ASKARA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku terkejut mendengar pengaduan dari Forum Guru Prioritas Pertama (FGPP) yang menyampaikan, masih banyak guru prioritas pertama (Guru P1) yang belum mendapatkan penempatan walau mereka sudah lulus tes.

"Dari informasi yang disampaikan FGPP Jawa Tengah (Jateng), PPPK Guru P1 di Provinsi Jateng yang lulus passing grade dan lulus test tahun 2021 sebanyak 10.099 guru. Tahun 2022 yang mendapatkan penempatan hanya 4.352 formasi. Dan tahun 2023 masih menyisakan 5.447 guru P1 yang belum ada kejelasan penempatannya," terang Guspardi, Senin (13/2).

Masih berdasarkan informasi dari FGPP, ungkap Guspardi, kebutuhan tenaga guru untuk Provinsi Jateng berdasarkan PMK 212 tahun 2023 sebanyak 6.951 formasi, tetapi Pemprov Jateng hanya menetapkan 1.200 - 1.400 formasi PPPK guru tahun 2023 ini. 

"Berarti terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dengan Pemprov Jateng," ujar politisi PAN itu.

Guspardi menjelaskan, berdasarkan data KemenPan-RB, tenaga guru P1 di seluruh Indonesia yang lulus dan sudah ditempatkan tahun 2022  sebanyak 168.378 orang (87,2 persen) dan hanya 12,8 persen yang belum mendapatkan penempatan. 

"Menurut pemerintah, belum semua Guru P1 yang ditempatkan dikarenakan terdapat kelebihan mata pelajaran yang diajarkan guru berbanding kebutuhan guru, namun begitu kami akan menyampaikan permasalahan yang disampaikan FGPP kepada MenPan-RB sebagai mitra dari Komisi II DPR RI," beber Anggota Baleg DPR RI ini.

Permasalah yang disampaikan FGPP tentang persoalan PPPK Guru di Jateng ini, ungkap Guspardi, merupakan informasi dan temuan baru, dikatakan tadi bahwa guru P1 di Jateng sudah banyak yang di PHK. 

"Ketika guru P1 yang di PHK mencoba melamar di sekolah lainnya, mereka selalu ditolak dengan alasan guru P1 tinggal menunggu formasi untuk penempatan," sesal Guspardi.

Oleh karena itu, legislator asal Dapil Sumbar 2 ini mengimbau KemenPan-RB agar dapat melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenkeu untuk dapat menunaikan janji pemerintah dan guru P1 yang belum mendapatkan formasi untuk segera mendapatkan penempatan. 

"Selanjutnya juga melakukan sinkronisasi data antara Pemprov dengan pemerintah pusat agar berbagai permasalahan dapat dicarikan solusi terbaiknya dan dituntaskan. Bukan tidak mungkin permasalah serupa juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia," pungkas Guspardi Gaus.

Sebelumnya, perwakilan Forum Guru Prioritas Pertama (FGPP) Jateng mengadukan sejumlah permasalah dalam RDPU kepada Komisi II DPR RI pada Kamis (9/2).

Di antara permasalahan yang di adukan tentang tenaga guru P1 yang sudah lulus passing grade dan lulus test PPPK, ternyata masih banyak yang belum mendapatkan formasi penempatan. 

Kemudian juga terdapat perbedaan data kebutuhan guru antara pemerintah pusat dengan Pemprov Jateng.