Moeldoko: Ganti Rugi Tanah Masyarakat Wadas Harus Rampung Sebelum Lebaran
ASKARA - Pembayaran ganti rugi lahan masyarakat terkait pembangunan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ditargetkan rampung sebelum Idul Fitri.
Demikian dikatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3).
"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum Lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini," ungkap Moeldoko dalam keterangan resmi.
Moeldoko mengungkapkan, berdasar data Kementerian ATR/BPN sebanyak 163 bidang tanah masyarakat Wadas sudah selesai diukur.
Saat ini, kata dia, sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.
Mantan Panglima TNI itu memastikan, warga pemilik 163 bidang tanah itu akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum Lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.
Berdasar data, terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Moeldoko mengaku, akan menugaskan tim hukum KSP untuk turut memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung.
"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan 'mudah-mudahan', karena ini 'harus' tertangani," tegas Moeldoko.
Di sisi lain, Moeldoko mengklaim pemerintah berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di tengah warga Wadas. Di antaranya melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, salat berjamaah dan pengadaan kegiatan bakti sosial.
"Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara," tandasnya.
Komentar