ASKARA -  Akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia sekaligus Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi DKI Jakarta, Dr. Rasminto mengingatkan pentingnya memperkuat nasionalisme dan wawasan kebangsaan di wilayah perbatasan sebagai benteng utama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah meningkatnya tantangan global dan ancaman kejahatan lintas negara. 

Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Penguatan Literasi Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau, di Jakarta Sabtu (6/6/2026). 

"Daerah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas geografis suatu negara, melainkan juga menjadi beranda terdepan yang mencerminkan kekuatan identitas, persatuan, dan ketahanan bangsa", kata Rasminto kepada wartawan. 

Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan harus berjalan seiring dengan penguatan karakter kebangsaan masyarakat.

"Wilayah perbatasan merupakan wajah Indonesia yang pertama kali dilihat dunia. Karena itu, masyarakat di kawasan perbatasan harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Nasionalisme yang kuat menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang," ujarnya. 

Ia menjelaskan, wilayah strategis seperti Kepulauan Riau memiliki peran penting karena berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. 

"Posisi tersebut memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perdagangan, namun pada saat yang sama juga menghadirkan berbagai kerawanan yang perlu diantisipasi", tegasnya. 

Rasminto menyoroti maraknya peredaran narkotika, penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, kejahatan siber, hingga berbagai bentuk kejahatan transnasional yang kerap memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai jalur perlintasan. 

Menurutnya, ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi menggerus nilai-nilai kebangsaan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran nasional yang kuat.

"Ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk agresi militer. Banyak ancaman yang masuk melalui jalur ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, hingga kejahatan lintas negara. Karena itu, penguatan wawasan kebangsaan menjadi bagian penting dari sistem pertahanan bangsa yang harus dibangun secara berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Rasminto menilai pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air. Menurut dia, kemajuan suatu daerah akan lebih kokoh apabila ditopang oleh masyarakat yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

"Investasi dapat membangun kawasan, tetapi nasionalisme yang akan menjaganya. Infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi semangat kebangsaan yang akan memastikan pembangunan tersebut tetap berada dalam koridor kepentingan nasional," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

"Generasi muda di wilayah perbatasan perlu dibekali kemampuan dan penguatan wawasan kebangsaan untuk menyaring berbagai pengaruh negatif yang datang melalui arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat", tandasnya. 

Dengan demikian, menurutnya mereka tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan maupun berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi memecah persatuan.

"Nasionalisme bukan sekadar slogan atau simbol. Nasionalisme merupakan kesadaran kolektif untuk menjaga Indonesia, merawat keberagaman, serta memastikan bahwa kemajuan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, termasuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan," katanya.

Rasminto menegaskan bahwa keberhasilan menjaga wilayah perbatasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aparat dan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam merawat semangat kebangsaan.

"Ketika nasionalisme tumbuh kuat di hati masyarakat, maka perbatasan bukan lagi menjadi titik rawan, melainkan menjadi beranda terdepan yang memperkuat kedaulatan dan martabat Indonesia di mata dunia," pungkasnya. (Kelana Peterson)