ASKARA - Praktisi pendidikan Yaya Sunaryo bersama peneliti Nusantara Centre, Mikhail Adam, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan pendidikan merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keduanya menilai Ekonomi Politik Pancasila (Ekopol Pancasila) menjadi fondasi utama untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan berdaya saing.

Dalam artikel bertajuk Merawat Indonesia melalui Ekonomi Politik Pancasila, keduanya menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya bergantung pada ruang kelas, tetapi juga pada kekuatan sistem ekonomi yang mampu menyediakan gizi, buku, akses teknologi, guru berkualitas, hingga kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa.

"Hubungan pendidikan dan ekonomi membentuk lingkaran kemajuan. Ekonomi yang kuat memungkinkan pendidikan berkembang, sementara pendidikan yang berkualitas melahirkan sumber daya manusia produktif yang memperkuat perekonomian nasional," tulis mereka.

Mengacu pada pemikiran ekonom Theodore Schultz, Gary Becker, dan Amartya Sen, Yaya dan Mikhail menekankan bahwa investasi terbesar sebuah negara adalah investasi pada kualitas manusia (human capital). Karena itu, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, keduanya mengingatkan bahwa dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan serius akibat liberalisasi dan komersialisasi. Ketika pendidikan terlalu didominasi logika pasar, sekolah dan perguruan tinggi dikhawatirkan berubah menjadi komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu, sehingga memperlebar kesenjangan sosial.

Menurut mereka, kondisi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi yang menegaskan pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarganya.

Dalam konteks itu, Ekonomi Politik Pancasila dinilai menawarkan jalan tengah antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi nasional harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan semata mengejar keuntungan.

Yaya dan Mikhail juga mengangkat pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi ekonomi dan gagasan Prof. Soemitro Djojohadikusumo yang menempatkan negara sebagai arsitek pembangunan. Menurut mereka, negara harus aktif membangun industri nasional, memperkuat riset, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong inovasi agar mampu bersaing di tingkat global.

Sebagai pembanding, mereka menyoroti keberhasilan Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia yang mampu mentransformasi perekonomian melalui investasi besar pada pendidikan, penelitian, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan selalu berjalan seiring dengan pembangunan manusia.

Menghadapi bonus demografi, transformasi digital, kecerdasan artifisial, dan target Indonesia Emas 2045, keduanya menilai Indonesia tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pengetahuan melalui sekolah berkualitas, universitas berkelas dunia, pusat riset, laboratorium, serta ekosistem inovasi yang mampu melahirkan ilmuwan, wirausahawan, dan pencipta teknologi.

Mereka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana sistem ekonomi mampu membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidupnya.

"Ekonomi yang baik adalah ekonomi yang memungkinkan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan cita-citanya. Pendidikan adalah wajah moral dari sebuah sistem ekonomi. Jika ekonomi mampu membangun manusia dan memperluas kesempatan, maka ekonomi telah menjalankan tugas sejarahnya dalam merawat Indonesia menuju masa depan yang bermartabat," tutup mereka.