ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa aneh dirinya disebut merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih kursi ketua umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kapala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud dalam akunnya di Twitter @mohmahfudmd, Selasa (2/2). 

Mahfud menyatakan tidak pernah berbicara dengan siapa pun terkait pengambilalihan tampuk pimpinan Demokrat.

Dia juga menegaskan tidak pernah memberikan restu terkait urusan tersebut. 
"Yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ungkap Mahfud. 

Menurut Mahfud MD, pada era Demokrasi sulit untuk mengudeta seorang pimpinan partai seperti ketua umum Demokrat.

Jabatan Menko Polhukam tidak laku digunakan untuk melengserkan seorang ketua umum. 

"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat, red) sendiri solid," ujar Mahfud.

Sebelumnya, AHY menyebut adanya sebuah gerakan mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat dalam konferensi pers, Senin (1/2), usai menggelar rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY melalui akun YouTube Agus Yudhoyono.