ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc mengemukakan tiga pilar strategi pengembangan kolaborasi Pentahelix  (kolaborasi yang melibatkan lima komponen penting, yakni, pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media) untuk mewujudkan kedaulatan panhan dan mengatasi stunting. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber Focus Group Discussion “Diseminasi Gerakan Konsumsi Pangan Lokal” yang  diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pemprov, Kalimantan Barat Pontianak, Kalimantan Barat, di Pontianak, Jumat  (17/5).

Pertama, katanya, membangun korporasi bisnis pangan terintegrasi (pasca produksi – produksi on-farm – industri pengolahan – pemasaran) yang menggabungkan sejumlah UMKM produksi on-farm berbasis satu jenis komoditas (seperti beras, jagung, bawang, buah, sayur, udang, ikan, dan ayam) di dalam satu kawasan.

Kedua, mengundang investor besar (korporasi), seperti BUMN, BUMD, Swasta Nasional, atau MNC (Multi National Corporation) untuk membangun industri pengolahan pangan di daerah (kabupaten atau kota) dan bermitra secara win-win dengan UMKM produsen pangan (petani dan nelayan). Core business korporasi: pembelian komoditas pangan dari petani dan nelayan, penjualan sarana produksi, pengolahan komoditas pangan, dan pemasaran.

“Korporasi bisa berusaha di on-farm, tetapi dengan volume produksi < 50% kapasitas pengolahan industri (pabrik)-nya,” ujar Prof Rokhmin Dahuri.

Ketiga, mengundang investor besar (korporasi), seperti BUMN, BUMD, swasta nasional, atau MNC (Multi National Corporation) untuk membangun industri pengolahan pangan terintegrasi, yang dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri, di daerah (kabupaten atau kota).

Prof. Rokhmin Dahuri menuturkan, masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) harus bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya daerah ini dianugerahi iklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang tahun. Curah hujan yang relatif tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun menciptakan kondisi ideal untuk pertanian.

“Artinya, Kalbar benar-benar bisa berdaulat dan mandiri, bahkan menjadi surganya pangan dunia,” ujar Ketua Umum GANTI (Gerakan Nelayan Tani Indonesia) itu.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri melukiskan Kalimantan Barat layaknya penggalan surga yang jatuh di bumi nusantara dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya. Kalimantan Barat memiliki luas lahan yang cukup besar dan subur untuk pertanian.

Berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran dapat tumbuh dengan baik di wilayah ini.  “Selain itu, potensi perikanan dari sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas juga merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan,” katanya.

Anggota DPR RI terpilih Dapil 8 Jabar dari PDIP tersebut mengatakan bahwa pangan memiliki peran strategis bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa.

“You are What you eat. Kualitas SDM adalah kunci kemajuan sebuah bangsa,” ujar Prof Rokhmin Dahuri mengutip Pidato Presiden Soekarno pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952.

Bahkan FAO, 2000,  menyatakan suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor (FAO, 2000).

Sektor pertanian/pangan (pertanian, kehutanan, dan perikanan) menyerap sekitar 36% total angkatan kerja (142 juta orang, usia 15 – 64 tahun), dan menyumbangkan sekitar 15% PDB (Kementan, 2022).

“Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” sebutnya.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri membandingkan dengan sejumlah negara di luar sana, Krisis pangan global akibat konflik, permasalahan ekonomi, perubahan iklim ekstrem, dan tingginya harga pupuk melanda berbagai negara pada 2023. Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat, lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Jumlah itu meningkat hampir 200 juta orang dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan sebelum pandemi Covid-19.

Menurut WFP, krisis pangan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang mematikan. Konflik masih menjadi penyebab kelaparan terbesar. Sebanyak 70 persen orang di dunia yang menderita kelaparan tinggal di wilayah terdampak perang dan kekerasan. Krisis iklim juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kelaparan global.

“Perubahan iklim ekstrem menghancurkan kehidupan, tanaman dan mata pencarian, serta melemahkan kemampuan masyarakat untuk mencari makan. Selain itu, harga pupuk global meningkat drastic,” tuturnya.

Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan, Kalbar yang dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Berbatasan darat langsung dengan Sarawak dan Malaysia di bagian utara, selatan ada laut jawa dan Kalimantan tengah, timur dengan Kaltim dan barat, terdapat laut natuna dan selat karimata. Baginya, Kalbar diberkahi dengan pertanian, kehutanan, peternakan, kelutan dan perikanan.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan status dan permasalahan pembangunan Kalimantan Barat.  Tahun 2023, tingkat kemiskinan Prov. Kalimantan Barat sebesar 6,71 % (Terendah ke -13 dari 34 Provinsi di Indonesia).

Pada 2023, diantara 14 Kab./Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Melawi memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 11,12%. Pada Tahun 2023, TPT TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,05% (Tertinggi ke-13 dari 34 Provinsi di Indonesia)

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka  Pada Tahun 2023, TPT Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,05% (Tertinggi ke-13 dari 34 Provinsi di Indonesia). Pada 2023, TPT tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar 8,92%

Koefisien GINI tahun 2023,Prov. Kalimantan Barat sebesar 0,321 (urutan ke-24 dari 34 Provinsi di Indonesia). Suatu daerah otonom atau negara dikategorikan secara sosek adil, jika Koefisien GINI kurang  0,3 (Pareto, 1970). Menurut Kabupaten/Kota Pada 2023, Koefsien GINI tertinggi berada di Kab. Melawi sebesar 0,392.

Pada 2023, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 76,46 (Terendah ke-5 dari 34 Provinsi di Indonesia).  Suatu Daerah Otonom atau Negara dikategorikan maju, bila IPM > 80 (UNDP, 2010). Pada 2023, IPM tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar 81,63 persen.

Pada 2023, PDRB adhb (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) Prov. Kalimantan Barat berada diurutan ke-16, sementara PDRB per kapita ke-27 dari 34 Provinsi di Indonesia. ▪ Warga negara wajib pajak adalah yang income nya > Rp 60 juta/tahun (Kemenkeu, 2016). Pada 2023, Kota Pontianak memiliki PDRB dan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, potensi dan tingkat pemanfaatan 5 sumber daya pangan Kalbar. Posisi Strategis Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak, dan perbatasan darat langsung dengan Malaysia. Untuk Batas Wilayah: Sarawak (Malaysia) S : Laut Jawa & Kalimantan Tengah T : Kalimantan Timur B : Laut Natuna dan Selat Karimata.  

Sekitar 63,01% penduduk bekerja Provinsi Kalimantan Barat berpendidikan ≤ SMP. Sekitar 59,42% pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Barat berpendidikan  SMA.

Sementara itu, dampak perang di Ukraina mengganggu produksi dan ekspor pupuk global sehingga mengurangi pasokan, menaikkan harga, dan mengancam panen. Harga pupuk yang tinggi dapat mendorong terjadinya krisis ketersediaan pangan, dengan produksi jagung, beras, kedelai, dan gandum semuanya turun pada tahun 2022.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu memaparkan, peran strategis pangan bagi kemajuan, kesejahteraan, 1 dan kedaulatan bangsa, yaitu: Pertama, pangan menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, dan kualitas SDM. “You are What you eat” (FAO dan WHO, 2000) → Kualitas SDM adalah kunci kemajuan sebuah bangsa!.

Kedua, seiring dengan pertambahan penduduk dunia → permintaan bahan pangan bakal terus meningkat. Ketiga, sementara, suplai pangan global sangat fluktuatif dan cenderung menurun akibat: (1) alih fungsi lahan pertanian, (2) Global Climate Change (GCC), (3) kerusakan lingkungan; dan (4) negara-negara produsen pangan mulai membatasi ekspor pangannya karena pandemi Covid-19, GCC, dan ketegangan geopolitik global.

Keempat, akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina, dunia menghadapi krisis pangan, energi, dan resesi ekonomi (FAO, 2022; Bank Dunia, 2022). Kelima, kekurangan pangan dapat memicu gejolak politik menuju kejatuhan Rezim Pemerintahan.

Diketahui, Kalbar menjadi penyedia berbagai produk pangan seperti beras, jagung, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan optimalisasi produksi pertanian dan perikanan, Kalimantan Barat dapat berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat nasional.

Mengutip Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum yang menyebutkan realisasi produksi di Kalbar sejak Januari hingga April 2024 sudah mencapai 406.920 ton Gabah Kering Giling (GKG). Terkait target produksi padi di Kalbar selama 2024 sendiri sebanyak 1,06 juta ton GKG. Untuk mencapai target produksi tersebut, kabarnya dilakukan dengan perluasan panen mencapai 346.555 hektare selama 2024.

Kalbar sendiri, mempunyai 5 Top Produsen komoditas hortikultura seperti padi, kelapa sawit, sayuran, buah-buahan dan bawang merah dan bawang putih. Disampaikan pula, produksi bawang merah dan bawang putih juga cukup signifikan di Kalbar. “Tanaman ini umumnya ditanam di lahan-lahan kecil oleh petani-petani lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun regional,” terang Anggota Dewan Pembina HA – IPB University itu.

Langkah strategis

Selanjutnya, Prof Rokhmin mengimbau Pemerintah daerah untuk langkah-langkah strategis seperti mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, dan penyediaan sarana transportasi. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan petani dalam mengakses lahan, input pertanian, dan pasar.

Selain itu, pendidikan pertanian harus ditingkatkan baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Pelatihan, workshop, dan penyuluhan kepada petani tentang praktik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan penerapan teknologi pertanian yang tepat perlu diberikan secara berkala.

Penggunaan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi tetes, penanaman berbasis pola tanam yang sesuai dengan karakteristik lahan, dan pemupukan yang tepat sasaran, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian di Kalimantan Barat.

Pemprov juga dapat membantu petani dalam mengakses pasar yang lebih luas dan memberikan dukungan dalam pengembangan nilai tambah produk pertanian, misalnya dengan membantu dalam proses pengolahan, pemasaran, dan sertifikasi produk.

Melalui program-program pemberdayaan petani, seperti penyediaan modal usaha, pendampingan teknis, dan pembentukan koperasi atau kelompok tani, petani dapat lebih mandiri dan mampu mengelola usaha pertaniannya dengan baik.

Kehutanan

Anggota DPR RI terpilih Dapil 8 Jabar dari PDIP ini menuturkan, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 8.389.600 ha atau mencapai 57,14% dari jumlah total luas wilayah Provinsi ± 14.680.790 ha. Hutan dengan luasan yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Dimana kawasan hutan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya sekedar butuh energi yang besar, namun juga perlu anggaran yang tidak sedikit.

Untuk itu, pemprov tidak bisa sendiri menangani soal luasnya hutan, namun perlu melibatkan masyarkat agar pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme Padat Karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit.

Sejumlah upaya seperti pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, hingga penyuluhan kehutanan dan kegiatan strategis lainnya jeatinya menjadi concern sehingga kebermanfaatan hutan sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kalbar sendiri.

Perlu disadari, tantangan ke depan tidaklah mudah. Obyektivitas dalam mengambil kebijakan dari setiap masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan menyeluruh dan berkesinambungan. ” Sekali lagi kolaborasi, tidak boleh sendiri-sendiri,” pesannya.

Peternakan

Populasi ternak di Kalbar terdapat ayam ras pedaging mencapai 43.615.680, Ayam Buras (6.166.67), Ayam Ras Petelur (2.840.105), Itik/ Itik Manila (531.38), Kambing (113.809), Babi (75.180) Sapi (73.733), Kerbau (998), Domba (217) dan Sapi Perah (21).

Pada 2023, Populasi Ternak di Kalbar didominasi oleh AyamRas Pedaging, Ayam Buras, dan Ayam Ras Petelur

Melihat data-data diatas menjadi kabar baik, kendati demikian, Prof Rokhmin mengimbau agar ada langkah-langkah komprehensif untuk mengoptimalkan hasil peternakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan bisa denan mendorong penggunaan teknologi pertanian yang modern dan ramah lingkungan dalam peternakan, seperti sistem pengelolaan sampah organik, penggunaan energi terbarukan, dan penggunaan sensor untuk pemantauan kesehatan ternak, mendorong diversifikasi produk ternak, seperti pengembangan produk susu olahan, daging olahan, dan produk-produk turunan lainnya.

Lebih urgen lagi, membangun atau memperluas pasar ternak lokal untuk memudahkan peternak dalam pemasaran produk-produk ternak mereka. Ini bisa melalui pembangunan fasilitas pasar ternak modern, pelatihan pemasaran, dan promosi produk.

Pemprov Kalbar, minta Prof Rokhmin, agar memperhatikan kemitraan dengan sektor swasta. ” Kita dorong kemitraan antara peternak lokal dengan perusahaan swasta, baik dalam hal pembiayaan, pemasaran, maupun pengembangan teknologi. Ikhtiar ini bisa membantu meningkatkan akses peternak terhadap sumber daya dan pasar,” pesan Prof Rokhmin.

Perikanan dan Kelautan

Provinsi Kalbar memiliki potensi laut dan perikanan yang sangat besar karena memiliki wilayah yang sangat luas. Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km persegi, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut.

Dengan luasnya perairan umum itu potensi ikan di wilayah Kalbar mencapai 1 juta ton setiap tahun. Garis pantai tersebut melewati beberapa kabupaten di Kalbar yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.

Bicara soal perikanan dan kelautan,Prof Rokhmin juga meminta semua stakeholder agar bersinergi mengoptimalkan ektor perikanandan kelautan mengingat dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Pemprov Kalbar, perlu melakukan identifikasi dan mengelola zona penangkapan, menetapkan kuota penangkapan yang sesuai, dan melaksanakan praktik penangkapan yang berkelanjutan.

Mendorong pengembangan budidaya perikanan seperti budidaya ikan air tawar, budidaya udang, dan budidaya keramba ikan di perairan darat. Ini akan membantu meningkatkan produksi perikanan secara terkontrol dan berkelanjutan.

Fokus poin juga menyasar pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan lokal, dan pengembangan usaha perikanan skala kecil yang berkelanjutan.

Diperlukan juga untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan, tempat penyimpanan dan pengolahan ikan, serta fasilitas pemasaran. Infrastruktur yang baik akan membantu meningkatkan efisiensi penangkapan, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan.

Faktor lain yang seringkali tak menjadi atensi, Pemprov sejatinya mendorong penerapan teknologi perikanan yang modern, seperti penggunaan jaring insang, sistem penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan teknologi pemantauan dan manajemen perikanan yang berbasis sensor.

Menurutnya, ika komponen-komponen penting sudah dilakukan, maka pengembangan potensi ekowisata perikanan dan kelautan di Kalimantan Barat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sambil menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir bisa terwujud.

“Saya juga berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan dan implementasi program-program perikanan dan kelautan yang berkelanjutan,” terangnya.

“Pooin terakhir, pengawasan yang ketat terhadap pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan limbah industri, yang dapat merusak ekosistem laut dan mengganggu produktivitas perikanan,” katanya.

Maka, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan cara peningkatan produktivitas dan produksi onfarm komoditas pangan berkelanjutan. Antara lain: 1. Penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat, dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting terkait Sektor Pangan: luas lahan pertanian, produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, neraca stok pangan, ekspor, impor, profil produsen pangan, dll.

2. Mempertahankan lahan pertanian dan perikanan (Lahan Pertanian Abadi) yang ada, tidak dialihfungsikan untuk kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya. Melalui implementasi RTRW secara konsisten sesuai dengan UU No. 41/2009, penetapan lahan pertanian abadi, dan Reforma Agraria.

3. Dengan menggunakan tekonologi mutakhir (bibit & benih unggul, pakan berkualitas, pupuk, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas air, teknologi budidaya, biotechnology, nanotechnology, digital/Industry 4.0 farming and aquaculture) dan manajamen agribisnis yang tepat, kita tingkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability seluruh unit usaha produksi pangan yang ada saat ini.

4. Pembukaan lahan baru (ekstensifikasi) untuk usaha produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, dan perikanan di luar Jawa dan lahan-lahan terlantar di P. Jawa, dengan spesies (komoditas) yang cocok dengan kondisi agroklimat setempat. Pendeknya, kedepan tidak ada sejengkal lahan pun dibiarkan terlantar. Semua lahan sesuai dengan RTRW harus diusahakan untuk memproduksi komoditas pangan secara produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable).

5. Diversifikasi budidaya dengan spesies (varietas) pangan yang baru melalui domestikasi dan pengembangan bibit dan benih unggul dengan teknologi pemuliaan (genetic engineering) dan nanoteknologi. Hal ini sangat mungkin, karena Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas kelautan tertinggi di dunia, dan biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia. Prioritaskan budidaya tanaman pangan lokal sumber karbohidrat non-beras: sorgum, sagu, porang, tales, ganyong, suweg,dll.

6. Supaya petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya bisa hidup lebih sejahtera, maka setiap unit bisnis pangan harus memenuhi skala ekonominya. Yakni besaran unit usaha yang menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, minimal 480 dolar AS (Rp 7,5juta)/orang/bulan (Bank Dunia, 2023). Contohnya, skala ekonomi untuk usaha padi sawah itu 2 ha (IPB, 2018), usaha ternak ayam petelor 2.000 ekor, usaha kebun sawit 2,5 ha (Kementan, 2010), dan usaha budidaya udang Vaname 360 m2 kolam bundar (Dahuri et al., 2019). Menerpakan Integrated Supply Chain Management System. Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai pasok. Dan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable).

7. Revitalisasi seluruh infrastruktur pertanian (bendungan dan saluran irigasi, dan pelabuhan perikanan) dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, telkom dan internet, dan pelabuhan umum) yang ada, dan kita bangun yang baru sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.

8. Konservasi ekosistem hutan dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu untuk menjaga stabiliast dan kontinuitas aliran (debit) sungai sebagai sumber air irigasi pertanian, mencegah banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

9. Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh sektor pertanian itu sendiri maupun sektor-sektor pembangunan lainnya (industri manufaktur, pertambangan dan energi, pemukiman, dll). 10.Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan bencana alam lain, seperti: spsies atau varietas baru yang climate resilience, smart farming.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan peningkatan volume produksi sarana produksi pertanian dan perikanan yang top quality, harga bersaing, dan mencukupi kebutuhan usaha onfarm secara berkelanjutan. Antara lain: 1. Tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, umbi-umbian, dll): bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

2. Hortikultura: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll. 3. Perkebunan: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll. 4. Peternakan: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

5. Perikanan budidaya: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll. 6. Perikanan Tangkap: kapal ikan, alat penangkapan (fishing gears), mesin kapal dan suku cadangnya, energi (diesel, bensin, solar panel, dan lainnya), alat bantu penangkapan ikan (GPS, fish finder), dan perbekalan melaut.

Selain itu, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, pengelolaan konsumsi dan permintaan pangan, sehingga demand mengurangi  produksi nasional, yakni: 1. Mengingat konsumsi beras per kapita Indonesia tertinggi di dunia (sekitar 110 kg), rata-rata konsumsi beras per kapita dunia hanya 50 kg (FAO, 2020), konsumsi beras yang sehat kurang 60 kg per kapita (Puslitbang Gizi, 1999). Maka, harus ada kebijakan dan program prioritas nasional untuk mengurangi konsumsi beras hingga 60 kg per kapita, dan secara simultan diversifikasi konsumsi pangan non-beras: sagu, sorgum, umbiumbian, tales, porang, dll.

2. Karena, Indonesia merupakan importir gandum terbesar kedua di dunia (rata-rata 12,5 juta ton/tahun) yang menghamburkan devisa cukup besar (US$ 4 milyar/tahun), padahal sagu dan komoditas pangan lokal lainnya sudah bisa dibuat mie → Kurangi dan kemudian stop impor gandum, dan secara simultan perkuat dan kembangkan industri pengolahan bahan baku non-gandum (sagu, ubi kayu, porang, dll) menjadi mie.

3. Setiap tahun Indonesia mengimpor sapi sekitar 800.000 ekor/tahun dan puluhan ribu ton daging sapi/tahun untuk perkuat dan kembangkan usaha peternakan sapi, dan tingkatkan konsumsi ikan per kapita nasional, karena Indonesia memiliki potensi produksi ikan terbesar di dunia (115 juta ton/tahun) dan baru dimanfaatkan sekitar 20% nya. Sejak 2009 – sekarang Indonesia produsen perikanan terbesar di dunia (25 juta ton/tahun), setelah China (100 juta ton/tahun).

4. Indonesia merupakan bangsa dengan food wastage terbesar kedua (20%) di dunia, setelah Arab Saudi (FAO, 2022).  Harus ada kebijakan dan program prioritas untuk kurangi food wastage (food loss dan food waste) secara signifikan.

Dalam hal ini, kata Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat tersebut, revitalisasi dan pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) pangan sebagai penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan semaksimal mungkin, kecuali beberapa komoditas pangan tertentu.

Hal tersebut, supaya produk olahan pangan Indonesia kompetitif di tingkat global.  Lakukan bench marking dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik di dunia (Jepang, Korsel, Thailand, Singapore, Australia, Canada, AS, Uni Eropa, dan Turki). Hilirisasi Industri Agro.

Mendorong industri hilir berbasis produk pertanian selain untuk memperoleh nilai tambah, juga dimaksudkan untuk: menciptakan multiplier effects, menciptakan lapangan kerja, dan menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian onfarm ke sektor industri pengolahan pertanian.

Negara dengan bonus demografi berupa pertumbuhan kelas berpendapatan menengah, juga akan sangat diuntungkan dengan adanya industri hilir yang kuat

Untuk penguatan dan pengembangan pemasaran di dalam negeri, antara lain: 1. Dengan meningkatkan kinerja sub-sistem sarana produksi, produksi (onfarm), dan industri pengolahan untuk diyakini setiap komoditas dan produk olahan pangan Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi: kualitas unggul (top quality), harga relatif murah, dan volume produksi (supply) mampu memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen (pasar) dalam negeri maupun ekspor.

2. Dengan berbagai cara (promosi, insentif, dll), kita berupaya semaksimal mungkin agar semua komoditas dan produk olahan pangan nasional mampu menguasai pasar domestik.

3. Dengan berbagai cara (promosi, diplomasi, insentif, dll), kita lakukan penguatan dan pendalaman pasar ekspor di negara-negara pelanggan lama (existing importers), dan pengembangan pasar ekspor ke negara-negara baru (emerging importers).

Sedangkan untuk penguatan dan pengembangan sistem logistik pangan nasional, diperlukan: 1. Pembangunan atau penyempurnaan Sistem Logistik Pangan Nasional, sehingga aliran (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi dari sentra produksi ke sentra pasar (domestik dan pelabuhan ekspor) akan lebih cepat, lancar, mudah, murah, efisien, dan aman.

2. Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas penyimpanan bahan pangan (gudang, cold storage, pabrik es, dll) sesuai kebutuhan di setiap wilayah NKRI.

3. Revitalisasi dan pengembangan sarana transportasi (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi yang dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI. 4. Revitalisasi dan pengembangan konektivitas digital sebagai bagian integral dari SISLOGPANGNAS.

Kemudian kebijakan politik ekonomi yang kondusif, yaitu: 1. Kebijakan ekspor – impor pangan harus mengutamakan “national interest” (Kedaulatan Pangan Nasional). 2. Kurangi dan stop subsidi input usaha onfarm, khususnya tanaman pangan pokok, dan ganti dengan “double subsidy” untuk output pertanian.

3. Perlu skim kredit perbankan khusus untuk sektor pangan, terutama yang belum kompetitif, dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan relatif lunak (bench marking dengan negara-negara pertanian utama lainnya). 4. Iklim investasi dan ease doing business yang kondusif.

Smart Farming di China

Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menuturkan, bahwa di Shanghai, China, lahan sawah tidak lagi digarap secara langsung oleh petani melainkan dengan kecerdasan buatan yang bekerja otomatis menanam padi di lahan sawah.

Kemudian, mesin pertanian nir-awak dapat mengefisienkan penggunaan benih padi hingga 2 kg dan meningkatkan hasil panen hingga mencapai 10 kg pada lahan seluas 667 m², dibanding dengan pertanian tradisional

BONIROB merupakan teknologi pertanian untuk mengenali dan membasmi hama/gulma tanpa bahan kimia yang digerakan menggunakan panel surya.

Sebuah DRONE yang berfungsi untuk mengangkut pestisida, herbisida, dan pupuk secara efisien. Selain itu, DRONE ini mampu mengangkat beban sampai 10kg dan mencakup area 4000-6000 m2 dalam waktu 10 menit.

ASHURA merupakan inovasi teknologi pertanian dari IPB University yang membantu meningkatkan kapasitas dan produktivitas panen.

Robot Rippa adalah robot otonom lain yang bisa membuat hidup lebih mudah bagi petani. Rippa digunakan untuk meningkatkan keseragaman tanaman dan volume tanaman pada saat panen dengan dosis yang benar.

Sorbem adalah sistem penerangan yang menggunakan tenaga listrik dari tanah dan menyala dan mati secara otomatis (sensor cahaya). Sorbem merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Selain itu, sorbem merupakan energi berkelanjutan.

Akibat pengaruh perang dagang terhadap harga tanaman China vs AS menyebabkan meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, dua pemain pasar terbesar di bidang pertanian, hingga saat ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pasar pertanian. Pada tahun 2018 ketika perang dagang dimulai, Tiongkok membeli produk pertanian dari petani Amerika senilai $9,3 miliar, turun dari $14 miliar pada tahun sebelumnya.

Mengutop JP Morgan, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, China telah secara efektif berhenti membeli produk pertanian AS, sehingga hal ini memberikan banyak tekanan pada harga. Departemen Pertanian AS kemudian melakukan intervensi untuk memberikan kompensasi kepada petani sebesar $28 miliar atas rendahnya harga dan hilangnya penjualan akibat perselisihan tersebut.

Sebaran Prevalensi Stunting Global

Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu membeberkan seujmlah hal diantaranya menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%), dimana dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

Sedangkan, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).  “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut ,” ujar  Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Hal ini, tandasnya, membawa implikasi rendahnya ketahanan pangan dan gizi buruk terhadap kualitas SDM Indonesia. Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca

Pada 2019, Indeks Alibaca Nasional termasuk di level rendah (37,32) . 9 provinsi masuk dalam level sedang (26%); 24 provinsi masuk level rendah (71%); dan 1 provinsi masuk level sangat rendah (3%). Sementara itu, indeks Alibaca tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (58,16). Mirisnya, TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023).

Hingga 2022, peringkat GII Global Innovation Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia itu mengungkapkan, sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang. Dari 194 negara anggota PBB dan 204 negara di dunia, hanya 16 negara dengan PDB US$ > 1 trilyun. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia.

”Sebagai catatan, untuk pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% yakni 9,2 persen dari total penduduk. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang,’’ ujarnya.

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Namun, menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Selanjutnya, anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman tersebut menjelaskan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia.

Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017).

Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN. Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536.

Permasalahan Dan Tantangan 6 Kedaulatan Pangan

1. Mayoritas buruh tani, peternak, nelayan ABK, dan produsen pangan (on-farm) lainnya masih miskin. 2. Sebagian besar usaha (bisnis) di sektor pangan masih tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) Integrated Supply Chain Management System (hulu – hilir), (3) teknologi terbaik (tepat – guna) dan mutakhir, dan (4) prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity).

Akibatnya: produktivitas rendah, kurang efisien, komoditas dan produk pangan kurang berdaya saing, kontribusi terhadap PDB rendah dan cenderung menurun, petani dan nelayan miskin, dan kurang sustainable (berkelanjutan).

3. Hampir semua perusahaan pangan besar dan modern (korporasi) yang menerapkan keempat prinsip diatas (butir-2), yang sangat jaya, berdaya saing, menguntungkan (kaya), dan world class, itu ‘egois’ (rendah Nasionalisme nya), tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan.

4. Porsi keuntungan (profit margin) terbesar dalam usaha (bisnis) di sektor pangan itu bukan dinikmati oleh petani dan nelayan (usaha on-farm), tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran. 5. Hilirisasi (industri pengolahan) komoditas pangan masih rendah, sebagian besar bahan pangan dijual (ekspor) dalam bentuk raw materials (bahan mentah).

Akibatnya: nilai tambah (added value) nya rendah, kurang menghasilkan multiplier effects, kurang tahan lama, dan sukar didistribusikan. 6. Luas lahan pertanian dan luas lahan usaha (garapan), khususnya di sektor tanaman pangan, hortikultur, dan peternakan, semakin menyusut akibat alih fungsi untuk pemukiman, kawasan industri, infrastruktur, dan penggunaan lahan (land use) lainnya.

 Akibatnya: luas lahan pangan dan luas lahan usaha pangan (land to man ratio) semakin menurun, economy of scale tidak terpenuhi, volume produksi terancam, dan petani dan nelayan (usaha on-farm) miskin.

7. Kebanyakan UMKM bidang pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan (membeli) sarana produksi (seperti benih, pupuk, pakan, obat-obatan, BBM) yang berkualitas, harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi.

8. Produksi bibit dan benih unggul, dan pakan berkualitas, masih rendah, tidak mencukupi. Padahal, lebih dari 60% keberhasilan usaha pangan ditentukan oleh bibit dan benih unggul serta pakan. Di usaha aquaculture (perikanan budidaya) dan peternakan, 60% biaya produksi untuk pakan.

9. Tidak ada jaminan (kepastian) pasar dengan harga yang sesuai nilai keekonomian (menguntungkan petani dan nelayan) bagi komoditas hasil panen petani dan nelayan UMKM.

10.Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian (pangan), baik secara kuantitas maupun kualitas, kurang memadai.

11. Mafia pangan, yang inginnya hanya impor pangan untuk meraup keuntungan maksimal, tanpa peduli dengan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

12. Dampak Perubahan Iklim Global ( seperti suhu bumi naik, heat waves, cuaca ekstrem (prolonged La-Nina, El-Nino), kenaikan muka laut, ocean acidification), gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya.

13. Alokasi kredit perbankan untuk sektor pangan masih rendah, suku bunga tinggi, dan persyaratan terlalu ketat.

14. Pada umumnya kualitas SDM (knowledge, skills, dan etos kerja) relatif masih rendah, dan mengalami ‘penuaan’ (aging-agricultural population). 15. Kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, RTRW, dan iklim investasi) kurang kondusif dan atraktif.

Raport Merah Food Estate

Food Estate, terang Prof. Rokhmin Dahuri, merupakan program strategis nasional 2020-2024. Pengembangan integrasi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Melibatkan 4 Kementerian terkait ➢ Total lahan 165.000 ha Rp 1,5 triliun (anggaran 2021-2022)

Kalimantan Tengah: Komoditas Padi dan Singkong 17.000 ha sawah baru tak kunjung panen. 600 ha perkebunan singkong mangkrak.

Sumatera Utara: Komoditas Bawang Merah, Bawang Putih, dan Kentang.

Sudah ditanam 1.000 ha, dengan luas efektif yang akan dikelola 748,6 ha. Ratusan hektare lahan Food Estate ditinggalkan para petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen.

Nusa Tenggara Timur: Komoditas Sorgum, Jagung, Tomat & Kacang Hijau

Tanaman Jagung di lahan Food Estate di Kabupaten Belu mati pada April 2022. Alasannya ialah sistem irigasi sprinkle tidak berfungsi dengan baik dan bahkan mubazir.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, faktor kegagalan food estate antara lain: Kesesuaian tanah dan agro climate yang tidak terpenuhi di beberapa proyek lumbung pangan; Budaya kerja pengelolaan; Ketiadaan dan ketidaklayakan infrastruktur; Tidak ada perencanaan yang matang; Kelayakan budi daya dan teknologi yang rendah; Kapasitas SDM yang kurang memadai

Dia menegaskan, program ketahanan pangan indonesia era presiden jokowi dan presiden soeharto Food Estate mengancam Pertanian Rakyat. Ketika pangan dikendalikan segelintir orang (kekuatan besar), maka perut rakyatnya tersandera oleh kekuatan tersebut. “Dampak negatif ke Lingkungan Memperburuk masalah banjir, erosi tanah, serta memaksa perubahan praktik pertanian local,” tandas Profesor Kehormatan (emeritus) dari Department of International Development Cooperation Shinhan University, Korea Selatan tersebut.

Editor: Husnie