ASKARA - SETARA Institute mengutuk keras tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Minggu kemarin (28/3).

Ditegaskan, di tengah konsentrasi tinggi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi, perhatian pada penanganan ekstremisme-kekerasan tetap tidak boleh berkurang.

Ekstremisme-kekerasan yang didorong stimulus ideologis tidak akan surut hanya karena pandemi dan tidak karena semakin baiknya perangkat instrumental (peraturan) dan institusional (kelembagaan) penanganan ekstremisme-kekerasan oleh negara. 

Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani berpandangan, peristiwa bom bunuh di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, untuk mencegah kasus serupa terjadi. 

"Terutama pemerintah untuk tidak pernah kendor melaksanakan 'protokol' penanganan ekstremisme-kekerasan, baik di ranah pencegahan maupun penindakan," kata Ismail dalam keterangannya, Senin (29/3).

Pemerintah didesak melakukan tindakan komprehensif dan terukur memitigasi dan melakukan penegakan hukum presisi, sesuai kerangka negara hukum untuk menjamin keselamatan seluruh warga.

Dalam rangka mitigasi dan pencegahan, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE). 

"Akselerasi penerapan Perpres tersebut, secara komprehensif dan terukur mendesak dilakukan dalam rangka mencegah berulangnya peristiwa seperti yang terjadi di Makassar hari ini," tutur Ismail.

Pihaknya turut menyampaikan simpati kepada para korban bom Makassar dan seluruh umat Kristiani di Indonesia.

"Semoga peristiwa tersebut tidak mengurangi kekhidmatan umat Kristiani yang sedang merayakan Pekan Suci tahun 2021 yang diawali dengan Minggu Palma hari ini," tandasnya.