ASKARA - Para pemangku kepentingan di bidang jurnalisme resmi mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem media yang sehat, independen, dan berkelanjutan. Deklarasi berlangsung di Gedung IASTH Lantai 6, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Deklarasi dibacakan oleh perwakilan Presidium Koalisi, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX. Lilik Dwi Mardjianto, Ph.D, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.

Pada tahap awal, Koalisi Keberlanjutan Media menghimpun 20 organisasi dan institusi yang berasal dari komunitas pers, perusahaan media, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja media, hingga perguruan tinggi. Anggotanya antara lain AJI, AMSI, PWI, SMSI, SPS, IJTI, PFI, LBH Pers, Tempo, Kompas, Tribun News, KoMA, PPMN, SINDIKASI, FSPMI, serta Universitas Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Atma Jaya Jakarta, dan Universitas Al Azhar Indonesia.

Selain itu, koalisi juga didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB). Untuk satu tahun pertama, Presidium Koalisi diemban oleh AJI, AMSI, dan UMN sebelum nantinya dilakukan rotasi kepemimpinan.

Ketua Umum AJI Nany Afrida mengatakan pembentukan koalisi menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi industri media. Menurutnya, keberlanjutan media tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dihadapi bersama," ujar Nany.

Koalisi telah menyusun enam agenda strategis sebagai peta jalan, yakni membangun konsensus mengenai informasi berkualitas bagi publik, memperkuat regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, mendorong mekanisme dana publik bagi jurnalisme, mencegah kekerasan terhadap jurnalis dan media, memperkuat fondasi finansial ekosistem informasi, serta meningkatkan peran publik dalam menjaga kualitas informasi.

Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk "Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan" yang menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr. Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof. Masduki. Diskusi dipandu oleh Luviana, Koordinator Koalisi Media Alternatif.

Dalam diskusi tersebut, Prof. Masduki menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai barang publik (public goods) yang memiliki peran penting bagi kehidupan demokrasi. Karena itu, menurutnya, krisis yang dialami industri media bukan semata persoalan bisnis, melainkan persoalan kepentingan publik yang membutuhkan gerakan kolektif seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Farida Dewi Maharani menegaskan pemerintah mendukung upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan penguatan regulasi. Menurutnya, media merupakan entitas yang memiliki fungsi sosial sekaligus bisnis sehingga membutuhkan sumber daya yang memadai agar tetap mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan kredibel.

Di sisi lain, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai Dana Jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang perusahaan media. Senada dengan itu, Dr. Eriyanto mengingatkan pentingnya keberagaman sumber pendanaan agar independensi media tetap terjaga dan jurnalisme berkualitas dapat terus berkembang di Indonesia.