ASKARA - Anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., menjadi pembicara utama dalam acara Rembuk Nasional Masyarakat Rumput Laut Indonesia di Makassar, Sabtu, 30 November 2024. Acara diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia (Aspperli), Maporina, Hipka, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan wawasan berdasarkan penelitian dan pengalaman pribadinya dalam bidang kelautan dan perikanan. Bahwa rumput laut memiliki potensi besar sebagai sumber daya hayati yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. 

"Rumput laut tidak hanya bermanfaat sebagai bahan baku industri pangan, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam bidang farmasi, kosmetik, dan bioenergi," ujarnya dengan tema "Masa Depan Rumput Laut Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Biru".

Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu menjelaskan reasonings rumput laut sebagai game changer (sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan) menuju Indonesia Emas 2045.

Indonesia memiliki potensi produksi rumput laut penghasil karagenan (Eucheuma spp) dan penghasil agarosa (Gracillaria spp) terbesar di dunia (FAO, 2022), dengan produksi mencapai 9,7 juta ton dan nilai ekspor Rp 28,36 trilyun pada 2023 (KKP, 2023), menempatkannya sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia (FAO, 2024).

Rumput laut merupakan bahan baku (raw materials) utama bagi berbagai jenis industri pengolahan (manufacturing) seperi: makanan dan minuman fungsional, farmasi, kosmetik, bioplastic, biofuel, dan lainnya  Mendukung kedaulatan pangan, energi, dan farmasi.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia dan dunia, maka permintaan terhadap komoditas dan beragam jenis produk hilir (down-stream products) rumput laut akan terus meningkat  Prospek bisnis dan ekonomi semakin cerah.

Usaha budidaya rumput laut tidak memerlukan modal besar, menguntungkan (profitable), masa panen relatif pendek (45 hari), dan teknologinya sederhana  Bagus untuk penciptaan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan.

Pada umumnya lokasi usaha budidaya rumput laut terdapat di wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil, pedesaan, dan luar Jawa  Bagus untuk mengurangi permasalahan khronis bangsa berupa disparitas Pembangunan antar wilayah yang telah menyebabkan biaya logistik yang sangat mahal dan inefisiensi serta rendahnya daya saing perkenomian bangsa. 

Rumput laut memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida (CO2) secara signifikan.  Rumput laut mampu menyerap hingga 20 kali lipat karbon dibandingkan tumbuhan darat (hutan) (FAO, 2020)  Sehingga, membantu untuk mitigasi Perubahan Iklim Global  (Global Warming or Boiling).

Budidaya rumput laut berdampak positif bagi kesehatan ekosistem laut, seperti mengurangi eutrofikasi dan menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati  sesuai dengan tujuan ekonomi biru untuk konservasi laut.

Rumput laut merupakan SDA terbarukan (renewable resource) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Peran Strategis Rumput Laut

Prof Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya peran strategis rumput laut dalam pembangunan ekonomi biru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Antara lain:

1. Peningkatan Teknologi Budidaya: Mengadopsi teknologi terbaru dalam budidaya rumput laut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*l: Melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam kegiatan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Penelitian dan Pengembangan (R&D): Meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan varietas rumput laut unggul dan metode budidaya yang lebih efisien.

4. Penguatan Pasar dan Pemasaran: Membangun jaringan pemasaran yang kuat baik di tingkat domestik maupun internasional untuk memperluas akses pasar rumput laut Indonesia.

Selain peluang, Prof. Rokhmin juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri rumput laut, seperti perubahan iklim, serangan hama, dan fluktuasi harga pasar. Beliau mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ini melalui inovasi dan kerjasama lintas sektor.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri rumput laut global. 

"Saya berharap acara Rembuk Nasional ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan industri rumput laut Indonesia secara berkelanjutan," tuturnya.

Modal Dasar Pembangunan Indonesia

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan modal dasar pembangunan Indonesia, antara lain: Pertama, Indonesia memiliki modal dasar pembangunan Indonesia yaitu jumlah penduduk 278,4 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040, merupakan potensi  human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar.

"Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Kedua, kaya beragam jenis Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Ketiga, posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 triliun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD,2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpada di dunia, 200 kapal/hari.

"Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 itu.

Keempat, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) semestinya dianggap sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

"Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia menjadi sangat strategis. Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan  tantangan dan permasalahan pengelolaan dan pengembangan budidaya rumput laut, yaitu: 

Pertama, Kepastian Tata Ruang Pemanfaatan Wilayah Perairan:: Hingga saat ini, baru sekitar 0,8% atau 102 ribu ha dari 12 juta ha lahan potensial yang dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut (KKP, 2024)

Kedua, Serangan Hama Dan Penyakit: Serangan hama (ikan herbivora) dan penyakit seperti "ice-ice" yang dipicu oleh perubahan lingkungan dan pencemaran air.Penyakit "ice-ice" adalah salah satu penyebab utama kegagalan panen rumput laut, terutama di sentra produksi seperti Sulawesi Selatan (KKP, 2021).

Ketiga, Keterbatasan Benih Berkualitas: Distribusi bibit kultur jaringan berkualitas hanya mencakup sebagian kecil wilayah, sementara kebutuhan bibit unggul terus meningkat  produktivitas menurun hingga 30% di daerah terdampak (KKP, 2022).

Keempat, Kondisi Cuaca Dan Iklim Yang Tidak Stabil; Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti fenomena El Niño, berdampak negatif pada produksi rumput laut. KKP mencatat bahwa kondisi ini dapat menurunkan produksi hingga 30% di beberapa wilayah (KKP, 2021).

Kelima, Keterbatasan Teknologi: Penggunaan teknologi sederhana menyebabkan efisiensi produksi yang rendah, dengan produktivitas rata-rata hanya mencapai 5 ton per hektar per tahun, jauh di bawah potensi maksimal (Kemenkomarves, 2024).

Keenam, Kurangnya Akses Pembiayaan: Banyak petani rumput laut menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit usaha, yang membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan skala produksi dan adopsi teknologi baru.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia ini membeberkan, petani rumput laut di Desa Labuhan Kertasari, Sumbawa Barat, mengeluhkan harga fluktuatif di kisaran Rp13.000–16.000 per kilogram, jauh dari harga ideal Rp25.000 yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Desa ini memiliki potensi budidaya rumput laut seluas 1.500 hektare, tetapi baru dimanfaatkan 40%, dengan produksi mencapai 20–30 ton per petani per bulan.
Petani rumput laut di Nunukan menghadapi tiga masalah utama: anjloknya harga rumput laut dari Rp42 ribu/kg di tahun 2023 menjadi Rp7 ribu/kg di tahun 2024, maraknya pencurian rumput laut yang dilaporkan tanpa tindak lanjut, serta konflik zona budidaya dengan zona nelayan yang sering merusak tali budidaya.

Aliansi Pembudidaya Rumput Laut (APRL) menilai pemerintah kurang peduli dengan tata niaga dan keamanan, yang memperburuk kondisi petani. 

Petani rumput laut di Lampung Selatan menghadapi ancaman gagal panen akibat cuaca buruk, dengan gelombang deras dan lumpur yang merusak bibit serta pertumbuhan tanaman. 

Bibit rumput laut banyak yang putus atau tertimbun sampah dan lumpur, sehingga kualitas panen menurun. Beberapa petani terpaksa panen lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar, meskipun harga panen dini lebih murah. 

Budidaya rumput laut di Pulau Morotai mengalami penurunan produksi selama dua dekade terakhir akibat kualitas bibit yang tidak tahan terhadap musim paceklik.

Desa Ngele-ngele Besar, Galo-Galo, dan Koloray menjadi pusat budidaya, namun masalah kualitas benih menjadi tantangan utama. 

Lalu, tuturnya, tantangan dan permasalahan industri pengolahan rumput laut, antara lain:

1. Keterbatasan Fasilitas Pengolahan
Pada 2020, ekspor olahan rumput laut hanya mencapai 7,2%, sedangkan ekspor bahan mentah mencapai 92,8%. Hal ini menunjukkan minimnya fasilitas pengolahan dalam negeri (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021). 

2. Rendahnya Nilai Tambah Produk
Hanya 15% dari total produksi rumput laut yang diolah di dalam negeri, sementara sisanya diekspor mentah (KKP, 2022).

Produk olahan masih didominasi oleh karagenan dan agar-agar, dengan potensi pengembangan ke produk farmasi, kosmetik, dan bioenergi belum tergarap optimal (Kemenkomarves, 2021).

3. Kurangnya Standar Mutu
Kurangnya standar mutu yang seragam menyebabkan kualitas rumput laut bervariasi  rendahnya kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia.
FAO mencatat bahwa harga rumput laut Indonesia sering kali 20-30% lebih rendah dibandingkan produk dari Tiongkok dan Filipina (FAO, 2020).

4. Keterbatasan Teknologi Pengolahan
Teknologi pengeringan dan penyimpanan yang modern belum banyak digunakan  kadar air dan kualitas rumput laut sering tidak sesuai standar pasar ekspor 
Investasi teknologi pengolahan modern terbatas karena biaya tinggi, seperti pabrik karagenan yang membutuhkan investasi miliaran rupiah, yang sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil-menengah (Bappenas, 2021).

5. Kendala Logistik Dan Transportasi
Biaya logistik di Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 24% dari PDB, yang melemahkan daya saing produk rumput laut (Bappenas, 2021).
Sentra produksi berada di wilayah terpencil dengan akses transportasi buruk meningkatkan biaya pengangkutan hingga 30% dari total biaya produksi (KKP, 2021).

6. Kurangnya Kebijakan Insentif
Subsidi dan keringanan pajak untuk industri pengolahan rumput laut sangat terbatas (KKP, 2021). 

Prof Dr Rokhmin Dahuri menyayangkan program hilirisasi pemerintah kurang memberikan insentif kuat untuk investasi teknologi pengolahan seperti ekstraksi karagenan dan agar-agar (Bappenas, 2021).

Indonesia, produsen rumput laut terbesar kedua dunia, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing global karena mayoritas hasil produksi (93%) diekspor dalam bentuk mentah (KKP, 2022). 

Dari potensi budidaya seluas 12,3 juta hektare, hanya 102 ribu hektare (0,8%) yang dimanfaatkan, menunjukkan pemanfaatan yang minim. 

Fluktuasi harga, rendahnya nilai tambah, dan pengelolaan hulu yang belum optimal menjadi kendala utama, sementara hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk baru berjalan terbatas.

Sebesar 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sementara untuk rumput laut olahan ada karagenan dan agar-agar yang masih sebesar 33,39%.

Pada tahun 2023 Indonesia memproduksi 10,7 juta ton rumput laut basah. Yang mana selama ini pemanfaatan olahan rumput laut sebagian besar digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan industri rumput laut terpadu dan berkelanjutan (Disempurnakan dari Kemenko Marves, 2024), antara lain:

Seeding (BRIN, KKP, Universitas, Swasta, Lembaga Internasional)

Menghasilkan bibit & benih unggul dengan produktivitas tinggi, tahan penyakit, dan Climate resilience; Kolaborasi bersama untuk meningkatkan produksi bibit & benih rumput laut unggul

Farming (KKP, Kemendagri, Pemda,BRIN, PT, Kemeninvest/BKPM)

Senantiasa berinovasi menghasilkan teknologi budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, dan sustainable
Penerapan Best Aquaculture Practices
Zonasi Usaha Budidaya Perusahaan Besar dan UMKM; Kerjasama sinergis antara Perusahaan Besar dan UMKM

Harvesting (BRIN, PT (Universitas) KKP, Kemenperin, KBUMN)

Senantiasa berinovasi menemukan teknologi harvesting yang efisien dan ramah lingkungan; Desiminasi dan sosialisasi teknologi harvesting inovatif kepada pembudidaya, supaya mereka menggunakannya; Pengembangan Sistem Logistik Rumput Laut Nasional (produksi – transportasi – storage)

Processing (Kemenperin, Kemendagri, Pemda, BKPM, Dan Industri)

Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi investasi industry  Rumput laut; Alokasi kawasan industri untuk pengolahan rumput laut; Perbaikan infrastruktur dasar di wilayah budidaya
Penyusunan KBLI dan standar untuk produk baru; Inovasi Produk Hilir RL

Market Generation (Kemenperin, Kemeninvest/BKPM, Kementan, BUMN) 

Makanan: Forum Business Matching dengan Industri Makanan; Pertanian: Aksi afirmasi berupa pilot project oleh Kementan atau BUMN untuk biostimulan/pupuk rumput laut; Bioplastik: perluasan pembatasan penggunaan plastic reguler di berbagai daerah; Biofuel: kolaborasi riset dan pilot antara BUMN, swasta, universitas.

Teknologi Budidaya Rumput Laut

Instalasi Pertanian: Sistem instalasi pertanian unik dan peralatan jangkar yang dirancang khusus untuk memasang SeaFarms yang andal dengan posisi yang akurat.

Otomatisasi Penanaman: Mesin yang dipatenkan dikembangkan untuk mengotomatisasi proses pemasangan dan pelepasan rumput laut dari jalur substrat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Otomatisasi Panen: Kapal kerja khusus dan peralatan yang dirancang untuk bergerak di atas SeaFarms untuk memasang dan memanen jalur rumput laut.

Platform Seacombine: Kapal yang dirancang khusus yang menyediakan platform untuk mendukung semua aktivitas budidaya rumput laut di lepas pantai.

Kerjasama Penta Helix

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan, Penta Helix merupakan sebuah model kerjasama inovatif yang menghubungkan Akademisi, Bisnis (Industri), Komunitas Pemerintah, dan Media Masa untuk menciptakan ekosistem kerjasama berdasarkan pada Kreatifitas, Inovasi IPTEK.

"Sedangkan Struktur Kemitraan Penta Helix, Industri (Swasta), Perguruan Tinggi, Komunitas, Pemerintah, Media Masa,” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Adapun peluang Kerjasama Penta Helix UMC di sektor Industri Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, yaitu: 1. Tradisional Peningkatan kualitas dan daya saing, antara lain: ikan asap, pindang,  kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan, banyak industri (pabrik) gulung tikar atau mengurangi produksinya, sehingga gelombang PHK semakin meningkat.

PMI bulan Juni 2024 sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksi industri manufaktur (PMI = 50).  PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1.  Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI kurang 50), turun 1.4 poin dari bulan sebelumnya (Juni).  Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut.  

Angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022. Padahal, sektor industri manufaktur (tekstil, Sritex) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7 persen PDB dan 72,24 persen total ekspor RI.  Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja  Kontraksi Sektor Industri Manufaktur, khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) dan elektronik, telah mengakibatkan PHK masih dan meluas.

Sejak Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat. Pada 2022, PHK sebanyak 25.144 orang.  Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang (Kemenaker, 2024).  

Disisi lain, katanya, peningkatan utang pemerintah telah mengurangi ruang fiskal (APBN dan APBD) dan mengurangi kapasitas pembangunan bangsa.

Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi).  

Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayaran bunga utang (diluar cicilan pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun.  Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun.  Total utang RI saat ini Rp 8.444 trilyun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024.  Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur 
Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan status gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia, berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, 21,4 persen anak Indonesia menderita Tubuh Pendek Stunting Growth. 17,7 Persen anak Indonesia menderita Gizi Buruk
10,2 Persen anak Indonesia menderita Kurus. "Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.

Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. “Padahal, kata UNDP sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Tak heran, bila kapasitas  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.

"Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%).  Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.

Yang mencemaskan, katanya, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

Maka, katanya, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

"Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Editor: Husnie