Senin, 20 Mei 2024 | 16:24
NEWS

Mahfud MD: Penentu Kebenaran Sejarah Bukan Fadli Zon

Mahfud MD: Penentu Kebenaran Sejarah Bukan Fadli Zon
Mahfud MD (Istimewa)

ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons cuitan Anggota DPR RI Fadli Zon terkait tak dicantumkannya nama Presiden Soeharto dalam Keputusan Presiden (Keppres) Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dikatakan Mahfud, Fadli Zon bukanlah seseorang yang bisa menentukan kebenaran sebuah sejarah. 

"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3). 

Namun, kata Mahfud, pernyataan yang terlontar dari Fadli Zon tetap harus didengarkan. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pemerintah sama sekali tak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. 

Dijelaskan Mahfud, meski nama Soeharto tak ada dalam Keppres, tapi Soeharto tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademiknya. Hal itu pun juga dibenarkan oleh sejarawan dari UGM.

"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah akademik Keppres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (pemerintah) mencatat dengan baik peran Pak Harto," tutur Mahfud.

Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, peran Soeharto sangat besar dalam peristiwa Serangan 1 Maret 1949.

"Pak Harto orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat besar dan vital," tulis Fadli Zon di akun Twitter miliknya, Kamis (3/3). 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut banyak yang lupa terkait peristiwa itu. Saat itu, kata Fadli Zon, Indonesia berada di bawah Pemerintah Darurat RI yang dipimpin oleh Sjafroeddin Prawiranegara.

"Waktu itu negara di tangan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara dengan Ibu Kota di Bukittinggi," ujarnya. 

Peristiwa 1 Maret, lanjutnya, merupakan strategi yang menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada ketika itu. 

Lantaran itu, Fadli Zon meminta agar pemerintah mengoreksi Keppres yang sudah diteken Presiden Jokowi tersebut.

"Keppres itu harus dikoreksi. Setneg harusnya lebih cermat dalam memberi masukan kepada Presiden. Jelas besar sekali peran Pak Harto (Soeharto) sebagai pelaksana Serangan Umum 1 Maret. Meskipun ide dari Sri Sultan HB IX," kata Fadli Zon.

Komentar