kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Kolaborasi global merupakan strategi utama yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Barat. Dengan memanfaatkan investasi asing, pengembangan sektor energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, serta penguatan sektor pendidikan dan SDM, Jawa Barat dapat memperkuat posisinya di kancah internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa keberlanjutan sosial dan lingkungan tetap menjadi prioritas utama.

Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu mengungkapkan strategi kolaborasi Global untuk memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, antara lain:

Kolaborasi Internasional: Strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan Investasi.

1. Penguatan dan pendalaman pasar ekspor yang ada saat ini: Jepang, China, AS, Asean, UE.
2. Perluasan pasar ekspor baru: Timteng, Amerika Latin, dan Afrika.
3. Peningkatan FDI dan investasi lainnya ke Jawa Barat
4. Peningkatan kerjasama pendidikan, rudet, pelatihan dan kebudayaan.

Peningkatan Daya Saing dan Daya Tarik Investasi.

1.Peningkatan produksi goods and services berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.
2.Revitalisasi & pengembangan KEK dan Kawasan industri yang inklusif dan sustainable
3.Tenaga kerja yang produktif dan unggul
4.Infrastruktur
5.Ikliminvestasi dan Easeof Doing Bussiness kondusif.

Untuk menarik lebih banyak investasi, Jawa Barat perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kemudahan berbisnis. Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan kepastian hukum  bagi para investor.

"Jawa Barat harus menjadi tempat yang mudah untuk berinvestasi. Reformasi birokrasi dan transparansi dalam sistem hukum adalah kunci untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik," tambah Prof. Rokhmin.

Hasil (Output) yang Diharapkan.

Melalui strategi kolaborasi global ini, Prof. Rokhmin Dahuri mengharapkan beberapa hasil yang signifikan, antara lain:

1. Volume dan Nilai Ekspor Lebih Besar dari Impor.

Meningkatnya ekspor produk-produk unggulan Jawa Barat akan menghasilkan neraca perdagangan yang positif, dengan nilai ekspor yang lebih besar dari impor.

2. Meningkatkan FDI: Kontribusi Investasi Terhadap PDRB > 30%

Dengan meningkatnya FDI (Foreign Direct Investment), kontribusi investasi terhadap PDRB Jawa Barat diharapkan lebih dari 30%.

3. Zero Unemployment

Tingkat pengangguran yang rendah atau bahkan zero unemployment merupakan salah satu target utama dari strategi ini, dengan menciptakan lapangan kerja yang cukup melalui sektor-sektor yang berkembang.

4. Zero Poverty
 
Pengentasan kemiskinan dan pencapaian zero poverty menjadi tujuan utama, dengan memastikan bahwa pembangunan ekonomi lebih inklusif dan merata.

5. Terbangunnya SDM Unggul dan Kapasitas IPTEK Kelas 1

Jawa Barat akan menghasilkan SDM unggul yang memiliki kemampuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang tinggi, serta dapat berkontribusi dalam inovasi global.

6. Sustainable Growth

Pembangunan yang berkelanjutan adalah inti dari seluruh strategi ini, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak merusak lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut,  Prof Rokhmin Dahuri memaparkan Formula Pertumbuhan Ekonomi dan Persyaratan Wilayah Maju di Seminar Publik. "Formula dasar pertumbuhan ekonomi dan persyaratan bagi wilayah, baik itu negara, provinsi, atau kabupaten/kota, untuk menjadi wilayah maju yang adil, makmur, dan mandiri," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu.

Ia menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, hubungan antara faktor-faktor ini harus seimbang. Salah satu poin penting yang beliau sampaikan adalah bahwa investasi dan ekspor harus lebih besar dari konsumsi dan impor agar perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkualitas.

Persyaratan untuk Wilayah Menjadi Maju, Adil, Makmur, dan Mandiri Dalam rangka mencapai wilayah maju, adil, makmur, dan mandiri, seperti yang diharapkan dalam konsep Jabar Emas* (Jawa Barat Emas), Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi:

Pertama, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkualitas (Rata-rata lebih 7% per Tahun). Untuk mencapai status wilayah maju, pertumbuhan ekonomi harus tinggi, dengan target rata-rata lebih dari 7% per tahun. 

Namun, tidak hanya tinggi, tetapi juga harus berkualitas, yang berarti pertumbuhan ini harus menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, serta memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang berkualitas juga mencakup peningkatan daya saing dan produktivitas yang sejalan dengan inovasi dan teknologi*..

Kedua, Pertumbuhan ekonomi  suatu wilayah, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi = f( I + E > K + Im)

Keterangan dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

I (Investasi): Investasi, baik domestik maupun asing, merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi berperan dalam menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan produktivitas.

E (Ekspor): Ekspor merupakan salah satu pendorong utama perekonomian. Wilayah yang mampu meningkatkan ekspor produk unggulannya akan memperoleh pendapatan dari luar yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

K (Konsumsi): Konsumsi dalam negeri adalah pendorong permintaan domestik. Ketika masyarakat memiliki daya beli yang tinggi, akan mendorong produksi dan investasi yang lebih besar dalam perekonomian.

Im (Impor): Impor, meskipun dapat menjadi sumber barang dan bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, harus terkendali agar tidak melebihi ekspor dan konsumsi, yang dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan.

Salah satu prinsip dasar dalam memastikan perekonomian yang sehat adalah rasio investasi dan ekspor yang harus lebih besar dari konsumsi dan impor. Dengan kata lain, daerah atau negara yang ingin maju harus memiliki modal investasi yang tinggi, didukung dengan ekspor yang terus berkembang, sementara konsumsi domestik dan impor harus terkendali. 

"Ini akan memastikan bahwa perekonomian domestik tidak terlalu bergantung pada konsumsi luar negeri atau impor yang bisa memperburuk neraca perdagangan," tuturnya.

Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (Inklusif). Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. 

Prof. Rokhmin menegaskan bahwa untuk menjadi wilayah maju, koefisien Gini harus lebih kecil dari 0,3,  yang menunjukkan pemerataan pendapatan yang baik. Ini berarti pendapatan masyarakat harus terdistribusi secara adil dan tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang saja. Keadilan ekonomi adalah kunci untuk menciptakan keberlanjutan sosial dan keharmonisan masyarakat.

Keempat, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Salah satu faktor yang sangat ditekankan dalam pembangunan wilayah yang maju adalah keberlanjutan. Wilayah yang ingin maju harus memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam. Pembangunan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan konservasi lingkungan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Prinsip ekonomi hijau dan energi terbarukan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Dengan mengacu pada konsep Jabar Emas (Jawa Barat Emas), Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang maju, maka harus ada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. Pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan akan menjadi pondasi untuk mendorong perekonomian yang lebih baik.

"Jawa Barat memiliki potensi besar di sektor-sektor strategis seperti kelautan, perikanan, industri kreatif, dan energi terbarukan. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mencapai pembangunan yang adil, makmur, dan berkelanjutan," ujar Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu.

Penyebab Kemiskinan di Jawa Barat

Meskipun Jawa Barat adalah provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional, tantangan dalam mengurangi kemiskinan tetap besar. Tingkat kemiskinan yang masih mencapai 7,46% pada 2024 menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Hal ini berarti sekitar 7,5 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Meskipun Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Provinsi ini memiliki populasi yang sangat besar, sehingga meskipun angka kemiskinannya relatif lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan tetap sangat signifikan," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 itu mengungkapkan bahwa kemiskinan di Jawa Barat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk:

1. Ketimpangan Pembangunan: Meskipun Jawa Barat memiliki kota-kota besar dan industri yang berkembang pesat, banyak daerah di pedesaan dan wilayah perbatasan yang masih tertinggal dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2. Keterbatasan Akses Lapangan Kerja: Meskipun terdapat banyak peluang di sektor industri, banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama di sektor-sektor non-formal.

3. Kesenjangan Pendapatan: Prof. Rokhmin menekankan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat cukup baik, ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok masyarakat yang berbeda tetap tinggi. "Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang menyebabkan sebagian penduduk tetap berada di bawah garis kemiskinan," tandasnya.

4. Kurangnya Keterampilan dan Pendidikan: Banyak warga Jawa Barat, terutama di daerah pedesaan, yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Pendidikan yang tidak merata juga menjadi hambatan besar dalam menurunkan angka kemiskinan.

Upaya Mengurangi Kemiskinan di Jawa Barat

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu  menekankan bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Barat antara lain:

Menurutnya, pembangunan yang inklusif yang mampu mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adalah kunci untuk mencapai Jawa Barat yang lebih makmur dan mandiri.

"Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan mendorong Jawa Barat menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil," ujarnya.

Prof Rokhmin Dahuri menguraikan indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat berdasarkan data terbaru pada 2024, tercatat sebesar 74,92, yang masih berada di bawah standar wilayah maju menurut UNDP, yang menempatkan provinsi ini pada urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia. 

Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan, beliau menegaskan bahwa Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam mencapai kategori wilayah maju, yang menurut UNDP (2010), membutuhkan IPM lebih dari 80.

"IPM adalah indikator yang sangat penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia di suatu wilayah. Untuk menjadi wilayah yang benar-benar maju, IPM harus melebihi angka 80. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," ujar Prof. Rokhmin.

Menurut UNDP (2010), suatu daerah otonom atau negara dikategorikan sebagai wilayah maju jika IPM-nya lebih dari 80. IPM ini mengukur tiga dimensi utama dalam pembangunan manusia, yaitu:

Pendidikan (termasuk rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), Kesehatan(diukur dengan harapan hidup saat lahir), Kesejahteraan Ekonomi (diukur dengan pendapatan per kapita).

Meskipun Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah angka tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa provinsi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan IPM dengan fokus pada pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemerataan ekonomi

PDRB Provinsi Jawa Barat

Dalam hal PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), terangnya, meskipun Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-3 pada 2023 dalam PDRB nasional, ketimpangan dalam PDRB per kapita dan IPM menunjukkan adanya tantangan besar dalam menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif. 

Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, hanya kalah dari Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun, ketika dilihat dari sisi PDRB per kapita, Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia. 

Ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat.

"PDRB yang besar tidak selalu mencerminkan kesejahteraan yang merata. Meskipun Jawa Barat memiliki perekonomian yang besar, PDRB per kapita yang lebih rendah menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan ekonomi yang harus diatasi. Pembangunan yang inklusif dan merata adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat," jelas Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu.

Meningkatkan IPM dan PDRB

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa untuk meningkatkan IPM dan PDRB per kapita di Jawa Barat, beberapa langkah yang perlu diambil adalah:

Pertama, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Provinsi Jawa Barat harus fokus pada pemerataan pendidikan dan akses kesehatan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah tertinggal. Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Kedua, Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial: Pembangunan infrastruktur yang merata, seperti transportasi, energi, dan akses internet, akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil untuk mengakses layanan dasar, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Ketiga, Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM: Fokus pada pemberdayaan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif di daerah pedesaan dan perbatasan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) harus menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Keempat, Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan: Memanfaatkan potensi alam secara bijaksana, terutama di sektor kelautan dan perikanan, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah tanpa merusak lingkungan.