ASKARA – Perdebatan mengenai hubungan antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengemuka di tengah tantangan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, SH., LL.M., menegaskan bahwa BI tidak harus selalu sejalan dengan pemerintah karena keduanya memiliki mandat yang berbeda, namun saling melengkapi.

Menurut Agus, masyarakat kerap beranggapan bahwa BI dan Kementerian Keuangan selalu berada dalam satu kepentingan. Padahal, di kalangan ekonom dikenal istilah "Thamrin versus Lapangan Banteng", yang menggambarkan perbedaan orientasi antara BI sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.

"Orang sering mengira Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selalu sejalan. Padahal tidak sesederhana itu. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda sesuai mandat yang diemban," ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Agus mengibaratkan hubungan kedua lembaga tersebut seperti penabuh kendang dan penari dalam budaya Jawa. Menurutnya, irama keduanya harus selaras, namun ritmenya tidak selalu sama karena masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Justru dari perbedaan itulah keseimbangan ekonomi nasional dapat terjaga.

Ia menekankan bahwa independensi Bank Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan mengelola nilai rupiah dan mengendalikan inflasi sehingga harus bebas dari tekanan politik jangka pendek.

"Bank Indonesia memiliki kewenangan mencetak dan mengedarkan rupiah. Kekuasaan sebesar itu harus dijalankan secara independen agar mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Saya sering menyebut tugas BI sebagai menjaga keringat rakyat," katanya.

Agus menjelaskan, inflasi bukan sekadar persoalan angka, tetapi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika inflasi melonjak, nilai uang yang dimiliki masyarakat akan terus tergerus sehingga berdampak pada kesejahteraan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tugas BI tidak hanya menetapkan suku bunga acuan. Bank sentral juga bertanggung jawab menjaga stabilitas harga, kepercayaan terhadap rupiah, kesehatan sistem perbankan, kelancaran sistem pembayaran, hingga keamanan transaksi digital.

Di sisi lain, Agus menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki mandat berbeda sebagai pelaksana kebijakan fiskal melalui pengelolaan APBN, perpajakan, bea cukai, dan pembiayaan negara. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila publik berharap kedua institusi selalu mengambil keputusan yang sama.

"Kalau selalu sepakat, justru saya khawatir. Perbedaan pandangan merupakan mekanisme pengimbang dalam menjaga perekonomian," tegasnya.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat mendorong penambahan likuiditas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara BI justru memilih menyerap kelebihan uang beredar apabila dinilai berpotensi memicu inflasi. Dari luar kebijakan tersebut tampak bertentangan, namun sesungguhnya masing-masing sedang menjalankan amanat konstitusional sesuai kewenangannya.

Agus juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan moneter selalu memiliki efek berantai. Misalnya, ketika BI menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah akibat arus keluar modal asing, dampaknya dapat meningkatkan bunga kredit, biaya produksi perusahaan, hingga memengaruhi penerimaan pajak negara.

Menutup keterangannya, Agus menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia harus terus dijaga demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

"Gubernur Bank Indonesia bukan politisi. Ketika kebijakannya dianggap tidak populer, ia harus siap menerima kritik. Namun tujuan akhirnya bukan menjaga kepentingan pemerintah, melainkan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Selama rakyat Indonesia masih menggantungkan kehidupannya pada rupiah, independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga," pungkasnya.