ASKARA-Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), segera memperkuat koordinasi dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Permintaan itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di gedung DPR, Kamis (4/6/2026). Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, menurutnya menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar keuangan.

“DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk segera melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia,” kata Cucun.

Pihaknya menegaskan pemerintah dan BI memiliki pengalaman panjang dalam mengelola gejolak nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif perlu segera dilakukan agar pelemahan rupiah tidak berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian.

Sekadar diketahui Bank Indonesia selama ini memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk melalui operasi moneter dan intervensi pasar. Namun demikian, langkah tersebut harus didukung oleh koordinasi yang kuat dengan kebijakan fiskal pemerintah.

Cucun mengatakan sebenarnya pihaknya sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi rupiah. "Penting dilakukan sekarang konsolidasi fiskal dan moneter itu segera dilakukan,” katanya.

Legislator Fraksi PKB itu menilai momentum pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga dapat menjadi modal penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Regulasi tersebut, menurutnya, memberikan ruang bagi berbagai instrumen dan skema baru dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

“Undang-Undang P2SK sudah diputus. Itu bisa menjadi dasar untuk melakukan berbagai skema dan kreasi dalam menahan laju pergerakan nilai tukar ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan pasar bergerak tanpa arah yang jelas. Kejelasan kebijakan dan koordinasi yang solid antara otoritas fiskal dan moneter menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Selain itu, apabila kondisi mengharuskan, jelasnya, BI dapat memanfaatkan cadangan devisa yang dimiliki untuk melakukan intervensi sesuai kewenangannya.

Pihaknya berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong percepatan koordinasi lintas lembaga agar respons pemerintah terhadap tekanan ekonomi dapat berjalan lebih efektif.

“Sekarang yang harus dilakukan segera adalah konsolidasi. Mau siapa yang memulai, Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, yang penting langkah itu segera dilakukan untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah,” tegasnya(dry)