ASKARA - Pihak kepolisian merespons pernyataan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebut menemukan fakta kekerasan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Komnas HAM mengaku menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga Desa Wadas.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, hal itu merupakan temuan sementara pencarian fakta dari tim Komnas HAM yang menerjunkan tim ke Desa Wadas soal peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Februari 2022 lalu.

Menurut Polri, tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan jajarannya saat pengamanan pengukuran tanah di Desa Wadas. 

"Info dari Polda Jateng, fakta yang ada saat itu di lapangan tidak ada tindak kekerasan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan saat dihubungi wartawan, Senin (14/2). 

Dikatakan Ramadhan, yang terjadi pada saat pengukuran adalah pihak kepolisian hanya melakukan upaya paksa untuk mengamankan warga dari ancaman warga lainnya.

Selain itu, Ramadhan mengatakan aparat kepolisian tidak melakukan penembakan saat melakukan pengamanan di Desa Wadas. Dia memastikan pengamanan dilakukan sesuai SOP (Standard Operating Procedure).

"Tidak ada penembakan atau keluar letusan senjata, pengamanan masih menggunakan SOP. Dan Protap 01 tidak pernah dikeluarkan," kata dia.

Ramadhan menyatakan kepolisian tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan instansi terkait lain dalam menyelesaikan permasalahan di Wadas. Termasuk, mengedepankan dialog untuk mencari solusi bagi warga yang tak terima.

"Proses penyelesaian wadas sudah dikoordinasikan dengan Gubernur dan stakeholder lain. Mengedepankan persuasif dan dialog dengan warga terutama warga yang belum menerima untuk dicarikan solusi terbaik," pungkasnya.