ASKARA - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya, jika sebuah aturan menghambat pada upaya penyelamatan rakyat, aturan itu boleh dilanggar.  

Mahfud MD mengatakan, dalil itu berlaku secara umum di dalam konsitusi yang disebut dengan salus, pupuli, supreme lex.  

"Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi," katanya di Markas Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (17/3). 

Prinsip tersebut dipegang pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Contohnya pada program vaksinasi yang saat ini tengah dilakukan secara cepat dan masif untuk menekan kasus positif dan memulihkan ekonomi nasional.

"Menurut hukum anggaran kita harus sekian-sekian untuk ini, sekarang tidak. (Saat ini) kami ingin menyelamatkan rakyat," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.  

Vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat saat ini memakan biaya cukup besar. Hal itu harus dilakukan karena bertujuan menyelamatkan rakyat.  

"Semua provinsi sudah dianjurkan melakukan vaksin dengan cermat dan pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat," tutur Mahfud MD.  

Pemerintah telah membuat dua program yang tertuang dalam Perpres Nomor 82. Yaitu perang melawan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dua program tersebut akan berhasil jika dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. 

Jawa Timur sudah merespons upaya itu dengan memggandeng tokoh agama, masyarakat, pemuda dan elemen lainnya untuk menangani Covid-19.  

"Dan hari ini pak pangdam mengumpulkan tokoh-tokoh bersama pemerintah, berbagai ormas kita undang di sini untuk silaturrahim saja bahwa kita punya Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama," jelas Mahfud MD. (jpnn)