ASKARA - Media Siber Network (BMSN) merilis hasil survei independen mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, sebanyak 81 persen responden menyatakan puas dan masih memberikan kepercayaan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Survei dilaksanakan selama satu bulan, mulai 1 Juli hingga 1 Agustus 2026, melalui wawancara tatap muka yang dilakukan jaringan wartawan BMSN di 38 provinsi. Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 media siber anggota BMSN yang menghimpun pendapat masyarakat dari berbagai latar belakang.

Responden berasal dari kalangan tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, petani, nelayan, pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga generasi muda. Mereka dimintai pandangan mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang telah dijalankan selama ini.

Hasil survei menunjukkan mayoritas responden menilai sejumlah program pemerintah mulai memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Program yang paling banyak mendapat apresiasi antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), komitmen pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran yang dialihkan untuk program prioritas, penguatan ketahanan dan swasembada pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan infrastruktur, penguatan pertahanan negara, hingga upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ketua BMSN Sofwan Ali menegaskan survei tersebut dilaksanakan secara independen tanpa campur tangan pemerintah maupun kepentingan politik tertentu. Menurutnya, hasil survei diharapkan menjadi potret aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung dari berbagai daerah di Indonesia.

"Secara akademik, tingkat kepuasan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Angka 81 persen menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional," ujar Sofwan Ali di Kantor BMSN, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (2/8/2026).

Menurut Sofwan, kepercayaan masyarakat tersebut lahir karena berbagai program pemerintah mulai dirasakan manfaatnya, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, efisiensi anggaran yang diarahkan pada program produktif, hingga komitmen pemberantasan korupsi serta upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik. Namun, kritik yang disampaikan hendaknya berbasis data, fakta, dan memberikan solusi konstruktif, bukan membangun narasi yang menyesatkan atau memecah belah persatuan bangsa.

Sementara itu, jurnalis BMSN Zarkasi, yang turut menginisiasi survei tersebut, mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat di tengah derasnya arus informasi di ruang siber.

Menurutnya, masyarakat perlu semakin kritis dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi, maupun propaganda yang berpotensi memengaruhi opini publik.

"Dalam kajian geopolitik dan strategi intelijen modern dikenal istilah information warfare atau operasi informasi, yakni upaya membentuk persepsi publik melalui penyebaran narasi, propaganda, maupun disinformasi. Karena itu, masyarakat harus memiliki literasi digital yang baik agar mampu membedakan informasi yang benar dengan informasi yang menyesatkan," kata Zarkasi.

BMSN berharap hasil survei ini dapat menjadi salah satu referensi dalam membaca persepsi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus mendorong seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan serta mengawal pembangunan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.